BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menerima bagi hasil cukai rokok senilai Rp319 miliar atau setara 111,74 persen pada semester II tahun 2022. Pendapatan ini pun diakui telah melebihi target sebelumnya di 2021 yang hanya berhasil meraup penerimaan sebesar Rp285 miliar.
“Memang mengalami kenaikan secara signifikan. Tentu, merupakan capaian di atas dari target tahun 2022,” ujar Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin.
Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rusma Khazairin saat menjelaskan pajak cukai rokok
Ini merupakan capaian yang cukup bagus dalam mengawali tahun 2023. Bahkan, pendapatan hasil cukai rokok itu nantinya akan dibagi kembali ke masing-masing kabupaten/kota.
“Meskipun bukan daerah penghasil tembakau tetapi realisasi ini sangat menggembirakan,” bebernya.
Tingginya jumlah yang diberikan kepada pemerintah daerah termasuk Pemprov Kalsel merujuk atas naiknya cukai rokok sekitar 10 persen yang diberlakukan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) sebagai upaya menurunkan prevalensi angka pencandu rokok.
Sementara dari pajak retribusi, lanjut dia, mencapai 84,40 persen. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga terealisasi melebihi target yakni sekitar 102,83 persen.
“Pendapatan lainnya yang sah sebesar 98,73 persen. Selain itu, dana transfer dari pusat melebihi capaian yaitu senilai Rp3,5 triliun atau 105,14 persen dari target Rp3,3 triliun,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Perayaan HUT Ke-70 SMAN 1 Banjarmasin menjadi momentum yang tepat untuk bersama-sama menyatukan langkah dan tekad dalam membangun Banua dengan melahirkan generasi yang cerdas, terampil, berkarakter, dan berdaya saing, serta memiliki akhlak yang mulia.
Gubernur Kalsel (kopiah) berfoto bersama dewan guru dan siswa SMAN 1 Banjarmasin
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin, pada perayaaan Hari Ulang Tahun ke-70 SMAN 1 Banjarmasin, Selasa, (31/1).
Paman Birin mengatakan, SMA Negeri 1 Banjarmasin, telah memberikan dedikasinya selama 70 tahun bagi kemajuan Banua tercinta dan pada hari ini menyelenggarakan kegiatan “Smasa Generation 29”, dengan menyajikan berbagai kegiatan menarik dan edukatif untuk merayakan ulang tahun ke-70 sekolah.
“Mudah-mudahan di usia ini, sekolah ini semakin sukses, maju, dan tentunya terdepan dalam melahirkan generasi cerdas dan berdaya saing bagi Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Paman Birin dalam sambutannya.
Paman Birin menuturkan, dengan semangat pemuda yang memiliki tekad kuat untuk sebuah perubahan, segala harapan untuk kemajuan Banua harus dipersiapkan mulai dari sekarang hingga masa yang akan datang.
Maka dari itu, Paman Birin berharap, untuk mewujudkan hal tersebut perlu kerjasama dan kerja keras semua, khususnya dalam menghadirkan pendidikan yang baik dan berkualitas bagi generasi setelah kita.
“Tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya ada pada lembaga pendidikan, tetapi di tangan kita semua,” harapnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Banjarmasin, Fery Setyawan Amadhy mengucapkan terimakasih kepada Paman Birin, yang sudah datang pada acara HUT SMAN 1 Banjarmasin dan Smasa Generation ke-29.
“Terimakasih Paman Birin yang sudah meluangkan waktunya, kehadiran orang nomor satu di Kalsel bertepatan dengan momen yang spesial ini merupakan bentuk dukungan dan semangat bagi kami semua, warga SMAN 1 Banjarmasin,” tandasnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menghadiri Seminar Peluang dan Tantangan Usaha di Tahun 2023, yang digelar di Kota Banjarmasin. Seminar dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota, Selasa (31/1).
