Hari: 25 Maret 2022

BANJARBARU – Pemprov Kalsel memberikan kelonggaran bagi setiap Kabupaten-Kota yang sudah berstatus PPKM level 1 dan 2, untuk menggelar berbagai macam kegiatan, termasuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh atau 100 persen.

“Tidak ada masalah untuk melaksanakan PTM 100 persen bagi daerah yang sudah berada pada PPKM level 1 dan 2, ini sesuai instruksi Presiden,” ucap Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammadun, Jumat (25/3).

Muhammadun mengungkapkan, meski sudah diperbolehkan untuk melaksanakan PTM 100 persen, namun secara teknis PTM  di sekolah akan dibagi menjadi dua sesi.

“Bisa pakai pola A-B, artinya jika mereka (siswa) ada 38, maka 20 dulu (sesi pertama) dan siang dilanjutkan 18 siswa (sesi kedua). Itu sudah kita laksanakan pola itu,” terangnya.

Madun manambahkan, semua sekolah yang melaksanakan PTM juga tetap dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dirinya juga menyebut, jika ada siswa yang terpapar saat melaksanakan PTM, itu bukan serta merta kesalahan dari sekolah atau pelaksanaan PTM. Melainkan adanya paparan dari interaksi siswa dalam bersosialisasi diluar sekolah.

“Sekali lagi bukan karena adanya PTM, bisa saja mereka saat mereka berinteraksi di luar sekolah dan terpapar di sana sementara imun mereka sedang turun,” bebernya.

Sedangkan untuk vaksinasi siswa, diakuinya sudah sangat tinggi. Bahkan hampir 100 persen siswa SMA, SMK, SLB di Kalsel sudah mendapatkan dosis vaksin pertama dan kedua.

“Untuk yang ketiga masih belum bisa kita maksimalkan, karena menurut ilmu kesehatan ada problem yang menyebabkan (siswa) tidak bisa divaksin,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Masih adanya perusahaan di Kalsel yang mendapatkan hasil yang tidak memuaskan dalam penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) atau Proper Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), membuat Pemerintah Provinsi Kalsel akan melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapat raport merah.

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana, belum lama ini.

Hanifah menyampaikan, ditahun 2021, terdapat 6 dari 63 perusahaan di Kalsel yang mendapat peringkat merah, atau meningkat dari tahun sebelumnya, yang hanya sebanyak 3 perusahaan. Setelah Kementerian LHK mengumumkan hasil penilaian, pihaknya langsung memanggil perusahaan bersangkutan, untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi di lapangan saat mengikuti penilaian Proper Lingkungan.

“Mereka kami panggil untuk cari tahu akar masalahnya apa sehingga dapat rapor merah,” ungkap Hanifah.

Hanifah menambahkan, pihaknya telah melakukan pembinaan kepada 5 perusahaan. Dengan rincian, 3 perusahaan dalam tahap penyusunan berita acara hasil pembinaan. Dua perusahaan lainnya, sedang proses melengkapi data untuk berita acara, dan satu perusahaan sisanya juga akan segera dilakukan pembinaan.

“Dengan adanya pembinaan dan pendampingan maksimal di lapangan, ditargetkan pada penilaian tahun ini, tidak ada perusahaan yang mendapatkan penilaian merah. Sementara, untuk perusahaan yang telah mendapatkan penilaian hijau, ditargetkan memperoleh rapor biru, bahkan bisa meraih rapor Emas,” tutup Hanifah. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Memasuki era digital teknologi, dimana perkembangan digital semakin meningkat membuat seluruh lapisan masyarakat juga harus mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan memahami digitalisasi baik untuk kegiatan jual-beli, dan belajar-mengajar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalsel akan mendorong pelaku UMKM di banua ini agar ikut menggunakan sistem digitalisasi.

Hal ini diungkapkan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai, kepada Abdi Persada FM belum lama ini.

Rifai menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan untuk digitalisasi pelaku UMKM, sehingga pemerintah provinsi Kalsel  terus mendorong para pelaku UMKM agar dapat melakukan hal tersebut. Adapun cara yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalsel untuk menggunakan sistem digitalisasi pelaku UMKM, yakni dengan cara memberikan bebagai macam pelatihan agar pelaku UMKM dapat memahami media sosial.

“Kami banyak mengadakan pelatihan untuk pelaku UMKM,” ungkap Rifai.

Ia melanjutkan, ribuan produk UMKM Kalsel telah terdaftar pada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), namun, jumlah tersebut tergolong sedikit sehingga akan terus didorong untuk digitalisasi.

