Bulan: November 2021

BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, pada Kamis (25/11).

Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang dibacakan Sahrujani dijelaskan bahwa total pendapatan daerah pada rancangan APBD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp5.564.601.747.410,00. Ada kenaikan sebesar Rp138.436.474.873,00 atau 2,49 persen dari total anggaran pendapatan daerah murni Tahun 2021 sebesar Rp5.426.165.272.537,00.

“Sedangkan total belanja daerah pada Rancangan APBD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp5,529.601.747.410,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp3.436.474.873,00 atau 0,06 persen dari total anggaran belanja daerah murni tahun 2021 sebesar Rp5.526.165.272.537,00,” lanjutnya.

Sahrujani menambahkan dalam R-APBD Tahun 2022 secara total pos pembiayaan daerah netto minus Rp35 miliar yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp50 miliar yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp85 miliar berupa pembentukan dana cadangan Rp75 miliar dan penyertaan modal daerah Rp10 miliar.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel yang telah memberikan perhatiannya dan membahas secara seksama terkait R-APBD Tahun 2022 sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan lancar.

“Kita telah menemukan kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan masyarakat dalam melewati pandemi COVID-19 dan dampaknya, yang masih kita hadapi pada tahun ini dan mungkin masih kita rasakan pada tahun 2022,” ungkapnya.

Disisi lain, lanjut Gubernur, APBD Tahun 2022 ini, juga diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang telah memperoleh Opini WTP berturut-turut dari BPK. Namun, katanya, pemerintah daerah tidak boleh terlena dengan raihan opini WTP

“Harus ada value laporan keuangan bagi masyarakat. Yang paling utama, opini WTP harus menunjukkan pemerintah daerah bebas dari korupsi dan akuntabel”, katanya.

Opini WTP adalah modal kepercayaan masyarakat untuk mendatangkan investor dalam penanaman modal di daerah, seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang banyak memiliki tempat yang perlu dikembangkan di sektor pertanian dan kepariwisataan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKP provinsi Kalsel pada Jumat (26/11), ketika membuka focused group discussion (FGD) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021, di salah satu hotel di Banjarmasin.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah 8 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK, meminta pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

Capaian opini WTP menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga informasi keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

“Ini adalah indikasi awal bahwa governansi atau tata kelola pemerintahan telah dijalankan dengan baik,” kata Rudy.

Rudy juga menekankan, agar opini WTP memberikan nilai dan tidak ada korupsi, pemerintah daerah perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

“Diperlukan penerapan SPIP Terintegrasi, mulai dari perencanaan atau penetapan tujuan, menganalisis risiko, dan memastikan pencapaian tujuan, sehingga janji-janji kepala daerah ketika kampanye terbukti,” tegasnya.

Dalam paparannya, Rudy juga mengatakan bahwa pengelolaan keuangan bisa disebut berhasil apabila pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pendapatan, menjalankan pembangunan, merealisasikan belanja secara efesien dan efektif, dan menarik pendanaan ke daerah. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Banua mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan pameran produk unggulan UMKM di Kalsel, dengan tajuk “Borneo UMKM Expo 2021”. yang di gelar selama 11 (sebelas) hari oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Amanah Borneo Park, Banjarbaru.

Kegiatan yang dimulai dari Kamis (25/11) ini, dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Adi Santoso.

Pada pembukaan ini turut dihadiri oleh Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin, Plt Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Sirpan, Kepala Dinas Perdagangan Birhasani, Kapolres Banjarbaru AKBP Nur Khamid, Direktur Utama Amanah Borneo Park Fatwa aji Lanang Nugroho, Direktur LPPL Abdi Persada FM Ibnu Min Haji, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. Yang mana diharapkan geliat UMKM di Kalsel dapat lebih berkembang.

“UMKM adalah pilar perekonomian Indonesia. Sampai saat ini, UMKM masih menjadi sektor penyumbang PDB terbesar yakni 60 persen,” ujar Paman Birin melalui sambutan tertulisnya.

