Masuk Jajaran Kota Kesepian di Indonesia, Ini Solusi Pemko Banjarmasin

BANJARMASIN – Survey salah satu media cetak nasional menyebutkan, Banjarmasin masuk dalam 10 besar kota kesepian di tanah air.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Muhammad Ramadhan menjelaskan, Kota Banjarmasin mendapatkan peringkat 9 untuk predikat Kota Kesepian oleh Litbang Kompas.

Kadis DP3A Banjarmasin Muhammad Ramadhan

“Predikat tersebut menggunakan 12 variabel struktur, yang artinya diukur adalah kondisi yang berpotensi memicu kesepian, bukan perasaan warganya satu persatu,” ungkap Ramadhan, Jumat (2/1).

Dikatakan Ramadhan, dalam konteks tersebut kesepian perlu dipahami sebagai dampak jangka panjang dari sistem sosial yang kurang mendukung terbentuknya relasi yang sehat, baik di ruang publik maupun di dalam keluarga.

“Oleh karena itu, upaya penanganan tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik kota, tetapi juga memerlukan penguat relasi sosial sejak unit terkecil, yaitu keluarga,” ujar Ramadhan.

Fenomena Kota Paling Kesepian ini bukan disebabkan satu faktor tunggal, melainkan akumulasi faktor struktural dan relasional. Antara lain, perubahan struktur keluarga, meningkatnya rumah tangga tunggal, pernikahan jarak jauh, lansia yang tinggal sendiri, urbanisasi dan mobilitas tinggi, anak muda merantau, jejaring sosial keluarga terputus, serta minimnya ruang interaksi sosial yang berkualitas.

“Selain itu, ruang publik terbatas dan interaksi sosial bergeser ke ruang privat atau digital,” ucap Ramadhan lagi.

Pola pengasuhan yang kurang responsif secara emosional, pengabaian emosional dalam keluarga, meskipun tanpa kekerasan fisik, menyebabkan anak tumbuh dengan ketebalan relasi yang lemah, kesulitan membangun kelekatan sosial, dan rentan kesepian di usia dewasa.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa kesepian merupakan dampak jangka panjang dari relasi sosial yang rapuh dalam keluarga,” ungkap Ramadhan lagi.

Karena itu, tutur Ramadhan, masyarakat dan keluarga memegang peran kunci sebagai garda terdepan pencegahan kesepian tersebut.

“Salah satu yang harus dibenahi dalam keluarga agar tidak kesepian, yaitu, dengan pengasuhan berbasis kehadiran emosional, orangtua tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mendengar, memvalidasi emosi, dan membangun komunikasi yang aman dengan anak,” ucap Ramadhan.

Kesadaran bahwa pengabaian emosional adalah risiko serius. Seperti, tidak ada kekerasan fisik selalu berarti anak aman secara psikologis.

“Menghidupkan kembali fungsi sosial keluarga dan komunitas interaksi lintas generasi, saling mengerti tetangga, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial,” ujar Ramadhan.

Selain itu, tambahnya, pendidikan emosi sejak dini juga sangat penting, agar anak dapat mengenali perasaan, menyampaikan kebutuhan, dan membangun relasi sehat.

“Keluarga yang sehat secara emosional melahirkan individu yang mampu membangun koneksi sosial di masyarakat,” tutup Ramadhan. (SRI/RIW/RH)

Gelar Rapur Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026, DPRD Kalsel Bagikan BK Award

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2025, sekaligus Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2026, pada Jumat (2/1). Kegiatan dirangkai penyerahan BK Award sekaligus hasil reses masing-masing anggota dewan Kalsel, melalui perwakilan fraksi-fraksi.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK, menerima hasil Reses 2025 dari Anggota Fraksi Golkar

Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyampaikan, rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi kinerja DPRD sepanjang tahun 2025, sekaligus menandai dimulainya kembali agenda kerja dewan pada tahun sidang 2026. Khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Pergantian masa sidang itu berlangsung khidmat, namun tetap sarat makna evaluasi dan harapan,” ucapnya Jumat (2/1)

Ketua DPRD Kalsel Supian HK, menyerahkan BK Award kepada Ilham Noor

Disampaikan Supian HK, pihaknya juga memberikan penghargaan berupa BK Award. Penghargaan ini menjadi simbol apresiasi terhadap anggota dewan yang dinilai konsisten menjaga integritas, etika, serta marwah lembaga perwakilan rakyat.

