523 Bintara Polri Lulusan SPN Polda Kalsel, Resmi Dilantik

Banjarbaru – Sebanyak 523 Bintara Polri lulusan Diktukba Polri Tahun Anggaran 2021 Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto.

Berpusat di lapangan Paramasatwika SPN Polda Kalsel, pada Rabu (22/12) pagi, kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Kalsel, Wakapolda Kalsel, Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel bersama Pengurus, Irwasda Polda Kalsel dan para Pejabat Utama Polda Kalsel, Bupati dan Kapolres/Ta Jajaran Polda Kalsel.

Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, menyampaikan, upacara yang diselenggarakan pada hari ini merupakan momentum penting, dalam menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2021, yang diselenggarakan selama 5 bulan di Sepolwan, Pusdik Brimob, Pusdik Sabhara, Pusdik Binmas, Pusdik Polair Lemdiklat Polri dan seluruh SPN Polda.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat kepada para Bintara Remaja Polri yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2021, yang pada hari ini secara resmi dilantik menjadi anggota Polri dengan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua”, ujar Kapolda Kalsel.

Suasana upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Diktuk Ba Polri TA 2021

Usai membacakan sambutan, Kapolda Kalsel juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah prov Kalsel, DPRD Kalsel, serta stakeholder lainnya atas kolaborasi yang telah terjalin untuk mengangkat harkat, martabat, dan derajat warga Banua untuk menjadi anggota Polri.

“Kita berhasil membentuk anak anak muda di Kalsel untuk menjadi anggota Polri, ini hibah yang sangat luar biasa dari Pemda kita,” ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, animo masyarakat serta hibah dari Pemda bahkan membuat pelatikan di Kalsel ini menjadi lebih istimewa dibandingkan dengan daerah lain.

“Tadinya siswa kita hanya kurang lebih 240 orang, tetapi jika digabungkan dengan animo masyarakat dan hibah dari Pemda, siswa yang kita luluskan pada hari ini mencapai 800 orang lebih. 523 kita lantik disini dan sisanya ada di pelatihan Direktorat Mabes Polri,” ungkapnya.

Seluruh Bintara yang telah dilantik hari ini, nantinya akan ditempatkan di Polres daerah asal mereka, untuk selanjutnya diberikan program tambahan agar dapat segera terjun ke masyarakat.(Bidhumaspoldakalsel-TR21-01/RIW/APR)

Buntut Molornya Proyek Jalan Liang Anggang – Bati-Bati, BPKP Kalsel Minta Mitigasi Risiko Kerugian Negara Rp74,6 M

Banjarbaru – Keterlambatan penyelesaian Proyek Jalan Liang Anggang – Bati-Bati tahun 2021, telah berdampak kepada masyarakat pengguna jalan di lokasi proyek, dan menjadi keluhan masyarakat serta perhatian langsung petinggi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek tersebut dikendalikan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XI Kalimantan Selatan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Proyek terdiri dari 2 paket kontrak, yaitu Rehabilitasi Sp. Liang Anggang-Bts. Kota Pelaihari (Seksi 1) sepanjang 3,5 kilometer senilai Rp41,7 milyar, dan Rehabilitasi Sp. Liang Anggang-Batas Kota Pelaihari (Seksi 2), sepanjang 2,7 kilometer senilai Rp32,9 milyar atau total Rp74,6 milyar.

Proyek tersebut secara umum adalah untuk meninggikan level jalan, dengan konstruksi pekerjaan Lapir Pondasi Aggregate Klas A setinggi 35 cm (bervariasi) dan lapisan aspal, yang meliputi AC-Base 8 cm, AC-BC 6 cm, dan AC-WC 4 cm.

“Kedua kontrak proyek tersebut adalah kontrak tahun tunggal. Karenanya, harus tuntas diselesaikan dalam Tahun 2021 ini, yaitu 31 Desember 2021”, kata Kepala BPKP Kalsel Rudy Mahani Harahap.