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, saat ini pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah, untuk mengembangkan usaha dalam bentuk inkubasi bisnis untuk menumbuh kembangkan usaha pelaku UKM.
“Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin, sudah sejalan dengan Pemerintah Pusat,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Tentunya, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini, untuk menambah persentase kewirausahaan di Tanah Air.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki
“Saat ini untuk persentase kewirausahaan mencapai 3,7 persen. Ditarget dapat mencapainya 4 persen,” ucapnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan untuk peningkatan Program Kawal Inkubator, untuk peningkatan Usaha Kecil Menengah.
“Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya berterima kasih atas kedatangan Menteri Koperasi dan UKM,” ucap Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.
Tentunya, kedatangan Menteri Koperasi dan UKM ini, memberikan pengarahan kepada pihaknya dan para pelaku usaha kecil di Kota Banjarmasin.
“Saat ini Pemerintah Pusat akan meningkatkan usaha kecil menjadi usaha besar. Dengan programnya kawal inkubator, dalam inkubasi bisnis,” ujarnya. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Terjadinya inflasi di Banjarmasin dan Kotabaru diakibatkan sejumlah transportasi yang mengalami kenaikan. Tercatat Desember 2022 kelompok ini mencapai 18,27 persen. Tertinggi dikuasai dari sektor angkutan udara.
Menurut Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Agus Salim, dampak ini terjadi akibat adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsudi yang diberlakukan pada 2022 lalu. Sehingga, sejumlah transportasi secara otomatis terkontraksi naik drastis.
Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar (kanan) didampingi Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian, Agus Salim, saat mengikuti rakor inflasi
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah agar masalah angkutan ini bisa diselesaikan,” ujarnya, usai mengikuti rakor pengendalian inflasi bersama Kemendagri RI secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (30/1) siang.
Ia menyebut, sebagai upaya dalam pengendalian pemberian subsidi juga bisa dilakukan. Hal ini bertujuan supaya masyarakat yang memanfaatkan berbagai transportasi tidak terbebani.
“Kepala daerah setempat diharapkan bisa segera melaksanakannya,” harapnya.
Diketahui, tingginya inflasi di Kabupaten Kotabaru tak hanya dipengaruhi dari transportasi udara saja. Melainkan juga terjadi di angkutan laut dan darat dengan inflasi mencapai 29,11 persen.
“Kerjasama antar daerah juga terus digalakkan termasuk berbagai pihak dalam mengentaskan masalah inflasi,” bebernya.
Sedangkan, transportasi di Banjarmasin yang turut andil memberikan inflasi masih didominasi angkutan udara sebesar 17,50 persen dari tahun ke tahun (year on year) tercatat pada Desember 2022.
“Banjarmasin juga telah melakukan kerjasama dengan Subang. Kemudian Antar daerah secara internal juga mulai melakukan itu,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun ini, sebagai tuan rumah pelaksanaan POMNAS.
“Tentunya menjadi tuan rumah POMNAS menjadi hal yang luar biasa, untuk Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Senin (30/1).
Oleh karena itu, lanjutnya, dengan ditunjuk Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah, maka sejak saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dispora melakukan persiapan persiapan, untuk mensukseskan agenda nasional tersebut.
“Persiapan yang dilakukan seperti pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan POMNAS tersebut,” tutur Hermansyah lebih lanjut.
Maka, lanjutnya, dengan persiapan yang maksimal, maka diharapkan akan sukses penyelenggaraan serta sukses hasil.
“Kami meminta dukungan dari semua pihak, agar pada pelaksanaan POMNAS 2023 di Kalsel mendatang, dapat berjalan sukses serta Kontingen Kalsel dapat meraih medali sebanyak banyaknya,” ucap Hermansyah.
Sedangkan, tambahnya, untuk waktu pelaksanaan dari POMNAS Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan, pada November mendatang. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Setelah ditinggal Direktur Utama (Dirut) sebelumnya dengan membawa uang perusahaan Rp9,2 miliar, PT Baramarta Perseroda, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Banjar, terus melakukan pembenahan.