“BK Award ini menjadi pengingat bahwa kerja politik tidak hanya diukur dari produktivitas kebijakan, tetapi juga dari sikap dan keteladanan,” jelasnya

Supian HK berharap, dengan dibukanya Masa Sidang I Tahun 2026, DPRD Provinsi Kalsel diharapkan melangkah dengan semangat baru, lebih responsif, berintegritas, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Banua.

“Kinerja dan kontribusi yang menonjol 2026 nantinya, harus mampu dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, serta wewenang sebagai anggota DPRD,” tutup Supian

Adapun tujuh anggota DPRD Kalsel yang mendapatkan penghargaan BK Award yaitu, Athaillah Hasbi, Rahimullah, Firman Yusi, Ilham Noor, Habib Hamid Bahasyim, Dirham Zain, serta Halida Novia Sari. (ADV-NHF/RIW/RH)

Tutup Tahun 2025, Bandara Internasional Syamsudin Noor Mengantarkan 27.221 Penerbangan

BANJARBARU – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menjadi bagian dari harapan dan perjalanan para pengguna jasa melalui transportasi udara sepanjang tahun 2025.

Selama tahun 2025, Bandara Internasional Syamsudin Noor telah mengantarkan 3.084.852 penumpang melalui 27.221 penerbangan. Rapor jumlah penerbangan sepanjang tahun 2025 meningkat sebanyak 1,4% dibanding periode sebelumnya dengan 26.852 penerbangan.

Selain itu, sektor kargo juga mengalami pertumbuhan dari 33.060.708 kg menjadi 34.867.371 kg atau persentase sebesar 5,5%.

“Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan para pengguna jasa kepada InJourney Airports sepanjang tahun 2025. Ribuan perjalanan dari jutaan penumpang menjadi semangat kami untuk senantiasa berupaya memberikan pelayanan dengan mengedepankan customer experience”, jelas General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana.

Menandai momentum pergantian tahun 2025 ke 2026, InJourney Airports memberikan kado dari hati untuk para penumpang dan awak kabin penerbangan terakhir tahun 2025, dan penerbangan pertama tahun 2026.

Suvenir dan kain sasirangan khas Kalimantan Selatan menjadi wujud dari keramahtamahan Bumi Lambung Mangkurat menyambut dan mengantarkan para pelancong.

Momentum pergantian tahun ini dimaknai mendalam oleh manajemen InJourney Airports, sebagai waktu untuk melakukan refleksi atas hal-hal yang telah terjadi sepanjang perjalanan tahun 2025, sekaligus mengajak para pengguna jasa untuk melakukan moment of silence sebagai wujud empati dan solidaritas kepada saudara-saudara di tanah air yang terkena bencana di penghujung tahun.

“Pada pergantian tahun ini, kami ingin mengajak para pengguna jasa untuk turut serta mendoakan saudara kita yang saat ini tengah menghadapi kondisi yang sulit di sejumlah wilayah di tanah air. Semoga di tahun 2026 kondisi akan menjadi lebih baik dan kita dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman”, tutup Millyas. (AngkasaPura-RIW/RH)

Gelar Hajj Banking Award 2025, BPKH Berikan 3 Award Pada Bank Muamalat

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kembali menegaskan posisinya sebagai mitra strategis layanan haji nasional. Bank syariah pertama di Indonesia ini, memborong tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Hajj Banking Award BPKH 2025, yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, belum lama ini.

Dalam ajang tersebut, Bank Muamalat meraih penghargaan The Best of Hajj Registration and AUM Contribution Bank 2025, dan The Best of Young Hajj Pilgrims Registration Bank 2025.