Bergerak cepat menyikapi hambatan pembangunan tersebut, Kepala BPKP Kalsel, pada 22 Desember 2021, telah mengundang langsung Kepala BPJN Kalimantan Selatan, Syauqi Kamal, ke kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

“Undangan ini untuk mencari solusi terbaik untuk menghindari kerugian keuangan negara dan juga untuk kepentingan masyarakat,” tegas Rudy.

Ia meminta kedua proyek tersebut segera diselesaikan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Atas penyelesaian yang lebih lambat dari jadwal, harus diambil langkah segera dan taktis sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, tambahnya.

Secara teknis, langkah terbaik adalah memaksa kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022.

“Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan maksimal 90 hari kalender terhitung sejak akhir masa kontrak 31 Desember 2021”, papar Rudy.

Kepala BPJN Kalimantan Selatan juga diingatkan melakukan mitigasi risiko untuk menghindari kerugian keuangan negara. Pertama, melakukan investigasi bahwa kontraktor memiliki kemampuan finansial dan sanggup menyelesaikan pekerjaan.
Kedua, tidak memperpanjang masa kontrak, cukup mengenakan denda keterlambatan terhitung sejak 31 Desember 2021.

Ketiga, meminta perpanjangan Jaminan Pelaksanaan hingga jadwal penyelesaian baru.
Keempat, meminta Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.
Selain itu, addendum kontrak harus dibuat dengan syarat: (a) mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan, (b) pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, (c) perpanjangan jaminan pelaksanaan, (d) tidak menambah volume dan nilai kontrak pekerjaan, dan (e) tidak menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

“Addendum kontrak tersebut harus dibuat sebelum masa kontrak berakhir,” kata Rudy.

Khusus untuk Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPJN Kalimantan Selatan harus konfirmasi ke Bank penerbit bahwa Jaminan adalah asli dan bukan palsu.

“Jika terjadi total loss, karena kontraktor tetap membandel setelah diberi kesempatan, Kepala BPJN Kalimantan Selatan harus menyiapkan langkah-langkah strategis menghindari kerugian keuangan negara, termasuk langkah hukumnya,” tutup Rudy M. Harahap. (HumasBPKPKalsel-RIW/APR)

Anggaran Porprov 2022 HSS Rp2,5 M, Ini Kata KONI Kalsel

Banjarmasin – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan menilai, anggaran sebesar Rp2,5 Miliar, untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tidak mencukupi.

“Kami menilai anggaran sebesar 2,5 M rupiah tidak cukup,” ucap Ketua KONI Kalsel Bambang Heri Purnama, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Menurut Bambang, pada pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan di Tanjung sebelumnya, untuk bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp10 Miliar.

Namun, lanjutnya, yang mengejutkan pihaknya, pada pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun 2022 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya menganggarkan sebesar Rp2,5 Miliar.

“Paling tidak untuk anggaran pelaksanaan Kejurprov di Kabupaten HSS sama dengan yang dilaksanakan di Kejurprov Tanjung,” harap Bambang.

Mengingat, tambahnya, anggaran sebesar Rp2,5 Miliar tersebut, tidak mencukupi untuk menggelar pertandingan pada 36 cabang olahraga.

Pada kesempatan tersebut, KONI Kalsel meminta Pemerintah Provinsi untuk dapat menambah anggaran kegiatan Porprov di Kabupaten HSS mendatang.

“Untuk itulah dalam waktu dekat ini kami bersama jajaran KONI akan menghadap Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, untuk membicarakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten HSS mendatang,” tutur Bambang.

Bambang berharap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menambah anggaran tersebut.

Sementara itu, KONI Kabupaten HSS belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi, mengenai besaran bantuan dana pelaksanaan Porprov dari Pemerintah Provinsi Kalsel.

Seperti yang dikatakan Wakil Sekretaris Umum KONI Kabupaten HSS Mahyuni.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi, oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan KONI Provinsi mengenai dana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten HSS,” ungkapnya.

Menurut Mahyuni, pihaknya hanya mengetahui dari pemberitaan mengenai, jumlah dana yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 2,5 Miliar. (SRI/RIW/APR)

Cegah Varian Baru Omicron, Yani Helmi : Tahan Bepergian ke Luar Negeri

TANAH BUMBU – Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, mengingat varian baru Omicron telah masuk ke Indonesia.

