Kemnaker Siapkan Pelatihan Agroforestry, Perluas Peluang Kerja Warga Garut

Garut — Kementerian Ketenagakerjaan (Kementerian Ketenagakerjaan) menyiapkan pelatihan agroforestry terintegrasi bagi 500 warga Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, sebagai upaya memperluas peluang kerja sekaligus mendorong pengembangan usaha berbasis potensi desa.

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah Desa Karamatwangi yang memiliki kawasan hutan sosial seluas sekitar 160 hektare, serta didukung ekosistem usaha lokal dan komitmen pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, bahwa pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membuka ruang usaha yang berkelanjutan dari potensi yang dimiliki desa.

“Kami dari Kemnaker siap melatih 500 orang. Silakan Pak Kades (Karamatwangi) dibuatkan data dan daftar peserta pelatihannya,” ujar Yassierli, saat dialog interaktif bersama petani Papandayan di Garut, Jawa Barat, Sabtu (9/5).

Ia menjelaskan, Desa Karamatwangi dipilih karena memiliki potensi agroforestry yang kuat, didukung ketersediaan lahan, pelaku usaha lokal, serta komitmen pemerintah desa dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis masyarakat.

“Pelatihan ini kami desain agar terintegrasi dari hulu sampai hilir, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki keterampilan kerja, tetapi juga peluang usaha dari potensi desa yang ada,” katanya.

Pelatihan akan mencakup sektor agroforestry, mulai dari budidaya kopi, pengolahan pascapanen, roasting, hingga barista. Selain itu, Kemnaker juga menyiapkan pelatihan hortikultura seperti budidaya kentang dan cabai untuk memperkuat sektor pertanian produktif.

Di sektor pariwisata, pelatihan juga diberikan melalui materi hospitality dan tour guide, untuk mendukung pengembangan wisata berbasis alam dan pertanian di Kabupaten Garut.

Yassierli berharap, program ini dapat menjadikan Karamatwangi sebagai desa percontohan pengembangan ekonomi berbasis agroforestry yang mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

“Dari hulu sampai hilir semuanya terintegrasi. Harapannya, masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan bisa mendapatkan peluang kerja dan usaha dari potensi yang ada di desa,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemnaker telah melaksanakan pelatihan berbasis potensi lokal secara bertahap bagi 64 peserta pada 2025–2026 di sejumlah desa di wilayah Cisurupan.

Pada 2025, pelatihan dilakukan di Desa Genengjaya melalui budidaya kopi serta di Desa Cipaganti melalui pelatihan penyangraian biji kopi. Program ini dilanjutkan pada 2026 di Desa Genengjaya, Desa Karamatwangi, dan Desa Simpang dengan fokus pada budidaya, pascapanen, hingga roasting kopi. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Bangun Dunia Kerja Inklusif, Kemnaker Siap Dampingi Perusahaan Serap Tenaga Kerja Disabilitas

Blitar – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya, mengawal pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas di sektor industri melalui penciptaan lingkungan kerja yang inklusif.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan, bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada proses rekrutmen, tetapi juga mencakup penyesuaian lingkungan kerja (akomodasi yang layak) hingga penyediaan alat bantu kerja yang sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.

“Kami ingin memastikan perusahaan tidak berjalan sendirian. Kemnaker hadir untuk mendampingi, mulai dari pemetaan jabatan yang cocok hingga memastikan fasilitas pendukung tersedia, sehingga tenaga kerja penyandang disabilitas dapat bekerja secara produktif dan nyaman,” ujar Cris Kuntadi, saat melakukan peninjauan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Malang dan Blitar pada Kamis–Jumat (7–8 Mei 2026).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Firmanuddin.

Dalam kunjungan tersebut, Kemnaker memberikan apresiasi kepada empat entitas usaha, yakni PT Burger Buto, PT Gandum, Rumah Batik Kinarsih, dan Warung Bambu Barokah, yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata, membangun tempat kerja inklusif bagi penyandang disabilitas.

Menurut Cris, praktik yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut telah melampaui pemenuhan kewajiban kuota 1 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas.

“Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa inklusivitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata keberpihakan terhadap kemanusiaan dan pengakuan atas potensi kerja penyandang disabilitas,” tegasnya.

Kemnaker juga mengapresiasi keberanian perusahaan dalam membuka ruang kerja bagi ragam disabilitas yang masih kerap menghadapi stigma, seperti disabilitas mental di Rumah Batik Kinarsih serta disabilitas intelektual (tunagrahita) di PT Burger Buto dan Warung Bambu Barokah.