Selain itu, Bank Muamalat juga memperoleh Appreciation for Strategic Partner for Digital Hajj Services in BPKH Apps 2025, atas kontribusinya dalam penguatan layanan haji berbasis digital.

Direktur Bank Muamalat, Ricky Rikardo Mulyadi mengatakan, pencapaian tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Bank Muamalat sebagai pionir perbankan syariah yang memiliki ikatan historis kuat dengan jemaah haji Indonesia.

“Sebagai bank yang berdiri berkat dukungan jemaah haji, mengembangkan ekosistem haji di Tanah Air merupakan kewajiban bagi Bank Muamalat. Apresiasi ini menegaskan bahwa fokus kami pada ekosistem haji dan umrah berada di jalur yang tepat,” ujar Ricky.

Ricky menambahkan, Bank Muamalat terus menghadirkan solusi menyeluruh untuk memudahkan jemaah haji, sekaligus mendukung berbagai program dan layanan haji yang sejalan dengan visi dan misi BPKH.

Dalam mendukung segmen haji, Bank Muamalat aktif mendorong pertumbuhan tabungan haji melalui kampanye #RinduHaji, yang selaras dengan program Haji Muda BPKH.

Program ini ditujukan untuk mendorong generasi muda muslim merencanakan biaya ibadah haji sejak dini, sekaligus mendapatkan apresiasi atau hadiah langsung. (RIW/RH)

Resmi Berakhir, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025, Sukses Dongkrak Kepatuhan Wajib Pajak Kalsel

BANJARBARU – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sejak Agustus hingga akhir Desember 2025, terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pelayanan Pajak di UPPD Samsat Banjarbaru

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengungkapkan, bahwa kebijakan pemutihan pajak berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak hingga 12 persen.

Sebelum program ini berjalan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor berada di kisaran 50 persen. Namun setelah pemutihan diberlakukan, angka tersebut meningkat menjadi 62 persen.

Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil

“Program pemutihan pajak ini memberikan ruang bagi masyarakat yang selama ini menunggak pajak untuk kembali patuh. Dari evaluasi kami, tingkat kepatuhan meningkat cukup signifikan, sekitar 12 persen, dan ini menjadi capaian yang sangat positif,” ujar Subhan dalam keterangan pers akhir tahun dikantornya, Rabu (31/12).

Selain meningkatkan kepatuhan, Subhan menyebut, program pemutihan pajak juga berdampak langsung terhadap realisasi penerimaan daerah. Dari target perubahan penerimaan PKB sebesar Rp600 miliar pada tahun 2025, realisasi hingga akhir Desember tercatat mencapai lebih dari Rp606 miliar, atau sekitar 101 persen lebih dari target yang ditetapkan.

“Alhamdulillah, sektor PKB mampu melampaui target. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga efektif dalam memperkuat penerimaan daerah,” lanjut Subhan.

Menurut Subhan, kebijakan pemutihan memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang menunggak pajak selama bertahun-tahun. Dengan adanya pembebasan denda dan keringanan pembayaran, masyarakat terdorong untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dan kembali tercatat sebagai wajib pajak aktif.

Lebih lanjut, Subhan menegaskan, bahwa keberhasilan program ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam merumuskan kebijakan perpajakan ke depan.

Ia memastikan bahwa pada tahun berikutnya, pemutihan pajak tidak lagi diterapkan, melainkan akan digantikan dengan skema pemberian reward atau penghargaan bagi wajib pajak yang taat.

“Ke depan, fokus kita bukan lagi pemutihan, tetapi memberikan apresiasi kepada masyarakat yang disiplin membayar pajak. Bentuknya bisa berupa undian atau penghargaan tertentu, agar kepatuhan ini bisa terus terjaga secara berkelanjutan,” sahut Subhan.

Subhan optimis, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, target penerimaan PKB pada tahun 2026 dapat disesuaikan dan ditingkatkan.

Ia juga menegaskan komitmen Bapenda Kalsel, untuk terus menghadirkan inovasi layanan perpajakan yang mudah, transparan, dan akuntabel.

