BANJARBARU – Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PRPSLU) Budi Sejahtera Kalimantan Selatan masih enggan menerima kunjungan dari luar setelah akhir-akhir ini kasus COVID-19 kembali menghantui.
Kepala Panti PRPSLU Budi Sejahtera Kalsel, Surya Fujianorrochim, mengatakan, tidak diperkenankannya tamu atau pengunjung dari luar memasuki lingkungan wisma adalah bertujuan untuk menekan penularan.
“Sampai saat ini kami tidak memperkenankan warga (pengunjung) lansia untuk bertemu langsung di dalam wismanya,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, Jumat (12/8) siang.
Alasan diberlakukannya itu, menurut dia, merupakan kebijakan bersama yang sebelumnya telah dijalankan pengelola panti bersama Dinas Sosial Provinsi Kalsel selama masih adanya penyebaran pandemi COVID-19.
“Saat ini kondisi lansia masih aman, tetap saja, minimal kami tetap menjaga agar mereka tidak terpapar COVID-19 lagi,” ucapnya.
Meski rata-rata lansia dilingkungannya telah mendapatkan dosis ketiga (booster). Namun, dirinya mengungkapkan, proteksi pencegahan tetap menjadi prioritas pihaknya.
“Salah satunya tetap menggunakan masker saat berkomunikasi dengan lansia dan menjaga jarak sesuai anjuran,” ungkapnya.
Sebagai bentuk solusi kepada pengunjung apabila ingin melepas rindu, lansia akan difasilitasi pengelola panti berupa video call melalui smartphone untuk berkomunikasi.
“Biasanya kami fasilitasi video call melalui handphone pintar (smart phone) baik Whatsapp ataupun Zoom Meet,” bebernya.
Meski ada larangan kunjungan diseputar kawasan wisma PRPSLU Budi Sejahtera Kalsel, ternyata pengunjung masih mendapat pelonggaran untuk bertemu dengan lansia secara tatap muka. Tetapi, harus dilokasi yang telah disediakan.
“Seperti biasa kami sediakan ruangan dikantor karena memudahkan untuk pengawasan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi (Harjad) Provinsi Kalsel ke 72 serta HUT Kemerdekaan RI ke 77, RSUD Ulin Banjarmasin melaksanakan kegiatan berbagi bendera, kepada pengunjung serta aksi bersih bersih di Jalan A.Yani, dipimpin langsung Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar, beserta jajarannya, Jumat (12/8).
Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar saat melakukan aksi bersih bersih
“Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dalam rangka memperingati Harjad dan HUT RI, melaksanakan beberapa kegiatan. Seperti, saat ini melaksanakan senam bersama, membagi bendera, serta melakukan aksi bersih bersih di Jalan A.Yani depan RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkap Izzak.
Sebelumnya, lanjutnya, RSUD Ulin Banjarmasin juga melaksanakan berbagai kegiatan, lomba olahraga, lomba kebersihan, lomba teladan, serta lainnya.
“Untuk pembagian hadiah pemenang, akan diserahkan pada upacara bendera peringatan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2022 di Halaman RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Izzak juga menyampaikan harapannya, kepada warga Kalsel agar tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, pada saat memperingati Harjad dan HUT RI.
“Kami berharap kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat melaksanakan kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi dan HUT RI, tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Karena pandemi masih ada dilingkungan sekitar,” tuturnya.
Masyarakat diminta tetap menggunakan masker, menjaga jarak, sering cuci tangan, serta menjaga selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi.
JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka rekrutmen 6.179 Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH). Proses rekrutmen ini dilakukan secara online melalui laman ptsp.halal.go.id mulai 15-31 Agustus 2022.
Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyatakan, rekrutmen ini dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian target 10 juta produk bersertifikat halal tahun 2022.
Kepala BPJPH
“Para Pendamping PPH ini nantinya bertugas untuk membantu proses sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare),” ujar Aqil, di Jakarta, Jumat (12/8).
