LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, secara resmi membuka Program Rehabilitasi Sosial Angkatan VII dan Angkatan VIII Tahun 2026 bagi penyandang disabilitas. Pembukaan dilaksanakan di Aula Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Fajar Harapan, Selasa (6/1) sore.

Program rehabilitasi sosial ini mencakup Angkatan VII yang dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Fajar Harapan, serta Angkatan VIII yang dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Iskaya Banaran.

Pelaksanaan program tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, serta kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
Pembukaan program secara resmi dilakukan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan, bahwa rehabilitasi sosial memiliki peran strategis dalam memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkembang, mandiri, dan berdaya saing di tengah masyarakat.

Menurut Hasnuryadi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menghadirkan kebijakan dan program yang bersifat inklusif, dengan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang adil terhadap pelayanan sosial, pendidikan keterampilan, serta pembinaan yang berkelanjutan.

“Rehabilitasi sosial bukan hanya soal pemulihan, tetapi juga bagaimana kita menyiapkan saudara-saudara kita penyandang disabilitas agar memiliki keterampilan, kepercayaan diri, dan kemandirian ekonomi ketika kembali ke masyarakat,” ucap Hasnur.

Program Rehabilitasi Sosial ini, diikuti penyandang disabilitas netra dan fisik yang akan mendapatkan berbagai layanan terpadu. Layanan tersebut meliputi bimbingan sosial, pelatihan keterampilan kerja, pembinaan mental dan spiritual, serta pendampingan intensif untuk membekali peserta agar mampu beradaptasi dan menjalani kehidupan secara mandiri.

Selain itu, melalui program ini para peserta juga diarahkan untuk mengenali potensi diri, mengembangkan kemampuan yang dimiliki, serta meningkatkan motivasi agar dapat berperan aktif dan produktif sesuai dengan kapasitas masing-masing.

“Melalui program ini, kami berharap para peserta tidak hanya mendapatkan pembinaan sosial, tetapi juga bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian, mereka bisa hidup mandiri dan berkontribusi secara positif,” tutup Hasnur.

Melalui pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Angkatan VII dan VIII Tahun 2026 ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh bekal yang memadai untuk meningkatkan taraf hidup, memperkuat kemandirian, serta berkontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat luas setelah menyelesaikan masa rehabilitasi. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan (Disdag Kalsel) pada tahun anggaran 2026, memperoleh tambahan anggaran meskipun tidak dalam jumlah besar.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan, ditemui di ruang kerjanya Senin (5/1) menyampaikan, penguatan sektor ekspor menjadi salah satu fokus utama Disdag Kalsel, sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Selatan, untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Di tahun 2026 ini telah mendapat tambahan anggaran yang tidak terlalu besar. Namun anggaran tersebut akan direalisasikan secara tepat pada kegiatan prioritas, yaitu menggalakkan ekspor dari Kalimantan Selatan.

“Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada program-program prioritas, khususnya untuk mendorong peningkatan ekspor daerah serta memperluas akses pasar luar negeri bagi pelaku usaha Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Disampaikan Bagiawan, sebagai langkah strategis, Disdag Kalsel tengah menyiapkan rencana pembentukan Export Center Kalimantan Selatan. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat layanan dan pendampingan ekspor yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha daerah, mulai dari informasi pasar hingga fasilitasi penjualan ke luar negeri.

“Dengan dukungan dan restu Bapak Gubernur, kami berharap Kalimantan Selatan ke depan memiliki Export Center. Tempat ini nantinya dapat membantu pelaku usaha dalam mempermudah proses ekspor dan membuka akses penjualan ke pasar internasional,” jelasnya.

Bagiawan menyampaikan,
saat ini, terdapat tujuh komunitas komoditas ekspor yang telah berjalan di Kalimantan Selatan, antara lain batu bara, karet, dan rotan. Selain komoditas unggulan tersebut, Disdag Kalsel juga mulai mengoptimalkan potensi ekspor dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dinilai memiliki peluang besar di pasar global. Sejumlah produk yang selama ini dianggap sederhana ternyata memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional.

“Sabut kelapa, belut hingga lidi dari daun kelapa sawit. Produk-produk ini mungkin terlihat sepele, tetapi di luar negeri justru memiliki permintaan dan keuntungan yang sangat menjanjikan. Inilah yang akan kami sampaikan dan edukasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bagiawan menambahkan, dalam hal pembinaan UMKM, Disdag Kalsel menegaskan bahwa peran utama dinas perdagangan berada pada sisi hilir, yakni pemasaran dan penjualan produk.

