LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Komisi II DPRD Kalsel, Fasilitasi Audensi Penyelesaian Permasalahan Petani dan PTPN

Banjarmasin – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar audensi bersama perwakilan masyarakat petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Makati Makmur Bersama, dengan pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

*Ketua Komisi II DPRD Kalsel (ditengah) didampingi Wakil Ketua Komisi II dan Sekretaris Komisi II (Ki-Ka)*

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Kalsel pada Rabu (12/11), dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi. Audensi ini juga di hadiri Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, drh. Suparmi.
‎
‎Audensi tersebut bertujuan untuk mencari solusi, atas permasalahan kerja sama kemitraan antara petani dan pihak PTPN yang telah berlangsung sejak tahun 2013. Masyarakat petani yang diwakili Jenul Urifin, Ketua KUD Makati Makmur Bersama, menyampaikan sejumlah keluhan dan aspirasi terkait pelaksanaan kemitraan, yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat yang adil, bagi para petani di wilayah mereka.
‎
‎Adapun para petani yang tergabung dalam KUD Makati Makmur Bersama berasal dari Desa Besuang, Desa Sekalimun dan Desa Mulyadi di Kabupaten Kotabaru. Dalam kesempatan tersebut, mereka menjelaskan bahwa sejak awal kerja sama, para petani berharap kemitraan dengan PTPN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berkeadilan.

Namun, menurut mereka, sejumlah kendala muncul dalam pelaksanaan teknis dan pembagian hasil yang dianggap tidak transparan serta tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
‎
‎Sementara itu, pihak PTPN yang diwakili Erwan menjelaskan, bahwa perusahaan tetap berkomitmen menjalankan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Ia juga menegaskan bahwa PTPN siap membuka ruang dialog lebih lanjut, untuk meninjau kembali mekanisme kerja sama, dengan tujuan memastikan keseimbangan hak dan kewajiban, antara pihak perusahaan dan para petani mitra.
‎
‎Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi, dalam arahannya menekankan pentingnya duduk bersama, untuk menyelesaikan persoalan ini secara bijak dan berkeadilan.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi II berkomitmen untuk menjadi mediator yang objektif dalam mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kami berharap ke depan, pola kemitraan yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan investasi di daerah,” ujarnya.
‎
‎Muhamad Yani Helmi juga menambahkan, bahwa Komisi II akan menindaklanjuti hasil audensi dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, agar proses penyelesaian permasalahan dapat berjalan efektif dan terukur.
‎
‎Dalam suasana yang kondusif dan penuh keterbukaan, audensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara masyarakat petani, pihak perusahaan, dan pemerintah daerah.

“Komisi II berharap hasil pertemuan ini menjadi awal dari penyelesaian menyeluruh terhadap permasalahan kemitraan yang telah berlangsung lama tersebut,” tutupnya (ADV-NHF/RIW/APR)

Kunjungi Pelabuhan Banjarmasin, Dirut Pelindo Dorong Capaian Kinerja 2025

Banjarnasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat peningkatan signifikan pada kinerja operasional di wilayah Sub Regional Kalimantan hingga Triwulan III Tahun 2025. Capaian tersebut menjadi bukti kelancaran arus logistik nasional, baik untuk petikemas, barang maupun penumpang, yang semakin efisien dan berdaya saing.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Banjarmasin bersama Executive Director 3, Daru Wicaksono Julianto, dan Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, pada Rabu (12/11).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan operasional dan infrastruktur pelabuhan, serta memperkuat sinergi antar-cabang guna menjaga kelancaran arus logistik di wilayah kerjanya.

Hingga Triwulan III 2025, Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan menunjukkan peningkatan kinerja di seluruh indikator utama. Pertumbuhan terjadi secara merata pada arus kapal, petikemas, barang, dan penumpang yang menjadi penopang utama aktivitas pelabuhan di wilayah ini.