“Tidak sedikit pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar pada pandemi ini akibat merugi, sehingga dengan era digitalisasi akan membuat kebangkitan pelaku UMKM,” lanjut Rifai.

Ditambahkan Rifai, pelaku UMKM sangat berperan dalam membangun banua Kalsel, dikarenakan produk-produk merekalah yang menjadi pedoman bagi para masyarakat yang ingin ikut menggeluti dunia UMKM. (MRF/RDM/RH)

BANJAR – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya,  mengatakan mendukung penuh terkait perbaikan lingkungkan di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pernyataan itu disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya, saat mengunjungi Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam Kabupaten Banjar, Kamis (24/3) sore.

Siti Nurbaya menyampaikan, pihaknya mendukung penuh terkait perbaikan lingkungkan di Kalimantan Selatan, salah satu dukungan yang pihaknya lakukan,  yakni dengan memberikan program-program untuk program rehabilitasi hutan dan lahan yang sangat bermanfaat untuk kelestarian lingkungan.

“Ada lah pasti dukungan untuk rehabilitasi hutan dan lahan,” kata Siti.

Siti Nurbaya menambahkan, selain rehabilitasj hutan dan lahan, kolaborasi untuk melakukan percepatan perbaikan lingkungan juga merupakan salah satu hal yang penting yang harus diingat Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Yang penting kolaborasinya, kalau diperlukan turun juga. Pada dasarnya Word Bank kalau halnya baik pasti akan dukung. Yang penting kan semangatnya, menejemen, kesertaan masyarakatnya,” lanjut Siti Nurbaya.

Di tempat yang sama, Senior Natural Resources Management Specialist at The World Bank Iwan Gunawan menyampaikan, pihaknya siap membantu Pemerintah Provinsi Kalsel apabila membutuhkan bantuan, dengan catatan, tujuan program yang dilakukan memiliki kolaborasi yang kuat dan bisa berkembang untuk perbaikan lingkungan.

“Kalau pemerintah membutuhkan, apa yang paling baik akan kami upayakan. Menurut saya pribadi melihat Kalsel luar biasa dengan program Revolusi hijaunya,” ungkap Iwan.

Iwan menambahkan, dari data terakhhir Kementrian LHK tahun 2018, terdapat sebanyak 511.640 Hektar lahan kritis yang harus direhabilitasi di Kalsel.

“Upaya Kalsel untuk mengatasi lahan kritis adalah lewat Revolusi hijau Gubernur Kalsel sejak 2017, dengan mempercepat rehab Das dari pemegang IPPKH, penanaman hutan tanaman dan alam serta kota,” tutup Iwan. (MRF/RDM/RH)

KOTABARU – Usai meresmikan Mako Polres Kotabaru dan Peletakan batu pertama renovasi Klinik Bhayangkara Wicaksana Laghawa, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Drs. Rikwanto, dalam kunjungan kerjanya ke Kotabaru, juga berkesempatan meninjau pelaksanaan vaksinasi serentak di Kabupaten Kotabaru, pada Kamis (24/3).

Didampingi Bupati Kotabaru, Irwasda Polda Kalsel, Karo Log Polda Kalsel, Kapolres Kotabaru dan Pejabat Utama Polres Kotabaru, orang nomor satu di Polda Kalsel itu memantau pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Bumi Sa’ijaan (Julukan Kabupaten Kotabaru) yang berlangsung di Polres setempat.

Vaksinasi diikuti lansia dan anak usia 6-11 tahun. Sedangkan pelayanan vaksin yang diberikan adalah vaksin dosis pertama, dosis kedua, dan dosis ketiga atau vaksin Booster, yang disemarakkan dengan pembagian bingkisan bagi siapa saja yang melakukan vaksinasi.

Kapolda Kalsel mengatakan vaksinasi COVID-19 di Polres Kotabaru ini, merupakan bentuk kepedulian Polri bersama TNI dan Pemerintah Daerah dalam upaya program percepatan vaksinasi.

“Walaupun dilaksanakan di Mako Polres Kotabaru, namun sifatnya terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Bukan hanya untuk lansia dan anak-anak, namun yang lain juga bisa segera divaksin,” pungkas Kapolda Kalsel.

Pada acara diskusi terbuka dan berlangsung santai, Bupati dan Kapolres Kotabaru memaparkan progres yang telah dilakukan dan bagaimana melaksanakan vaksinasi.

