Hari: 18 Oktober 2022

BANJARMASIN – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas mendorong Pemerintah Daerah untuk menyediakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di tempat masing-masing.

Penyediaan MPP ini, menurutnya tidak harus dengan gedung yang besar, yang penting ada integrasi pelayanan yang bisa memberikan kecepatan dan kemudahan bagi masyarakat.

“Bapak bisa kunjungi di beberapa tempat, kalau saya bikin namanya pasar layanan publik, ruko dua tempat kita sewa, sudah ada 94 layanan,” katanya, saat menyampaikan arahan kepada para Kepala Daerah di Kalsel, Biro Organisasi Setdaprov Kalsel dan pejabat ASN, Selasa (18/10).

Kedatangan Menteri PAN RB didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik, Diah Natalisa ini, sekaligus menyaksikan penandatanganan Komitmen Pembangunan MPP dan Komitmen Bersama Keberlanjutan LAPOR! di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Turut hadir, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Sekdaprov Roy Rizali Anwar, kepala SKPD terkait lingkup Pemprov, para bupati/walikota atau yang mewakilinya bersama kepala biro terkait, dari 13 kabupaten/kota se Kalsel.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, tujuan kehadiran MPP pada prinsipnya untuk memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
Karenanya, Pemprov Kalsel saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas birokrasi, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

“Kami juga terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan hal yang sama, salah satunya melalui pembangunan mal pelayanan publik,” sebut Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini.

Paman Birin mengungkapkan saat ini di Kalsel terdapat tiga MPP yakni di Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan, dan menyusul Barito Kuala yang diresmikan, Selasa (18/10).

“Saya tentu menyambut positif
upaya responsif peningkatan dan pengembangan layanan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki mall pelayanan publik,” jelasnya.

Selanjutnya, Pemprov juga mendorong Pemkab/Pemko yang belum memiliki MPP agar segera menyediakannya seperti empat daerah yang sudah memiliki MPP.

Ditambahkan Paman Birin, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari Pemprov Kalsel dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di Banua, sebagai perwujudan misi ke 4 RPJMD Kalsel yaitu tata kelola pemerintah yang lebih berfokus kepada pelayanan publik. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kegiatan reses diselingi edukasi.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Haryanto yang melaksanakan reses bersama warga Komplek Kelapa Gading RT 34 Kecamatan Banjarmasin Timur, Minggu (16/10). Menyusul aspirasi yang kerap disampaikan warga, menurutnya, tidak masuk dalam ranah pemerintah provinsi.

“Secara khusus, aspirasi yang disampaikan belum ada karena biasanya aspirasi yang disampaikan lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah kota, seperti jalan lingkungan dan kesehatan. Jadi forum-forum seperti ini lebih banyak ke edukasi yang tidak langsung, seperti kuis-kuis berupa wawasan kebangsaan dan Pancasila,” jelasnya kepada wartawan.

Wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan jikapun aspirasi masyarakat tersebut masuk dalam ranah pemprov, akan sulit terakomodir di dalam pokok pikiran (pokir) dewan karena keterbatasan anggaran. Sehingga komunikasi dan silaturahmi dinilai menjadi tujuan utama dalam kegiatan reses.

“Harapannya komunikasi anggota dewan dan warga melalui reses ini bisa lebih nyaman,lebih tersalurkan karena komunikasi tidak harus berupa bantuan atau mengontrol anggaran, yang penting silaturahmi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua RT 34 Komplek Kelapa Gading, Mursikin mengucapkan terimakasih atas kedatangan Wakil Rakyat Provinsi Kalsel, Haryanto. Ia mengaku warga setempat sangat antusias dengan kegiatan reses ini.

“Dengan adanya reses ini, warga bisa bersilaturahmi dengan anggota Dewan. Itu yang penting,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Haryanto turut membagikan sembako kepada warga. Ia juga berdiskusi dengan jajaran RT setempat terkait kondisi lingkungan. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan turutserta, dalam pelaksanaan Pasar Murah untuk pengendalian laju inflasi di daerah, salah satunya di Kota Banjarmasin.