Diantaranya, arus kapal mencapai 48,6 ribu unit atau 107% dari RKAP, tumbuh 112% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (YoY).
Kemudian arus kapal berdasarkan Gross Ton (GT) tercatat 132 juta GT, atau 105% dari RKAP, meningkat 109% secara tahunan (YoY).

Selanjutnya, arus petikemas mencapai 527 ribu TEUs, melampaui target 102% dari RKAP dan naik 106% YoY, menandakan kelancaran aliran logistik antar wilayah. Arus penumpang juga mencatat tren positif dengan 737,4 ribu orang, tumbuh 101% dibanding tahun sebelumnya (YoY), menegaskan peningkatan mobilitas masyarakat melalui transportasi laut yang lebih lancar dan nyaman.

Direktur Utama, Arif Suhartono mengapresiasi pencapaian tersebut, dan menegaskan pentingnya menjaga momentum positif ini.

“Kinerja positif Sub Regional Kalimantan mencerminkan sinergi yang kuat antara pelayanan, operasional, dan manajemen pelabuhan. Peningkatan arus petikemas, barang, dan penumpang menjadi bukti kelancaran logistik nasional yang semakin baik,” ujarnya.

Executive Director 3, Daru Wicaksono Julianto menyampaikan, bahwa capaian ini merupakan hasil dari kerja bersama seluruh unsur operasional di lapangan.

“Kami memastikan seluruh pelabuhan di Kalimantan terus memberikan pelayanan terbaik agar arus kapal, barang, dan penumpang dapat berjalan lancar. Sinergi antarunit operasional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan efisiensi kinerja,” jelasnya.

Sementara itu, Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono menambahkan, bahwa koordinasi antar pelabuhan di wilayah Kalimantan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan tersebut.

“Pelabuhan Trisakti, Kotabaru, Batulicin, Sampit, dan Kumai berperan aktif dalam memperlancar pergerakan logistik dan mobilitas masyarakat. Kami terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan aspek keselamatan dan keberlanjutan operasional,” ungkapnya.

Dengan tren kinerja yang terus meningkat, Pelindo optimis, pelabuhan – pelabuhan di wilayah Sub Regional Kalimantan akan menjadi pusat logistik strategis nasional. Capaian ini sekaligus memperkuat visi perusahaan sebagai pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia, serta berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Pelindo-RIW/APR)

DPRD Kalsel Tetapkan Perda GDBK, Gubernur Muhidin Berikan Respon Positif

Banjarmasin – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2025–2045 yang resmi ditetapkan menjadi Perda, mendapat pandangan positif Gubernur Kalsel, Muhidin. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Muhidin, usai Rapat Paripurna Rabu (12/11).

Muhidin mengatakan, bahwa pengelolaan kependudukan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Mencakup aspek kuantitas, kualitas dan juga tak kalah penting, adalah mobilitas penduduknya.

“Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat juga memegang peran penting dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), memaparkan gambaran umum tentang isi raperda dan proses panjang di balik penyusunan bersama pansus dan tenaga ahli.

“Melalui kesamaan gagasan antar eksekutif dan legislatif ini, kolaborasi akan terus berjalan dengan baik, sehingga terwujud pembangunan Kalsel yang berkualitas,” tutup Gubernur.

Untuk diketahui, DPRD Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD dalam rangka perubahan materi dan jadwal kegiatan DPRD bulan November 2025, Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Propemperda Tahun 2026, Pengambilan Keputusan DPRD Persetujuan Bersama terhadap Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Tahun 2025-2045, dan Pendapat Akhir Gubernur Terhadap Pengambilan Keputusan DPRD atas persetujuan bersama Raperda tentang Grand Design Kependudukan Kalsel Menjadi Perda.

Rapat paripurna bertempat di Ruang Rapat Paripurna Mansyah Addrian Gedung DPRD Provinsi, dan dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK, didampingi Wakil Ketua Alpiya Rahman dan Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini.

