BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menerima audiensi dari Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Selatan, baru-baru tadi, di Ruang Komisi I DPRD Kalsel.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ilham Nor, menyampaikan, pertemuan ini menjadi langkah awal membangun komunikasi dan kerja sama kelembagaan antara legislatif, dan organisasi perusahaan media siber di daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ilham Nor
Audiensi tersebut dipandang sebagai momentum penting dalam memperkuat peran media siber sebagai pilar transparansi publik dan demokrasi yang sehat di Kalimantan Selatan.
“Komisi I DPRD Kalsel menilai keberadaan media siber yang profesional dan beretika sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang diterima masyarakat,” katanya
Ilham Nor mengapresiasi kunjungan JMSI Kalsel, dan menyambut baik inisiatif JMSI yang membuka ruang silaturahmi sekaligus menjajaki kolaborasi dengan DPRD Kalsel.
Banyak yang disampaikan saat pertemuan, khususnya terkait perkembangan media siber, termasuk harapan dan dukungan agar ke depan dapat terus berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Organisasi media seperti JMSI memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem informasi daerah yang sehat, berimbang, dan bertanggung jawab.
“Kita berharap sinergi yang terbangun dapat berkontribusi positif dalam menciptakan iklim informasi yang edukatif, kredibel, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” harap Ilham.
Sementara itu, Ketua JMSI Kalimantan Selatan, Anshari Yannoor menjelaskan, bahwa audiensi ini bertujuan memperkenalkan keberadaan JMSI Kalsel kepada DPRD, sekaligus mempererat hubungan kelembagaan.
Selain memperkenalkan JMSI Kalsel, audiensi ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk menyampaikan rencana program kerja JMSI Kalsel untuk tahun 2027.
“Melalui pertemuan ini, JMSI berharap dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat memperkuat langkah organisasi dalam menata industri media siber yang sehat, profesional, serta berorientasi pada kepentingan publik di Banua,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARBARU — Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, membuktikan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan, dengan meraih Juara 3 Apresiasi Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office) 2026.
Penghargaan tersebut diberikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, dan diserahkan pada acara puncak apresiasi di Banjarbaru, Senin (12/1).
Kepala Dislutkan Kalsel, Rusdi Hartono, hadir langsung menerima piagam penghargaan tersebut.
Rusdi menyampaikan, rasa syukur dan bangga atas pengakuan pemerintah provinsi, terhadap lingkungan kerja Dislutkan yang bersih, asri, dan berkelanjutan.
“Alhamdulillah, raihan juara 3 ini merupakan buah dari konsistensi seluruh jajaran dalam menerapkan budaya ramah lingkungan di kantor, dan bukti komitmen kami untuk memiliki standar lingkungan yang tinggi,” ungkap Rusdi.
Penghargaan Eco-Office diraih setelah Dislutkan Kalsel melalui proses penilaian ketat oleh DLH Kalsel.
Sejumlah aspek yang menjadi indikator penilaian, antara lain, pengelolaan sampah dengan sistem pemilahan, efisiensi penggunaan energi dan air, kebersihan serta keasrian lingkungan kantor, hingga pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerja.
Ajang Apresiasi Kantor Ramah Lingkungan yang rutin digelar DLH Kalsel ini, bertujuan mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menjadi pelopor dalam penerapan budaya kerja hijau.
Kantor diharapkan tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga ekosistem yang sehat dan minim dampak negatif terhadap lingkungan.
Rusdi berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran DKP Kalsel, untuk terus meningkatkan penerapan gaya hidup ramah lingkungan, secara berkelanjutan.
“Penghargaan ramah lingkungan ini bukanlah akhir, melainkan awal untuk terus berinovasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, efisien, dan bertanggung jawab terhadap alam.” pungkas Rusdi. (DISLUTKANKALSEL-SRI/RIW/RH)
HULU SUNGAI UTARA – Potensi bencana alam yang kian meningkat di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, mendorong DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus memperkuat edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat.
Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Sosper) tentang Perda Nomor 6 Tahun 2017, tentang Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, akhir pekan tadi.