“Pajak adalah tulang punggung pembangunan daerah. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Subhan. (MRF/RIW/RH)

Aktivasi Akun Coretax, DJP Pastikan Wajib Pajak Tidak Terikat Batas Waktu Tertentu

BANJARMASIN – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, menyampaikan penjelasan terkait aktivasi akun Coretax dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE). Pengumuman ini seiring dengan meningkatnya kunjungan masyarakat ke kantor pajak.

DJP menjelaskan bahwa aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE pada prinsipnya dapat dilakukan kapan saja, sebelum wajib pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax.

Sehubungan dengan informasi yang menyebutkan adanya batas waktu tertentu, termasuk 31 Desember 2025, DJP menegaskan bahwa imbauan untuk melakukan aktivasi lebih awal merupakan langkah mitigasi guna menghindari penumpukan proses aktivasi, terutama menjelang periode pelaporan SPT Tahunan.

DJP mengimbau wajib pajak untuk tidak perlu datang dan mengantre lama di kantor pajak, karena proses aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE dapat dilakukan secara mandiri dengan mengikuti panduan resmi yang tersedia.

Yakni melalui Situs web DJP di https://pajak.go.id2, akun media sosial resmi DJP @DitjenPajakRI3. Tautan khusus aktivasi Coretax https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

Bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis, khususnya terkait perubahan data yang memerlukan pendampingan di kantor pajak, diimbau agar mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak demi kelancaran pelayanan dan kenyamanan bersama.

Selain itu, DJP menegaskan kembali, bahwa seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya (gratis). Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo serta tetap waspada terhadap pihak-pihak yang menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu.

Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan DJP, terutama pada kondisi meningkatnya kebutuhan layanan perpajakan.

“Kepada seluruh wajib pajak, diharap untuk tidak sembarangan mengklik tautan, mengunduh aplikasi, atau memberikan data pribadi yang disampaikan melalui pesan, panggilan, atau surel yang mencurigakan dan tidak berasal dari kanal resmi DJP,” katanya.

Apabila wajib pajak menerima informasi yang meragukan, agar melakukan konfirmasi langsung ke KPP/KP2KP atau melalui saluran resmi DJP. (DJPKalselteng-RIW/RH)

Gelar Rilis Akhir Tahun 2025, Polda Kalsel Paparkan Capaian Kinerja dan Situasi Kamtibmas

BANJARBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menggelar Rilis Akhir Tahun 2025, yang berlangsung di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (30/12). Kegiatan ini menjadi momentum bagi Polda Kalsel untuk menyampaikan evaluasi kinerja sekaligus capaian selama satu tahun terakhir kepada publik.

Suasana Press Release Akhir Tahun 2025 Polda Kalsel

Rilis akhir tahun tersebut disampaikan langsung Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan. Dalam paparannya, Kapolda menjelaskan berbagai capaian strategis yang berhasil diraih jajaran Polda Kalsel sepanjang tahun 2025.

Mulai dari program ketahanan pangan, penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pengungkapan kasus kriminalitas, hingga peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Kapolda Kalsel menyampaikan, bahwa secara umum situasi kamtibmas di wilayah Kalimantan Selatan selama tahun 2025, terjaga dalam kondisi aman dan kondusif. Hal ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, serta dukungan aktif dari masyarakat.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan (tengah) saat menyampaikan pres rilis

“Sepanjang tahun 2025, Polda Kalimantan Selatan bersama seluruh jajaran terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Alhamdulillah, secara umum situasi kamtibmas di Kalimantan Selatan berjalan aman dan terkendali,” ujar Kapolda.

Dalam rilis tersebut, Kapolda juga memaparkan data statistik, terkait tindak pidana yang terjadi selama tahun 2025. Termasuk tren penanganan kasus kriminal, kejahatan konvensional, hingga kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat.

Selain itu, disampaikan pula data kecelakaan lalu lintas serta upaya – upaya preventif yang telah dilakukan untuk menekan angka pelanggaran dan fatalitas di jalan raya.