“Stigma sering kali menjadi hambatan terbesar. Namun perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa dengan dukungan dan manajemen yang tepat, penyandang disabilitas mental maupun intelektual mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan usaha,” tambah Cris.

Kemnaker berharap praktik baik dari Malang dan Blitar tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha di berbagai daerah untuk membuka kesempatan kerja yang lebih setara dan inklusif.

“Kami ingin semakin banyak perusahaan menyadari bahwa dunia kerja yang inklusif bukan hanya memungkinkan, tetapi juga mampu memperkuat produktivitas, solidaritas, dan nilai kemanusiaan di lingkungan kerja,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: BLK Kini Tak Sekadar Tempat Pelatihan, Tapi Juga Inkubator Bisnis

Bandung — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan kerja, tetapi juga dikembangkan menjadi inkubator bisnis, klinik produktivitas, dan pusat pengembangan talenta untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Transformasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), mengoptimalkan BLK sebagai pusat pelatihan vokasi yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan industri, baik domestik maupun internasional, pada tahun 2026.

“BLK tidak hanya sekadar menjadi tempat pelatihan, tetapi juga dikembangkan sebagai Talent and Innovation Hub, klinik produktivitas, serta inkubator bisnis. Fokus Kemnaker adalah memastikan lulusan BLK dapat langsung terserap di dunia kerja atau mampu merintis usaha secara mandiri,” ujar Yassierli.

Yassierli menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan kebijakan ketenagakerjaan tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/5).

Dalam arahannya, Yassierli memaparkan strategi ketenagakerjaan Indonesia periode 2025–2029 yang berfokus pada penguatan link and match antara vokasi dan industri, optimalisasi BLK, perlindungan pekerja informal, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, serta penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk regulasi platform digital dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Untuk mempercepat transformasi tersebut, pengelolaan BLK kini diarahkan menggunakan pendekatan user journey approach atau alur pencari kerja.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan pencari kerja memperoleh layanan yang tepat sasaran, mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga penempatan kerja.

“Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja. Pelatihan tidak lagi hanya berorientasi pada materi di kelas, tetapi juga mengedepankan metode Project-Based Learning (PBL) dan program magang langsung di industri,” katanya.

Lebih lanjut, BLK juga akan memperkuat kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), perguruan tinggi, serta komunitas sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelatihan vokasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam pengelolaannya, BLK akan memanfaatkan data berbasis teknologi informasi untuk memetakan kebutuhan pasar kerja secara lebih presisi, memastikan pelatihan tepat sasaran, serta memudahkan evaluasi dampak program pelatihan.

Selain penguatan layanan dan kolaborasi, Yassierli juga menekankan pentingnya peran kehumasan dalam memperluas akses informasi kepada masyarakat terkait layanan dan pemanfaatan BLK.

“Dengan sinergi data, kolaborasi yang kuat, dan pendekatan humas yang proaktif, kami yakin BLK akan menjadi motor penggerak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Yassierli. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Bank Kalsel Mengajar, Ajak Pelajar Melek Finansial Sejak Dini

Banjarmasin – Dalam rangka memeringati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 sekaligus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar, Bank Kalsel melaksanakan program “Bank Kalsel Mengajar” yang digelar serentak 18 Kantor Cabang Bank Kalsel.

Program yang sudah terlaksana ini, berlangsung pada 4 hingga 13 Mei 2026 dengan menyasar sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK sederajat di wilayah kerja masing – masing cabang.

Melalui kegiatan tersebut, pimpinan cabang Bank Kalsel akan hadir langsung ke sekolah – sekolah untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan sejak dini, pentingnya budaya menabung, serta pengenalan layanan perbankan secara edukatif dan interaktif

Kegiatan “Bank Kalsel Mengajar” merupakan komitmen Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, namun juga berperan aktif mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan literasi keuangan masyarakat sejak usia dini.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan, bahwa program ini menjadi salah satu langkah nyata Bank Kalsel, membangun kedekatan dengan generasi muda sekaligus meningkatkan pemahaman keuangan di lingkungan pelajar.

“Melalui program ini, Bank Kalsel ingin hadir lebih dekat dengan dunia pendidikan serta memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya pengelolaan keuangan sejak dini. Kami berharap kegiatan ini dapat membentuk budaya menabung dan meningkatkan literasi keuangan pelajar secara berkelanjutan,” ujar Fachrudin.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain, edukasi literasi keuangan, pengenalan produk dan layanan perbankan, seperti tabungan pelajar dan digital banking, sesi tanya jawab interaktif, games edukatif, hingga pembagian souvenir edukatif kepada peserta.

