LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Legislative Tour merupakan salah satu program pembelajaran luar kampus, yang bertujuan memberikan pemahaman lebih dalam kepada mahasiswa mengenai peran, fungsi, dan mekanisme kerja lembaga legislatif.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa berkesempatan melihat langsung proses kerja wakil rakyat dalam merumuskan kebijakan, serta memahami bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dijalankan secara konstitusional.

Kegiatan yang diinisiasi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini, disambut hangat Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Firman Yusi, yang turut hadir sebagai narasumber, didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan M. Andri Yuzhar, Jumat (10/10)

Menurut Firman Yusi, kegiatan seperti Legislative Tour merupakan wadah penting bagi mahasiswa untuk mengenal secara langsung dinamika, dan tahapan kerja lembaga legislatif daerah.

“Saya berharap momen seperti ini harus sering dilakukan agar informasi terkait kegiatan DPRD dapat tersosialisasikan dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi DPRD untuk membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan generasi muda, khususnya mahasiswa.

“Karena ini juga menjadi kesempatan kita sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan kepada khususnya mahasiswa tentang tahapan-tahapan yang ada di DPRD Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

Firman Yusi menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan edukatif seperti ini akan menumbuhkan kesadaran politik yang sehat dan memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

“Dengan memahami proses legislasi, mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga calon pemimpin masa depan yang kritis dan berintegritas,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPM FISIP ULM, Achmad Prayoga Adiwidya menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja tahunan pihaknya.

“Salah satu program kerja kami yaitu berkunjung ke instansi pemerintah, seperti DPRD. Di sini kami mendapatkan pembelajaran lebih dekat bagaimana kerja dan fungsi suatu lembaga legislatif,” jelasnya.

Achmad Prayoga juga menuturkan, bahwa para mahasiswa turut melakukan simulasi rapat paripurna untuk memahami situasi dan mekanisme jalannya persidangan di lembaga legislatif.

“Melalui simulasi ini, kami bisa merasakan langsung atmosfer kerja legislatif sekaligus belajar bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung di dalamnya,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama sejumlah pihak terkait, bergerak cepat menindaklanjuti insiden keracunan massal yang dialami ratusan siswa di Martapura pada Kamis (9/10).

Peristiwa tersebut diduga akibat konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Tungkaran, Kabupaten Banjar.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin mengatakan, pihaknya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Kalsel. Evaluasi ini akan melibatkan Badan Gizi Nasional untuk memastikan keamanan dan kelayakan makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah.

“Evaluasi kami lakukan untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan terpenuhi. Saat ini, sampel makanan sudah kami uji di laboratorium untuk memastikan penyebab pasti keracunan,” ujarnya saat meninjau korban di RSUD Ratu Zaleha Martapura, Kamis (9/10) malam.

Diauddin menegaskan, pengawasan terhadap distribusi dan kualitas makanan akan diperketat, agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Sementara itu, Bupati Banjar, Saidi Mansyur memastikan, seluruh siswa yang menjadi korban keracunan MBG mendapatkan layanan pengobatan dan perawatan gratis di rumah sakit. Ia juga menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendampingi para korban dan keluarganya hingga kondisi benar-benar pulih.

“Pemerintah akan terus hadir memberikan pendampingan, termasuk memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung penuh. Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan yayasan dan pihak SPPG untuk menegakkan kembali SOP dan juknis penyaluran MBG agar lebih ketat,” ujarnya.

Saidi menambahkan, beberapa aspek teknis terkait penyelidikan telah diserahkan kepada pihak berwenang. Namun, Pemerintah Kabupaten Banjar tetap siaga memastikan keamanan pangan bagi peserta program MBG diwilayahnya.

Dari sisi penegakan hukum, Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi menyebut, pihaknya telah menurunkan tim Satgas Pangan dari Polda dan Polres Banjar untuk memeriksa keamanan dapur penyedia MBG.

“Tim sudah mengambil sampel makanan dan mengirimkannya ke Laboratorium Forensik Surabaya untuk pemeriksaan mendalam. Hingga Jumat siang, sekitar 130 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan,” jelasnya.

Selain langkah evaluasi dan penyelidikan, perhatian juga tertuju pada kondisi sanitasi dapur SPPG di Desa Tungkaran yang menjadi lokasi pengolahan makanan MBG.