Kepada awak media, Senin (30/1), Dirut PT Baramarta Rachman Agus mengungkapkan, saat masih menjabat Plt Dirut merangkap jadi Dewan Pengawas di akhir September 2020, ia mengaku sudah ada utang dan tunggakan lebih dari Rp 427 miliar, di luar tunggakan PAD sebesar Rp8 miliar lebih.
Dirut PT Baramarta, Rachman Agus
“Namun hingga akhir tahun 2022, total yang sudah disetor untuk PAD Rp 7 miliar dan utang pajak yang dibayar hampir Rp 4 miliar,” ujarnya.
Selanjutnya, di tahun 2023 ini untuk sisa tunggakan pajak, dan utang tunggakan lainnya sebesar Rp 427 miliar yang terdiri dari utang pajak berupa utang pajak PPh dan PBB Rp 279 miliar tahun 2009, 2011 dan 2013, utang terkait PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) masa lampau Rp 116 miliar, dan utang tunggakan PNBP IPPKH ditambah denda Rp 30 miliar.
“PT Baramarta melakukan kontrak kerjasama dengan PT. MTN, di mana dalam proyek tersebut disepakati kedua belah pihak akan melakukan penyelesaian utang Baramarta sebesar Rp 427 miliar lebih dari hasil proyek itu dalam waktu maksimal 3 tahun ke depan. Dan itu sudah dituangkan dalam sebuah kontrak kesepakatan,” terangnya.
Pada Januari 2023, Rachman menyebut utang pajak berupa PPh dan PBB dibayar Rp 4,5 miliar, terdiri dari Rp3,5 miliar PPh, dan Rp1 miliar untuk PBB.
“Hari ini sudah dibayarkan. Insya Allah dibayarkan seterusnya miliaran rupiah tiap bulan sesuai skema pembayaran yang disepakati dengan kantor pajak sampai 2025. Namun sebelum waktu itu, belum sampai 3 tahun kami yakin semua utang masa lalu sudah terlunasi,” beber Rahcman.
Rachman mengakui dengan tuntutan tinggi, penyertaan modal dari Pemkab Banjar masih seperti saat didirikan Baramarta tahun 1998 dulu, yakni cuma Rp 205 juta, atau tidak sampai seperempat miliar. Sementara Baramarta diminta setor miliaran rupiah untuk PAD, serta bayar utang-utang warisan lama.
Diungkapkan, sejak awal berdiri hingga sekarang, kontribusi Baramarta terhadap PAD Kabupaten Banjar sudah mencapai Rp 232 miliar lebih.
“Tentunya perlu dukungan semua pihak agar Baramarta mandiri dan bisa menyumbang PAD dan pajak lebih besar,” katanya.
Rachman optimis, tahun 2024, PT Baramarta mampu menyumbang PAD Rp13,2 miliar.
“Dan hal ini merupakan pekerjaan di 2023. Hasilnya, laba di akhir 2023, dan komposisi 55 persen untuk PAD di 2024,” tuturnya.
Ia juga membeberkan, Bupati Banjar bersama dirinya bernegosiasi hingga satu tahun lebih agar dapat melakukan kerjasama dengan PT MTN, yang merupakan investor atau kontraktor 5 besar di Indonesia untuk melakukan penyelamatan Baramarta dengan melakukan restrukturisasi dan kerjasama win-win solution.
“Warisan berat yang ditinggalkan pendahulu, sebenarnya tidak mampu dari sisi keuangan untuk bangkit lagi tanpa suntikan dana ratusan miliar rupiah. Namun dengan perjuangan keras, kami berhasil meyakinkan PT MTN untuk bekerja dan bermitra dengan Baramarta,” imbuhnya.
Ia berharap, setoran Baramarta ke PAD terus meningkat dan sumbangan ke APBD juga tambah besar.