Hadir langsung Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, beserta kalangan legislatif dan eksekutif, unsur Forkopimda Kalsel, serta Tim Ahli Gubernur. (ADV-NHF/RIW/APR)

RSUD Ulin Banjarmasin, Komitmen Tingkatkan Inovasi Layanan

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, terus meningkatkan inovasi layanan kepada masyarakat.

Wadir Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Ulin Banjarmasin Alfian Yusuf menyampaikan, RSUD Ulin Banjarmasin terus mengajak seluruh karyawan, meningkatkan kemampuan dalam hal pemberian layanan kesehatan, kepada masyarakat.

“Kami baru saja menggelar Expo Inovasi RSUD Ulin Banjarmasin Tahun 2025,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Pada Expo Inovasi tersebut, lanjut Alfian, pihaknya tidak menyangka, peserta antusias mengikutinya.

“Dimana peserta tahun ini, jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 25 peserta,” ucapnya.

Selain itu, tambah Alfian, pihaknya menilai, karya inovasi karyawan RSUD Ulin Banjarmasin ini, juga lebih berkembang dari tahun sebelumnya.

“Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil karya inovasi yang dihasilkan, terdapat inovasi baru, serta peningkatan dari inovasi tahun sebelumnya,” jelasnya lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Alfian mengatakan, alasan mengapa karyawan di RSUD Ulin Banjarmasin, agar dapat terus meningkatkan inovasi layanannya. Karena, saat ini telah terjadi kemajuan pemberian layanan kesehatan.

“Dalam menghadapi tantangan tersebut, maka Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin harus siap menghadapi tantangan kemajuan pelayanan kesehatan tersebut,” ungkapnya.

Alfian menjelaskan, tantangan layanan yang dihadapi, seperti adanya perubahan endemi penyakit, kemajuan teknologi, serta kurangnya SDM Tenaga Kesehatan.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka RSUD Ulin Banjarmasin, terus berusaha melakukan peningkatan pelayanan kesehatan,” ucapnya.

Alfian berharap, RSUD Ulin Banjarmasin dapat mengatasi tantangan tersebut, sehingga pelayanan dapat terus mengalami perbaikannya kedepannya. (SRI/RIW/APR)

Gelar Apel Siaga Bencana Batingsor, Pemprov Kalsel Minta Pemda Aktifkan Posko Siaga

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di musim hujan tahun ini. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya Apel Siaga Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor (Batingsor) Tahun 2025, yang berlangsung di halaman perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (12/11).

Apel dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, dan diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, relawan, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Kalsel.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menegaskan, bahwa apel siaga ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh unsur terkait, siap siaga dmmenghadapi berbagai potensi bencana di musim hujan.

Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan bencana alam, khususnya di wilayah rawan yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

“Apel siaga ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Dengan kesiapan yang matang, kita bisa bergerak cepat, tepat, dan terpadu melindungi masyarakat Banua,” ucap Syarifuddin.

Lebih lanjut, Syarifuddin juga mengimbau seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk segera mengaktifkan Posko Siaga Penanggulangan Darurat Batingsor.

Posko tersebut, berfungsi sebagai pusat koordinasi penanganan bencana, baik dalam hal pendataan wilayah terdampak, distribusi bantuan, hingga mobilisasi petugas di lapangan.

Ia menjelaskan, keberadaan posko siaga sangat penting, agar setiap daerah dapat merespon cepat setiap kejadian bencana, sekaligus meminimalkan potensi kerugian dan korban jiwa.

“Setiap daerah harus memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta jalur evakuasi di titik-titik rawan bencana. Pemerintah provinsi juga terus memantau kondisi lapangan melalui BPBD dan perangkat daerah lainnya,” lanjut Syarifuddin.

Selain itu, pemerintah provinsi bersama BPBD Kalsel juga telah melakukan pemetaan daerah berisiko tinggi terhadap banjir dan tanah longsor, terutama di kawasan daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah yang rawan pergerakan tanah.

Sementara itu, Ketua Pokja Pengelolaan Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas I Kalsel, Wiji Cahyadi, menyampaikan, bahwa seluruh wilayah Kalsel telah resmi memasuki musim hujan sejak awal November 2025.