Aqil menyampaikan, rekrutmen Pendamping PPH ini dilakukan di 229 kecamatan pada 13 provinsi di Indonesia, yaitu Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
“Provinsi-provinsi ini menjadi target percepatan sertifikasi halal semester ke-2 tahun 2022 ini,” ungkap Aqil.
Ia menambahkan, Pendamping PPH adalah orang perorangan yang melakukan proses pendampingan PPH.
“Biasanya, rekrutmen Pendamping PPH dilakukan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH). Tapi untuk kali ini, kita laksanakan secara terpusat melalui laman ptsp.halal.go.id,” ujar Aqil.
Untuk dapat mengikuti Pelatihan Pendamping PPH, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon pelamar, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, dan berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat
“Para pelamar nantinya akan mengikuti pelatihan Pendamping PPH di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) yang mereka pilih. Selanjutnya bila lulus dan mendapatkan sertifikat, berhak menjadi Pendamping PPH,” imbuh Aqil.
Sebagai informasi awal, calon pelamar dapat mempelajari kriteria produk yang masuk kategori self declare yang terdapat pada Keputusan Kepala BPJPH nomor 33 tahun 2022, pada tautan berikut: bit.ly/kepkaban33.
Informasi lebih lanjut juga akan disampaikan melalui akun instagram BPJPH (https://instagram.com/halal.indonesia).
Adapun kuota rekrutmen Pendamping PPH per provinsi, sebagai berikut:
Bali: 242 orang
Banten: 100 orang
DI Yogyakarta: 114 orang
DKI Jakarta: 318 orang
Jawa Barat: 3.600 orang
Jawa Tengah: 800 orang
Jawa Timur: 300 orang
Kalimantan Timur: 11 orang
Kepulauan Bangka Belitung: 33 orang
Riau: 17 orang
Sulawesi Tengah: 400 orang
Sumatera Selatan: 205 orang
Sumatera Utara: 100 orang. (KEMENAG.RI-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemprov dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi kepada wartawan, Kamis (11/8).
Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menjelaskan pada APBD Kalsel Tahun 2023 mendatang, proyeksi pendapatan daerah ada kenaikan sebesar Rp6,5 triliun lebih. Hal ini tentu saja memerlukan peran semua pihak, salah satunya UPTD-UPTD milik Pemprov yang sudah berstatus BLUD.
Suasana Rapat Komisi II DPRD Kalsel dengan Dinas Lingkungan Hidup Kalsel
“Dari presentasi yang disampaikan BLUD di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, mereka memiliki potensi pendapatan yang luar biasa. Namun ternyata ada kendala seperti perizinan di tingkat pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Paman Yani, permasalahan ini harus segera dicarikan solusinya. Jika diperlukan Dinas dapat mengundang pihak legislatif dalam hal ini Komisi II untuk persoalan BULD-nya, bersama-sama melobi ke Kementerian terkait.
“Karena kita tidak ingin proyeksi pendapatan sebesar Rp6,5 triliun itu lepas. Sehingga harus benar-benar kita perjuangkan agar menjadi proyeksi yang real,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan potensi BLUD dalam rangka menambah PAD Kalsel.
“Pertemuan dengan Dewan Kalsel ini menjadi penting karena kami dapat menginformasikan semua hal berkenaan dengan target, realisasi yang sudah dicapai, kendala yang dihadapi dan harapan ke depannya,” katanya.
Selain fungsi ekologi, diharapkan BLUD-BLUD dibawah Dinas LH Kalsel, seperti Laboratorium Lingkungan dan TPA Sampah Regional Banjarbakula juga dapat berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pasar Murah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangkaian Hari Jadi (Harjad) ke 72 yang berlokasi di Siring 0 KM, mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, pada saat melakukan peninjauan ke Pasar Murah tersebut, Jumat (12/8).
Wakil Ketua komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi
“Kami melakukan pemantauan terhadap produk UMKM, yang di pasarkan pada Pasar Murah tersebut. Seperti, produk olahan ikan yang ada di stand Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel untuk produk olahan pangan bawang goreng, serta lainnya,” ungkap Anggota DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani.