“Bukan hanya pencegahan di internal kita saja yang di proteksi. Akan tetapi, masyarakat Kalsel yang suka bepergian jauh harus menahan diri untuk sementara waktu,” tuturnya, usai menggelar Sosper Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan, di Desa Sejahtera, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Selasa (21/12) siang.

Paman Yani (sapaan akrabnya) mengharapkan, masyarakat Kalsel tidak melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Nah ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah pusat bahkan instruksinya tidak diperkenankan,” ucapnya.

Lewat Presiden Jokowi, lanjut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel, menyebutkan, kalau tidak disiplin dengan prokes, prediksi penularannya akan terjadi pada Maret 2022.

“Saya khawatirnya ada lonjakan kasus Omicron di bulan tiga pasca Natal dan Tahun Baru,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, setiap aturan yang diterbitkan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah bertujuan untuk kebaikan bersama.

“Namun, apabila ada yang penting atau hal mendesak baru bisa melaksanakan kegiatan perjalanan jauh dengan berbagai pertimbangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kalsel, Heru, menyampaikan, agar Herd Immunity (kekebalan tubuh) mampu tercipta, maka capaian vaksinasi harus tercapai sesuai target.

“Sampai saat ini cakupan vaksinasi kita belum mencapai 70 persen. Kendati begitu, apabila tercapai maka kekebalan tubuh dapat tercipta dan 30 persen lainnya juga mampu terlindungi,” bebernya.

Selama belum tercapainya 70 persen, Heru juga meminta masyarakat agar secara sadar untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Selalu memakai masker dan rajin mencuci tangan dan yang jelas menghindari kerumunan atau menjaga jarak,” tuntasnya. (RHS/RIW/RH)

Dukung UMKM, Pemko Banjarbaru Kembali Operasikan Rumah Kemasan

BANJARBARU – Untuk mengoptimalkan hasil produk Usaha Kecil Menengah (UKM) agar semakin menarik minat pembeli, Pemerintah kota Banjarbaru akan mengoperasikan kembali Rumah Kemasan.

Rumah kemasan ini sudah tersedia semenjak dua tahun terakhir, namun pengoperasiannya belum dapat dilaksanakan akibat keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan alat yang tersedia.

Kepala Dinas Perdagangan kota Banjarbaru, Abdul Basid mengatakan di tahun 2020, pemko mendapatkan bantuan alat sebagai penunjang Rumah Kemasan.

“Rumah Kemasan ini untuk membantu para pelaku usaha dalam packaging,” jelasnya.

Rumah Kemasan yang dulunya kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banjarbaru ini, lanjutnya, karena anggaran baru saja digelontorkan, hingga saat ini rumah kemasan masih dalam tahap pemeliharaan bangunan.

“Pengoperasiannya akan menjadi kado ulang tahun di hari jadi kota Banjarbaru ke 23 di bulan April mendatang,” ungkapnya.

Secara umum sampai saat ini, Rumah Kemasan kota Banjarbaru sudah memiliki beberapa alat untuk menunjang pengemasan produk UKM.

“Dalam rumah kemasan ada mesin potong, mesin lem serta lainnya untuk membantu pelaku usaha,” terangnya.

Dengan adanya rumah kemasan ini, diharapkan dapat membuat produk UKM kota ini bisa dipasarkan di pasar modern dan menarik minat pembeli dengan kemasan yang menarik. (TR21-01/RIW/RH)

Gelar Rilis Akhir Tahun, Kapolda Kalsel Paparkan Pencapaian Tahun 2021

BANJARBARU – Kepolisian daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menggelar Press Release Akhir Tahun 2021. Press Release hasil kinerja selama satu tahun tersebut, dilaksanakan di Gedung BPKB Polda Kalsel Jalan A.Yani Kilometer 21, pada Selasa (21/12) siang.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. memimpin langsung kegiatan yang dihadiri Irwasda Polda Kalsel, Karo Ops Polda Kalsel, Dir Reskrimsus Polda Kalsel, Dir Reskrimum Polda Kalsel, Dir Resnarkoba Polda Kalsel, Dir Polairud Polda Kalsel, dan Kabid Humas Polda Kalsel serta insan pers media cetak, online dan elektronik.