Diharapkan, melalui program “Bank Kalsel Mengajar” kedepannya, dapat mendukung program inklusi keuangan nasional, meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya layanan keuangan formal, serta memperkuat citra perusahaan sebagai bank daerah yang peduli terhadap pendidikan dan masa depan generasi muda. (ADV-RIW/EPS)

Lantik Pejabat Pemprov Kalsel, Gubernur Muhidin Tekankan Loyalitas dan Profesionalisme

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (8/5).

Selain melantik pejabat struktural dan fungsional, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan periode 2026-2031.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Kalsel.

Gubernur Muhidin menegaskan, para pejabat yang dilantik harus mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta mengedepankan profesionalisme dalam bekerja.

“Jabatan ini bukan sekadar penghargaan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar Muhidin.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada pejabat harus dibuktikan melalui kinerja nyata bagi masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap pejabat akan terus dilakukan secara berkala agar penempatan jabatan sesuai kemampuan dan kompetensi.

Muhidin menjelaskan, pejabat yang telah dilantik pada dasarnya baru dapat dilakukan rotasi atau perombakan jabatan setelah dua tahun.

Meski demikian, penilaian kinerja tetap dilakukan secara berkala oleh pimpinan masing-masing.

“Saya minta kepada Sekda dan kepala dinas untuk memberikan penilaian objektif terhadap bawahannya, mana yang sangat baik dan mana yang masih kurang,” katanya.

Ia menambahkan, evaluasi tersebut penting dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.

“Kalau memang pekerjaannya kurang bagus tentu akan dievaluasi kembali. Semua harus bekerja profesional sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” tegasnya.

Selain profesionalisme, Muhidin juga menekankan pentingnya loyalitas seluruh pejabat terhadap pimpinan daerah, baik gubernur, wakil gubernur maupun sekretaris daerah.

“Pejabat harus loyal kepada pimpinan daerah agar pemerintahan berjalan solid dan program pembangunan bisa terlaksana dengan baik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi menyampaikan, pejabat yang dilantik dan dikukuhkan terdiri dari tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, 39 pejabat administrator, serta 125 pejabat pengawas.

Selain itu, turut dilantik sebanyak 25 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Alhamdulillah, hari ini terlaksana pelantikan dan pengukuhan terdiri dari tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, 39 administrator, 125 pengawas, dan 25 pejabat fungsional,” jelas Noryadi.

Ia mengatakan, sesuai arahan gubernur, seluruh pejabat nantinya akan dievaluasi setiap enam bulan berdasarkan capaian kinerja masing-masing.

“Evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat kinerja pejabat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tambahnya.

Noryadi juga mengungkapkan saat ini masih terdapat tiga jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang kosong, yakni pada Dinas ESDM, Staf Ahli Gubernur, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk pengisian jabatan tersebut, Pemprov Kalsel nantinya akan melaksanakan proses lelang jabatan sesuai arahan gubernur.

“Pengisiannya nanti melalui mekanisme lelang jabatan sesuai ketentuan dan arahan gubernur,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Wamenaker: Kompetensi SDM Kunci Utama Hadapi Digitalisasi Global

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, menegaskan pentingnya penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk menjawab tantangan masifnya perkembangan digitalisasi global, termasuk Artificial Intelligence (AI)

Wamenaker menyoroti pergeseran besar di dunia kerja yang menuntut kesesuaian keterampilan (skill mismatch). Berdasarkan data Sakernas November 2025, dari 218,85 juta penduduk usia kerja, terdapat 7,35 juta pengangguran yang masih didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Dunia kerja sedang mengalami perubahan besar akibat AI dan digitalisasi. Tantangan kita bukan hanya soal jumlah, tetapi kualitas dan kesesuaian keterampilan,” ujar Afriansyah, saat menjadi narasumber Indonesia Cloud and Datacenter Convention 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Wamenaker menegaskan, bahwa untuk mempercepat pemberdayaan angkatan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengandalkan platform SIAPkerja.

Sistem digital terintegrasi ini hadir sebagai single gateway bagi masyarakat untuk mengakses layanan pelatihan, penempatan, hingga sertifikasi secara lebih efisien.

