LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bank Kalsel Masuk Peringkat 2 BPD dengan Pengalaman Nasabah Terbaik Versi BankCX Tracker 2026

Banjarmasin — Bank Kalsel kembali mencatatkan capaian positif pada aspek pelayanan dan pengalaman nasabah. Berdasarkan publikasi BankCX Tracker: The Best Bank in Customer Experience 2026, yang diterbitkan Infobank bersama Marketing Research Indonesia (MRI), Bank Kalsel berhasil menempati peringkat ke-2 dalam kategori 10 BPD dengan Pengalaman Nasabah Terbaik Tahun 2025–2026.

Dalam pemeringkatan tersebut, Bank Kalsel mencatatkan skor 83,28%, sekaligus menunjukkan konsistensi kualitas layanan di tengah persaingan antar-bank pembangunan daerah yang semakin kompetitif.

Capaian ini menjadi bukti bahwa Bank Kalsel terus memperkuat kualitas pelayanan, baik melalui jaringan kantor, frontliner, maupun berbagai kanal digital yang semakin dekat dengan kebutuhan nasabah.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan Bank Kalsel, menjaga kualitas layanan dan membangun pengalaman nasabah yang lebih baik.

“Kami bersyukur atas capaian Bank Kalsel yang kembali mendapatkan pengakuan dalam BankCX Tracker 2026. Bagi kami, pelayanan bukan hanya tentang kecepatan dan keramahan, tetapi juga bagaimana nasabah mendapatkan pengalaman yang mudah, aman, nyaman, dan konsisten di setiap titik layanan Bank Kalsel,” ujar Fachrudin.

BankCX Tracker 2026 menilai pergeseran fokus industri perbankan dari sekadar service excellence menuju customer experience yang lebih menyeluruh.

Pengukuran dilakukan dengan melihat pengalaman nasabah lintas kanal, mulai dari layanan di kantor cabang, ATM, call center, website, media sosial, mobile banking, email, live chat, hingga layanan digital lainnya.

Dalam publikasi tersebut, Bank Kalsel juga tercatat masuk dalam jajaran terbaik pada sejumlah aspek layanan BPD.

Diantaranya Peringkat 1 Performa Terbaik Website BPD, Peringkat 2 Performa Terbaik Layanan Electronic Mail BPD, Peringkat 2 Performa Terbaik Layanan Live Chat BPD, Peringkat 2 Performa Terbaik Layanan SMS Banking BPD, Peringkat 2 Performa Terbaik Call Center BPD, Peringkat 2 Performa Terbaik Kenyamanan ATM BPD, Peringkat 2 Performa Terbaik Satpam BPD, Peringkat 3 Performa Terbaik Mobile Banking BPD, Peringkat 3 Performa Terbaik Social Media BPD, dan Peringkat 3 Performa Terbaik Customer Service BPD.

Menurut Fachrudin, capaian ini menjadi dorongan bagi Bank Kalsel untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya menghadirkan layanan yang relevan dengan perubahan perilaku nasabah.

“Perilaku nasabah saat ini semakin dinamis. Nasabah tidak hanya menilai pelayanan dari satu kanal, tetapi dari keseluruhan pengalaman ketika berinteraksi dengan bank. Karena itu, Bank Kalsel terus memperkuat layanan berbasis digital, meningkatkan kompetensi frontliner, serta menjaga kenyamanan dan keamanan transaksi nasabah,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa pencapaian ini juga menjadi bagian dari komitmen Bank Kalsel, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan daerah.

“Bank Kalsel akan terus menjaga kualitas layanan secara menyeluruh, baik di kantor cabang maupun kanal digital. Pengalaman nasabah menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan, loyalitas, dan citra Bank Kalsel sebagai bank daerah yang terus tumbuh dan beradaptasi,” pungkasnya.

Ke depan, Bank Kalsel berkomitmen meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi digital, penguatan sumber daya manusia, penyempurnaan proses layanan, serta pengembangan kanal komunikasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan nasabah.