Sementara pembinaan teknis UMKM masih banyak dilakukan oleh perangkat daerah lain. Ke depan, melalui tambahan anggaran yang tersedia, Disdag Kalsel berencana menggelar temu pelaku usaha dan kegiatan edukasi ekspor, guna memberikan pemahaman praktis mengenai peluang, proses, dan strategi ekspor.

“Meskipun anggarannya terbatas, kami berharap ilmu dan wawasan yang diperoleh pelaku usaha nantinya bisa memberikan manfaat besar dan berkelanjutan,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)

JAWA TIMUR – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat perannya dalam menghadirkan regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (5/1), dalam rangka studi komparasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya sektor perpajakan.

Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, bersama para anggota komisi dan staf pendukung. Rombongan diterima Suntono, Protokol DPRD Provinsi Jawa Timur, beserta jajaran terkait.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menjelaskan, bahwa studi komparasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkaya referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan daerah yang lebih adil, tidak memberatkan, dan tetap berpihak kepada masyarakat.

“Berbagai dinamika serta keluhan masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah harus dijawab melalui regulasi yang tepat sasaran, sekaligus tetap menjaga kemandirian fiskal daerah,” katanya.

Yani Helmi menyampaikan, tahun 2026 ini, pihaknya merencanakan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Tujuannya agar kebijakan perpajakan ke depan mampu meringankan beban masyarakat, terutama pelaku usaha dan wajib pajak, tanpa mengesampingkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

“Karena itu, kami perlu belajar dari daerah yang telah memiliki pengalaman dan inovasi kebijakan,” ujarnya.

Yani Helmi menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel mendalami berbagai kebijakan perpajakan yang diterapkan di Provinsi Jawa Timur. Pembahasan mencakup dasar penyusunan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, mekanisme pemungutan pajak, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, hingga pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan perpajakan.

Diskusi juga menyoroti peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, agar kebijakan perpajakan dapat diterapkan secara transparan, akuntabel, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Pihaknya membahas pula strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan persuasif, penyederhanaan administrasi, dan sosialisasi yang berkelanjutan,” tutupnya

Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, bahwa kebijakan perpajakan daerah ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta menjaga iklim usaha yang sehat, inklusif, dan berdaya saing. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Gubernur, Muhidin, resmi melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), Selasa (6/1), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Gubernur Muhidin mengatakan, pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan serta upaya memastikan kinerja birokrasi berjalan efektif dan profesional di tahun 2026.

Muhidin juga menegaskan jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik.

“Pejabat yang dilantik hari ini kami minta bekerja sebaik-baiknya. Jangan sampai menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Ini menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.

Muhidin menjelaskan, Pemprov Kalsel menerapkan sistem evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan bagi seluruh pejabat struktural, mulai dari eselon IV hingga eselon II. Penilaian dilakukan berjenjang untuk memastikan kinerja organisasi berjalan selaras dan efektif.

“Setiap enam bulan kita evaluasi. Dari situ akan terlihat apakah pejabat tersebut masih cocok, perlu dibina, atau justru harus digeser,* ujarnya.

Menurutnya, kecocokan antara pimpinan dan bawahan menjadi faktor penting dalam penilaian. Kompetensi saja, lanjut Muhidin, tidak cukup jika tidak diiringi kemampuan membangun kerja sama dan kepemimpinan yang sehat.

“Walaupun pintar, kalau tidak bisa bekerja dengan bawahannya, tidak mungkin program di dinas itu berjalan maksimal. Ini yang terus kita perhatikan,” imbuhnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, menyampaikan, bahwa dari struktur jabatan tinggi pratama, masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi.

“Hari ini dilantik 11 Jabatan Tinggi Pratama. Sementara satu jabatan Kepala Dinas Dukcapil masih berproses di Kementerian Dalam Negeri dan menunggu keputusan Mendagri,” jelasnya.

Selain itu, terdapat sejumlah jabatan eselon II yang saat ini masih kosong, yakni Asisten I Setda Kalsel dan Kepala Dinas ESDM.