Komandan Kodim 1006 Banjar, Letkol Inf Bambang Prasetyo Prabujaya mengatakan, hasil pemeriksaan lapangan bersama Dinas Kesehatan dan BPOM menemukan sejumlah catatan penting terkait kebersihan dan kelayakan fasilitas dapur.

“Sirkulasi udara di ruang pengemasan masih belum memadai, sehingga perlu ditambah blower. Selain itu, sumber air yang digunakan juga akan diuji Dinas Kesehatan dan BPOM untuk memastikan sesuai standar kesehatan,” jelasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat komitmennya membangun daerah yang tangguh terhadap bencana, dengan menargetkan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD), serta penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) pada tahun 2025.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi menjelaskan, berdasarkan hasil penilaian terakhir, nilai IKD Kalimantan Selatan berada di angka 0,55. Melalui berbagai program peningkatan kapasitas dan sinergi lintas sektor, pihaknya menargetkan kenaikan nilai tersebut menjadi 0,56 hingga 0,57 pada tahun 2025.

“Peningkatan IKD ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghadapi, mengantisipasi, dan memulihkan diri dari potensi bencana semakin baik. Kami ingin memastikan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya ada di level pemerintah, tetapi juga tumbuh di masyarakat,” ungkap Bambang, baru-baru ini.

Selain peningkatan IKD, BPBD Kalsel juga menargetkan penurunan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) dari 0,22 pada tahun 2024 menjadi minimal 0,18 pada tahun 2025.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di Kalimantan Selatan.

Bambang menegaskan, untuk mencapai target tersebut, BPBD akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, memperkuat sistem peringatan dini, serta mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

“Kami ingin agar masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek utama dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan kolaborasi semua pihak, kita bisa mewujudkan Kalimantan Selatan yang lebih tangguh dan siap menghadapi segala potensi bencana,” tutup Bambang. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Informasi, bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, di salah satu hotel di Banjarbaru, pada Kamis (9/10).

Bimtek yang diikuti para agen siber dari masing – masing SKPD tersebut, dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.

Sementara sebagai narasumber, adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, guna memperkuat pemahaman teknis peserta terkait kebijakan dan penerapan sistem keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.

Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks di era digital.

“Setiap hari, instansi pemerintah menghadapi berbagai potensi ancaman siber, baik bersifat teknis maupun nonteknis. Karena itu, kemampuan aparatur yang menangani sistem informasi dan teknologi harus terus ditingkatkan agar mampu mengenali, mengantisipasi, dan menangani ancaman tersebut dengan sigap dan efektif,” ujarnya.

Mengusung tema “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Teknologi dan Informasi dalam Mengantisipasi Ancaman Siber pada Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan”, kegiatan ini dinilai relevan dengan tantangan zaman, di mana transformasi digital yang masif turut membawa risiko kebocoran data, peretasan sistem, dan penyebaran disinformasi.

Menurutnya, kehadiran BSSN dalam kegiatan tersebut menjadi nilai tambah penting dalam meningkatkan literasi dan keterampilan teknis ASN, khususnya dalam hal pengelolaan dan pengamanan data serta infrastruktur teknologi informasi pemerintah.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta dapat meningkatkan literasi dan kewaspadaan terhadap ancaman siber, memahami standar keamanan informasi sesuai regulasi nasional, serta mampu menerapkan praktik pengamanan sistem di masing-masing SKPD,” jelasnya.

Sucilianita juga menekankan pentingnya peran para peserta sebagai agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing.

“Setelah kegiatan ini, kami berharap seluruh peserta dapat menjadi penggerak dalam memperkuat budaya keamanan informasi di unit kerjanya masing-masing,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat langkah pencegahan kekerasan seksual, melalui kegiatan temu koordinasi tingkat provinsi, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Kamis (9/10). Kegiatan tersebut bertujuan mendorong kolaborasi yang efektif antarinstansi dan masyarakat demi menekan angka kekerasan seksual.

Kegiatan ini dibuka Kepala DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Khatimah, dan dihadiri berbagai perwakilan lembaga, organisasi masyarakat, serta instansi pemerintah yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan anak dan perempuan.