Kegiatan sosialisasi digelar di Kantor DPD partai pengusung Supian HK, di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, kader partai, serta pemangku kepentingan daerah.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK, saat memberikan materi
Supian HK menegaskan, bahwa Perda Penanggulangan Bencana memiliki peran strategis sebagai landasan hukum, dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya banjir yang kerap melanda sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
“Perda ini tidak hanya mengatur peran pemerintah, tetapi juga mengatur keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana,” ujarnya
Supian HK menyampaikan, pemahaman terhadap regulasi kebencanaan menjadi kunci penting, agar penanganan bencana dapat dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sosialisasi Perda dinilai penting, agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana.
“Kami berharap Perda Penanggulangan Bencana tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi benar – benar dipahami dan diterapkan sebagai pedoman bersama,” tutupnya
Sumber Humas DPRD Kalsel
Kegiatan Sosper ini juga menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani dan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie, yang memberikan perspektif kebijakan daerah serta pengalaman birokrasi dalam penanggulangan bencana.
Bupati HSU, Sahrujani menyampaikan, bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu wilayah rawan bencana, terutama banjir musiman. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat respon dan meminimalkan dampak bencana.
Sementara itu, Abdul Haris Makkie, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kesiapsiagaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017, demi melindungi keselamatan masyarakat serta memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana alam. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARBARU – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Sekolah Rakyat se-Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peresmian nasional tersebut dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Senin (12/1).
Suasana peresmian Sekolah Rakyat (Sumber Foto:Kemensos)
Sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, serta para gubernur dan bupati/wali kota dari seluruh provinsi.
Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menyempatkan diri menyapa langsung para murid Sekolah Rakyat Banjarbaru. Presiden juga meninjau sejumlah ruang kelas serta berbagai fasilitas penunjang pendidikan yang tersedia di sekolah tersebut.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa, yang telah bekerja keras mewujudkan program Sekolah Rakyat.
Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan sambutan peresmian Sekolah Rakyat
Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan langkah terobosan dan langkah berani dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, dari seluruh kementerian dan lembaga, serta semua elemen yang telah bekerja mewujudkan langkah ini. Menurut saya, ini adalah langkah terobosan dan langkah berani. Saya merasa bahagia, besar hati, bahkan terharu melihat dampak dari upaya yang kita lakukan bersama,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan, bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk menjangkau masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Setiap Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 murid.
“Target kita, setiap Sekolah Rakyat menampung seribu murid. Artinya, sasaran ke depan bisa mencapai 500 ribu peserta didik,” ungkap Presiden.
Presiden Prabowo juga menegaskan cita-cita besar pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghilangkan kemiskinan dan kelaparan.
“Saya mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu dan bekerja sama menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia,” tegasnya.
Presiden Prabowo turut mengingatkan pentingnya kepercayaan diri bangsa serta sikap optimis dalam menghadapi masa depan. Ia menegaskan keyakinannya bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah berada di jalur yang benar.
“Kita berada di jalan yang benar. Kita tidak ragu – ragu. Apa pun yang terjadi, kita akan terus berjuang demi bangsa dan rakyat Indonesia,” tutur Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial, beserta seluruh kementerian dan lembaga terkait yang telah mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Tak lupa, Presiden memberikan penghargaan kepada para guru dan tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan dalam membina generasi penerus bangsa.
“Terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras untuk rakyat. Terima kasih anak-anakku atas semangatmu. Guru-guru dan kepala sekolah, terima kasih. Saya minta agar anak-anak ini dibina dengan sebaik-baiknya,” pungkas Presiden. (BDR/RIW/RH)
BANJARBARU – Ratusan warga memadati ruas Jalan Trikora, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1), untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sejak pagi hari, warga tampak antusias menunggu dengan harapan dapat melihat langsung orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Salah seorang warga berharap bisa melihat langsung Presiden dari dekat
Salah seorang warga Guntung Manggis, Rustam Effendi, mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 08.00 WITA. Ia bersama warga lainnya memilih menunggu di tepi jalan yang akan dilalui iring-iringan Presiden.
“Dari pagi sudah menunggu. Mudah – mudahan Presiden mau melambaikan tangan menyapa warga saat melintas nanti,” ujar Rustam.