“Untuk jabatan yang masih kosong, saat ini belum berproses dan menunggu arahan Bapak Gubernur,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2026 akan ada empat pejabat eselon II yang memasuki masa pensiun, masing-masing pada Februari, Maret, April, dan Mei, termasuk di Dinas Koperasi dan Kesbangpol.

Adapun daftar 11 Pejabat Tinggi Pratama yang Dilantik
Berikut daftar pejabat yang resmi dilantik Gubernur Kalimantan Selatan:

Noryadi – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel
Ronny Eka Saputra – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel
Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (PRPerkim) Kalsel
M. Yasin Toyib – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel
Dany Matera Saputra – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kalsel
Heru – Wakil Direktur Non Medik RSUD Ulin Banjarmasin
dr. Agung Ary Wibowo – Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin
Riandy Hidayat – Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel
Eddy Ilmansyah Jaya – Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel
Ma’ruf Rizani – Kepala Biro Umum Setda Kalsel
Fahrurazi – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kalsel. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, mengunjungi Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Kalimantan Selatan, Selasa (6/1). Kunjungan tersebut dilakukan dalam memenuhi janji, untuk meninjau langsung kesiapan panti, mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Dalam kunjungannya, Wakil Gubernur Hasnuryadi didampingi sejumlah pemain PS Barito Putera, sebagai bentuk kepedulian sekaligus motivasi bagi para penerima manfaat di panti sosial tersebut. Kehadiran rombongan disambut hangat pengelola panti dan para warga binaan.

Hasnuryadi Sulaiman mengatakan, kedatangannya ke Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur, merupakan bentuk komitmen sekaligus pemenuhan janji yang pernah Ia sampaikan sebelumnya.

“Hari ini saya memenuhi janji untuk datang langsung ke sini. Saya juga sengaja mengajak beberapa pemain Barito Putera agar bisa berbagi semangat dan motivasi kepada saudara-saudara kita yang ada di panti ini,” ujar Hasnuryadi.

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Gubernur melihat langsung kondisi sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, hingga fasilitas pendukung kegiatan panti secara keseluruhan.

Hasnuryadi menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan, pembinaan karakter, serta kesejahteraan sosial bagi warga binaan.

Oleh karena itu, kesiapan lembaga sosial seperti panti menjadi faktor kunci keberhasilan program tersebut.

“Sekolah Rakyat ini bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga pembinaan mental, karakter, dan kemandirian. Kita ingin memastikan semua berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata,” tutup Hasnuryadi.

Kunjungan ini diharapkan menjadi dorongan semangat bagi jajaran Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Kalimantan Selatan untuk mempersiapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat secara maksimal, sehingga program tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. (MRF/RIW/RH)

BANJAR – Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan, menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Minggu (4/1).

Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor antarperangkat daerah dalam merespon kondisi darurat bencana. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan kondisi warga pascabanjir.

“Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako, nasi bungkus, serta obat-obatan yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak akibat genangan banjir yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir,” ucapnya

Disampaikan Mashuda, penyaluran bantuan dilakukan langsung ke lokasi permukiman warga sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan.

“Ini bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk hadir dan bergerak bersama dalam situasi kemanusiaan,” ujarnya

Mashuda menambahkan, keterlibatan RSGM Gusti Hasan Aman tidak hanya sebatas pelayanan kesehatan gigi dan mulut, tetapi juga berperan aktif dalam aksi sosial dan kemanusiaan, khususnya saat masyarakat menghadapi kondisi darurat seperti bencana banjir.

Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan turut mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat terdampak, terutama dalam kondisi keterbatasan akses akibat banjir.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Sungai Rangas serta memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam menghadapi bencana alam,” tutupnya.

Untuk diketahui, sebelumnya secara tersendiri RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, memberikan bantuan paket sembako, nasi bungkus dan obat obatan, terhadap korban banjir di Desa Pemakuan Hulu RT 6 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, pada Sabtu (3/1). (RSGM.GUSTIHASANAMANKALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJAR – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung lokasi banjir dan pengungsian warga, Minggu (4/1).

Dalam kunjungannya, Mensos meninjau dapur umum, tempat pengungsian, serta berdialog langsung dengan warga terdampak. Ia menyampaikan penanganan kedaruratan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor antara Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Banjar, TNI, dan Polri.