Selain digitalisasi layanan, Kemnaker juga fokus pada pelatihan berbasis kompetensi untuk memperkuat keterampilan teknis (hard skill) dan soft skill, serta sertifikasi sebagai pengakuan formal atas keahlian tenaga kerja.

Dalam paparannya, Wamenaker menyampaikan, bahwa program ketenagakerjaan dibangun di atas pilar strategis, terutama peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui penguatan kurikulum, reskilling, dan upskilling.

“Kemnaker fokus pada perluasan penempatan tenaga kerja dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan. Semua ini didukung reformasi ketenagakerjaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan birokrasi yang lebih baik,” ujar Wamenaker.

Wamenaker menegaskan komitmen pemerintah, membangun ekosistem ketenagakerjaan Indonesia periode 2024–2029 yang kuat, inklusif, dan adaptif.

Langkah ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, terlindungi, dan mampu bersaing di tingkat global untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: Kebersamaan Perkuat Ketenagakerjaan Hadapi Tantangan Global

Cianjur — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, bahwa kekuatan Indonesia menghadapi tantangan global tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada nilai kebersamaan yang telah menjadi karakter bangsa.

Hal tersebut disampaikan Yassierli, saat menghadiri Silaturahmi dengan Mitra-Mitra Strategis Ketenagakerjaan di Ciloto, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (6/5) malam.

Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat, serta 80 peserta dari konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Dalam sambutannya, Yassierli menyebut, nilai
kebersamaan dan semangat gotong royong merupakan modal sosial penting yang harus terus dijaga di tengah dinamika global, termasuk perkembangan teknologi dan ketidakpastian ekonomi dunia.

“Bangsa Indonesia memiliki nilai kehidupan, kebersamaan, serta semangat gotong royong yang menjadi kekuatan utama,” ujar Yassierli.

Menurutnya, kekuatan sosial tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

“Semangat kebersamaan membuat kita mampu menghadapi tantangan dan membawa Indonesia menjadi lebih maju,” katanya.

Yassierli juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja agar pembangunan ketenagakerjaan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan formal, tetapi juga memerlukan penguatan nilai sosial yang tumbuh di tengah masyarakat.

“Penguatan nilai-nilai tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus menjaga keseimbangan sosial di tengah perubahan zaman,” tuturnya.

Pemerintah, lanjut Yassierli, akan terus mendorong berbagai inisiatif yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kolaborasi sebagai fondasi pembangunan ketenagakerjaan ke depan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Umum KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan forum silaturahmi tersebut.

Menurut Jumhur, forum itu menjadi ruang strategis untuk mempererat hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

“Terbukti, jika kita kompak dan menjaga kebersamaan, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif bagi Mantan Warga Binaan

Malang — Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, menegaskan komitmen pemerintah menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan bebas diskriminasi.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan kepada warga binaan dan peserta magang di Lapas Kelas I Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5).

Dalam kunjungannya, Cris menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Hak tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kendala sosial, hukum, maupun ekonomi.

“Pemerintah hadir untuk menjamin masa depan Bapak/Ibu setelah masa pembinaan selesai. Melalui kebijakan dan perlakuan khusus, kami ingin memastikan warga binaan dapat kembali bekerja maupun berwirausaha di tengah masyarakat,” ujar Cris.

Sebagai langkah konkret, Cris menjelaskan bahwa sejak awal 2025, Kemnaker telah membentuk Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus.

Direktorat ini memiliki mandat memfasilitasi kelompok tenaga kerja khusus, termasuk mantan warga binaan, agar memperoleh akses kerja yang setara dan mendorong terciptanya dunia kerja yang inklusif.

“Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan Kemnaker terhadap proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan pembekalan melalui program magang dan pelatihan, diharapkan warga binaan memiliki kesiapan mental serta keterampilan saat kembali ke lingkungan sosial,” katanya.

Menurut Cris, sinergi tersebut diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kemnaker dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bersama di bidang imigrasi, pemasyarakatan, dan ketenagakerjaan guna memastikan proses transisi warga binaan menuju dunia kerja berjalan optimal.

“Membuka kesempatan kerja bagi mantan warga binaan merupakan wujud penegakan hak asasi manusia. Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia,” tutup Cris. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Jelang Idul Adha, RPH Banjarmasin Vaksinasi Sapi Kurban

BANJARMASIN – Dalam rangka menjaga kesehatan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha mendatang, petugas Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Banjarmasin memeriksa kesehatan sapi kurban, yang mulai berdatangan, pada Kamis (7/5).