Paman Yani saat melakukan peninjauan di Stand DKP Kalsel
Menurut Paman Yani, DPRD Provinsi Kalsel tentu memberikan dukungan terhadap, peningkatan produk olahan ikan serta pangan tersebut, serta Pemerintah Provinsi terus memberikan dukungan terhadap peningkatkan produk UMKM di banua ini.
“Produk olahan ikan serta pangan dari Kalsel, memiliki rasa enak,” ucapnya.
Oleh karena itu, tambah Paman Yani, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar mendukung produk UMKM lokal dari Provinsi Kalimantan Selatan ini.
“Untuk warga di Kalsel, agar dapat mendukung produk UMKM lokal Banua ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Paman Yani juga memberikan apresiasi kepada produk olahan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, pada Pasar Murah tersebut.
“Kami juga memberikan apresiasi terhadap produk olahan ikan, yang ditampilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti produk olahan ikan pakasam, abon haruan, ikan presto bandeng, ikan nila segar siap saji, serta lainnya,” ucapnya lagi.
Paman Yani berharap, peningkatan perekonomian dari sektor UMKM terus mengalami peningkatan. Melalui pembinaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Meski Kota Banjarbaru masuk predikat hijau persebaran stunting dengan prevalensi 18,6 persen. Namun, pemerintah pusat menekankan agar 2024 penurunan harus berada dikisaran 14 persen. Artinya, upaya Pemko Banjarbaru harus terealisasi.
Wakil Presiden RI, Ma’aruf Amin menegaskan, agar Puskesmas dan Posyandu seluruh Tanah Air berperan sebagai sentra percepatan penanganan stunting.
“Mungkin ada yang sudah, masih ada yang dalam proses, tapi Kemenkes (harus) menyiapkan Posyandu di seluruh Indonesia bisa melakukan pelayanan,” tegasnya saat mengunjungi Posyando Kenanga, Jalan Gotong Royong, Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Kamis (11/8) siang.
Menanggapi itu, Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, sebagai langkah yang tepat dilakukan pemerintah daerah salah satunya adalah mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia serta memanfaatkan peran serta fungsi dari Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
“Jadi kami sudah punya program Banjarbaru Singkirkan Stunting (BASINGSING). Ketuanya itu terdiri dari Wakil Wali Kota bekerjasama dengan PKK, penyuluh KB, penyuluh kesehatan dan kader posyandu agar stunting dapat ditekan,” ujarnya, usai mendampingi Wapres RI Ma’aruf Amin.
Menurutnya, saat ini Banjarbaru berada diangka hampir 18,6 persen. Artinya, ada sekitar 5 persen untuk bisa berada pada capaian 14 persen.
“Hampir 19 persen artinya dua tahun kedepan target 5 persen harus terealisasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas P2KBMP2A Kota Banjarbaru, Sri Lailana, mengatakan, upaya optimal lainnya yang bakal dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai komitmen kepala daerah melalui instruksi Wakil Presiden RI adalah menerapkan program Bapak Asuh Anak Stunting.
“Hal ini akan kami laporkan kepada Wali Kota Banjarbaru dan kami akan melakukan rapat. Tetapi, belum bisa menentukan waktunya. Nanti akan ada ayah asuh anak stunting, tak hanya dari Forkopimda melainkan seluruh kepala SKPD dan camat dapat menjadi orang tuanya,” bebernya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Rusaknya server lift menuju Lantai IV Gedung B atau ruang rapat Ismail Abdullah DPRD Kalsel membuat banyak tamu mengeluh hingga menjadi sorotan Anggota Dewan di ‘Rumah Banjar’.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas meminta permasalahan ini harus segera dicarikan solusi dalam waktu dekat. Mengingat banyaknya agenda dewan yang mempergunakan ruangan tersebut.
“Saat ini untuk menjangkau ruangan rapat tersebut, satu-satunya cara menggunakan alternatif tangga. Itu cukup melelahkan apalagi bagi saya dan beberapa anggota dewan lain yang sudah tua,” katanya kepada wartawan, Rabu (10/8).