Dalam paparannya, Kapolda Kalsel menjelaskan jumlah Tindak Pidana (JTP) pada periode tahun 2021 mengalami penurunan, yakni turun menjadi 4.780 kasus, dibandingkan periode tahun 2020 yang mencapai 5.870 kasus. Sehingga terjadi penurunan sebanyak 1.090 kasus (18,56%) di tahun 2021.

Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) pada periode tahun 2020 sebanyak 4.822 kasus, sedangkan pada periode tahun 2021 penyelesaian sebanyak 3.977 kasus. Sehingga penyelesaian mengalami penurunan di tahun 2021.

Kapolda mengatakan, untuk kejahatan ada 4 jenis, meliputi kejahatan Konvensional, Transnasional, Kekayaan Negara, dan Kontijensi. Dengan pengungkapan kasus menonjol selama tahun 2021 terdiri dari kasus kecelakan tambang longsor yang menimbulkan korban jiwa di areal PT.CAS Kabupaten Tanbu.

Kemudian kasus penemuan jasad laki-laki korban pembunuhan di semak-semak dekat Terminal Gambut, kasus mutilasi seorang perempuan di kota Banjarmasin, kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui pinjaman online serta kasus pengrusakan dan penganiayaan terhadap Legal PT Anzawara.

Sementara lanjut Kapolda Kalsel, untuk kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2020, Polda Kalsel menangani 635 kasus sedangkan untuk tahun 2021 hanya 617 kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani.

“Untuk jumlah pelanggaran Lalu lintas Polda Kalsel dan Polres Jajaran, pada tahun 2021 sebanyak 75.602 pelanggaran dengan tindakan tilang sebanyak 24.222 dan teguran 51.380”, urainya.

Kapolda menambahkan, selama masa pandemi COVID-19, Polda Kalsel dan jajaran telah berupaya melakukan pencegahan penyebaran, melalui kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan selama tahun 2021. Dengan capaian vaksinasi sebanyak 498.691dosis. Untuk dosis pertama sebanyak 307.443 dosis dan dosis kedua sebanyak 191.248 dosis.

“Sedangkan untuk jumlah personil, Polda Kalsel hingga saat ini berjumlah 8.685 orang, masih kekurangan 11.527 orang atau 43% dari daftar susunan personil (DSP) yakni sebanyak 20.212 personil yang diperlukan”, tutupnya. (Bidhumaspoldakalsel-RIW/RH)

Terima Kunker Komisi X DPR RI, Sekdaprov Kalsel Paparkan Usulan Strategis Kalsel

BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan jadi Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2028.

Hal itu terungkap saat Sekdaprov Roy Rizali Anwar dan jajaran Kepala SKPD menerima Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, di Ruang Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel Banjarbaru, pada Senin (20/12).

Kalsel diketahui pernah berupaya menjadi Tuan Rumah PON 2024. Kendati tidak terlaksana, pemprov kembali mengusulkan untuk mengisi posisi tersebut di tahun 2028.

Melalui Kunker Komisi X DPR RI, Sekda Roy menyampaikan aspirasinya dan memohon dukungan terkait penyelenggaraan PON.

“Yang tadinya tertunda di tahun 2024, kita harap pada tahun 2028 Kalsel bisa menjadi Tuan Rumah PON, bersama provinsi tetangga yang mungkin akan menjadi mitra kita,” ujar Roy Rizali.

“Dukungan infrastruktur kami harapkan juga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Infrastruktur itu menunjang pengembangan prestasi olahraga di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Adapun Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI kali ini bertujuan menyerap aspirasi dan paparan data-data faktual dari unsur pemerintah daerah, terkait bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga, dan perpustakaan.