Selain itu, dikatakan bahwa kontribusi UMKM juga terletak pada penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.

“Oleh karenanya pelaku UMKM harus semakin kuat dan memantapkan produk yang dijual dan dipromosikan nya salah satunya melalui Expo pada hari ini,” tutur Adi Santoso dalam membacakan sambutan ini.

Sebelum menutup sambutan, Paman Birin melalui teks tertulis ini juga menyampaikan agar kegiatan Expo ini dapat dimanfaatkan dengan baik terutama dalam membangun mitra kerja.

“Bangun networking diantara sesama produsen serta meningkatkan kepercayaan konsumen. UMKM hendaknya saling berkolaborasi dan berinovasi agar produk lebih bervariatif dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Sementara itu Plt. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Sirpan menyampaikan, disaat berbagai sektor usaha mengalami dampak yang cukup siginifikan akibat mewabahnya COVID-19, namun sektor UMKM dapat terus bertahan bahkan lebih baik.

“Bisa kita lihat, pada masa Pandemi COVID-19, pelaku UMKM bisa bertahan, bahkan lebih inovatif dan kreatif,” ujarnya.

Sirpan juga menyampaikan apresiasinya kepada Amanah Borneo Park Banjarbaru selaku fasilitator dalam kegiatan ini. Yang mana kegiatan ini dipastikan akan semakin meningkatkan daya saing UMKM yang ada di Kalsel.

“Dengan fasilitas yang disediakan ini, maka akan lebih meningkatkan promosi, yang mana promosi merupakan pelaksanaan manajemen yang berkualitas,” tuturnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini mengahdirkan sedikitnya 100 pelaku UMKM di Kalsel yang sudah melalui proses seleksi untuk menjadi peserta dalam Borneo UMKM Expo 2021 ini. (ASC/RDM/RH)

NTB – Kalimantan Selatan menawarkan magnet destinasi wisata memukau di tahun 2022, diantaranya keindahan alam, kearifan lokal masyarakat yang ramah, kilauan batu permata, ragam sajian kuliner serta tempat wisata religius.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dalam sambutannya peluncuran Calendar of Event (CoE) Pariwisata tahun 2022, di Pantai Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (24/11), saat ini tercatat, ada sebanyak 64 event pariwisata yang akan digelar di Kalimantan Selatan tahun depan, dengan tema “Bergerak Menjelajahi Pariwisata Kalsel”.

“Kami sengaja memilih Lombok, karena merupakan pintu masuk banyaknya wisatawan. Apalagi sekarang ada sirkuit Mandalika yang dikenal hingga ke tingkat internasional,” jelasnya.

Disampaikan Muhidin, Kalimantan Selatan merupakan daerah yang layak menjadi atensi prioritas untuk berwisata bersama keluarga, bahkan menyebut Tanah Borneo sebagai kepingan Surga. Dirinya berharap dengan diluncurkannya CoE Kalsel di Lombok, menjadi ajang promosi untuk menggaet wisatawan domestik hingga mancanegara.

“Kalsel punya destinasi wisata beragam, mulai dari pariwisata alam, budaya, kuliner, wisata religius, festival Pasar Terapung dan Bamboo Rafting, yang tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia, sehingga sangat sayang jika dilewatkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, pihaknya penandatanganan MoU antara ASITA Kalsel dan ASITA NTB. Dengan adanya MoU itu, ASITA NTB diharapkan dapat mampu mengarahkan wisatawan Lombok, untuk turut menyambangi destinasi wisata di Kalimantan Selatan.

“Kita melihat ratusan ribu yang datang ke NTB, harapannya juga datang ke Kalsel, kalau sepuluh ribu wisatawan yang datang ke Kalsel, kita sudah Alhamdulillah, wisatawan tidak hanya stay-nya di Lombok, namun juga stay di Kalsel,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, dengan adanya kerja sama antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat saling menguntungkan. Mengingat Kalsel juga memiliki potensi wisata yang tidak kalah dengan provinsi lainnya. Apalagi dengan memiliki event-event pariwisata, yang sudah berskala nasional.

