LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia di Banjarmasin, Rabu (3/12). Kegiatan yang digelar pada 2-4 Desember 2025 ini, diikuti lebih dari 550 peserta perencana pembangunan dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Wamendagri menegaskan, bahwa rakor ini merupakan forum strategis untuk memperkuat konsolidasi pembangunan nasional menjelang masa transisi pemerintahan.

“Ini bukan sekadar pertemuan rutin, tetapi momentum penting untuk melakukan penajaman, penyelarasan, dan sinkronisasi target pembangunan pusat dan daerah,” tegasnya.

Melalui tema “Sinergitas Perencanaan Daerah Melalui Program Strategis Nasional dalam Mendukung Asta Cita”, Wamendagri menekankan pentingnya Bappeda dalam menjaga kesinambungan perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD hingga Renstra perangkat daerah.

Rakor ini juga diarahkan untuk memperkuat peran Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan pencapaian Program Strategis Nasional (Pro-SN) 2026, serta memastikan kebijakan pembangunan tetap adaptif terhadap perubahan global.

“Kita adalah dapur perencanaan. Bappeda harus memastikan seluruh dokumen pembangunan daerah benar-benar selaras dengan prioritas nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan terima kasih, atas kepercayaan menjadikan Kalsel sebagai tuan rumah Rakor 2025. Ia berharap forum ini menghasilkan solusi konkret bagi percepatan pembangunan daerah.

“Kami berharap Rakor Bappeda ini dapat melahirkan langkah strategis untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Ia juga mendorong penguatan jejaring kerja antarlembaga perencana, sebagai kunci harmonisasi pembangunan pusat dan daerah.

“Pemprov Kalsel akan selalu mendukung agenda pembangunan nasional. Sinergi ini harus terus diperkuat melalui kolaborasi lintas daerah,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Kalsel turut menyampaikan dukacita mendalam atas bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, dan para penyintas diberikan kekuatan dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ucapnya.

Sebagai bagian dari rangkaian pembukaan, Wamendagri mengukuhkan Dewan Pengurus Forum Bappeda Se-Indonesia. Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Dikky Anugerah, dikukuhkan sebagai Ketua Forum untuk periode 2025-2027.

“Mudah-mudahan pengukuhan ini menjadi penguat koordinasi teknis antar Bappeda di seluruh Tanah Air dalam memastikan arah pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan,” jelas Dikky. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), melanjutkan program Gerakan Memasyarakat Makan Ikan (Gemarikan) di Tahun 2026 mendatang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, diwakili Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Martiah Akhdianti menyampaikan, Program Gemarikan ini merupakan lokus yang sangat penting, dalam mendukung penurunan angka stunting, dengan mengomsumsi daging ikan.

“Gemarikan ini merupakan program penting yang dilakukan,” ungkap Martiah, Rabu (3/12).

Sehingga, lanjutnya, pada tahun 2026, kegiatan ini tetap berlanjut di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

“Pada kegiatan Gemarikan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan TP PKK Provinsi maupun daerah,” ujarnya.

Dijelaskan Martiah, di sepanjang tahun 2025, Dislutkan Kalsel telah menjalankan Program Gemarikan sebanyak 6 kali, di beberapa daerah di 13 kabupaten kota.

“Karena adanya efisiensi anggaran, maka Gemarikan hanya dilakukan di 6 daerah, diantaranya Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, serta Tanbu,” ucap Martiah.

Gemarikan telah dilaksanakan secara keseluruhan pada 2025, dan akan dilanjutkan pada tahun 2026 mendatang.

“Di sepanjang tahun 2025 ini, untuk Gemarikan telah dilaksanakan di 6 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Dengan sasaran lokus pada anak anak PAUD, di daerah rawan stunting,” ujarnya.

Diharapkan, lanjut Martiah, program Gemarikan tepat sasaran, ,dalam rangka penurunan angka stunting.

“Dengan adanya Gemarikan ini, konsumsi ikan ditengah masyarakat semakin meningkat,” ucap Martiah. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, menyelenggarakan MudaPreneur Meet Up, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (2/12). Kegiatan dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz.

Pebriadin menyampaikan dukungannya, terhadap peningkatan wirausaha muda di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terus memberikan dukungan terhadap peningkatan usaha yang dilakukan oleh pemuda di Banua,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Dengan adanya kegiatan MudaPreneur Meet Up ini, lanjut Pebriadin, para wirausaha muda dapat memanfaatkan kesempatan ini, agar dapat mengembangkan usahanya.

“Para pemuda yang mengikuti kegiatan ini, dapat membuktikan dirinya memang memiliki potensi sebagai wirausaha muda,” ucapnya.

Dispora Kalsel, tambahnya, ingin para pemuda ini, dapat membuktikan bahwa mereka bukan generasi mager atau males bergerak.