Rombongan Komisi X dipimpin oleh Djohar Arifin Husein dari fraksi Gerindra. Turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Forkopimda, dan sejumlah Kepala SKPD.

Ada beberapa agenda besar Kalsel yang disampaikan dalam forum tersebut. Selain mengenai PON 2028, Sekda Roy juga mengungkapkan persiapan Kalsel sebagai tuan rumah MTQ nasional tahun 2022 mendatang.

“Banyak aspirasi yang kami sampaikan, mulai dari sektor pendidikan, peningkatan dana alokasi khusus, kemudian terkait pariwisata. Rencana MTQ tahun 2022, kami juga mohon dukungan dari Komisi X,” terang Roy usai berdialog dengan rekan-rekan DPR.

Pada sektor perpustakaan, dalam beberapa tahun terakhir ini juga terus meningkat.

“Berkat dukungan komisi X melalui anggaran dana DAK, hampir seluruh kabupaten kota sudah terbangun gedung perpustakaan. Mudah-mudahan kerja sama yang baik terus berlanjut. Kami juga terus memohon dukungan untuk pembangunan di Kalimantan Selatan, khususnya sektor pendidikan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif,” harap Roy.

Sementara itu, Ketua Kunker Komisi X DPR, Djohar Arifin Husein, mengungkapkan, persiapan Kalsel sebagai tuan rumah PON 2028 memang sudah seharusnya didiskusikan sejak awal. Segala aspirasi dan masukan pihaknya tampung, tentunya tidak terkecuali sektor pendidikan.

“Untuk bidang pendidikan tadi, banyak sekali aspirasi yang kita terima. Terima kasih karena telah berterus terang. Ini perlu kita evaluasi, dan semua masukan akan kita bahas bersama,” ujar mantan Ketua Umum PSSI ini. (Biroadpim-RIW/RH)

Gelar Seminar Nasional, FH ULM Dapuk Mahfud MD Sebagai Narasumber

BANJARMASIN – Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin menggelar Seminar Nasional di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Selasa (21/12).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD, membuka dan menjadi narasumber dalam Seminar Nasional ULM

Seminar Nasional ini, menghadirkan narasumber Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, dan beberapa tokoh penting lainnya. Seperti Ketua MA, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sesjampidum Kejaksaan Agung, Guru Besar Universitas Islam Indonesia serta dosen Fakultas Hukum ULM.

Penandatanganan MoU antara Universitas Islam Indonesia dengan Universitas Lambung Mangkurat

Dalam sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang dibacakan Sekdaprov Kalsel Roy Rizal Anwar disebutkan, bahwa pemerintah provinsi mengapresiasi seminat in. Dengan harapan, dapat menjadi inspirasi sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang hukum.

“Mahasiswa harus semakin semangat untuk mempertajam ilmu hukum, semoga dapat memberi manfaat bagi Banua, Nusa dan Bangsa,” ucap Roy.

Sementara itu, saat memberikan materi berjudul Peran Sistem Peradilan Dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD, menegaskan, bahwa
pemerintah pusat mempunyai aturan sesuai visi dan misi dalam setiap pembangunan. Baik untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Terkait budaya hukum di Indonesia, saat ini banyak yang memgetahui dengan hukum, namun masih ada oknum yang tidak tunduk dengan hukum.

“Hukum dianggap aturan resmi, padahal adanya hukum terinspirasi dari nilai agama, moral, dan etika,” jelas Mahfud MD.

Sementara itu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi menyampaikan bahwa, Seminar Nasional ini menunjukkan hukum di sebuah negara sangatlah dinamis, sehingga perlu kajian dari para pakar. Dimana tujuan ke depan, adalah untuk regenerasi dalam dunia hukum dan perpolitikan.

“Kami merasa, sangatlah tepat Seminar Nasional ini menghadirkan beberapa tokoh nasional sebagai pembicara, diikuti peserta baik secara daring maupun luring,” tutup Rektor ULM.