Presiden Prabowo Subianto tiba di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, sekitar pukul 11.30 WITA. Menggunakan mobil kepresidenan bernomor polisi RI 1, Presiden tampak menyapa dan memberikan hormat kepada warga yang telah menunggu sejak pagi.
Sontak, warga yang berada di sepanjang jalan menyambut dengan sorak-sorai.
“Pak Presiden, Prabowo!” teriak sejumlah warga sambil mengabadikan momen tersebut menggunakan kamera ponsel mereka.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Banjarbaru ini, dalam rangka meresmikan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang sebelumnya putus sekolah.
Peresmian Sekolah Rakyat yang dipusatkan di kawasan BBPPKS, Jalan Trikora, Banjarbaru, turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. (SYA/RIW/RH)
BANJAR – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan, melalui program KADIN Kalsel Peduli, kembali menunjukkan kepedulian nyata dunia usaha, dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan.
Penyaluran donasi dilaksanakan pada Minggu (11/1) dengan sasaran wilayah Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dan/atau wilayah sekitar yang terdampak banjir cukup parah.
Dalam kegiatan tersebut, KADIN Kalsel menyalurkan 340 paket sembako, serta bantuan beras sebanyak 1 ton, yang seluruhnya bersumber dari sumbangan dan solidaritas anggota KADIN Provinsi Kalimantan Selatan, mitra dunia usaha, serta para donatur yang tergerak membantu masyarakat di tengah kondisi bencana yang berkepanjangan.
Ketua KADIN Provinsi Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran dunia usaha di tengah masyarakat, tidak hanya dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga dalam situasi kemanusiaan.
Banjir yang kembali melanda Kalimantan Selatan tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak besar terhadap kehidupan dan martabat masyarakat.
“Melalui KADIN Kalsel Peduli, kami ingin memastikan bahwa dunia usaha hadir dan mengambil peran nyata untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah,” ujar Shinta Laksmi Dewi.
Ia menegaskan, bahwa semangat gotong royong dan solidaritas menjadi fondasi utama gerakan KADIN Kalsel Peduli, terutama dalam merespon bencana banjir yang berulang dan semakin berat dirasakan masyarakat.
“Uluran tangan dari para pelaku usaha dan mitra KADIN ini adalah harapan bagi warga yang terdampak banjir. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban mereka dan menjadi amal kebaikan bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi,” tambahnya.
Penyaluran bantuan ini juga melibatkan sejumlah unsur KADIN, relawan, serta dukungan dari Borneo Rescue, sehingga proses distribusi dapat menjangkau masyarakat secara langsung di lokasi terdampak.
Hadir pula Edy Sudarmadi, tokoh penting KADIN Kalimantan Selatan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, Komunikasi, dan Perekonomian KADIN Kalsel, sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Kalimantan Selatan, yang turut memberikan dukungan dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.
Ketua BPD Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Saipullah menyampaikan, bahwa kondisi banjir di wilayahnya sangat memprihatinkan. Lebih dari 700 kepala keluarga terdampak, dengan sekitar 600 rumah dan 99 persen akses jalan tergenang air.
Banjir telah berlangsung lebih dari 20 hari, dengan ketinggian air yang terus meningkat sejak awal Januari 2026, dari sebelumnya setinggi selutut orang dewasa hingga kini semakin dalam. Dampak banjir juga menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh dan sekolah – sekolah terpaksa diliburkan.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KADIN Kalsel dan seluruh donatur atas bantuan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang telah lama bertahan di tengah banjir. Semoga semua kebaikan ini dibalas dengan keberkahan,” ujar Saipullah.
KADIN Kalsel turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota KADIN, mitra dunia usaha, relawan, serta semua pihak yang telah mendukung penggalangan dan penyaluran donasi kemanusiaan ini.
Melalui program KADIN Kalsel Peduli, KADIN Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bersinergi, dan berperan aktif dalam membantu masyarakat, sejalan dengan semangat “Bersama Dunia Usaha, Kita Ringankan Beban Sesama.”
“Semoga bantuan yang disalurkan membawa keberkahan dan menjadi catatan amal bagi seluruh pihak yang terlibat. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin,” tutup Shinta Laksmi Dewi. (KADINKalsel-RIW/RH)
BANJAR – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Banjar pada Jumat (9/1), tidak menghalangi kepedulian Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin, untuk turun langsung ke Desa Sungai Rangas, Kabupaten Banjar, menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir.