“Generasi muda yang mengikuti kegiatan ini, bukanlah gen z yang melekat pada stereotipe negatif selama ini,” ucapnya.

“Kami percaya mereka adalah pemuda yang berpotensi, kami pertemukan mereka dengan segala potensinya, kita pertemukan mereka dengan dunia kooperasi, sehingga terjalin kerjasama kedua belah pihak,” tutur Pebriadin.

Pihaknya berharap, dengan mempertemukan wirausaha muda dan perusahaan perusahaan yang memiliki minat bersama untuk mengembangkan potensi usaha para pemuda tersebut, maka semakin besar peningkatan usaha yang dijalankan para pemuda.

“Dengan adanya pertemuan ini, pihak perusahaan dapat memberikan bimbingan kepada para wirausaha muda. Sehingga kedepannya dapat menjadi mitra bersama,” ucapnya.

Hadir pada kegiatan yang berlangsung sejak 2 sampai 4 Desember 2025 ini, Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Anugrah, Kasi Kewirausahaan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Dispora Kalsel Deny Saputra, Ketua FKP Kalsel Arisandi Hidayatullah, serta perwakilan wirausaha muda berprestasi dari 13 Kabupaten Kota di Kalsel. (SRI/RIW/RH)

TALA – Untuk memastikan terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat banua, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel), melakukan kunjungan kerja ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, baru-baru tadi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Pramono, usai memantau aktivitas pelayanan kesehatan sekaligus berdialog dengan kepala puskesmas beserta jajarannya, menilai, fasilitas layanan kesehatan yang dimiliki puskesmas tertua di pelaihari ini sudah cukup memadai.

“Kita tadi melihat fasilitasnya juga cukup memadai, ada poli anak, poli gigi, lansia, bahkan ada laboratorium segala. Semua fasilitas kita lihat cukup baguslah”, ujarnya

Meski fasilitas layanan kesehatan sudah cukup bagus, namun Bambang menilai, masih ada beberapa kekurangan yang perlu mendapat perhatian. Seperti ketersediaan bahan untuk tambal gigi yang jumlahnya sangat terbatas, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tingginya pasien yang berobat.

“Memang ada permasalahan, bahan tambal gigi memang kekurangan. Kita mengimbau nantinya, melewati Dinas Kesehatan Provinsi untuk memperhatikan hal-hal semacam itu”, ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga berjanji mengupayakan ketersediaan mobil ambulance yang baru dan penambahan perangkat elektronik untuk kelancaran layanan digital. Pihaknya juga akan meminta penambahan tenaga kesehatan dan bidan untuk di tempatkan di desa-desa di wilayah Kabupaten Tanah Laut khususnya.

“Kita nanti akan membicarakan dengan dinas (kesehatan provinsi) supaya mengarahkan kepada dinas kebupaten/kota untuk memberikan peluang atau masukan supaya memperbanyak tenaga medis atau bidan yang mau dipekerjakan di desa-desa”, jelas Bambang.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Pelaihari dr. Nurlatifah Apriani, selain menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel, Ia juga berharap berbagai masukan yang disampaikan, mendapat perhatian dari semua pihak.

“Tadi masukan-masukan sudah kami sampaikan. Besar harapan kami mudah-mudahan nanti dari Komisi IV bisa membantu untuk pelayanan yang lebih baik lagi ke depan”, tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAKARTA – Menindaklanjuti aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan pada Senin (24/22) lalu, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rosehan Noor Bahri dan Agus Mulia Husin, didampingi Sekretariat DPRD Kalsel, menuju Gedung DPR/MPR RI di Jakarta Senin (1/12).

Maksud kunjungan tersebut, adalah untuk menyerahkan secara langsung enam tuntutan BEM se-Kalsel kepada DPR RI, sebagai tindaklanjut dari aksi yang berlangsung di Rumah Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Setibanya di Gedung Senayan, rombongan diterima Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, serta Anggota Fraksi PAN, Endang Agustiana. Pertemuan berlangsung hangat dan diisi dengan dialog terkait tuntutan mahasiswa yang mewakili kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan.

Rosehan Noor Bahri menyampaikan, bahwa kedatangan mereka merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam mengawal tuntutan mahasiswa yang mewakili suara rakyat.

“Kami mewakili kawan-kawan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menyerahkan tuntutan dari kesepakatan yang dilakukan BEM se-Kalimantan Selatan. Alhamdulillah tadi diterima oleh Habib Aboe Bakar dan Endang Agustiana, kita sudah menyampaikan dan berdialog agar tuntutan ini bisa dipahami, dipelajari, dan direalisasikan,” ujarnya.

Senada, Agus Mulia Husin menambahkan, bahwa aspirasi mahasiswa telah diteruskan sesuai prosedur dan akan ditangani komisi terkait di DPR RI.