“Adanya Pasar Terapung, Tour de Loksado, dan Haul Guru Sekumpul, yang didatangi jutaan jamaah, bahkan puluhan event-event lainnya yang diagendakan terdapat potensi-potensi wisata yang menjanjikan,” tutupnya

Menutup rangkaian Calendar of Event (CoE) Pariwisata tahun 2022, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, menyerahkan buku kalender pariwisata Kalsel kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Husni. Acara dimeriahkan oleh tarian tradisional Kalimantan serta hiburan lagu-lagu Banjar.

Untuk diketahui, dalam peluncuran Calendar of Event (CoE) Pariwisata tahun 2022, turut hadir Wakil Ketua DPRD Kalsel, Ketua Dharma Wanita Kalsel, staf ahli Gubernur, sejumlah Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemprov Kalsel, dan pimpinan maskapai penerbangan.

Beberapa agenda pariwisata Kalsel tahun 2022, antara lain:
-Aruh Adat Rungkuk Meratus
-Pagelaran Seni Rantau Baru
-Melasti
-Angsana Fishing Tournament
-Pesona Dayak Meratus
-Tour de Barito Kuala
-Tapin Art Festival
-Expo Balangan
-Lomba Perahu Tradisional
-Ba’ayun Maulid, dan lain-lain. (BIROADPIM-NHF/RDM/RH)

BARITO KUALA – Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah menggelar Silaturahmi dengan Insan Pers di Wilayah Kalsel, melalui kegiatan Revolusi Hijau Penanaman Pohon Mangrove Rambai, dengan tema “Jaga Mangrove Untuk Bumi Kita” bertempat di Taman Wisata Alam Pulau Bakut, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kamis (25/11).

Penanaman Pohon Mangrove ini didukung oleh BKSDA Kalimantan Selatan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya erosi dan sebagai pelestarian ekosistem alam. Ajang ini juga sebagai sarana mengenalkan potensi wisata alam yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan kepada Insan Pers dan masyarakat.

“Kita ketahui mangrove ini sangat tepat untuk dikembangkan, karena menjaga sistem perairan, ini sangat membantu, semoga bisa berlanjut, tidak hanya TNI, namun juga bisa dilaksanakan oleh masyarakat secara umum,” ucap Sekjen PWI Kalsel Yusni Hardi.

Yusni mengatakan, penanaman pohon ini berfungsi untuk mencegah bencana alam.

‘Kami nilai Danrem 101/Antasari mengajak kami menanam pohon mangrove di Pulau Bakut ini adalah sangat luar biasa dalam menjaga ekosistem,” pungkasnya.

Sementara itu Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah mengatakan, silaturahmi dengan Insan Pers kali ini, sengaja dikemas dengan kegiatan penanaman Pohon Mangrove.

“Kita juga ajak rekan media untuk berkunjung ke Pulau Bakut, sehingga lebih mengenal bagian wilayah Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini kita bisa memberikan kontribusi positif kepada Kalimantan Selatan. Semoga pihak-pihak lain juga bisa melakukan hal yang sama untuk mengantisipasi erosi dan bencana alam di wilayah Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Lebih lanjut Danrem berharap, insan pers dapat menginformasikan kepada masyarakat, bahwa semua pihak secara bersama sama harus menjaga kondisi yang sudah baik, dengan mematuhi aturan yang telah ditentukan dalam rangka antisipasi perkembangan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Satu hal lagi kita butuh kerja sama dan kerja keras kita semua, baik itu Pemerintah Daerah, Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan rekan-rekan media. Mari kita imbau masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi agar segera melaksanakan vaksin, karena di wilayah Kalsel baru mencapai kisaran 46 persen dari target sekitar 70 persen. Mari kita edukasi masyarakat, bahwa dengan melaksanakan vaksinasi akan menimbulkan kekebalan kelompok (herd immunity),” pungkasnya.