Pasar murah dilaksanakan di Lapangan Kamboja, Kota Banjarmasin, Selasa (18/10).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono mengatakan, pihaknya saat ini mendukung penanggulangan laju inflasi di daerah, dengan turutserta pada pelaksanaan Pasar Murah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan turutserta pada Pasar Murah untuk pengendalian laju inflasi di daerah,” ungkapnya.

Menurut Rusdi, pihaknya pada Pasar Murah ini, memberikan subsidi untuk ikan yang dijual di Pasar Murah tersebut, sebesar Rp 10 ribu perkilo.

“Ikan yang dijual pada Pasar Murah tersebut, seperti ikan haruan, patin, serta tongkol. Mengingat, ketiga jenis ikan ini merupakan salah satu faktor pemicu laju inflasi di daerah yang ada di daerah,” jelas Rusdi.

Pada pelaksanaan Pasar Murah di Kota Banjarmasin ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan, 55 kilo ikan segar bersubsidi.

Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Wahdah.

“Pada kegiatan Pasar Murah dalam rangka gerakkan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan di Kota Banjarmasin, kami menyediakan, ikan basah atau segar serta produk olahan ikan seperti kerupuk ikan haruan, abon ikan, serta lainnya,” tuturnya.

Menurut Wahdah, untuk ikan basah pihaknya menyediakan sebanyak 55 kilo, serta menyediakan jasa untuk membersihkan ikan tersebut.

Untuk ikan basah yang dijual seperti ikan patin untuk harga awal sebesar Rp 35 ribu per kilo, setelah mendapatkan subsidi Rp 10 ribu menjadi Rp 25 ribu per kilo. Begitu juga ikan tongkol dari Rp 40 ribu per kilo dijual Rp 30 ribu per kilo, serta ikan haruan dari Rp 60 ribu sampai Rp 75 ribu per kilo dijual Rp50 ribu per kilo.

Dalam kesempatan tersebut, Pemko Banjarmasin memberikan apresiasi dan dukungan kepada Pelaksanaan Pasar Murah dalam rangka gerakan penurunan inflasi di daerah, yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

Seperti yang dikatakan Kabid Perdagangan Rahman Noorrahim.

“Untuk pelaksanaan Pasar Murah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, sudah digelar untuk yang kedua kalinya di Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Banjarmasin pada kegiatan ini, menyediakan tempat serta perizinannya. Sedangkan, terkait distributor barang serta lainnya dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tentunya Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan terhadap Pasar Murah yang digelar untuk menjaga inflasi daerah,” ucap Rahman. (SRI/RDM/RH)

KOTABARU – Lokasi II Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pamukan Selatan, di Desa Gunung Calang, Kabupaten Kotabaru, kondisinya memprihatinkan. Bahkan bangunannya dianggap tak layak untuk standar belajar.

Hal tersebut diketahui, saat Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi bertandang langsung ke sekolah itu setelah melakukan kegiatan menjaring aspirasi (reses), Selasa (18/10) sore, bersama jajaran Pemprov Kalsel.

Sembari mata berkaca-kaca, dirinya menyatakan kekecewaannya atas kondisi tersebut. Meski tak bisa menyalahkan SKPD pengampunya, namun, idealnya, Lokasi II SMA Negeri 1 Pamukan Selatan bisa mendapat bantuan yang layak agar proses belajar mengajar bisa lebih nyaman.

“Kalau ditanya, tentu saya kecewa. Mau bagaimana lagi kondisinya terlihat seperti ini. Harus dibawa ke mana dunia pendidikan. Jujur, kalau saya di posisi bersekolah dengan keadaan seperti ini membuat hati sangat sedih,” cetusnya.