Lebih jauh dijelaskan Suripno, perbaikan lift tersebut sebenarnya sudah dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2022. Namun realisasinya baru bisa dilakukan pada Oktober mendatang.
“Jadi harus menunggu kurang lebih dua bulan lagi, ini lama. Harus ada solusi lain,” tegasnya.
Oleh karena itu, Suripno meminta Sekwan DPRD Kalsel bisa berkoordinasi dengan pihak Pemprov Kalsel yang dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) agar bisa dicarikan solusi anggarannya.
“Karena untuk anggaran kita sudah siapkan di APBD-P 2022, sehingga dari pemprov apakah teknisnya pinjam dan kemudian dikembalikan. Bisa juga bantuan pihak ketiga yang mau mengerjakan lebih awal dengan pembayaran belakangan agar secepatnya lift dewan dapat diperbaiki,” jelasnya.
Sebelumnya, dua dari tiga unit lift gedung A DPRD Kalsel mengalami kerusakan pada servernya. Dimana setiap lift di gedung dewan dilengkapi dua server untuk pengoperasiannya. Anggaran pengadaan server tersebut diusulkan sebesar Rp800 juta untuk perbaikan dua unit lift di Gedung A DPRD Kalsel. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin, melepas kunjungan kerja 2 hari Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru, pada Kamis (11/8) siang.
Saat pelepasan Wapres dan istri Wury Ma’ruf Amin itu, tampak mendampingi Paman Birin diantaranya Pangdam VI Mulawarman Mayjen Tri Budi Utomo, Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto, Danlanud Syamsudin Noor Kolonel Pnb. M. Yulmaizir Chaniago serta Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut (P) Herbiyantoko, M.Tr Hanla.
Selama 2 hari kunjungan kerja sejak datang pada Rabu (10/8) di bumi Lambung Mangkurat, Kalsel Babussalam itu, Wapres melakukan pembukaan One Pesantren One Product (OPOP) Expo Kalsel 2022 di Lapangan dr. Murjani Banjarbaru dan meninjau Posyandu Kenanga di Banjarbaru Selatan pada Kamis (11/8).
Pada pembukaan OPOP Expo Kalsel 2022 misalnya, Wapres berharap pesantren dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesejahteraan, menghilangkan kemiskinan menunju Indonesia Maju.
Wapres juga menyebut pesantren selain mencetak ulama, juga melahirkan pejuang tanah air.
“Makna melahirkan pejuang tanah air pada era sekarang ini dengan membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wapres dalam sambutannya saat membuka OPOP Kalsel Expo 2022.
Sementara itu, saat di Posyandu Kenanga, Wapres dan Wury Ma’ruf Amin memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh posyandu berjalan secara aktif, sesuai dengan tugas dan fungsinya, terutama dalam melakukan deteksi dini dan penanganan balita stunting.
Pada kesempatan itu, Wapres yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat, juga memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Kalsel untuk mempercepat penurunan stunting.
Momentum kunjungan Wapres dan Wury Ma’ruf Amin ke posyandu pada bulan Agustus ini, juga bertepatan dengan momen bulan timbang, ukur dan pemberian vitamin A di Posyandu. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Upaya pemberdayaan ekonomi berbasiskan pesantren merupakan bentuk dari memenuhi tanggung jawab umat dalam memakmurkan bumi. Hal ini dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, seperti industri, pertambangan, perdagangan maupun pertanian, melalui program One Pesantren One Product (OPOP). Oleh karena itu, pesantren harus dapat menjadi offtaker, agar program OPOP dapat terus menghasilkan produk-produk terbaiknya, khususnya dalam upaya memakmurkan bumi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi rakyat.
“Offtaker membuat produk, membeli, menjual, sehingga proses produksi terus berjalan. Ini saya kira yang ingin kita bangun,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin, saat membuka acara One Pesantren One Product Kalsel Expo 2022 di Lapangan dr. Murjani Banjarbaru, Kamis (11/8).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain menjadi offtaker, pesantren juga harus menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan pasar sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Saya minta pesantren itu menjadi hamzah washl, menjadi penghubung dari produk-produk pertanian, perkebunan, kemudian diolah, di hilirisasi setengah jadi, kemudian dijual baik untuk di dalam negeri maupun luar negeri,” tutur Wapres.