Dengan semangat Setia Melayani, Melaju Bersama, Bank Kalsel akan terus hadir sebagai mitra keuangan terpercaya bagi masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh nasabah di Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EPS)

Ratusan Atlet Pelajar Siap Raih Prestasi Terbaik POPDA Kalsel 2026

Banjarmasin – ratusan pelajar dari 13 kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan, adu kebolehan di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Provinsi tahun 2026 yang diselenggarakan pada 18–24 Mei 2026 di Kota Banjarmasin.

Kompetisi olahraga antar-pelajar ini dibuka Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Dinansyah, pada Senin (18/5), di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Ket foto : Peresmian digelar POPDA Tingkat Provinsi Kalsel

Pada kesempatan itu, disampaikan Dinansyah pesan-pesan dan harapan Gubernur Muhidin kepada peserta POPDA.

“Namun diingatkan, ajang ini tidakhanya mencari juara, tapi sebagai wahana menanamkan kebersamaan dan sikap sportivitas,” ungkapnya.

Diingatkan lagi, bahwa POPDA merupakan seleksi awal atlet pelajar yang nantinya menjadi wakil daerah ajang di tingkat nasional, yaitu Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS).

“Oleh karena itu, event POPDA Kalsel 2026 ini harus dilaksanakan secara profesional dan sportif, serta menjadi wadah seleksi yang obyektif, transaparan, dan menjunjung tinggi mutu pembinaan,” ujarnya.

Melalui POPDA ini, juga, diharapkan lahirnya atlet pelajar Banua yang unggul dan memiliki daya saing. Karena atlet sejati bukan hanya hebat di arena, tapi juga di luar arena.

Sementara itu, Ketua panitia pelaksana merangkap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel, Pebriadin Hapiz menyebutkan, kompetisi olahraga antar-pelajar ini mempertandingkan empat cabang olahraga beregu yakni sepak bola, bola basket, bola voli, dan sepak takraw.

POPDA tingkat Provinsi Tahun 2026 diikuti 997 peserta dari unsur pelajar, pelatih dan official, terbagi dalam 13 kontingen. Prosesi opening ceremony ditandai dengan penekanan LCD atau layar touchscreen. Dimana POPDA tahun ini mengangkat tema “Sportif, Tangguh, Raih Prestasi untuk Banua”. (Biroadpim-SRI/RIW/EPS)

Kemnaker – Unpad Bangun Sinergi Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan

Sumedang — Kemnaker dan Universitas Padjadjaran menjalin kerja sama pengembangan SDM dan bidang ketenagakerjaan, melalui Penandatanganan Kesepahaman Bersama pada kegiatan Employer Meeting Unpad Talent and Employer Partnership Summit 2026 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/5).

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri di tengah perubahan pasar kerja yang dipengaruhi perkembangan teknologi dan transformasi digital.

Sinergi lintas sektor dinilai penting agar lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung transformasi ketenagakerjaan nasional melalui penguatan riset, inovasi, serta pengembangan talenta yang adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

“Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri menjadi kunci dalam menyiapkan SDM unggul yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja masa depan,” ujar Cris.

Dalam kerja sama tersebut, Kemnaker dan Unpad mengembangkan berbagai program mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, penguatan kajian ketenagakerjaan, hingga penyusunan pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri.

Selain itu, kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendorong terciptanya link and match antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja sehingga kesenjangan kompetensi lulusan dapat dikurangi secara bertahap.

“Kerja sama ini diharapkan mampu mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan serta daya saing yang lebih kuat,” katanya.

Sinergi Kemnaker dan Unpad juga mencakup penguatan pelatihan vokasi dengan mengintegrasikan program pelatihan Kemnaker bersama kapasitas akademik, pusat kajian, serta riset dan inovasi yang dimiliki Unpad.

Pada kesempatan tersebut, Cris menegaskan komitmen Kemnaker memperluas akses peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui transformasi layanan ketenagakerjaan berbasis digital SIAPKerja serta penguatan balai pelatihan vokasi yang responsif terhadap perkembangan industri.

Menurutnya, upaya tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

“Kami ingin memastikan generasi muda dan lulusan perguruan tinggi memiliki akses terhadap pelatihan yang relevan, sertifikasi kompetensi, dan peluang kerja yang lebih luas,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Berkomitmen Jaga Keseimbangan Kinerja Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja

Jakarta – Pemerintah berkomitmen menciptakan keseimbangan yang harmonis antara peningkatan kinerja perusahaan dan perlindungan hak serta kesejahteraan pekerja.