“Tentunya dana pembangunan untuk masyarakat banyak dan kemaslahatan umat di Kabupaten Banjar makin besar pula,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Reformasi Birokrasi (RB) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Jakarta, pada Senin (30/01). Peluncuran tersebut juga disaksikan melalui live streaming YouTube BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dilanjutkan dengan Press Release berita resmi statistik hasil long Form sensus penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Abdullah Azwar Anas, Anggota Komisi XI DPR RI Kamarussamad, Kepala BPS Margo Yuwono, Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara, serta para pejabat di lingkungan BPS.
Dalam sambutannya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Abdullah Azwar Anas menyambut baik dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pusat Statistik (BPS). Dirinya meyakini implementasi reformasi birokrasi di BPS dapat berkontribusi langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan, tugas pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan itu bukan merupakan tugas yang ringan sehingga Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh komponen pemerintah dari pusat ke daerah bergerak selaras.
“BPS juga memiliki peran penting dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan,” ungkap Azwar Anas.
Azwar Anas menambahkan bahwa dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan, interkoneksi data dan informasi menjadi penting karena menjadi salah satu syarat pendukung terbentuknya efektivitas tata kelola pemerintahan. Untuk itu, BPS selaku penanggung jawab di bidang data statistik diminta dapat mengawal dan berperan aktif, terutama dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.
“Melalui pemanfaatan data, pemerintahan digital akan dapat diwujudkan dan penerapan data driven nation dapat segera diimplementasikan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan dalam program pengentasan kemiskinan, BPS melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pendataannya, serta melakukan survei evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam program peningkatan investasi, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kode referensi antar-instansi pusat serta pengawalan lengkap terhadap koperasi dan UMKM. Kemudian program terkait digitalisasi pemerintahan, BPS berupaya mendata statistik dalam bentuk infrastruktur statistik nasional yang dapat digunakan berbagi pakai.
Kepala BPS Margo Yuwono
“Kami mendorong kolaborasi data untuk kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini kami wujudkan dalam pemanfaatan platform Digital Data Registrasi Sosial Ekonomi,” ungkap Margo Yuwono.
Dilanjutkannya, upaya pelaksanaan reformasi birokrasi BPS dilakukan penguatan di hulu dengan perbaikan sistem dan manajemen internal BPS. Upaya internal ini kemudian dikuatkan dengan dukungan di hilir melalui penyelesaian isu-isu prioritas pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik agar dapat berdampak langsung ke masyarakat. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan agar masyarakat dapat merevitalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ardiansyah kepada wartawan, Senin (30/1).
Mantan Ketua DPRD Kabupaten HSS itu menilai revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
“Oleh karena itu, kami gencar mensosialisasikan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Termasuk di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” jelasnya.
Selain itu, Ardiansyah mengharapkan kepada aparat pemerintahan desa agar turut serta mengupayakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat setempat.
“Salah satunya bagaimana memaksimalkan kinerja perangkat desa untuk bisa memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam hal administrasi dan pemerintahan,” terangnya.
Ardiansyah juga mengajak perangkat desa untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat agar tercipta suasana yang aman dan damai.
Untuk diketahui, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Ardiansyah menghadirkan Camat Sungai Raya Fathul Mushally dan Kapolsek Sungai Raya Iptu Syahbana sebagai narasumber. Kegiatan itu diikuti puluhan warga di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSS pada Sabtu (28/1). (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pengurus Provinsi (Pengprov) Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) Kalsel mengusulkan agar Cabang Olahraga (Cabor) angkat besi dapat dilombakan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) serta Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) Tahun 2023 ini.
Sekretaris Umum Pengprov PABSI Kalimantan Selatan Rokhyatin Effendi mengatakan, usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional PB PABSI di Jakarta, pada tanggal 25 sampai 27 Januari 2023.
Sekretaris Umum Pengprov PBSI Kalsel Rokhyatin Effendi
“Pada Rakernas tersebut Provinsi Kalsel mengusulkan agar angkat besi, dapat dipertandingkan, pada kedua even nasional tersebut,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Senin (30/1).