Kepala RPH Basirih Kota Banjarmasin, drh Anang Dwijatmiko mengatakan, jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah sapi kurban mulai berdatangan ke tempatnya.

Ket foto : Kepala RPH Kota Banjarmasin drh Anang Dwijatmiko

“Setibanya, setiap sapi langsung menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus vaksinasi oleh petugas terkait untuk memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak dikurbankan,” ungkap Anang, kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan Anang, vaksinasi diberikan untuk memastikan kondisi sapi tetap sehat hingga saat kurban nanti.

“Kita pastikan sapi-sapi tersebut juga sudah di vaksinasi di daerah daerah asal hingga sampai tempat tujuan untuk mencegah terjadi wabah penyakit mulut dan kaki,” ucap Anang.

Stok sapi kurban yang baru datang ini, lanjut Anang, sekitar 330 ekor berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sapi kurban dari luar daerah ini akan terus berdatangan hingga mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang.

“Kedatangan sapi masih akan terus berlangsung sampai mendekati hari H. Kami terus memastikan hewan kurban yang beredar di Banjarmasin benar benar aman dan sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, bahwa kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin tahun ini diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi.

“Kebutuhan kurban kurang lebih masih sama seperti tahun lalu, sekitar 2.500 ekor. Tapi memang ada kenaikan harga di tingkat pengusaha karena faktor biaya operasional, terutama BBM,” ucapnya.

Kenaikan harga itu juga diakui salah seorang pengusaha sapi kurban, Rasidi Ahmad yang menyebutkan harga sapi tahun ini rata rata mengalami kenaikan.

“Ada kenaikan sekitar 1 juta rupiah per ekor dibanding tahun sebelumnya. Itu tergantung berat badan dan jenis sapinya,” tutup Rasidi. (SRI/RIW/EPS)

Perkuat Kinerja dan Pelayanan, Komisi I Gali Inovasi Kedewanan ke NTB

Mataram – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan melalui penguatan koordinasi serta pertukaran gagasan bersama DPRD di daerah lain.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (7/5), di Kota Mataram.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat

Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua Komisi I, Rais Ruhayat, bersama Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, disambut langsung Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rais Ruhayat, mengatakan, kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk meluaskan wawasan serta menguatkan sinergi antar lembaga legislatif daerah.

Menurutnya, banyak masukan positif yang diperoleh dari DPRD Provinsi NTB yang dapat dijadikan referensi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas anggota DPRD di Kalimantan Selatan.

“Pertemuan ini membahas berbagai strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kinerja legislatif, hingga optimalisasi program – program kedewanan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya.

Rais menjelaskan, sejumlah program yang dijalankan DPRD NTB dinilai mampu menunjang optimalisasi tugas anggota dewan, terutama untuk pelaksanaan kegiatan di daerah pemilihan atau dapil.

Suasana pertemuan di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Salah satunya terkait pola kunjungan dapil yang dinilai efektif, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung serta memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.

“Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman tersebut, DPRD Kalsel memperoleh berbagai ide baru yang nantinya bisa diadaptasi dan diterapkan sesuai kebutuhan daerah,” jelasnya.

Rais menambahkan, kinerja legislatif diharapkan semakin responsif terhadap persoalan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal.

Selain membahas program kedewanan, pertemuan tersebut juga menjadi sarana memperkuat hubungan antarlembaga legislatif daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

DPRD Kalsel menilai sinergi seperti ini penting untuk membangun tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Hari ini kami sangat berterima kasih karena langsung disambut oleh Ketua DPRD Provinsi NTB. Banyak hal yang kami diskusikan bersama terkait program-program kedewanan yang sangat baik dan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kami di Kalimantan Selatan,” ujar Rais.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menyambut baik kunjungan Komisi I DPRD Kalsel. Ia berharap komunikasi dan kolaborasi antar DPRD provinsi dapat terus terjalin sebagai ruang berbagi pengalaman, inovasi, serta solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah.

Menurutnya, setiap daerah memiliki pengalaman dan strategi yang berbeda dalam menjalankan fungsi kedewanan. Karena itu, forum diskusi seperti ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas lembaga legislatif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pertemuan antara DPRD Kalsel dan DPRD NTB tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi dan gagasan baru dalam mendukung terciptanya lembaga legislatif yang lebih profesional, adaptif, dan dekat dengan masyarakat.

“Dengan sinergi yang terus dibangun, DPRD diharapkan semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus representasi aspirasi rakyat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Exit mobile version