Komitmen ini disampaikan langsung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XI antara manajemen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dengan Serikat Karyawan (Sekar) Telkom di Jakarta, Senin (18/5).

Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan pekerja. Menurutnya, keberhasilan sebuah industri harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan sumber daya manusianya.

“Kami pemerintah selalu punya prinsip bahwa industrinya harus maju dan pekerjanya sehati dengan industri. Industri harus maju dan pekerjanya harus sejahtera. Menemukan rumusan itu tentu tidak mudah, tetapi itu yang terus kami upayakan,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah memikul tanggung jawab konstitusional, untuk memastikan seluruh pekerja di Indonesia memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Karena itu, regulasi ketenagakerjaan terus disempurnakan agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi tenaga kerja.

Menaker Yassierli juga mendorong agar peran serikat pekerja dapat bertransformasi menjadi lebih strategis. Hubungan antara manajemen dan pekerja harus bergeser dari pola konfrontatif menjadi kolaboratif guna melahirkan berbagai inovasi di tempat kerja.

“PKB bukan tujuan akhir, tetapi awal perjalanan untuk membangun hubungan industrial yang lebih transformatif,” tambahnya.

Melalui momen penandatanganan PKB XI ini, Menaker berharap nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah dapat menjadi fondasi hubungan industrial yang modern.

“Kolaborasi solid di PT Telkom Indonesia ini diharapkan mampu menjadi benchmark atau contoh nyata bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Sementara Dirut Telkom Dian Siswarini mengatakan PKB XI Telkom merupakan momentum untuk menata kembali Governance (Tata Kelola) dan Compliance (Kepatuhan), proses untuk memastikan keselarasan dengan regulasi dan memperjelas batas kewenangan masing – masing pihak.

Yakni dari sisi manajemen, serikat karyawan maupun karyawan serta mendorong penerapan merit system yang lebih kuat.

“Semoga PKB Telkom XI ini semakin memperkuat fondasi hubungan industrial yang harmonis, adaptif dan berkelanjutan serta serta sejalan dengan perlindungan hak-hak karyawan, sesuai regulasi yang berlaku, ” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

BBPOM Banjarbaru dan Bea Cukai Perkuat Pengawasan Jalur Ilegal OOT

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru, memperkuat pengawasan peredaran Obat- Obatan Tertentu (OOT) dengan menggandeng Bea Cukai, menyisir jalur distribusi ilegal yang berpotensi menjadi pintu masuk peredaran obat berbahaya di Kalimantan Selatan.

Langkah tersebut disampaikan Plt Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih, usai pencanangan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat- Obatan Tertentu di Aula Balai Besar BBPOM di Banjarbaru, Senin (18/5).

Ary menjelaskan, pengawasan lintas instansi menjadi langkah penting untuk mencegah masuknya obat-obatan tertentu melalui jalur ilegal yang dapat disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, peredaran obat-obatan tertentu yang tidak sesuai aturan dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan berpotensi memicu penyalahgunaan, terutama di kalangan generasi muda.

“Kerja sama dengan Bea Cukai dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap jalur distribusi ilegal. Pengawasan lintas sektor sangat penting agar peredaran obat – obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan dapat dicegah sejak awal,” ujarnya.

Ia menambahkan, BBPOM bersama Bea Cukai akan terus meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dalam melakukan pengawasan di berbagai jalur distribusi obat – obatan tertentu.

“Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat agar masyarakat lebih waspada terhadap bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu maupun peredaran obat ilegal yang tidak memiliki izin resmi,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Ary juga mengungkapkan bahwa saat ini 23 daerah di Indonesia terindikasi peredaran obat-obatan tertentu, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena penyalahgunaan obat – obatan tertentu dapat berdampak luas terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban sosial masyarakat.

“Pengawasan dan penindakan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan obat tidak semakin meluas di daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, BBPOM di Banjarbaru terus memperkuat sinergi bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi obat-obatan tertentu di Kalimantan Selatan.