Ada enam tuntutan dari berbagai bidang akan ditanggapi sesuai bidang Komisi III. Sementara tuntutan di bidang lain akan disampaikan ke masing-masing komisi agar dibahas sesuai kewenangannya.

“Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh mahasiswa mewakili masyarakat Kalimantan Selatan sudah kami sampaikan,” jelasnya

Sementara itu, Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan mahasiswa Kalsel yang dinilainya sangat peduli terhadap isu-isu kebangsaan. Dengan rasa bangga dan bahagia, masyarakat Kalsel sangat atensi dan melek dalam masalah politik.

“Ini kebanggaan kami sebagai wakil pian di pusat. Aspirasi yang dibawa melalui DPRD Kalsel telah kami terima dengan baik dan akan kami jelaskan serta tindaklanjuti sesuai bidang masing-masing. Jangan bosan memberi masukan kepada kami,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), menggelar Sosialisasi dan Edukasi Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di Martapura, Selasa (2/12).

Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi dalam upaya mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya ASN dan pekerja di Kabupaten Banjar.

Acara dibuka secara resmi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Banjar, Dian Marlina. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan apresiasi kepada BP Tapera, yang telah memberikan perhatian besar terhadap kebutuhan hunian masyarakat di daerah.

“Kami sangat menyambut baik kegiatan ini, semoga menjadi langkah besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, terutama dalam memberikan edukasi ke masyarakat tentang peluang memanfaatkan FLPP.

“Semoga informasi hari ini dapat diteruskan ke rekan-rekan ASN dan pekerja di daerah, agar semakin banyak warga Kabupaten Banjar yang bisa memiliki rumah tinggal tetap,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasaran Pembiayaan BP Tapera, Is Aprianto menyebut, Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah prioritas nasional karena angka backlog rumah masih tinggi.

“Di Kalsel ada sekitar 176 ribu rumah tangga yang belum memiliki rumah, dan 234 ribu rumah tidak layak huni. Inilah alasan kami hadir untuk mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, tahun 2025 menjadi tahun dengan kuota rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah.

“Secara nasional, 350 ribu unit rumah telah disiapkan, dan hingga November lebih dari 231 ribu sudah terserap,” ujarnya.

Is Aprianto memaparkan, sejumlah kemudahan bagi penerima manfaat, mulai dari suku bunga tetap 5 persen sampai lunas hingga batas penghasilan yang cukup fleksibel.

“Cicilannya bisa sekitar Rp1,1 juta per bulan, hampir sama seperti biaya sewa rumah. Jangka waktu maksimal 20 tahun dengan suku bunga tetap, ini sangat membantu masyarakat,” paparnya.

Selain itu, pembangunan rumah subsidi tetap mengedepankan standar kenyamanan dan kesehatan.

“Luas bangunan minimal 21 meter persegi hingga maksimal 36 meter persegi dan luas tanah sampai 200 meter persegi, semuanya telah diatur pemerintah,” urainya. (SYA/RIW/RH)

BANJAR – Bank Kalsel terus memperluas akses pembiayaan rumah terjangkau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja di Kalimantan Selatan, melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merealisasikan target penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Kantor Cabang Bank Kalsel Martapura, Suwanto mengatakan, pihaknya sebagai bank penyalur siap memberikan layanan terbaik untuk mempermudah ASN dan pekerja memiliki hunian pertama.

“FLPP ini adalah kredit perumahan subsidi untuk rumah pertama dengan bunga sangat rendah dan tenor panjang. Ini untuk membantu ASN dan pekerja dapat segera memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ujarnya saat sosialisasi FLPP di Martapura, Selasa (2/12).

Menurut Suwanto, pembiayaan yang diberikan dapat mencapai kisaran Rp180 juta, menyesuaikan harga jual rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah.

“Sehingga tidak memberatkan dari sisi cicilan, karena suku bunga tetap, sepanjang tenor,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kepemilikan rumah sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Karena itu Bank Kalsel berkomitmen memperkuat sinergi dengan BP Tapera dan pemerintah daerah dalam memperluas penyaluran pembiayaan perumahan subsidi.

Melalui program ini, Suwanto berharap semakin banyak masyarakat di daerah yang mendapatkan kesempatan memiliki rumah pertama, dengan harga terjangkau tanpa khawatir beban bunga tinggi.

“Tujuan akhirnya tentu peningkatan kesejahteraan ASN dan para pekerja agar bisa hidup lebih layak di rumah sendiri,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir. Langkah ini menjadi bentuk kepedulian Banua terhadap daerah lain, yang sedang mengalami kesulitan, serta wujud solidaritas antarwilayah dalam menghadapi situasi bencana.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, bahwa pemerintah provinsi saat ini sedang mempersiapkan sejumlah dukungan yang akan dikirimkan.

