BANJARMASIN – Kawasan Industri Terpadu (KIP) di wilayah Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan, baru saja ditetapkan melalui penandatanganan Rencana Detail Tata Ruang (RDTL) Ekonomi Mantuil tahun 2022 – 2024 oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dengan beberapa dinas terkait, baru-baru tadi.
Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus, kepada wartawan pada Rabu (16/3) siang mengatakan, rencana pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIP) di wilayahnya, tentu nanti dapat memberikan dampak positif bagi warga sekitar, karena direncanakan akan dibangun beberapa pabrik industri.
“Kita ingin kedepan mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat,” pintanya
Disampaikan Firdaus, saat ini Kecamatan Banjarmasin Selatan, wilayah terluas dari empat Kecamatan lain, dengan jumlah penduduk yang padat, dan sebagian warga masih bertaraf ekonomi rendah, dampaknya kalau dibangun Kawasan Industri Terpadu (KIP), akan dapat meningkatkan perekonomian.
“Dampak pandemi COVID-19, banyak warga kehilangan pekerjaan yaitu di PHK, sehingga ke depan disiapkan lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Lebih lanjut Firdaus menambahkan, sebelumnya wilayah Mantuil, telah ramai sebagai industri rakyat, seperti membuat dok kapal dan pabrik karet. Namun industri itu banyak tutup, sebagian warga beralih profesi menjadi buruh dan petani.
“Dengan ditetapkan kawasan Industri terpadu, akan menguntungkan yaitu mempercepat pembangunan ekonomi, kemudian pemerintah akan membangun infrastruktur, karena rencananya akan dibuat jalan khusus industri,” tutup Firdaus panjang lebar.
Untuk diketahui, Kawasan Industri Terpadu (KIP), yang akan dikembangkan ini mulai dari pelabuhan di wilayah Mantuil, dengan luas 400 hektare. Selain itu berdekatan muara laut Jawa, sehingga dinilai daerah strategis pembangunan ekonomi Nasional. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Diakui atau tidak, korupsi masih menjadi isu utama, dalam tata kelola pemeritahan dan pembangunan di Indonesia. Termasuk di provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk di provinsi Kalimantan Selatan.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, saat membuka rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi, yang dihadiri seluruh kepala daerah di Kalsel, Kamis (17/3) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.
“Berbagai upaya telah diupayakan pemerintah, untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mulai dari melakukan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur, hingga membangun budaya-budaya anti korupsi di sektor pelayanan publik. Maka penting bagi pimpinan daerah seperti gubernur, bupati/walikota, mengukur sejauh mana efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dijalankan, dan sektor-sektor mana saja yang masih diperlukan penguatan,” kata Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu.
Gubernur menuturkan, sebagai salah satu bentuk komitmen upaya pencegahan korupsi, telah banyak program-program yang ditunjukan ke arah perbaikan pelayanan publik, yang dilakukan pemerintah daerah. Mulai dari pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), Monitoring Control For Prevention (MCP) atau sistem kontrol, sebagai sistem pencegahan korupsi terintegrasi, serta program-program lainnya.
Menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPK pada program monitoring center for prevention tahun 2021, dapat diketahui bersama, bahwa secara umum terjadi peningkatan dalam capaian MCP dan program tematik tahun 2021 bagi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
“Untuk itu, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bupati/walikota, atas komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah kerja masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron yang hadir sebagai narasumber dalam rakor tersebut, membenarkan bahwa Kalsel mengalami peningkatan dalam capaian MCP dan program tematik di tahun 2021 bagi pemerintah daerah di Kalsel.
“Saya memberikan apresiasi kepada pimpinan daerah atas komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah kerja masing-masing,” ujar Ghufron.
Meski begitu, Ghufron juga menegaskan, KPK bukanlah musuh bagi kepala daerah, selama tugas pemerintahan dijalankan sesuai aturan, dan tanpa penyelewengan.