Selain itu, peningkatan edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar masyarakat memahami risiko dan dampak penyalahgunaan obat – obatan tertentu, khususnya di kalangan remaja dan usia produktif.

“Melalui penguatan pengawasan dan kolaborasi lintas sektor tersebut, kami berharap peredaran obat-obatan tertentu yang disalahgunakan dapat ditekan, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang lebih sehat, aman, dan terlindungi dari bahaya obat ilegal,” tutup Ary. (MRF/RIW/EPS)

Komisi III DPRD Kalsel Dorong Hilirisasi Batubara Berdampak Nyata

Jakarta – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya, mengawal pengelolaan sektor pertambangan agar tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mampu menghadirkan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah melalui program hilirisasi batubara.

Komitmen tersebut disampaikan saat Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke PT Adaro Indonesia di Jakarta, baru-baru tadi.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustaqimah menuturkan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap aktivitas pertambangan, khususnya terkait keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan implementasi hilirisasi batubara di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di Kalsel, PT Adaro Indonesia mampu memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat, tidak hanya melalui aktivitas pertambangan, tetapi juga pengembangan industri turunan yang mampu menciptakan efek ekonomi jangka panjang.

“Komisi III ingin memastikan proses hilirisasi benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi pengambilan sumber daya, tetapi manfaat tambahannya justru tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain membahas hilirisasi, Komisi III DPRD Kalsel juga menyoroti pentingnya penguatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dewan menilai, dampak aktivitas pertambangan tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar area operasional atau ring satu dan dua, namun juga berdampak lebih luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Suasana pertemuan ke PT Adaro Indonesia di Jakarta

Karena itu, DPRD Kalsel berharap program TJSL PT Adaro Indonesia, dilaksanakan merata dan berkeadilan, sehingga manfaat kehadiran perusahaan dapat dirasakan masyarakat Banua secara keseluruhan.

“Kita berharap program CSR tidak hanya terfokus di wilayah tertentu saja. Dampak lingkungan akibat pertambangan dirasakan secara luas, sehingga masyarakat Kalimantan Selatan juga berhak mendapatkan manfaat pembangunan dari keberadaan perusahaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Head External Relations PT Adaro Indonesia, Muhammad Antonio Kurniawan menyampaikan apresiasi, atas kunjungan Komisi III DPRD Kalsel beserta rombongan.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara perusahaan dengan pemerintah daerah.

Antonio menegaskan, PT Adaro Indonesia berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan, termasuk pelaksanaan reklamasi, pengelolaan pasca tambang, hilirisasi batubara serta pemerataan program TJSL.

“Kehadiran Adaro diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Kalimantan Selatan, baik bagi masyarakat sekitar operasional maupun pemerintah daerah secara keseluruhan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Komisi IV Pelajari BOSDA Jawa Barat

Jawa Barat – Dalam upaya mendorong pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan tepat sasaran, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terkait pengelolaan Dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), baru-baru tadi.

Kunjungan kerja yang berlangsung di Aula Pandawa Lantai 4 Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tersebut, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha, bersama jajaran anggota komisi dan tenaga pendukung sekretariat dewan.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha

Rombongan turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim beserta jajaran.

Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Kalsel disambut jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kasubag Suharyono Adhi Saswito.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha mengatakan, dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel mempelajari berbagai mekanisme pengelolaan dana BOSDA yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat, mulai dari proses penganggaran, pola penyaluran, hingga sistem pengawasan program agar berjalan efektif dan transparan.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kalsel juga menggali berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan BOSDA di Jawa Barat.

“Kami ingin mengetahui kebijakan mengenai sekolah-sekolah tertentu yang tidak menerima BOSDA serta keberadaan Peraturan Gubernur yang mengatur pelaksanaan program, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran,” katanya.

Jihan menjelaskan, hasil studi komparasi ini menjadi langkah penting untuk memperkaya referensi dan bahan evaluasi penyempurnaan tata kelola BOSDA di Kalimantan Selatan.
Yakni mempelajari tentang pengelolaan dan efektivitas kelola BOSDA di Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap berbagai pengalaman dan inovasi pengelolaan pendidikan di Jawa Barat, menjadi referensi menyusun kebijakan pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan peserta didik serta masyarakat Kalimantan Selatan.