Mensos menjelaskan, selama masa kedaruratan, Kementerian Sosial menyalurkan berbagai bantuan logistik seperti makanan siap saji, pakaian, tenda, kasur, serta mendirikan dapur umum. Selain itu, layanan psikososial juga diberikan untuk membantu pemulihan mental dan emosional para pengungsi, khususnya kelompok rentan.

“Ini dilakukan agar kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi selama berada di pengungsian, sampai masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan, bahwa bantuan Kementerian Sosial disalurkan sesuai arahan Presiden dan memiliki skema yang jelas. Untuk korban meninggal dunia akibat bencana, pemerintah memberikan santunan sebesar Rp15 juta kepada ahli waris.

Sementara bagi korban luka berat, pemerintah menyalurkan bantuan tali asih sebesar Rp5 juta per orang.

“Ini adalah bentuk kehadiran negara kepada warga yang terdampak langsung oleh bencana,” tegasnya.

Setelah masa tanggap darurat berakhir, penanganan akan berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Gus Ipul menjelaskan, bantuan perbaikan rumah akan diberikan berdasarkan hasil asesmen tingkat kerusakan, baik rusak berat, sedang, maupun ringan.

Penyaluran bantuan perbaikan rumah akan dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Apabila rumah belum bisa langsung dibangun kembali, pemerintah akan menyiapkan Hunian Sementara (Huntara).
Sementara jika memungkinkan, warga akan diarahkan langsung ke Hunian Tetap (Huntap).

Ketika warga mulai menempati Huntara atau Huntap, Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan lanjutan berupa bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga, untuk mengganti perabotan rumah tangga yang rusak atau hanyut akibat banjir.

Selain itu, pemerintah memberikan jaminan hidup sebesar Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan, guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga terdampak selama masa pemulihan.

“Besaran bantuan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Bantuan jaminan hidup diberikan selama tiga bulan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, setelah masa awal pemulihan, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga, berdasarkan hasil asesmen lanjutan. Bantuan ini bertujuan mendorong pemulihan ekonomi keluarga terdampak agar dapat kembali mandiri.

Mensos menegaskan, bantuan isian rumah dan pemberdayaan ekonomi diberikan satu kali, sementara jaminan hidup diberikan setiap bulan selama tiga bulan.

“Semua bantuan ini diberikan setelah warga masuk ke hunian sementara atau hunian tetap, dengan mekanisme yang jelas dan terukur,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Banjar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta perhatian langsung Menteri Sosial kepada warga terdampak banjir.

Ia menyebutkan, di Kecamatan Sungai Tabuk terdapat sekitar 1.400 jiwa yang terdampak banjir dan telah menerima bantuan dari Kementerian Sosial.

“Semoga dengan kehadiran beliau, permasalahan warga saat ini dapat segera teratasi,” tutupnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sepanjang tahun 2025 lalu, Pemprov Kalsel berhasil melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana perdesaan di 7 kabupaten, sekaligus memperkuat program peningkatan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi warga perdesaan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menjelaskan, perbaikan sarana dan prasarana perdesaan yang dilakukan, meliputi pembangunan dan peningkatan akses jalan desa, jembatan kecil, drainase, serta sejumlah fasilitas pendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Program ini menyasar tujuh kabupaten di Kalimantan Selatan yang membutuhkan penguatan infrastruktur dasar untuk menunjang mobilitas dan konektivitas antarwilayah.

“Pembangunan sarana prasarana perdesaan ini sangat penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar aktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di desa,” jelas Andie, saat ditemui dikantornya, Senin (5/1).

Selain fokus pada infrastruktur fisik, Dinas PMD Kalsel juga secara simultan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan dan penerapan PHBS di wilayah perdesaan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan sarana sanitasi dasar, penyediaan akses air bersih, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat desa mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan keluarga.

Menurut Andie, peningkatan kualitas sanitasi tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong peran aktif pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

“Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama. Dengan sanitasi yang baik dan kesadaran PHBS yang meningkat, kita berharap angka penyakit berbasis lingkungan di desa dapat ditekan,” lanjut Andie.

Ke depan, Pemprov Kalsel melalui Dinas PMD akan terus melanjutkan program pembangunan sarana prasarana perdesaan dan peningkatan sanitasi secara bertahap.

Program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat desa.

“Dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta penguatan sanitasi dan PHBS, diharapkan desa-desa di Kalimantan Selatan semakin maju, mandiri, sehat, dan berdaya saing, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tutup Andie. (MRF/RIW/RH)