Hari: 18 Maret 2022

BANJARMASIN – Berdasarkan paparan dan arahan dari KPK RI, untuk potensi pendapatan dari pajak yang dipungut Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin bisa mencapai Rp 1 Triliun.

Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan arahan dari KPK RI terkait potensi pendapatan dari pajak yang dipungut oleh Bakeuda Kota Banjarmasin.

“Berdasarkan arahan KPK tersebut untuk potensi pajak yang bisa digali bisa mencapai 1 Triliun,” ungkap Arifin, kepada sejumlah wartawan, di Balaikota Banjarmasin, Jumat (18/3).

Sedangkan, lanjutnya, untuk pendapatan saat ini hanya sekitar Rp 400 Miliar.

“Untuk Pendapatan tahun ini mengalami penurunan,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, dengan adanya arahan dari KPK tersebut, maka Pemerintah Kota Banjarmasin akan menggali potensi pendapatan dari pajak tersebut. Berdasarkan arahan dari KPK RI tersebut.

“Untuk Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin masih bisa ditingkatkan, mengingat posisi pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin masih jauh dari objek atau sumber pendapatan,” ujarnya.

Peningkatan tersebut, lanjut Arifin, diiringi dengan peningkatan pendapatan yang berdasarkan berbasis data teknologi, serta SDM yang jujur dan handal.

“Sumber pajak di Kota Banjarmasin dari, pajak bumi dan bangunan (PBB), parkir, pajak hotel dan restoran, serta lainnya,” ucap Arifin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin berharap, penerapan elektronik atau E-parking, dapat mengatasi kemacetan lalu lintas.

Kepada sejumlah wartawan, Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Eddy Junaidi, Kamis (17/3) siang menjelaskan, langkah Dinas Perhubungan Banjarmasin, melakukan penerapan elektronik atau E-parking di bahu jalan Jafri zamzam, sangatlah diapresiasi untuk mengatasi kemacetan. Saat ini sudah berjalan hampir dua bulan, mulai dari perempatan Jalan Sutoyo S, Jalan PM Noor, sampai depan Rumah Sakit Suaka Insan.

“Jalan itu biasanya sering dipadati parkir, baik kendaraan roda dua, roda empat hingga truk angkutan,” Katanya.

Eddy meminta, penerapan E-parking dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Karena dikenakan tarif biaya retribusi parkir, yaitu sistem konvensional menggunakan uang elektronik.

“Kita dukung penuh, selain lalin berjalan lancar, PAD meningkat,” pintanya.

Politisi Demokrat DPRD Kota Banjarmasin ini menambahkan, kebijakan E-parking yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Banjarmasin, sudah melalui kajian penuh, mengingat daerah lain ada menerapkannya.

“Kami nilai lokasi titik E-parking, kondisi jalannya luas, sehingga dipastikan tertib,” tutup Eddy. (NHF/RDM/RH)