Menurut Kapolda, Polda Kalsel tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli rutin, kegiatan preventif, serta pendekatan humanis kepada masyarakat.

“Kami tidak hanya menindak, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Kegiatan Rilis Akhir Tahun 2025 ini turut dihadiri pejabat utama Polda Kalimantan Selatan, perwakilan pimpinan media, serta insan pers. Pada kesempatan tersebut juga dibuka sesi tanya jawab, di mana awak media dapat menggali lebih dalam terkait capaian kinerja maupun tantangan yang dihadapi Polda Kalsel sepanjang tahun 2025.

Melalui rilis akhir tahun ini, Polda Kalimantan Selatan berharap dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Banua. (BDR/RIW/RH)

Wujud Empati Korban Bencana, Gubernur Muhidin Imbau Warga Tak Nyalakan Petasan Tahun Baru

BANJARBARU – Menjelang pergantian tahun, suasana suka cita diharapkan tetap diiringi dengan rasa kepedulian dan empati terhadap sesama. Di tengah kondisi sebagian wilayah yang masih terdampak bencana, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajak masyarakat untuk merayakan Tahun Baru secara sederhana dan tidak berlebihan.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengimbau masyarakat agar tidak menyalakan petasan maupun kembang api pada malam pergantian tahun. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat yang saat ini terdampak bencana, baik di Kalimantan Selatan maupun di luar daerah.

“Pergantian tahun ini hendaknya kita maknai dengan kesederhanaan dan kepedulian. Di tengah saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, sudah sepatutnya kita menahan diri dan tidak menyalakan petasan maupun kembang api,” ujar Gubernur Muhidin, saat ditemui wartawan pada Momen 5 Rajab Guru Sekumpul.

Gubernur Muhidin (kanan) bersama Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan (kiri) saat diwawancara

Ia menegaskan, aktivitas bermain petasan dan kembang api tidak hanya berpotensi mengganggu ketertiban umum, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

“Untuk kesempatan ini, pada malam Tahun Baru jangan sampai ada yang bermain petasan maupun kembang api. Kami mengimbau di berbagai daerah, baik di tingkat provinsi hingga kampung, agar tidak ada yang menyalakan petasan dan kembang api, sehingga kita dapat melewati Tahun Baru dengan biasa-biasa saja, aman, dan kondusif,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur Muhidin juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, untuk memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan, dengan saling menghormati serta mendoakan agar daerah-daerah yang terdampak bencana dapat segera pulih.

Ia menambahkan, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama masa libur Natal dan Tahun Baru, agar berjalan dengan aman, nyaman, dan tertib.

Senada dengan imbauan Gubernur, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, juga mengajak masyarakat untuk menahan diri dan tidak menyalakan kembang api pada malam pergantian tahun.

“Apa yang disampaikan Bapak Gubernur sejalan dengan imbauan kami. Kami mengajak seluruh masyarakat yang merayakan Malam Tahun Baru untuk tidak menyalakan kembang api sebagai bentuk solidaritas kepada saudara-saudara kita, khususnya yang saat ini masih tertimpa bencana,” ujar Kapolda.

Kapolda menegaskan, jajaran kepolisian bersama unsur terkait akan terus melakukan pengamanan dan pengawasan selama libur Natal dan Tahun Baru, guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.

“Diharapkan dengan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat, perayaan Tahun Baru dapat berlangsung dengan tertib, aman, serta penuh rasa kepedulian sosial,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

Mudahkan Warga Kota Bayar Pajak, Pemko Banjarmasin Hibahkan Mobil dan Motor Samkel ke UPPD Samsat 1 dan 2

BANJARMASIN – UPPD Samsat Banjarmasin 1 dan 2 Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, menerima bantuan mobil dan sepeda motor Samsat Keliling (Samkel). Bantuan diserahkan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, didampingi Sekdako Banjarmasin Ikhsan Budiman, kepada Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1 Mirza Luthfillah, serta Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 2 Naparin, di Halaman Kantor BPKPAD Kota Banjarmasin, Selasa (30/12).