“KPK merupakan sahabat bagi kepala daerah, dalam menjaga kehormatan sebagai kepala daerah, untuk mewujudkan visi dan misi saat kampanye. Apalagi saat kampanye dilakukan, para kepala daerah ini dipastikan menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun visi dan misi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan itu hanya dapat terlaksana, apabila pemerintahan yang dijalankan bebas dari korupsi. Apabila kepala daerah terbukti korupsi, maka jabatan terhormat yang diembannya selama ini, akan menjadi terhina. Baik secara struktur hukum, maupun sosial di masyarakat.
Disisi lain, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy Mahani Harahap menyampaikan paparannya selama satu tahun ini telah melakukan observasi dalam mengendalikan korupsi, terkait aspek keuangan daerah, keuangan desa, bencana, penanganan COVID-19, hingga reformasi birokrasi yang ada di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
“Jadi, tantangan kita kedepannya tidak hanya bebas dari korupsi terhadap peraturan, tetapi harus juga profesional,” kata Rudy.
(kiri ke kanan) Kepala BPKP Kalsel, Gubernur Kalsel, Wakil Ketua KPK dan Wakil Ketua DPRD Provinsi
Rudy juga mengingatkan 2 kabupaten yang mendapatkan raport merah governansi untuk terus melakukan perbaikan. Terutama pada SPI, MCP, dan juga Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pejabat eksekutif dan legislatif. Yakni kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara. Dimana kedua kabupaten ini, pernah mengalami Operasi Tangkap Tangan KPK, saat kepala daerahnya masih menjabat. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Indonesia pada Tahun 2022 ini, mengusulkan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar sebagai Presiden Anak Yatim Piatu se-Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Zairullah Azhar, kepada sejumlah wartawan, di Kota Banjarmasin, mengatakan, pihaknya pada acara musyawarah daerah (Musda) Yayasan Anak Yatim Piatu di Provinsi Kalimantan Selatan, mendapatkan penghargaan tersebut.
“Kebetulan Ustadz Hanafi selaku pimpinan Yayasan Anak Yatim Piatu di Kalimantan Selatan meminta kami untuk terlibat,” ungkap Zairullah, Kamis (17/3).
Menurut Zairullah, setelah Musda ini, maka pertemuan dilanjutkan pada Musyawarah Nasional (Munas) mendatang, yang diputuskan tempat pelaksanaan di Padang atau Kalimantan Selatan.
“Pada Musda tersebut kami diberikan penghargaan berupa Bapak Anak Yatim Piatu Seluruh Indonesia,” ucapnya.
Sedangkan, lanjut Zairullah, pada Munas mendatang, Zairullah akan dicalonkan sebagai Presiden Anak Yatim Piatu se-Indonesia.
“Rencana pelaksanaan Munas tersebut pada Bulan Juni 2022 mendatang,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zairullah meminta doa kepada seluruh warga di Provinsi Kalimantan Selatan, agar pelaksanaan Munas tersebut dapat berjalan lancar.
Seperti diketahui, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Indonesia, memilih Zairullah Azhar, karena Zairullah merupakan sosok menginspirasi dalam pengelolaan panti asuhan Istana Anak Yatim. (SRI/RDM/RH)
TANAH LAUT – Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin menyelenggarakan pelatihan teknik pertolongan di permukaan air dan teknik pertolongan di ketinggian bagi potensi SAR. Kegiatan ini berlangsung selama 7 hari mulai dari tanggal 16 – 22 Maret 2022 bertempat di Balairung Tuntung Pandang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.
Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang dibagi menjadi dua kelas dan unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan Latihan Potensi SAR 2022 ini terdiri dari TNI, POLRI, Instansi Pemerintah Daerah dan Organisasi di wilayah Kalimantan Selatan.
Kegiatan dibuka Kamis (17/3) oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, Al Amrad dan Bupati Tanah Laut, Sukamta.
Disampaikan Bupati Tanah Laut Sukamta, pihaknya menyambut baik pelatihan tersebut, karena Tala dinilai sebagai daerah rawan bencana.
“Saya sangat menyambut baik dan mendukung terselenggaranya pelatihan ini. Seperti yang kita ketahui bersama, selain potensi musibah kecelakaan air dan musibah di ketinggian atau pegunungan, kabupaten Tanah Laut juga merupakan daerah yang memiliki potensi bencana alam setiap tahunnya, seperti karhutla, banjir, tanah longsor dan puting beliung,” ungkap Sukamta.
Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin Al Amrad mengharapkan, seluruh peserta nantinya mampu mangaplikasikan materi teori dan keterampilan yang didapat selama pelatihan.
“Dalam kegiatan pelatihan ini, seluruh peserta diharapkan mampu mangaplikasikan materi teori dan keterampilan yang didapat selama pelatihan untuk keperluan teknis operasional di lapangan pada saat dibutuhkan guna menangani kecelakaan dan bencana yang terjadi, sehingga pelayanan SAR yang kita berikan kepada masyarakat bisa dilaksanakan secara tepat dan optimal,” harap Al Amrad.
Untuk diketahui, pelatihan potensi SAR tahun ini digelar di tiga tempat. Seperti di Balai Diklat Hutan Kota Pelaihari untuk tempat istirahat sekaligus pemberian pembelajaran teori materi SAR, dan yang kedua ada di Waduk Benua Tiga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk praktek teknik pertolongan di permukaan air serta yang ketiga adalah di Bukit Sanghiyang Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk praktek teknik pertolongan diketinggian.
Dalam pelatihan potensi SAR tahun 2022 ini materi dan praktek mengenai teknik pertolongan di permukaan air dan teknik pertolongan di ketinggian, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi potensi SAR demi terwujudnya pelayanan jasa SAR dengan kualitas respons time yang optimal, menjalin sinergi dan solidaritas antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin dengan potensi SAR Wilayah Kalimantan Selatan. (SAR.BJM/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Pemanfaatan teknologi menjadi titik fokus yang disampaikan anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi dalam kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi Pancasila, di Desa Maju Sejahtera, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (17/3).
Pelaksanaan yang diikuti oleh mayoritas oleh tenaga pengajar dan peserta didik serta masyarakat setempat ini menghadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Plt Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, Indra Husnul Huda serta Plt Kasubbid implementasi kebijakan Publik dan Pendidikan Politik, Arif Rahman Hakim.
“Sosialisasi Wasbang ini tentu saja untuk menguatkan akar rumput kita untuk cinta kepada tanah air. Terlebih wilayah disini multietnis. Ada berbagai suku, ada Banjar, Jawa, Bali bahkan Lombok,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi usai digelarnya kegiatan Soswasbang.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat kembali menumbuhkan semangat persatuan dalam bingkai NKRI terlebih di Kalsel.
“Toleransi di daerah sini perlu untuk terus dipertahankan,” katanya.
Legislator yang akrab disapa Paman Yani ini juga memaparkan tentang konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina yang saat ini berimbas pada ekonomi dunia. Hal tersebut menurutnya, terjadi karena rusaknya persatuan.
“Rusia dan Ukraina ini dulunya bersatu. Sedangkan kita Indonesia mempunyai 34 Provinsi dengan keragaman budaya dan suku. Jangan sampai persatuan ini rusak. Kita tidak ingin seperti mereka,” tegasnya.
Kemudian mengenai kemajuan teknologi yang bisa menjangkau hingga pelosok, Yani Helmi memperingatkan agar terus waspada, mengingat teknologi bagai dua sisi mata pisau yang mempunyai sisi baik dan buruk apabila tidak tepat dalam penggunaan, terutama bagi generasi muda dan perlunya pengawasan dari orang tua.
“Pembatasan dalam penggunaan teknologi tersebut harus dilakukan secara menyeluruh. Karena ruang penyebaran radikalisme juga bisa masuk disitu,” terangnya.
Salah satu cara yang bisa dilakukan menurutnya adalah dengan menjaga kearifan lokal dan tentu saja pengawasan orang tua. Sehingga ruang gerak dari budaya luar atau hal-hal negatif lainnya dapat teratasi.
Sementara itu, Plt Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, Indra Husnul Huda, menyampaikan pentingnya menjaga persatuan di tengah kemajemukan bangsa di Kalsel.
“Toleransi berbangsa di Kalsel harus terus dijaga,” ujarnya.
Terkait dengan kewenangannya di Kesbangpol menurut Indra, pihaknya selalu meminta kepada pihak partai politik agar terus menjaga kondusifitas dalam setiap kegiatan terutama saat menghadirkan banyak orang.