Husnul Khatimah mengatakan, kegiatan temu koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan berbagai pihak terkait dalam menekan angka kekerasan seksual di Kalimantan Selatan.

“Koordinasi ini bertujuan menyatukan langkah dan strategi dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di daerah,” ungkap Husnul.

Ia menegaskan, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga dan lingkungan pendidikan.

“Keluarga dan sekolah adalah benteng pertama bagi anak-anak. Edukasi sejak dini sangat penting agar anak lebih memahami dan mampu melindungi diri dari potensi kekerasan seksual,” lanjut Husnul.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat kebijakan dan program perlindungan anak, salah satunya melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik, perangkat desa, serta lembaga layanan masyarakat.

“Kami ingin setiap lapisan masyarakat memiliki kemampuan dan kepedulian untuk menjadi pelindung pertama bagi anak-anak di lingkungannya,” sahut Husnul.

Lebih lanjut, Ia berharap temu koordinasi ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih efektif di Kalimantan Selatan.

“Harapan kami hasil dari kegiatan ini tidak hanya berhenti di forum, tetapi dapat diimplementasikan dalam langkah nyata di lapangan,” tutup Husnul. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Geopark Meratus 2025, di Rumah Datu Surgi Mufti Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kamis (9/10)

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, diwakili Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani menyampaikan, kegiatan ini melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat sekitar sebagai garda terdepan dalam pengembangan pariwisata daerah, khususnya di kawasan Geopark Meratus.

Dimana, sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Tantangan pariwisata di era modern bukan lagi sekadar menawarkan keindahan alam, melainkan menghadirkan pengalaman dan makna bagi wisatawan,” ucapnya

Disampaikan Yosalvina, wisatawan sekarang tidak hanya mencari tempat yang indah, tetapi juga pengalaman yang berkesan, cerita yang hidup, serta interaksi dengan budaya dan masyarakat setempat.

Melalui kemampuan pengelolaan yang baik, destinasi wisata dapat dikemas bukan hanya sebagai lokasi kunjungan, tetapi juga sebagai pengalaman emosional yang mengangkat nilai-nilai lokal.

“Cerita dari setiap situs geopark dapat menjadi daya tarik tersendiri, memperkuat identitas daerah, sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan,” jelasnya

Lebih lanjut Yosalvina menambahkan,
Bimtek ini menjadi ajang pembelajaran bagi peserta untuk memahami teknik pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, menggali potensi cerita lokal, hingga menyampaikan narasi tersebut secara efektif — baik secara langsung kepada wisatawan maupun melalui media digital.

Selain itu, peserta juga diajak untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai ruang berdiskusi dan bertukar ide, belajar dari para narasumber berpengalaman, serta membangun jejaring kerja sama lintas daerah demi kemajuan pariwisata Kalimantan Selatan.

“Mari jadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas dan kolaborasi. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, Pokdarwis, dan masyarakat, kita bisa menjadikan Geopark Meratus sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya indah, tapi juga bermakna,” tutupnya.

Kegiatan ini, turut dihadiri Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin
Fitriah, dan narasumber dari BP Geopark Meratus serta Praktisi Pariwisata. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Warga di 2 desa, yakni Desa Manarap Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Desa Banua Hanyar Kabupaten Balangan, menyampaikan berbagai aspirasi melalui kegiatan reses DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (8/10).

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, usai turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat di 16 desa yang tersebar di dua kabupaten. Yakni Hulu Sungai Utara (HSU) dan Balangan, pada kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar pada 1 hingga 8 Oktober 2025.

Supian HK menyampaikan, untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, desa yang dikunjungi antara lain Desa Telaga Mas, Desa Baru, Desa Sarang Burung, Desa Manarap, Desa Manarap Hulu, Desa Tambalang Raya, serta empat desa di kawasan Rantau Bujur, yaitu Rantau Bujur Hilir, Rantau Bujur Tengah, Rantau Bujur Darat, dan Rantau Bujur Hulu.

Sementara itu, di Kabupaten Balangan, kegiatan reses dilaksanakan di enam desa yaitu Desa Batu Merah, Desa Mampari, Desa Banua Hanyar, Desa Mantimin, Desa Batu Mandi, dan Desa Bungur.

“Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan terkait kondisi pembangunan, infrastruktur, serta kebutuhan fasilitas sosial di lingkungan mereka,” ungkapnya

Supian HK menjelaskan, untuk Desa Manarap Kabupaten HSU, menyampaikan aspirasi mengenai kondisi lahan pertanian yang semakin sulit dikelola, akibat tumbuhnya eceng gondok di area persawahan dan saluran irigasi.

Ia berharap adanya perhatian pemerintah dalam upaya pembersihan dan normalisasi lahan pertanian tersebut, agar produktivitas petani dapat kembali meningkat. Menurutnya, pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali sudah berdampak langsung pada hasil panen warga yang menurun dalam beberapa musim terakhir.

Sementara itu Dari Banua Hanyar Kecamatan Batu Mandi Balangan, aspirasi warga menyampaikan kondisi rumah ibadah di desanya yang membutuhkan perbaikan. Menurutnya, beberapa masjid dan mushola di wilayah tersebut sudah mengalami kerusakan ringan hingga sedang, terutama pada bagian atap dan lantai.

Ia berharap adanya bantuan atau dukungan dari pemerintah untuk melakukan renovasi, agar masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.

“Berbagai aspirasi ini pihaknya sangat mengapresiasi dan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah aktif menyampaikan pandangan, masukan, dan harapan selama pelaksanaan reses. Sehingga, seluruh aspirasi yang diterima akan dicatat dan diperjuangkan agar dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi,” jelasnya panjang lebar.

Supian HK menambahkan, aspirasi yang muncul dari lapangan seperti inilah yang menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah, dan DPRD Kalsel berkomitmen untuk terus memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan melalui program pemerintah provinsi maupun kerja sama dengan kabupaten. Tidak ada aspirasi yang diabaikan, karena suara rakyat adalah amanah yang harus kami jaga dan tindak lanjuti dengan sungguh-sungguh.

“Dengan terlaksananya kegiatan reses ini, akan segera mendapat tindak lanjut yang konkret, sebagai bentuk nyata komitmen DPRD Kalsel dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di Kalsel,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – DPRD Kalimantan Selatan menggelar reses masa sidang ke-3 Tahun 2025. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, menutup kegiatan tersebut di Desa Sungai Paring, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Rabu (8/10).

Dalam kesempatan tersebut, Kartoyo menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang sebagian besar berkaitan dengan perbaikan infrastruktur jalan, penerangan, serta penanganan dampak banjir akibat sistem irigasi.

Kartoyo menyampaikan, adanya genangan air di kawasan belakang RT 3 Desa Sungai Paring yang menjadi keluhan warga. Dimana, area seluas sekitar 200 hektare tersebut, dulunya dapat digunakan warga untuk berkebun dan berhuma, namun selama empat tahun terakhir tak lagi dapat dimanfaatkan akibat luapan air dari ujung Irigasi Amandit.

“Ternyata efek dari ujung irigasi Amandit, airnya meluap ke wilayah Desa Sungai Paring. Lahan warga di belakang RT 3 tenggelam, jadi tidak bisa digarap lagi. Sehingga, berharap ada solusi dari pihak Balai Wilayah Sungai (BWS),” ucapnya

Kartoyo menjelaskan, masyarakat juga mengusulkan perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Sungai Kupang – Singakarsa – Simpang Tiga Kompi, termasuk perbaikan jembatan di jalur tersebut.

“Oleh karena ini mereka meminta ruas jalan itu mendapat perhatian karena merupakan akses penting antarwilayah.
Selain itu, warga juga menyoroti minimnya penerangan dan rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan dari Hulu Sungai Selatan menuju Margasari,” tambahnya.

Menurutnya, kondisi tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

“Tadi Kepala Desa Sungai Paring juga menyampaikan perlunya lampu jalan dan rambu-rambu, karena sudah beberapa kali terjadi kecelakaan di sana,” kata Kartoyo.

Lebih lanjut Kartoyo memastikan, seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke tingkat pembahasan lebih lanjut. Tentu semua masukan ini akan ditindak lanjuti.
Melalui kegiatan reses ini, setiap permasalahan yang disampaikan masyarakat dapat segera mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan merata dan berkelanjutan.

“Saya akan mendorong adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak BWS terkait irigasi, dan BPJN terkait infrastruktur jalan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)