Ketua TP PKK Kalsel saat meyerahkan bantuan banjir di Lok Baintan Kabupaten Banjar. (Sumber foto: MC Kalsel)
Menyusuri kawasan permukiman yang masih tergenang air, Fathul Jannah Muhidin menyerahkan bantuan kemanusiaan, melalui sejumlah RT setempat. Bantuan yang diberikan meliputi sembako, biskuit, serta makanan pendamping ASI (MPASI) bagi ibu hamil dan balita.
Sebelumya, Ketua TP PKK Provinsi, juga menyerahkan bantuan bagi korban banjir di Lok Baintan, Kabupaten Banjar, pada Kamis (8/1).
“Bantuan ini kami titipkan kepada RT untuk dibagikan kepada masyarakat. Meski seadanya, kami berharap dapat sedikit meringankan beban warga dan semoga banjir segera surut,” ujarnya di sela kegiatan.
Aksi tersebut merupakan bagian dari respon cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap bencana banjir yang melanda beberapa wilayah.
Atas instruksi langsung Gubernur Kalimantan Selatan, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat terdampak.
Tidak hanya fokus pada bantuan logistik, perhatian juga diberikan pada aspek kesehatan warga. Menindaklanjuti arahan gubernur, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel melalui UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan membuka posko kesehatan di lokasi banjir.
Kepala UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Provinsi Kalsel, dr. Sri Wahyuni mengatakan, posko kesehatan didirikan untuk memastikan kondisi kesehatan warga tetap terpantau, terutama pascabanjir.
“Pelayanan kesehatan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah. Kami fokus pada pencegahan penyakit pascabanjir serta pelayanan bagi kelompok rentan,” jelasnya.
Selain pemeriksaan kesehatan, tim medis juga menyalurkan biskuit tambahan gizi, untuk menjaga asupan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak dan lansia.
Kehadiran Ketua TP PKK Kalsel bersama jajaran pemerintah disambut hangat warga Sungai Rangas. Raut haru dan rasa syukur tampak dari wajah masyarakat, yang merasa tidak sendiri menghadapi bencana ini.
“Terima kasih atas perhatian dan kepedulian pemerintah yang sudah turun langsung menjenguk dan membantu kami,” ungkap salah seorang warga.
Di tengah genangan air dan cuaca yang belum bersahabat, kehadiran pemerintah daerah menjadi suntikan semangat serta harapan bagi warga Sungai Rangas untuk bangkit dari musibah banjir. (DinkesKalsel-RIW/RH)
BANJARBARU – Di tengah berbagai tantangan, khususnya faktor alam yang berdampak pada jumlah kunjungan, UPTD Kebun Raya Banua tetap mencatatkan capaian positif dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Plt. Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah mengungkapkan, bahwa pada awal tahun 2025 target PAD ditetapkan sebesar Rp1,2 miliar. Dari target tersebut, Kebun Raya Banua berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp1,27 miliar.
Capaian ini diperoleh dari peningkatan aktivitas pengunjung, baik untuk keperluan reservasi maupun melalui fasilitas Nature Exhibition Botanical Garden.
“Target capaian PAD kita sebesar Rp1,2 miliar dan Alhamdulillah dapat terpenuhi. Bahkan pada tahun 2025 kita berhasil mencapai Rp1,27 miliar,” kata Firman, Jumat (9/1).
Namun, seiring adanya penyesuaian target menjadi Rp1,4 miliar, realisasi PAD tersebut belum sepenuhnya tercapai. Menurut Firmansyah, kondisi alam menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi jumlah kunjungan masyarakat ke Kebun Raya Banua.
“Setelah target dinaikkan menjadi Rp1,4 miliar, memang belum bisa kita penuhi. Salah satu faktor penentunya adalah kondisi alam yang berdampak pada berkurangnya jumlah pengunjung,” jelasnya.
Meski demikian, Firmansyah menilai capaian PAD tahun 2025 tetap patut diapresiasi. Pasalnya, di tengah tren penurunan jumlah pengunjung, UPTD Kebun Raya Banua masih mampu melampaui target awal yang telah ditetapkan.