Seminar Nasional ini juga dirangkai dengan pelantikan Pengurus DPW Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan periode 2020-2025. Dimana terpilih sebagai Ketua, Abdul Halim Barakullah. (NHF/RIW/RH)

24 Desember, RSUD Ulin Gelar Operasi Bypass Jantung Koroner Perdana

TANAH BUMBU – RSUD Ulin Banjarmasin menjadi satu-satunya rumah sakit di Kalimantan, yang kini memiliki fasilitas layanan bedah jantung. Sebagai bukti, pada 24 Desember nanti, rumah sakit milik pemerintah provinsi Kalimantan Selatan ini, akan menyelenggarakan operasi bypass jantung koroner, secara perdana.

“Betul, tiga hari lagi RSUD Ulin akan melakukan operasi tersebut dan perdana,” ujar Kasi Pelayanan Rawat Jalan RSUD Ulin Banjarmasin, Muhammad Aini, usai menjadi narasumber dalam kegiatan Sosper Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan, di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (21/12) siang.

Langkah tranformasi dan berinovasi itu, dilakukan RSUD Ulin semata-mata hanya untuk membantu meringankan masyarakat di Banua, agar tidak kerepotan lagi harus ke luar daerah ataupun ke luar negeri, untuk melakukan operasi jantung.

“Pelayanan ini merupakan suatu terobosan besar dilingkup Pemprov Kalsel. Bahkan, warga kita yang sakit jantung tidak perlu jauh-jauh lagi melakukan pengobatan,cukup di Banjarmasin dan tentunya mampu menghemat biaya,” paparnya.

Ia menyebutkan, untuk pembiayaan secara keseluruhan sudah ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Namun, kebetulan pasien tidak memiliki BPJS Kesehatan ada dana-dana lain yang siap memback up untuk provinsi kita di Kalsel,” bebernya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi dan menganggap layanan serta fasilitas yang dimiliki oleh RSUD Ulin Banjarmasin kini sudah benar-benar lengkap bahkan mampu bersaing secara ketat.

“Kita tidak perlu lagi datang ke Jakarta ataupun ke pulau Jawa sana untuk melakukan operasi jantung. Alatnya di RSUD Ulin juga sudah ada bahkan lengkap dengan dokter spesialis,” ucap anggota Komisi II DPRD Kalsel dari Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu tersebut.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel, yang akrab disapa Paman Yani itu, juga mengapresiasi kebijakan RSUD Ulin, yang tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat luar Kalsel, untuk memanfaatkan layanan baru tersebut.

“Jadi 24 Desember itu menjadi hari yang bersejarah untuk Kalsel dalam dunia kesehatan. Tentu, kita sudah melakukan terobosan-terobosan bagus dan baik khususnya bagi warga di Kalsel. Tapi tidak menutup kemungkinan provinsi tetangga juga menggunakan layanan ini,” tutupnya. (RHS/RIW/RH)

Demi Capai Target Vaksin 70 Persen, Dispora Kalsel Ajak Masyarakat Bervaksin

BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung capaian angka vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan ikut berpartisipasi mengajak masyarakat umum untuk bervaksin.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian Dispora Kalsel Hairansyah mengatakan, Dispora Kalsel ikut berpartisipasi mengajak masyarakat umum, untuk bervaksin.

“Saat ini Dispora Kalsel membawa 60 lebih warga untuk bervaksin di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dari target 100 orang,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (21/12).

Sedangkan, lanjutnya, 40 warga lagi, akan dibawa pada hari berikutnya. Untuk menghindari terjadinya penumpukan.

“Tujuan dari kegiatan ini dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam peningkatan capaian angka vaksinasi di Banua ini,” ucapnya

Dispora Kalsel berharap, capaian angka vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan akan semakin meningkat.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, dalam mengajak masyarakat umum bervaksin.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim.

Muslim mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan yang telah turut serta membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, meningkatkan capaian angka vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta kepada seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan untuk mengajak masyarakat umum untuk bervaksin, salah satunya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel,” ucapnya.

Muslim berharap, dengan adanya ajakan seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, kepada warga sekitar tempat tinggal mereka, maka masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan ini mau bervaksin demi kesehatan bersama. (SRI/RIW/RH)

Exit mobile version