Menurut Rokhyatin, masukan tersebut diberikan, karena prestasi atlet angkat besi Provinsi Kalimantan Selatan cukup baik.
“,Untuk tempat pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Palembang, sedangkan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Karena POMNAS dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan, maka pihaknya berharap cabor angkat besi dapat dipertandingkan.
“Kami berharap cabor angkat besi Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan prestasi terbaik, pada POPNAS di Palembang dan POMNAS di Kalsel,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rokhyatin juga mengatakan, jika pada Rakernas PB PABSI tersebut, membahas rencana kerja untuk peningkatan kinerja dan prestasi atlet di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan.
Sekum Pengprov PBSI Kalsel Rokhyatin Effendi pada saat menghadiri Rakernas
“Rencana peningkatan prestasi atlet di daerah termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan, masuk ke dalam rencana kerja yang dibahas dalam rapat kerja nasional,” jelasnya.
Menurut Rokhyatin, program kerja PABSI Nasional pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan kinerja atlet. Diantaranya, lisensi wasit serta persiapan pelatnas menghadapi Sea Games, serta Kejurprov Senio dan Junior serta Pra PON.
“Dengan banyaknya agenda kegiatan tersebut, maka diharapkan diikuti dengan peningkatan prestasi atlet angkat besi di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Rokhyatin. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Rombongan tamu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, melakukan sharing informasi ke DPRD Kota Banjarmasin, terkait Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Alat Kelengkapan Dewan, pada Senin (30/1). Hal itu disampaikan, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Budiansyah Noor, kepada wartawan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Budiansyah Noor
Tujuan sharing ke DPRD Banjarmasin, untuk mengetahui jalinan komunikasi dan koordinasi selama ini yang dilakukan, dalam rangka meningkatkan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Alat Kelengkapan Dewan, apalagi baru saja dilakukan revisi oleh panitia kerja tentang tata tertib di DPRD Banjarmasin.
“Kami ingin memantapkan langkah untuk pelaksanaan program dan kegiatan, agar berjalan maksimal di lapangan,” katanya
Disampaikan Budiansyah, dari hasil sharing untuk kegiatan reses selama ini di DPRD Banjarmasin, ternyata dilaksanakan secara berkelompok sesuai daerah pemilihan dengan mengundang konstituen Kelurahan masing- masing. Sedangkan DPRD Kabupaten HST masih perseorangan, digelar dari satu desa ke desa lain.
“Pelaksanaan reses Dewan Banjarmasin di lima Kecamatan, hal ini akan pihaknya komunikasikan kembali untuk tahun 2023,” ucap Budiansyah
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, mengaku mengapresiasi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sharing soal hal ini dan pihaknya telah membahas revisi tata tertib dewan, poin utama kehadiran saat rapat panitia khusus, rapat paripurna, dan rapat dengar pendapat, serta pengambilan keputusan harus sesuai kuorum.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin
“Revisi tatib dewan sangat penting, untuk semakin meningkatkan kinerja dan tugas wakil rakyat,” ungkapnya
Lebih lanjut Yamin menambahkan, untuk kegiatan reses sekarang ini memang secara berkelompok, sudah lama dilaksanakan, meski beberapa tahun lalu, pernah juga digelar perorangan. Namun semuanya tidak ada kendala, yaitu berjalan lancar dilapangan, karena aspirasi warga tetap diakomodir melalui pokok pikiran dewan.
“Selama reses, dihadiri Camat, Lurah dan SKPD terkait, untuk mendengar langsung keluhan warga,” tutup Yamin
Untuk diketahui, selain menerima tamu DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, juga dari DPRD Kota Batu Provinsi Jawa Timur, sharing Alokasi Penyertaan Modal dalam Struktur APBD Tahun Anggaran 2023, puluhan tamu diterima bertempat di ruang Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