Suasana pertemuan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dengan optimalisasi pengelolaan BOSDA, DPRD Kalsel menginginkan kualitas pendidikan di Banua, terus meningkat dan mampu memberikan pemerataan layanan pendidikan yang lebih baik bagi seluruh siswa di Kalimantan Selatan.

“Banyak masukan bagi kita, seperti adanya sekolah-sekolah elit yang tidak mau menerima BOSDA. Kemudian di sini juga sudah ada Pergub yang mengatur BOSDA sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jihan menambahkan, tidak hanya membahas BOSDA, dalam diskusi tersebut kedua belah pihak juga menyoroti persoalan kegiatan perpisahan sekolah yang kerap membebani orang tua siswa melalui pungutan atau sumbangan tertentu.

“Kita saling bertukar pandangan mengenai pola pengawasan serta mekanisme pelaksanaan kegiatan sekolah agar tetap dapat dilaksanakan secara sederhana, edukatif, dan tidak memberatkan wali murid,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Gelar Rakornis Kepegawaian 2026, Kalsel Perkuat Pengawasan ASN

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat tata kelola aparatur sipil negara melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Tahun 2026, yang digelar di Aula Kantor BKD Provinsi Kalsel, Senin (18/5).

Kegiatan bertema “Berataan Begawi Wan Mengawasi untuk Layanan Kepegawaian Makin Baik” tersebut, dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin dan dihadiri Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, Imas Sukmariah, Kepala BKD Kalsel, Noryadi, serta ASN lingkup Pemprov Kalsel dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Ket : Sekda Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin saat menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan

Dalam sambutannya, Syarifuddin menegaskan bahwa pengawasan kepegawaian tidak hanya sebatas administrasi, melainkan bagian penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan berkelanjutan.

Menurutnya, setiap pimpinan perangkat daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan disiplin dan kinerja pegawai berjalan optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Pengawasan kepegawaian harus dilakukan secara berjenjang dan konsisten. Setiap pimpinan perangkat daerah maupun atasan langsung memiliki tanggung jawab memastikan disiplin serta kinerja pegawai berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan, bahwa penilaian terhadap ASN tidak cukup hanya berdasarkan tingkat kehadiran, tetapi harus berorientasi pada hasil kerja yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ukuran kinerja ASN tidak hanya dilihat dari presensi, tetapi bagaimana hasil kerja yang dicapai mampu memberikan dampak nyata dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah menegaskan, bahwa seluruh layanan kepegawaian, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai hingga memasuki masa pensiun, harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menyebutkan, hubungan antara BKD dan BKN merupakan kemitraan strategis dalam memberikan pelayanan terbaik bagi ASN, bukan hubungan hierarkis antar lembaga.

“BKD dan BKN adalah mitra kerja yang memiliki tujuan sama, yakni menghadirkan layanan kepegawaian yang profesional, tertib, dan berkualitas,” katanya.

Imas juga mengapresiasi pelaksanaan layanan kepegawaian di Provinsi Kalimantan Selatan yang berjalan baik dan tertib administrasi, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika kebijakan dan tantangan hukum dalam proses pengambilan keputusan.

“Di tengah berbagai dinamika kebijakan dan tantangan hukum yang terkadang menghadirkan area abu-abu dalam pengambilan keputusan, kami tetap berkomitmen menjalankan seluruh proses sesuai koridor peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Wagub Kalsel Ajak Generasi Muda Teladani Semangat Juang Pahlawan ALRI Divisi IV

Banjarbaru – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman mengajak generasi muda untuk terus mengingat dan meneladani perjuangan para pahlawan Kalimantan, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ajakan itu disampaikan Hasnuryadi usai memimpin upacara ziarah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Tahun 2026, di Taman Makam Pahlawan Hasan Basri, Liang Anggang Banjarbaru, pada Minggu (17/5)

Ket : Suasana Ziarah dalam rangka peringatan HUT ke-77 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan

Peringatan Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan diperingati setiap 17 Mei sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan rakyat Kalimantan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingatinya melalui kegiatan ziarah.

Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi menegaskan, bahwa pelaksanaan ziarah menjadi wujud penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa dan negara.

“Sebagai penghormatan kepada arwah Brigjen Hasan Basri beserta seluruh pejuang ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, kita semua mendoakan agar beliau-beliau diberikan tempat terbaik dan paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk melanjutkan semangat perjuangan dan pengabdian para pahlawan demi kemajuan Banua dan Indonesia.

“Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kehidupan bisa melanjutkan cinta dan pengabdian kepada Banua yang tercinta serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Kepada generasi muda, Hasnuryadi mengingatkan pentingnya memahami sejarah perjuangan bangsa sebagaimana pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, tentang “Jas Merah” atau jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Menurutnya, para pahlawan telah mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan besar, termasuk darah dan nyawa mereka demi tegaknya NKRI.

“Kita harus memahami bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan seluruh pengorbanan yang mereka miliki,” tuturnya.

Ia menambahkan, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

“Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan, menjunjung tinggi persatuan, cinta tanah air, dan selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Jadi Kota Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial, Ini Target Kota Banjarmasin

Banjarmasin – Pemanfaatan teknologi digital pada integrasi data sosial masyarakat, mulai digalakkan Pemerintah Kota Banjarmasin. Untuk itu, Dinas Sosial (Dinsos) bersama komite percepatan transformasi digital RI, menggelar sosialisasi dalam rangka perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Digital Public Infrastructure (DPI) tahun 2026, yang menyasar agen perlindungan sosial (perlinsos) lintas sektor, Senin (18/05).

Kegiatan dibuka langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, dan dihadiri Kepala Pusdatin Kesos Kementerian Sosial sekaligus Ketua Korwil 5 Komite Percepatan Transformasi Digitalisasi Pemerintah, Joko Widiarto, unsur Forkopimda, mitra lembaga, Plt. Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Jefrie Fransyah, seluruh pimpinan SKPD hingga elemen pendamping sosial di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat memberi sambutan

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin dalam sambutannya menilai, hal ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat seperti jaminan bantuan sosial agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Program ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Pada prinsipnya kita ingin mendorong penguatan ekosistem digital dengan pelibatan lintas sektor agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien,” katanya.

Lebih lanjut, Yamin juga mengingatkan kepada seluruh stakeholder perlinsos agar tidak bekerja secara ego sektoral.

Menurutnya, secanggih apa pun integrasi teknologi yang digunakan, tetap akan menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan komitmen penuh dari para agen untuk saling bekerja sama secara terbuka.

“Ini penting untuk memastikan kemaslahatan warga itu dapat terdata secara cepat dan tepat sasaran. Kita tentu berharap digitalisasi perlindungan sosial ini bisa mendorong upaya yang lebih maksimal dalam menanggulangi kemiskinan di kota Banjarmasin,” bebernya lagi.

Banjarmasin sendiri terpilih menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia untuk implementasi program tersebut.

Sementara itu, Plt Kadinsos Banjarmasin, Jefri Fransyah mengakui, selama ini sistem pengelolaan dan jaminan perlindungan sosial memang masih berjalan secara konvensional dan cenderung memiliki celah dan risiko yang besar untuk disalahgunakan.

“Selama ini semua berjalan manual yang berakibat banyaknya celah mulai dari potensi tumpang tindih penerima manfaat, proses verifikasi yang terkesan lamban, penundaan penyaluran bantuan, hingga tidak adanya pengawasan secara real-time,” jelas Jefrie.

Oleh karena itu, pihaknya berupaya memutus rantai ini melalui sistem Digital Public Infrastructure, seluruh data bantuan sosial seperti PKH, BSU, bantuan Pangan, hingga Bantuan Sosial Tunai akan diintegrasikan secara ketat agar lebih presisi.

Melalui integrasi data berbasis digital ini, diharapkan ke depannya peta kemiskinan hinga penyaluran bantuan sosial di Kota Banjarmasin dapat jauh lebih transparan, akurat, dan berkeadilan langsung menyentuh masyarakat yang benar – benar membutuhkan. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)