Mereka juga membeberkan strategi kerja sama yang dilakukan tiga pilar Kabupaten Kotabaru demi menyukseskan vaksinasi di Bumi Sa’ijaan. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Tanah Bumbu menyambut baik kegiatan studi komparasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Pasalnya, kedatangan rombongan Sekretariat DPRD Kalsel ke Tanah Bumbu, justru menambahkan wawasan bagi mereka terkait kegiatan kehumasan.

“Alhamdulillah kami sangat menyambut baik kedatangan Sekwan Kalsel bersama wartawan Persroom karena menambah wawasan bagi kami. Jadi kami malah dapat ilmu dari mereka. Ke depan kalau ada kunjungan, kami akan terima,” kata Kepala Diskominfo SP Kabupaten Tanbu, Ardiansyah kepada wartawan, usai menerima rombongan Sekretariat DPRD Kalsel di Batulicin, Jum’at (25/3).

Ia menyontohkan salah satu tambahan wawasan tersebut mengenai kegiatan pembinaan kepada para wartawan. Misalnya dengan mengikutsertakan insan media itu dalam studi komparasi Sekwan Kalsel. Sementara di Tanbu, belum ada kegiatan seperti itu.

“Kami akan koordinasi dan minta contoh aturan yang menjadi dasar hukumnya ke Sekwan Kalsel. Nanti akan kami laporkan dengan Pak Bupati agar bisa juga dilaksanakan di Tanbu,” jelas Ardiansyah.

Sementara, Ketua Persroom DPRD Kalsel Ipik Gandamana mengakui memang pengelolaan informasi dan pemberitaan kegiatan di tingkat provinsi lebih besar, namun belum tentu sempurna. Oleh karena itu, menurutnya, perlu dilakukan studi komparasi, salah satunya di Tanbu untuk menggali keunggulan apa saja yang ada dalam bidang kehumasan dan pemberitaan.

“Tadi disebutkan bagaimana Diskominfo SP Tanbu bersinergi dengan insan media, tidak berjarak, seperti teman dan sahabat. Dalam kemitraannya juga tidak melarang pemberitaan yang sifatnya mengkritisi, sejauh kritik tersebut bersifat membangun, dan lain-lain,” jelas Ipik.

Untuk diketahui, rombongan Sekwan Kalsel yang dipimpin Kasubag Rumah Tangga Perlengkapan dan Kehumasan Deddy Noraidi beserta jajarannya yang melaksanakan studi komparasi ke Tanbu juga didampingi oleh sekitar 25 orang wartawan yang tergabung dalam Persroom Dewan Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul tahun ini, pemberdayaan pelaku UMKM di Kalsel diminta lebih diintensifkan lagi oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota.

“Bulan Ramadhan itu penuh berkah, kita berharap berkahnya juga dirasakan pelaku UMKM di Banua. Sebab itu, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus lebih intensif lagi menjalankan program pemberdayaan UMKM saat menjelang, pelaksaan, hingga tibanya lebaran Idul Fitri nanti,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin kepada wartawan, Rabu (23/3).

Menurut Legislator yang kerap disapa Bang Dhin ini, pada bulan Ramadhan dan menjelang lebaran Idul Fitri, adalah masa dimana perputaran ekonomi sangat masif. Sebagian besar warga tak berhitung dengan pengeluaran rumah tangga. Mereka membelanjakan uang untuk menyambut dan menikmati kenyamanan ibadah di bulan suci umat Islam ini.

“Dengan fenomena itu, para pelaku UMKM mestilah harus mendapat manfaat. Tetapi, mereka tak bisa berbuat sendiri, mesti harus dibantu pemerintah daerah untuk memfasilitasinya,” jelasnya.

Misalnya, tambah Bang Dhin, dalam kebiasaan tahunan, pemerintah daerah selalu menggelar agenda bazar, pasar murah, pasar ramadhan atau aktivitas lainnya.

“Libatkanlah pelaku UMKM di event dan agenda-agenda tersebut. Fasilitasi dan rangkul. Sehingga mereka terberdayakan,” ucapnya.

Tak sekadar di pemerintahan, pemberdayaan UMKM juga dapat dilakukan lembaga atau organisasi. Seperti PKK, Dekranasda, GOW, dan lain-lain. Begitu pula di BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan swasta.

“Dengan begitu, berkah Ramadhan dan Idul Fitri akan dinikmati pula oleh para pelaku UMKM di Kalsel,” pungkas Bang Dhin. (NRH/RDM/RH)