Penyerahan bantuan dari Wakil Walikota Banjarmasin Ananda kepada Kepada UPPD Samsat Banjarmasin 1 Mirza Luthfillah

Sekdako Banjarmasin Ikhsan Budiman menyampaikan, bantuan ini merupakan hasil cost sharing opsen PKB dan Opsen BBNKB, yang diberikan kepada UPPD Samsat Banjarmasin 1 serta Samsat Banjarmasin 2.

“Hari ini kita telah menyerahkan bantuan hasil cost sharing,” ungkap Ikhsan, kepada sejumlah wartawan.

Selain itu, lanjut Ikhsan, bantuan ini merupakan komitmen dari Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk cost sharing sebesar 5 persen. Mengingat, penerapan opsen merupakan konsekuensi dari berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

“Opsen PKB dan BBNKB ini bukanlah pajak baru bagi masyarakat. Ini adalah pengalihan mekanisme pencatatan, dari yang sebelumnya melalui bagi hasil kini langsung menjadi Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota,” jelas Ikhsan.

Menurutnya, skema opsen memberikan dua dampak strategis bagi Kota Banjarmasin. Pertama, kepastian pendapatan, karena dana masuk lebih cepat ke kas daerah. Kedua, kemandirian fiskal, yang memungkinkan pemerintah kota membiayai program prioritas tanpa ketergantungan berlebih pada transfer pusat atau provinsi.

“Dengan pendapatan yang lebih pasti, pembangunan dapat dipercepat. Mulai dari perbaikan jalan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Namun demikian, Ikhsan menekankan bahwa potensi besar tersebut tidak akan optimal tanpa sinergi lintas sektor.

Pemerintah Kota Banjarmasin, membutuhkan kerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepolisian, serta Jasa Raharja melalui sistem Samsat.

Sinergi tersebut difokuskan pada tiga hal utama, yakni pemutakhiran dan integrasi data kendaraan bermotor, peningkatan serta perluasan layanan pembayaran pajak, dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

“Masyarakat perlu memahami bahwa setiap rupiah pajak kendaraan yang mereka bayarkan kini secara langsung berkontribusi pada pembangunan infrastruktur di Kota Banjarmasin sendiri,” ucapnya.

Sehingga diharapkan, bantuan dua unit mobil Samsat Keliling serta dua unit sepeda motor ini, untuk mendukung kelancaran pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin.

Sementara itu, UPPD Samsat Banjarmasin 1 dan 2 Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan apresiasi atas bantuan dua unit mobil Samsat Keliling serta dua unit sepeda motor, dari BPKPAD Kota Banjarmasin.

Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1 Mirza Luthfillah didampingi Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 2 Naparin menyampaikan, Samsat Banjarmasin 1 serta Banjarmasin 2, menerima bantuan masing masing 1 unit mobil Samsat keliling serta 1 unit sepeda motor.

“Kami bersyukur atas bantuan yang telah diberikan,” ungkapnya.

Dikatakan Mirza, untuk bantuan mobil Samsat keliling pihaknya menerima lengkap dengan fasilitas, seperti AC, komputer, serta printer.

“Kami berharap dengan adanya bantuan ini, dapat meningkatkan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Mirza, bantuan ini juga untuk menambah semangat kepada petugas Samsat Banjarmasin 1 dan 2 dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak di Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/RH)

Atasi Banjir Kalsel, Menteri Lingkungan Hidup Instruksikan Audit Lingkungan dan Penertiban Usaha di Hulu DAS

BANJAR – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, turun langsung meninjau kondisi banjir yang merendam Desa Bincau, Kabupaten Banjar, Selasa (30/12). Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH menegaskan komitmen pemerintah untuk memulihkan fungsi ekologis sungai, serta menindak tegas aktivitas usaha yang terbukti memperparah bencana banjir di Kalimantan Selatan.