Kegiatan di pulau Bakut ini, selain dihadiri Danrem 101/Antasari, juga diikuti Para Kasi Korem 101/Antasari, Dandim 1005/Barito Kuala, Kepala BKSDA Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala SWK lll, Sekjen PWI Kalimantan Selatan, Ketua IJTI Kalimantan Selatan dan Insan Pers Kalimantan Selatan. (PENREM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Komitmen ini ditunjukkan dengan menggelar rapat koordinasi Satu Data Banua di Aula Bappeda prov Kalsel, Kamis (25/11).

Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) prov Kalsel ini mengundang perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dari seluruh kabupaten kota se Kalsel.

Dalam pembukan rapat, Plt Sekretaris Bappeda prov Kalsel, Rahmiyanti Janoezir menjelaskan, tujuan pelaksanaan rapat ini yaitu untuk memenuhi amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI di Kalimantan Selatan.

“Kita disini untuk membicarakan tentang menuju era satu data ini, apa yang menjadi kendala akan kita cari solusinya bersama sehingga data yang ada di daerah kita menjadi berkualitas,” ucap Rahmiyanti.

Menurut Rahmi, data sangat diperlukan sebelum melakukan penyusunan rencana. Agar rencana tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

“Kalau data yang kita miliki tidak ada, kita sulit untuk mengukur tingkat pencapaian kita,” lanjutnya.

Diungkapkannya, salah satu tugas Bappeda prov Kalsel adalah sebagai koordinator forum satu data di daerah. Dimana dalam hal ini Bappeda berkewajiban mendorong SKPD di kabupaten kota untuk menggerakan forum satu data di daerah.

“Saya harapkan dengan kegiatan ini, data di daerah kita lebih berkualitas dan pada akhirnya pembangunan kita juga akan lebih berkualitas dari sebelumnya,” pungkasnya.

Turut hadir sebagai pemateri dalam rapat ini diantaranya Kepala BPS Kalsel Yos Rusdiansyah, Kabid Informasi Publik dan Statistik Diskominfo prov Kalsel Syarifah Norhani, serta Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kalsel Fahri Riza. (TR21-01/RDM/RH)

KOTABARU – Dalam acara “Rapat Kerja Kepala Bakeuda/BPKPD/Bapenda/BPPRD Kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap menyampaikan beberapa isu strategis atas pengelolaan PAD.
Dalam acara yang diselenggarakan pada Kamis (25/11) di Kotabaru tersebut, Rudy juga menyoroti kondisi kapasitas fiskal daerah dan tingkat kemandirian fiskal daerah.

Rudy mengingatkan para Kepala Daerah agar lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran. Mereka juga harus mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam memulihkan pertumbuhan PAD dan pendapatan DBH agar mempunyai kapasitas fiskal yang kuat.

Optimalisasi PAD juga menjadi salah satu upaya untuk memperluas ruang fiskal daerah sehingga pemerintah daerah dapat mewujudkan target visi misi dalam RPJMD walaupun masih dalam masa penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Tingkat kemandirian fiskal kita di Kalimantan Selatan masih tergolong kurang dengan rata-rata sebesar 11 persen,” ujar Rudy.

Berdasarkan realisasi APBD tahun 2020, terdapat penurunan PAD pajak dan retribusi yang cukup signifikan di Kalimantan Selatan, sedangkan realisasi pendapatan tahun 2021 per triwulan II masih jauh dari target.

“Karena itu, transformasi digital dalam pencapaian target sangat diperlukan,” tegasnya.

Ditambahkan, penggunaan tapping box merupakan upaya yang sangat bagus dan perlu diperluas. SPTPD online menggunakan SIMDA Pendapatan yang terintegrasi dengan pembayaran pajak online bekerja sama dengan Bank Kalsel juga dapat mempermudah wajib pajak. Selain transformasi digital, Rudy juga mengingatkan akan pentingnya manajemen risiko.

“Penyusunan register risiko, penanggung jawab atau pemilik proses dan risiko, dan langkah mitigasi risiko yang terstruktur dapat membantu kita dalam membuat sebuah kebijakan,” tambahnya. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)