Dirinya menjelaskan bahwa intensitas curah hujan mulai meningkat sejak akhir Oktober dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga awal tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, sebagian besar wilayah Kalsel akan mengalami curah hujan kategori menengah hingga tinggi, terutama pada periode Desember hingga Februari 2026.

“Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama bagi daerah dengan potensi banjir dan tanah longsor. Faktor pemicunya antara lain karena aktifnya fenomena Monsun Asia dan suhu permukaan laut yang lebih hangat di sekitar perairan Kalimantan bagian selatan, sehingga memperkuat pembentukan awan hujan,” ucap Wiji.

Wiji juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan deras disertai angin kencang dan petir, serta tidak beraktivitas di daerah berisiko tinggi saat hujan deras terjadi.

“Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat sistem peringatan dini dan memastikan kesiapsiagaan sarana penanggulangan di lapangan berjalan optimal,” tutup Wiji. (MRF/RIW/APR)

Kenalkan Permainan Tradisional Kepada Pelajar, Museum Lambung Mangkurat Gelar Museum Keliling di SMAN 1 Alalak

Batola – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menghadirkan program Museum Keliling yang kali ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Rabu (12/11).

Kegiatan ini menjadi pelaksanaan keempat dari rangkaian Museum Keliling tahun 2025, dengan diikuti sebanyak 110 siswa.

Mengusung tema “Ragam Koleksi Museum”, kegiatan dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, yang diwakili Kasubbag Tata Usaha Museum Lambung Mangkurat, Agus Antasari.

Dalam sambutannya, Agus menyampaikan, Museum Lambung Mangkurat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Disdikbud Kalsel, memiliki peran penting dalam pelestarian benda budaya dan sejarah Banua.

“Museum memiliki tugas tidak hanya mengumpulkan koleksi budaya, tetapi juga merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah melalui kegiatan Museum Keliling seperti hari ini,” ujarnya.

*Kasubbag TU Museum Lambung Mangkurat saat menyampaikan sambutan.(foto : MuslamKalsel)*

Agus menjelaskan, Museum Lambung Mangkurat berkomitmen menghadirkan museum yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pelajar. Program Museum Keliling, lanjut Agus, menjadi sarana edukatif agar generasi muda memahami makna penting benda budaya serta nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya.

“Museum adalah harta karun tak ternilai. Didalamnya tersimpan benda-benda bersejarah yang menjadi saksi perjalanan bangsa kita. Dengan mengenal museum, kita belajar menghargai akar budaya dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia,” tuturnya.

Selain mengenalkan koleksi museum, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi interaktif dan permainan tradisional seperti bagasing dan balogo. Melalui aktivitas tersebut, siswa diajak untuk mengenal dan melestarikan permainan rakyat khas Kalimantan Selatan yang mulai jarang dimainkan di era digital.

“SMA Negeri 1 Alalak menjadi satu-satunya sekolah di Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Museum Keliling tahun ini,” ungkapnya.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman pelajar mengenai sejarah dan budaya daerah sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan lokal.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di sekolah-sekolah lain. Karena museum bukan hanya tempat benda kuno disimpan, tetapi sumber ilmu yang hidup dan menginspirasi,” harapnya.

*Salah seorang siswa saat memainkan permainan tradisional balogo.(foto : MuslamKalsel)*

Sebagai penutup, pihak Museum Lambung Mangkurat mengajak para siswa untuk berkunjung langsung ke Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru.

“Selain melihat langsung berbagai koleksi peninggalan sejarah dan budaya Kalimantan Selatan, pengunjung juga dapat mengikuti kegiatan edukatif lainnya seperti workshop, tur tematik, dan pameran temporer,” imbuhnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Alalak, Rasyidi, menyampaikan apresiasinya, atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai program Museum Keliling sangat bermanfaat bagi pelajar karena memberikan pengalaman belajar yang berbeda dari biasanya.