“Pertengahan tahun ini kita juga akan melaksanakan silaturahmi antara Pemprov Kalsel dan seluruh partai politik yang bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan dan persatuan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini Yani Helmi juga membagikan bingkisan untuk warga yang beruntung berupa bahan pokok serta kelengkapan alat kesehatan di masa COVID-19. (ASC/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Riduan Masykur, kepada wartawan pada Rabu (16/3) mengatakan, pihaknya memiliki lima sasaran program, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga tidak mampu, pertama santunan fakir miskin, biaya pendidikan anak berusia enam sampai lima belas tahun, dan bantuan modal usaha, santunan lansia serta membantu yang meninggal dunia, khusus bagi tidak mampu.
“Kita sebarkan program kupon dua ribu, bagi seluruh warga khusus yang mampu,” ucapnya.
Disampaikan Riduan, sosialisasi program Baznas kota Banjarmasin, Gerakan Infak Kupon “Mohon Dua Ribu” tahun 2022 se Kota Banjarmasin, telah dilaksanakan di lima Kecamatan. Ia berharap program ini akan berjalan lancar dilapangan, yakni warga yang mampu dapat memberikan bantuan.
“Baznas Kota Banjarmasin, merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural dalam melakukan pengelolaan zakat secara Nasional,” ungkapnya
Sementara itu, Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus, menjelaskan, langkah Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, dalam menggelar sosialisasi sangatlah diapresiasi, dan pihaknya meminta semua Lurah akan menyampaikan kepada Ketua RT masing-masing, agar warga mengetahui lebih intens, bahwa berinfak ini satu kepala keluarga hanya Rp2000.
Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus
“Kupon infak ini dinilai tidaklah memberatkan masyarakat,” jelasnya
Lebih lanjut Firdaus menambahkan, para ketua RT, bisa memanfaatkan keberadaan para karang taruna dan kaum millenial, untuk mensosialisasikan program Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, kepada seluruh warga.
“Mereka bisa diminta mengambil infak dari rumah ke rumah, yang dikoordinir Ketua RT,” tutupnya
Untuk diketahui, Kecamatan Banjarmasin Selatan membawahi 12 Kelurahan, dengan jumlah RT sebanyak 370 lebih. (NHF/RDM/RH)
BANJAR – Seiring status badan hukum perusahaan daerah (PD) Pasar Bauntung Batuah dan Baramarta telah resmi berubah, maka diharapkan penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjar dapat terus meningkat.
Bupati Banjar, Saidi Mansyur, mengungkapkan, keberadaan status baru melalui dorongan Pemkab beserta dukungan dari seluruh jajaran dan anggota legislatif di DPRD Banjar, dua perusahaan itu juga diharapkan menjadi peluang besar meningkatkan kemajuan serta perkembangan daerahnya saat ini.
Bupati Banjar, Saidi Mansyur, saat dikonfirmasi wartawan terkait perubahan badan hukum PD Pasar dan Bamarta, di Gedung DPRD Banjar, Lantai II, Rabu (16/3) siang.
“Tentu kami mengharapkan perusahaan tersebut dapat menjadi lebih baik lagi,” ujarnya kepada sejumlah wartawan usai mengikuti kegiatan Rapat Paripurna, ruang rapat Lantai II, Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (16/3) siang.
Untuk itu, dia menyampaikan, dua perusahaan yang kini berhasil menyandang status badan hukum baru itu tentu sebagai skala prioritas utama pemerintah daerah untuk jangka panjangnya adalah mengejar penerimaan kas daerah.
“Dampak positif bagi daerah yaitu pendapat bisa lebih baik lagi dan ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan,” harapnya.
Berhasilnya peralihan status menjadi Perum dan PT, dirinya menegaskan, hal itu telah diatur dalam rancangan Perda dan kini berhasil disahkan dalam kegiatan Rapat Paripurna.
“Mudah-mudahan dalam fungsi kontrol dari DPRD dan posisi pemda bisa menjalankan secara lebih baik lagi,” ungkap Saidi
Sementara itu, Dirut PT Baramarta, Rachman Agus, mengatakan, tak hanya bertahan dalam satu leading sektor saja melainkan pihaknya akan mengembangkan sejumlah bisnis yang ke depannya bisa meningkatkan penerimaan kas daerah.