Bantuan tersebut meliputi kebutuhan logistik dasar seperti bahan makanan, air bersih, perlengkapan kesehatan, hingga barang kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan para korban.

“Kalsel secara moral dan kemanusiaan memiliki kewajiban untuk turut membantu daerah lain yang sedang tertimpa bencana besar,” ungkap Syarifuddin, Senin (1/12).

Pemprov Kalsel juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara untuk turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan ini. Syarifuddin menyebut, para ASN di lingkungan pemerintah provinsi dapat menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan mereka sebagai donasi bagi korban banjir.

Ia menekankan bahwa partisipasi ASN akan memperkuat upaya pemerintah, sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan bagi warga terdampak.

Donasi tersebut nantinya akan dikelola secara transparan dan disalurkan melalui mekanisme resmi pemerintah.

“Kontribusi para ASN, sekecil apa pun, akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Ini bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan solidaritas antarsesama,” tutup Syarifuddin. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, ikut berpartisipasi pada kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan, di halaman Mahligai Pancasila, Banjarmasin, belum lama tadi.

Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono mengatakan, kegiatan membagikan ikan gratis jelang Natal dan Tahun Baru tersebut, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kegemaran makan ikan (nilai konsumsi ikan) khusus di masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pada kesempatan tersebut, Dislautkan Kalsel membagikan ikan patin segar secara gratis melalui sistem kupon sebanyak 150 kupon,” ungkap Rusdi.

Kegiatan tersebut, lanjutnya, disambut masyarakat dengan antusiasme tinggi, dan seluruh kegiatan berjalan tertib, aman, dan penuh kebersamaan.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan kebutuhan pangan berbasis ikan semakin terjangkau dan dapat membantu masyarakat dalam menyambut akhir tahun dengan sukacita,” ucap Rusdi.

Pembagian ikan gratis jelang Natal dan Tahun Baru tersebut, dilakukan Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel.

Sementara itu, Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti mengatakan, Pemprov Kalsel berkomitmen meningkatkan gizi masyarakat dengan membagikan ikan segar secara gratis.

“Kegiatan pembagian ikan gratis jelang Natal dan Tahun Baru ini, dilakukan secara sistem kupon, yang sebelumnya diserahkan kepada panitia untuk disalurkan kepada warga sekitar,” jelasnya.

Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya Dislutkan Kalsel mendorong, peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) sekaligus menggalakkan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

“Kami berharap, kegiatan ini dapat terus digelar, untuk semakin meningkatkan minat masyarakat mengonsumsi ikan sebagai sumber gizi yang mudah diperoleh dan bermanfaat bagi kesehatan,” ucap Martiah. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Integrated Terminal Banjarmasin, pada Senin (1/12).

Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti maraknya keluhan masyarakat mengenai kualitas BBM jenis pertalite di sejumlah SPBU, dan kelangkaan BBM non subsidi.

Rombongan sidak dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Mustaqimah, dan turut didampingi pihak kepolisian serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dalam rangka memastikan penanganan masalah BBM dilakukan secara terpadu.

Mustaqimah mengatakan, selain kualitas, Komisi III DPRD Kalsel juga menyoroti kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa SPBU. Dimana fenomena tersebut harus segera disikapi, karena dapat berdampak pada aktivitas masyarakat.

Ia menekankan perlunya antisipasi dari Pertamina terkait meningkatnya mobilitas masyarakat pada bulan Desember.

“Terlebih kita di bulan Desember ini akan ada 4 agenda yang kemungkinan akan banyak mobilitas kendaraan. Pertama Haul Guru Sekumpul, libur sekolah, perayaan Hari Natal, dan juga Tahun Baru 2026,” ucapnya

Mustaqimah berharap, Pertamina mampu mempersiapkan hal tersebut, dengan menambah stok BBM dan memastikan kualitas dan spesifikasinya sesuai.

Sementara itu, IT Manager Banjarmasin, Suryandri membantah tudingan, adanya penurunan mutu pertalite. Pertamina menegaskan, bahwa seluruh jenis BBM yang didistribusikan telah melalui proses uji kualitas yang ketat.

“Kami memastikan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan kualitas BBM. Secara kualitas dan kuantitas sudah sesuai dengan standar yang berlaku, maka dengan tegas membantah bahwa kerusakan kendaraan diakibatkan karena BBM yang didistribusikan,” jelasnya.

Suryandri menambahkan, terkait kelangkaan BBM disebabkan gangguan pasokan terjadi akibat hambatan cuaca yang memengaruhi kedatangan kapal pengangkut BBM.

“Kita akan menyiasati dengan menambah volume muatan BBM untuk menghadapi empat agenda di bulan Desember yang tadi disebutkan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)