“Kalau kita melihat dari target awal, dengan jumlah pengunjung yang berkurang tetapi target tetap tercapai, maka sebenarnya kita sudah melebihi target yang ditentukan,” tambahnya.
Ke depan, Firmansyah berharap kondisi alam semakin membaik sehingga kunjungan masyarakat dapat kembali meningkat. Ia juga optimis berbagai inovasi dan pengembangan program wisata edukatif di Kebun Raya Banua, akan terus mendorong peningkatan PAD di tahun-tahun berikutnya.
“Kami berharap ke depan kunjungan masyarakat bisa kembali meningkat, sehingga capaian PAD juga dapat terus ditingkatkan dan Kebun Raya Banua semakin memberikan manfaat bagi daerah,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)
BANJAR – Menyikapi terjadinya bencana banjir di berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melakukan pemantauan langsung ke lapangan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelayanan publik di saat banjir.
Salah satu poin penting dari hasil pantauan bahwa, pada saat tanggap darurat ini, bantuan adalah hak warga yang terkena bencana dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar mereka sesuai UU (Undang-Undang) Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Bentuk bantuan dapat berupa makanan, minuman, obat-obatan, pakaian atau barang kebutuhan lainnya.
“Maka perlu kiranya dipastikan, bahwa bantuan sudah terdistribusi secara merata dan tercatat dengan tertib,” ujar Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, saat meninjau penanganan banjir di Kabupaten Banjar pada Rabu (7/1) dan Kamis (8/1).
Lebih lanjut Hadi menambahkan, bahwa yang dimaksud dengan merata terkait dua hal. Yakni bantuan disalurkan ke seluruh wilayah terdampak, tidak hanya di lokasi yang mudah diakses atau dekat dengan pusat kota, tetapi menjangkau ke wilayah lain yang sulit, jauh dan dengan tingkat keparahan sedang hingga tinggi.
Selain itu, bantuan dapat dirasakan masyarakat yang tergolong kelompok rentan, khususnya para penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia (lansia), dengan jenis bantuan yang menyesuaikan kebutuhan mereka.
Ombudsman menyadari, bahwa kapasitas pemerintah daerah mungkin saja terbatas dalam penyediaan bantuan. Dalam hal ini, maka dimungkinkan adanya bantuan dari pemerintah pusat, perusahaan, swasta, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya.
”Oleh karena itu harus diupayakan pengelolaan bantuan secara efektif, transparan dan akuntabel. Seluruh bantuan yang dikelola oleh pemda dapat tercatat dengan tertib, minimal ada rincian jelas mengenai bantuan yang diterima dan yang disalurkan, serta dilengkapi bukti dokumentasi,” tegas Hadi.
Dalam kegiatan pemantauan, Ombudsman Kalsel berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, dan melihat langsung kerja – kerja nyata yang terus dilakukan pemda, untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir. Antara lain di gudang logistik, pos pengungsian dan dapur umum.
Ombudsman Kalsel juga ingin memastikan jalannya kegiatan dan bentuk adaptasi pelayanan publik di tengah situasi banjir. Untuk layanan kesehatan, petugas puskesmas yang diatur secara bergiliran melaksanakan kunjungan langsung menggunakan angkutan tossa dan perahu kecil ke rumah-rumah warga yang masih bertahan.
Untuk pendidikan, sekolah-sekolah melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh yang tidak mewajibkan peserta didik masuk kelas. Untuk keamanan dan ketertiban, anggota kepolisian setempat yang terbagi dalam 3 shift berpatroli secara rutin pagi, siang dan malam, untuk menyambangi wilayah desa/kelurahan yang terdampak banjir.
Hal lainnya sebagai catatan Ombudsman Kalsel, bahwa informasi mengenai kontak layanan bencana di nomor 112 agar terus disosialisasikan kepada masyarakat, dan harus dipastikan aktif 24 jam serta pengaduan atau laporannya betul-betul ditindaklanjuti sampai selesai.
Diharapkan warga yang terdampak bencana semakin banyak yang mengetahui layanan dimaksud, sehingga tidak lagi kesulitan dalam mengakses bantuan, evakuasi, dan informasi lainnya.