Untuk itu, Wapres menekankan, agar jangan ada lahan dan tenaga tidak terpakai. Sebab, Allah SWT pun telah memerintahkan di dalam Al-Qur’an agar manusia dapat memanfaatkan bumi untuk dimakmurkan dengan baik.
Hal tersebut, lanjutnya, juga sesuai dengan makna perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun ini.
“Maka itu kita istilahnya pulih lebih cepat, bangkit lebih tangguh dari sebelumnya. Karena itu, Insya Allah, kita akan bisa melewati tantangan – tantangan apabila seluruh elemen termasuk pesantren mengambil peran dan supaya pesantren bisa mandiri tidak menjadi beban orang lain,” imbaunya.
Menutup sambutannya, Wapres pun berpesan agar program OPOP Kalsel Expo 2022 dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan OPOP di daerah lain. Sehingga, kemandirian umat dan manfaatnya bagi masyarakat dapat terimplementasi dengan baik.
“Saya mengajak kita sekalian untuk menyemarakkan OPOP Kalsel Expo 2022. Semoga Program OPOP Kalimantan Selatan tidak hanya membuka peluang pengembangan produk pesantren ke depan, tetapi juga menginspirasi dan menggaungkan pengembangan program OPOP di seluruh Kalimantan, bahkan di wilayah lain Indonesia,” pesan Wapres.
Diharapkan, bermula dari program ini, akan betul-betul tercipta kemandirian ekonomi pesantren dan kemanfaatan bagi umat.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan dukungan jajaran pemerintah Kalimantan Selatan dalam menyukseskan program OPOP. Ia pun berharap agar upaya ini dapat mendorong seluruh pesantren di Kalimantan Selatan, untuk berlomba-lomba menghasilkan produk terbaiknya.
“Mudah-mudahan dengan adanya peresmian dan gebyar OPOP, pondok pesantren akan berlomba-lomba menghasilkan produk unggulan,” harap Gubernur yang biasa disapa Paman Birin tersebut.
Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, Walikota Banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin beserta Vivi Mar’i Zubedi Ariffin, Ketua Ikatan Pesantren Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan M. Mukri Yunus dan para peserta OPOP Kalsel Expo 2022.
Sementara itu, Wapres didampingi Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya dan Farhat Brachma. (RIW-SETWAPRES/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kondisi rusak parak terlihat di beberapa ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Standar Nasional (SN) Antasan Besar 7, yang berlokasi di Jalan Meratus, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Kepada Abdi Persada FM, Kepala SDN SN Antasan Besar 7 Widarini Febrianingrum, pada Kamis (11/8) mengatakan, saat ini beberapa ruang kelas yang mengalami kerusakan parah, berjumlah 15 ruangan.
Kepala SD SN Antasan Besar 7, Widarini Febrianingrum
“Kondisi plapon dan lantai berlubang, ada retakan di bagian dinding serta sebagian sudah miring, bahkan menimbulkan bau tidak sedap akibat limbah. Kita terpaksa memasang police line, agar anak-anak tidak bermain di area ruang kelas yang rusak,” ungkapnya
Rini menyampaikan, hasil kunjungan Komisi III dan Komisi IV DPRD Banjarmasin, diharapkan dapat segera mengakomodir untuk direhab total ruang kelas yang mengalami rusak parah.
Untuk saat ini pembelajaran tatap muka total siswa 490 siswa di sekolah ini setiap hari telah dilaksanakan di beberapa ruang kelas lain dan aula milik Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
“Semoga bisa segera ditangani semua permasalahan ini,” harap Rini.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, usai melihat langsung kondisi sekolah mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menjadwalkan rapat lintas Komisi, dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin, untuk mencari solusi yang tepat terhadap kondisi ruang kelas yang rusak parah sejak tahun 2018 lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Saut Nathan Samosir
“Rapat Dengar Pendapat akan digelar segera, agar proses belajar dan mengajar berjalan lancar,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)