Selain itu, menurutnya, kegiatan seperti ini juga membantu sekolah dalam mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya pada aspek gotong royong, kebhinekaan global, dan pelestarian budaya daerah.

“Kami sangat berterima kasih kepada Museum Lambung Mangkurat yang telah membawa kegiatan ini ke sekolah kami. Siswa dapat belajar langsung tentang benda budaya dan sejarah daerahnya, bukan hanya dari buku, tetapi dari pengalaman nyata. Ini penting untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal,” ujarnya.(MuslamKalsel-SYA/RIW/APR)

PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Syamsuddin Noor, Salurkan Program TJSL 2025 di Banjarbaru

Banjarbaru – Sebagai wujud komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah sekitar bandara, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Syamsudin Noor, kembali menyalurkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025, kepada masyarakat Kota Banjarbaru, di Ruang Rapat Kayuh Baimbai Kantor PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Internasional Syamsudin Noor, Rabu (12/11).

Penyerahan secara simbolis, dilakukan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Stephanus Millyas Wardana kepada penerima, disaksikan Staf Ahli Wali Kota Banjarbaru, Marhain Rahman dan sejumlah kepala SKPD, Camat dan Lurah. Total keseluruhan penyaluran TJSL mencapai Rp 368.980.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Adapun penyaluran TJSL kali ini mencakup sejumlah kegiatan dan kerjasama strategis dengan instansi pemerintah Kota Banjarbaru. Antara lain:
Injourney Airports Ramah Difabel — bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Banjarbaru, sebesar Rp 65.400.000, berupa dukungan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Kemudian Injourney Airports Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) — program bedah rumah bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru, sebesar Rp100.000.000, untuk dua rumah di Tambak Langsat dan Jalan Golf.

Bantuan ketiga, Injourney Airports Sadar Pariwisata — bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Banjarbaru, sebesar Rp 42.400.000, yang akan dikelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Jolali.

Selanjutnya, Injourney Airports Cerdaskan Bangsa — bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, sebesar Rp71.180.000, berupa bantuan perlengkapan sekolah dan kegiatan Injourney Airports Mengajar.

Berikutnya adalah Injourney Airports Sarana dan Prasarana — bekerjasama dengan BNPB, sebesar Rp 40.000.000, berupa bantuan alat roda tiga untuk penanganan kebakaran, serta Injourney Airports Alam Lestari — bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, sebesar Rp.50.000.000, untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan.

Sejak pertama kali dilaksanakan, program TJSL di Bandara Syamsudin Noor telah berjalan secara konsisten. Hingga saat ini, total nilai bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp. 5.916.000.000,- (lima miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah).
Untuk tahun 2025, PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Syamsudin Noor menyalurkan kembali TJSL senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Program ini difokuskan pada tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, dan Pilar Lingkungan.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana menyampaikan, bahwa melalui program TJSL ini, perusahaan berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup di sekitar bandara.

“Melalui program TJSL ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung pembangunan Kota Banjarbaru, serta mempererat sinergi antara PT Angkasa Pura Indonesia dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Millyas.

Stephanus Millyas Wardana juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banjarbaru atas dukungan dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan sangat baik.

“Sinergi ini menjadi kunci dalam upaya kita bersama membangun kota yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Buka Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan, Ini Harapan Gubernur Muhidin

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menegaskan komitmennya, dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang masih terbatas fasilitas dan tenaga medis.

Komitmen ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, saat membuka Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang digelar di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Selasa (11/11).

Gubernur Muhidin menyebutkan, forum musyawarah ini menjadi wadah penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar program kesehatan di daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

*Gubernur Kalsel, Muhidin saat membuka musyawarah perencanaan dan evaluasi kesehatan 2025*

“Saya berharap evaluasi seperti ini benar-benar menjadi momen untuk memperkuat pelayanan kesehatan, terutama hingga ke pelosok daerah. Saya minta seluruh kepala daerah menjadikan sektor kesehatan sebagai program prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhidin menekankan pentingnya perencanaan dan alokasi anggaran yang matang, agar seluruh program kesehatan, termasuk penanganan stunting dan peningkatan pelayanan dasar, dapat dirasakan merata, masyarakat di Banua.