“Rencana kedepan kami akan membuat anak perusahaan yang jelas selama itu tidak bertentang dengan undang-undang. Selain itu bisa bekerjasama dengan yang lebih besar lagi agar bisa meningkatkan kas pendapatan daerah,” imbuhnya.
Ditemui di lokasi yang berbeda, Dirut Perum Pasar Bauntung Batuah, Rusdiansyah, menyampaikan, langkah utama dalam rangka mendukung peningkatan realisasi kinerja serta penerimaan kas pendapatan daerah adalah menyusun program strategis yang selanjutnya disusul dengan Sumber Daya Manusia.
“Terkait telah disahkannya perubahan bentuk badan hukum PD Pasar yang pastinya akan mempedomani peraturan daerah tersebut. Yang jelas, kami akan menyusun persiapan sebagaimana telah diatur dalam perda ini dan berhasilan ini tidak lepas dari dukungan serta dorongan Pemkab dan DPRD Banjar,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kepada PT Bank Kalsel.
Pengajuan raperda itu disampaikan Gubernur Kalsel dalam penjelasannya yang dibacakan Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin pada rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (16/3).
Menurut Gubernur, pengajuan Raperda ini erat kaitannya dengan dinamika perekonomian serta teknologi informasi domestik dan global sehingga diperlukan penguatan struktur ketahanan dan daya saing industri perbankan nasional.
“Hal itu bertujuan untuk mendukung stabilitas dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Selain itu, lanjut Gubernur, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemda dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD berupa uang dan/atau barang milik daerah.
“Sedangkan untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang konsolidasi Bank umum perlu dilakukan peningkatan modal oleh PT Bank Kalsel untuk tetap menjadi bentuk bank umum yang mana modal inti minimum Bank Umum dan Bank milik Pemda paling sedikit Rp3 triliun,” jelasnya.
Diharapkan melalui penambahan penyertaan modal Pemprov Kalsel ke PT Bank Kalsel tersebut dapat menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan di bidang perekonomian.
Untuk diketahui, dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK tersebut, juga diajukan 4 Raperda inisiatif Dewan yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (inisiatif komisi I), Raperda tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Air Limbah (inisiatif Komisi III), Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (inisiatif komisi IV), serta Raperda Penyelenggaraan Fasilitasi Pondok Pesantren (inisiatif BP Perda). (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan, menggelar workshop Finalisasi Rencana Kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah Kalimantan Selatan, pada 15 – 16 Maret 2022, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin.
Workshop ini, sebagai bentuk implementasi pelaksanaan tugas TP2DD, khususnya mendorong peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kalimantan Selatan.
Workshop dibuka Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bimo Epyanto dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, OJK Regional IX Kalimantan dan Bank Kalsel. Sedangkan peserta berasal dari Badan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta seluruh anggota TP2DD 13 kabupaten/kota, yang mengikuti secara online untuk dapat melakukan finalisasi rencana kerja TP2DD.
“Pembentukan TP2DD merupakan komitmen Pemerintah Pusat melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021, tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2021 tentang TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Tata Cara Implementasi ETPD”, ujar Bimo Epyanto dalam sambutannya.
Lebih lanjut Bimo mengatakan, sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, maka sejak 2021 lalu telah terbentuk 14 (empat belas) TP2DD di Kalimantan Selatan, sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam mendorong inovasi dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Selanjutnya, pencapaian ETPD diukur berdasarkan Indeks ETPD yang merupakan asesmen terhadap implementasi dan realisasi dari penggunaan kanal pembayaran non tunai, baik pada transaksi penerimaan maupun belanja pemda dan pemanfaatan kanal pembayaran digital maupun semi digital. Seperti QRIS, e-commerce, EDC, teller bank dan kanal pembayaran lainnya. Begitu pula dukungan pemda terhadap governance dan transparansi keuangan, melalui integrasi sistem keuangan transaksi daerah, dan dukungan terhadap peningkatan akseptasi dan literasi digital masyarakat melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi”, tambahnya.
Berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi Sistem Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SIP2DD), pada posisi Triwulan IV 2021, Indeks ETPD di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 3 Pemda yang tergolong dalam kategori digital. Yaitu Kabupaten Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara dan Kotabaru. Ketiga pemda tersebut sudah mendekati 100 persen dalam mengimplementasikan kanal pembayaran digital pada transaksi belanja pemda, dan juga transaksi pendapatan daerah. Beberapa transaksi pendapatan yang telah mengimplementasikan kanal pembayaran digital adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang dapat dibayar menggunakan QRIS, e-commerce, Electronic Data Capture (EDC), teller bank.
Sedangkan untuk 11 Pemda lainnya tergolong dalam kategori maju, yang secara bertahap terus meningkatkan implementasi kanal pembayaran digital khususnya pada transaksi pendapatan daerah sejalan dengan arah rencana kerja TP2DD.
Saat ini, Bank Indonesia terus bersinergi bersama dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, untuk menyukseskan TP2DD bersama dengan OJK Regional IX Kalimantan dan Bank Kalsel, dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menuju Banua yang digital. Hal ini guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, perbaikan tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga pendapatan daerah akan lebih optimal. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dekranasda Kalimantan Selatan harus mampu beradaptasi dan berinovasi dengan perkembangan zaman dan tekhnologi saat ini.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, saat pembukaan Rakerda Dekranasda se-Kalsel dan Syukuran HUT Dekranas ke-42 di Gedung Dekranasda Provinsi jalan A. Yani kilometer 5 Banjarmasin, Rabu (16/3).
Dalam sambutan tersebut, Muhidin mengatakan, Dekranasda sebaiknya mampu beradaptasi dengan berbagai kemajuan zaman, seperti upaya untuk mengelola market place kerajinan Kalsel melalui pasar-pasar online baik yang difasilitasi pemerintah maupun pihak swasta, agar produk yang dihasilkan mampu dipasarkan tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga merambah ke pasar dunia.
“Seluruh pengurus Dekranasda harus memiliki komitmen untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dekranasda harus mampu tampil sebagai agen perubahan dalam perkembangan industri kerajinan Kalsel,” katanya.
Ia menambahkan, keunggulan Dekranasda dalam jaringan dengan industri-industri kerajinan yang ada di Kalsel serta mitra kerja yang dimiliki di 13 kabupaten/kota, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin demi majunya industri kerajinan serta dapat membangun inovatif dan mampu memanfaatkan teknologi informasi.
“Dekranasda semakin membangun jaringan yang kuat serta mengedepankan kolaborasi terhadap perkembangan kerajinan Kalsel dan dapat mengakomodir kepentingan serta keunggulan yang dimiliki perajin Kalsel agar mampu bangkit di tengah kondisi pandemi seperti saat ini,” ucapnya.
Ia berharap melalui rapat kerja daerah ini, segala tantangan pengembangan kerajinan Kalsel dapat dicarikan solusinya dan mendapatkan hasil yang diharapkan serta masyarakat pun turut merasakan peningkatan kesejahteraannya.
“Semoga dengan rapat kerja hari ini, visi dan misi dekranasda provinsi Kalimantan Selatan dapat terwujud dan produk kerajinan dari masyarakat dapat menjadi pengungkit perekonomian Kalsel,” pungkasnya.
Sementara itu terkait dengan perayaan HUT Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-42, Wakil Ketua Dekranasda Kalsel Fathul Jannah Muhidin mengatakan, di usia Dekranas ke-42 ini harus dijadikan momentum dalam mendorong kreativitas dan semangat para perajin atau pelaku UMKM di Banua agar terus berkarya. Kemudian Dekranasda Kalsel diharapkan bisa lebih mngenalkan produk-produk di daerah ke pasar milenial.
“Dengan HUT Dekranas ke-42 ini kita harus betul-betul dalam memberikan pemikiran serta menyusun rencana kerja yang menyentuh masyarakat, khususnya untuk mengangkat harkat dan martabat para perajin lokal kita di bidang produk-produk unggulan khas daerah. Khususnya bagi generasi milenial agar lebih mengenal dan mencintai produk daerah kita,” kata Fathul Jannah. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