“Pada saat ke lapangan dan berdialog dengan warga, ada yang menyampaikan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa dan mengungsi kemana,” terang Hadi.
Terakhir, Ombudsman Kalsel mengingatkan kembali bahwa pada tahun 2021 pernah mengeluarkan saran perbaikan terkait penanggulangan bencana banjir di Kalsel. Beberapa poin yang disarankan antara lain: penerbitan peraturan mengenai mekanisme pengumpulan, penerimaan, dan pengelolaan bantuan kedaruratan bencana; pembuatan strategi mitigasi bencana berbasis pemberdayaan masyarakat; pencegahan kerusakan lingkungan; pengkajian penerapan inovasi teknologi pada wilayah-wilayah yang sering terkena banjir; pemulihan atau pembangunan kembali sarana dan prasarana atau insfrastruktur yang mengalami kerusakan akibat banjir.
Selain itu optimalisasi tata kelola air atau sungai dari hulu ke hilir serta penyiapan kapasitas badan air (sungai, waduk, bendungan) untuk mengantisipasi debit air berlebih; serta penguatan penanganan sampah, limbah, dan sedimen pada sungai maupun drainase di wilayah masing-masing untuk mencegah munculnya banjir susulan.
”Kami pikir poin-poin tersebut masih relevan untuk diatensi dan ditindaklanjuti pemda hingga saat ini, sebagai bentuk komitmen kuat untuk mengatasi permasalahan banjir yang terus terjadi,” pungkas Hadi. (Ombudsman-RIW/RH)
BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, menunjukkan kepedulian kepada warga terdampak banjir dengan menyiapkan bantuan tunai dari dana pribadi, yang akan disalurkan kepada masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Warga menggunakan perahu untuk alat transportasi sementara saat banjir
Bantuan yang diberikan sebesar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per rumah, menyesuaikan tingkat dampak banjir yang dialami warga. Rumah dengan kondisi terdampak berat akan menerima bantuan lebih besar dibandingkan yang terdampak ringan.
“Yang terdampak banjir akan kita bantu. Kalau dampaknya berat bisa Rp200 ribu, kalau lebih ringan Rp100 ribu. Tapi datanya harus lengkap dan jelas,” ujar Muhidin, saat meninjau lokasi banjir di Martapura.
Gubernur menegaskan, bantuan uang tunai tersebut bukan berasal dari APBD, melainkan dari dana pribadi sebagai wujud empati dan kepedulian sosial kepada masyarakat yang tengah menghadapi musibah.
Namun demikian, penyaluran bantuan tetap dilakukan secara tertib dan terverifikasi. Salah satu syarat utama adalah adanya pengajuan tertulis yang lengkap melalui BPBD Kalimantan Selatan.
“Itupun syaratnya harus lengkap pengajuan tertulis ke BPBD Kalsel,” tegasnya.
Muhidin menekankan, pendataan penerima bantuan dilakukan per rumah tangga, bukan secara kelompok. Setiap kepala keluarga harus tercatat secara rinci, mulai dari identitas, alamat, hingga jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut.
Menurutnya, bantuan tidak bisa disamaratakan tanpa melihat kondisi riil di lapangan.
“Airnya harus benar-benar masuk ke rumah, bukan cuma di mata kaki. Data per rumah harus tertulis, siapa kepala keluarganya, berapa orang yang tinggal di situ,” jelasnya.
Selain bantuan tunai, Pemprov Kalsel juga menyalurkan bantuan sembako melalui dinas terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak selama masa pemulihan.
Gubernur memastikan, bantuan tidak hanya difokuskan di Martapura, tetapi juga akan disalurkan ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan yang terdampak banjir.
“Kalau ada daerah lain yang terdampak, silakan laporkan. Nomor HP Ketua BPBD aktif siang malam. Kalau laporannya valid dan dampaknya berat, kita langsung turun,” tegasnya.
Selain penanganan darurat, Gubernur Muhidin juga menyinggung langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Diantaranya melalui normalisasi dan pelebaran sungai, pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan, serta wacana pembangunan rumah panggung atau shelter dua lantai di kawasan rawan banjir.(SYA/RIW/RH)