Menteri Lh (putih) saat meninjau lokasi banjir di Desa Bincau

Menteri Hanif menyoroti menurunnya daya dukung ekologis Sungai Bincau, yang kini tidak lagi mampu menampung debit air hujan seperti sebelumnya. Ia membandingkan kondisi terkini dengan kajian lingkungan yang pernah dilakukannya pada 2021, di mana peningkatan tinggi muka air terjadi akibat sedimentasi dan kerusakan lanskap di kawasan hulu.

“Lanskap kita saat ini sangat rentan. Dengan curah hujan sekitar 100 milimeter per hari saja, banjir sudah tidak bisa dihindari,” ujarnya.

Ia menjelaskan, wilayah tersebut sejatinya merupakan daerah tangkapan air alami. Oleh karena itu, Ia juga mengingatkan pentingnya kembali memerhatikan kearifan lokal, seperti pembangunan rumah panggung, sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat hingga 20 entitas usaha di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bincau, yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, hingga kehutanan.

Aktivitas pembukaan lahan secara masif diduga kuat telah memperburuk kondisi DAS dan mempercepat terjadinya banjir.

Sebagai langkah konkret, Kementerian LH akan menerapkan Audit Lingkungan Wajib, terhadap seluruh unit usaha di wilayah DAS tersebut. Audit ini akan dilakukan oleh auditor independen guna mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan berdampak terhadap kapasitas lingkungan.

“Jika hasil audit menunjukkan bahwa kegiatan usaha tidak mampu mereduksi dampak lingkungan atau justru memperparah bencana, maka izin persetujuan lingkungannya dapat dicabut,” tegasnya.

Selain audit, Kementerian LH juga menerjunkan Tim Penegakan Hukum (Gakkum) selama satu bulan penuh, untuk melakukan pengawasan dan verifikasi langsung di lapangan, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan bagian barat dan kawasan Pegunungan Meratus.

Dalam proses penertiban tersebut, Kementerian LH memanfaatkan data citra satelit untuk mengidentifikasi titik-titik pembukaan lahan yang diduga ilegal atau melanggar ketentuan lingkungan.

Hanif menegaskan, sebagai putra daerah Kalimantan Selatan, Ia memiliki tanggung jawab moral untuk membenahi kerusakan lingkungan di Banua.

Menteri Hanif juga berencana memanggil Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta pemerintah kabupaten, terkait implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Penanggulangan Banjir tahun 2021, yang dinilai belum berjalan optimal lintas sektor dan lintas kementerian.

Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga akan dilakukan terkait kemungkinan normalisasi sungai akibat pendangkalan.

“Kami akan terus bergerak melakukan penertiban, termasuk terhadap aktivitas ekstraksi mineral dan batu bara, agar semuanya benar-benar taat pada aturan lingkungan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menegaskan, Pemprov Kalsel juga terus melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

“Kami sudah rapat dengan kabupaten dan kota serta seluruh pihak terkait. Ke depan, koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk terkait penetapan status darurat, akan terus dilakukan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, banjir saat ini tidak hanya melanda Kabupaten Banjar, tetapi juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti Balangan, Kurau Tengah dan Kurau Selatan Kabupaten Tanah Laut, serta Kupang Jaya, Kabupaten Kotabaru.

Untuk penanganan darurat, pemerintah daerah terus mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.

“Penyaluran bantuan melalui Dinas Sosial, BPBD, dan perangkat daerah lainnya terus berjalan. Semua bentuk bantuan yang bisa diberikan kepada masyarakat terdampak terus kami upayakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Nor Rifai menyampaikan, hingga saat ini terdapat enam kabupaten yang telah menetapkan status siaga banjir. Yakni Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Banjar, dan Balangan.

“Khusus Kabupaten Balangan, statusnya sudah naik menjadi tanggap darurat. Untuk tingkat provinsi, masih menunggu hasil rapat hari ini,” jelasnya.

Berdasarkan data BPBD Kalsel, banjir telah berdampak pada sekitar 14.000 kepala keluarga dengan estimasi jumlah terdampak mencapai 50.000 jiwa.

“Untuk korban jiwa akibat banjir, tidak ada,” tutupnya. (SYA/RIW/RH)

Exit mobile version