*Suasana Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi kesehatan 2025*

“Rencanakan dengan baik anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, supaya pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat di perkotaan, tapi juga menjangkau masyarakat di pedesaan,” tambahnya.

Sebagai wujud keseriusan, kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan, yang menandai tekad bersama memperkuat sistem kesehatan daerah.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Muhidin turut memberikan penghargaan kepada kabupaten kota berprestasi di bidang pelayanan kesehatan, sebagai bentuk apresiasi atas upaya nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (BDR/RIW/APR)

Guru SD dan SMP se-Banjarmasin, Dapat Pembekalan Antikorupsi dan Etika Profesi

Banjarmasin – Pemerintah kota Banjarmasin melalui Inspektorat Kota Banjarmasin, melaksanakan Sosialisasi Antikorupsi, Benturan Kepentingan, Penegakan Kode Etik, serta Sosialisasi Sarana Pengaduan Masyarakat, bagi guru SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (11/11).

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda mengatakan, bahwa praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan uang atau materi, tetapi juga menyangkut perilaku dan budaya kerja di lingkungan institusi.

“Korupsi itu tidak selalu soal uang, tetapi juga termasuk dalam budaya kerja. Misalnya, menghabiskan waktu kerja untuk hal hal di luar pekerjaan. Hal-hal kecil seperti itu dapat merusak etika dan profesionalisme kerja. Sehingga, korupsi sekecil apa pun bentuknya, dapat menghancurkan kecerdasan kolektif dan integritas organisasi,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Ananda menegaskan, langkah sosialisasi seperti ini penting dilakukan sebagai upaya mitigasi dan pencegahan dini terhadap perilaku koruptif, terutama di lingkungan pendidikan.

“Kita tidak ingin korupsi menjadi budaya yang menular. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal pencegahan dini agar nilai-nilai integritas terus tumbuh di dunia pendidikan,” ucapnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi para pendidik, untuk memperkuat komitmen dalam menegakkan kode etik profesi guru, menghindari benturan kepentingan, serta memahami mekanisme sarana pengaduan masyarakat yang disediakan pemerintah.

“Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap tercipta lingkungan pendidikan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik koruptif, sejalan dengan visi mewujudkan Banjarmasin Maju dan Sejahtera,” ujarnya.

Turut hadir pada sosialisasi ini, Kepala BKD Diklat Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, serta para guru dari berbagai sekolah dasar dan menengah di Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/APR)

Jaga Stabilitas Harga Bapok, Kalsel Masuk Jajaran Provinsi Dengan Inflasi Terendah Nasional

Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan berhasil masuk dalam jajaran provinsi, dengan tingkat inflasi terendah secara nasional. Capaian ini menjadi bukti nyata dari kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di seluruh wilayah Banua.

Usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Selasa (11/11), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Mursyidah Amini menjelaskan, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, yang terus berupaya menjaga kestabilan harga di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.

*Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Mursyidah Amini*

Menurutnya, berbagai langkah strategis telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari pengawasan distribusi bahan pangan, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, hingga pelaksanaan operasi pasar di sejumlah kabupaten kota, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional yang kerap memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah Provinsi Kalsel akan terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau pergerakan harga secara berkala dan merumuskan kebijakan cepat serta tepat sasaran dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” ungkap Mursyidah, kepada Abdi Persada FM.

Mursyidah menambahkan, capaian ini tidak hanya menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta instansi vertikal seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, agar daya beli masyarakat tetap stabil, dan distribusi pangan berjalan lancar di seluruh wilayah,” lanjut Mursyidah.

Mursyidah melanjutkan, dengan inflasi yang terkendali, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan dapat terus meningkat, serta perekonomian daerah semakin tangguh menghadapi tantangan ekonomi global di masa mendatang. (MRF/RIW/APR)