Mirisnya lagi, satuan pendidikan yang merupakan cabang induk SMA Negeri 1 Pamukan Selatan di Desa Tanjung Semalantakan Kotabaru ini hanya beratapkan terpal, beralas semen, kursi dan meja kayu seadanya. Terlebih, pengadaan dua kelas baru merupakan hasil bantuan swadaya guru dan keikhlasan dari warga setempat.

“Yang jelas saya malu. Apakah ini sudah terinformasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel atau tidak? kayanya belum. Tapi, saya tidak mau menyalahkan. Namun, sudah dilihat sendiri kan kondisi miris itu,” tegas legislatif DPRD Kalsel dari Dapil VI Kotabaru dan Tanbu. 

Selain jarak tempuh lokasi ini cukup jauh dari sekolah induk. Dua kelas di Lokasi II hasil swadaya guru dan masyarakat ini ternyata kondisinya juga memprihatinkan bahkan hanya berdinding plafon gipsum yang sudah mulai rapuh.

“Tetapi ada yang lebih parah lagi dan di bawah kolong rumah. Bayangkan mereka sangat niat mau belajar, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Atas nama rakyat untuk Kotabaru daratan saya minta tolong fasilitas ini dibenahi karena infrastrukturnya tidak standar,” jelasnya.

Di samping tingginya keinginan mengenyang pendidikan, dia mengemukakan, keadaan ini harus segera ditindaklanjuti. Apalagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel perlu benar-benar turun ke lokasi agar mengetahui apa saja permasalahan yang tengah dihadapi.

“Saya tak bisa membayangkan mereka belajar dalam keadaan kehujanan atau kondisi alam sebagainya. Lihat saja atap dan dindingnya terpal, lantainya juga tidak dipasang ubin, bagaimana peserta didik mau belajar dengan nyaman,” tuturnya paman Yani (sapaan akrab).

Sementara satu ruangan beratap dan berdinding terpal ini digunakan oleh kelas XII untuk mengikuti setiap mata pelajaran. Serta rata-rata seluruh pembinanya adalah tenaga pendidik yang kini masih berstatus sebagai honorer.

“Sekali lagi saya meminta dan memohon agar kondisi ini dapat segera ditindaklanjuti. Kalau perlu Disdikbud Kalsel langsung turun ke lapangan. Mereka mesti melihat sendiri keadaannya,” ungkap wakil rakyat yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Provinsi Kalsel.

Sementara itu, Kepala Desa Gunung Calang, M Arafah, menuturkan, supaya layak dan sesuai standar. Pemerintah desa setempat telah menghibahkan lahan seluas 2 Hektar (Ha) untuk membangun baru lokasi dua SMA Negeri 1 Pamukan Selatan Kotabaru.

“Sebenarnya untuk hibah lahan di lokasi II sudah kami lakukan. Alhamdulillah, kami sangat mendukung dunia pendidikan. Bahkan, bangunan tersebut sempat bercampur dengan Tsanawiyah dan TK Al Quran namun digunakannya secara bergantian” bebernya.

Soal bangunan yang ada, ia menjelaskan, dua kelas dan satu ruang guru ini sebelumnya merupakan hasil swadaya puluhan tahun silam dari Pemerintah Desa Gunung Calang. Total yang dikeluarkan mereka kala itu sebesar Rp180 juta.

“Kalau fasilitas ini dibangun sekitar tahun 90an dan anggarannya murni dari APBDesa hasil dari retribusi tambang dan sisanya dari swadaya masyarakat. Jujur, kami tak mengambil keuntungan dari situ karena hajat keseluruhan untuk membangun sekolah,” paparnya.

Terkait keadaan ruang kelas XII Lokasi II SMA Negeri 1 Pamukan Selatan dengan bangunan yang terbuat dari terpal itu diprakirakan sudah berjalan sekitar lima tahunan lebih. Serta kondisinya terpaksa harus dinikmati seadanya.

“Semoga setelah paman Yani melihat kondisi, aspirasi kami ingin mendapatkan hak pendidikan yang sama dapat terwujud termasuk pembenahan infrastrukturnya pula,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)