LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

SURABAYA – Meski tak menjadi sorotan dalam catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) namun persoalan aset menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel khususnya Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan.

Untuk mendukung percepatan penyelesaian persoalan aset tersebut, dipimpin Wakil Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani bersama anggota Komisi II lainnya menyambangi DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jum’at (7/7), guna menggali cara penanganan aset yang diyakini tidak saja terjadi di Kalsel namun juga dialami oleh provinsi lain, termasuk Jatim.

Disela pertemuan, Paman Yani mengatakan, pihaknya mencoba menggali informasi bagaimana penanganan aset ke DPRD Jatim. Dan diperoleh jawaban bahwa untuk mentreatmen masalah ini Kepala Daerah pun ikut turun, ikut memfasilitasi, mensupport agar masalah aset dapat segera diselesaikan.

Bahkan, lanjut politisi Partai Golongan Karya ini menyebutkan, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat juga dilibatkan oleh Pemprov Jatim sehingga dalam tahun ini ada 1300 lebih sertifikat aset yang dikeluarkan (terselesaikan).

“Nah ini bagus sekali untuk masukan kita di DPRD Kalsel. Kita akan coba panggil kawan-kawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel. Bagaimana PR-PR yang sudah kita berikan, sampai dimana progres sertifikasinya ? Sudah selesai berapa bayak ? Dan yang tersisa berapa ? Nanti kita akan konfirmasi,” tegas Paman Yani.

Sebelumnya, Staf Komisi C DPRD Provinsi Jatim, Andreas Bagus W yang menerima rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel mengungkapkan, Jatim juga memiliki permasalahan yang sama dengan Kalsel. Meski telah 12 kali berturut-turut WTP namun juga menyisakan permasalahan aset yang tak kunjung terselesaikan.

Dikatakannya, saat ini Komisi C yang membidangi keuangan sedang mendalami terkait permasalahan aset. Aset ini ada yang asetnya BUMD, ada asetnya Provinsi termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Aset di BUMN termasuk aset yang dipisahkan sehingga beda penanganannya karena sudah berbentuk perusahaan. Kalau penanganan di OPD lagi difokuskan pada permasalahan fisik dan sertifikat ada di Pemko tapi aset dikuasai pihak lain. Ada juga sertifikatnya tidak ada tapi fisiknya dikuasai Pemprov Jatim.

“Pemprov Jatim sangat tegas terkait aset. Selama kita ada sertifikasi dan hak-hak Pemprov itu kuat, kita bisa gunakan untuk merebut kembali aset itu,” tandasnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJAR – Selaku tuan rumah kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) tahun 2023, Kwarda Kalsel dan seluruh panitia menyelenggarakan Sholat Hajat berjamaah, di Kebun Pramuka Desa Kiram, Kabupaten Banjar, Jumat (7/7) malam.

Ketua Harian Kwarda Kalsel Agus Salim mengatakan, sholat berjamaah ini dilakukan agar seluruh agenda KBN 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kita boleh berencana, tetapi semua kan Allah yang mengatur. Jadi kita laksanakan sholat ini dengan harapan mudah-mudahan semua kegiatan berjalan lancar,” ujarnya.

Usai sholat berjamaah, Agus Salim melakukan briefing kepada seluruh panitia. Ia ingin memastikan seluruh tamu maupun peserta KBN nanti terlayani dengan baik.

“Kita juga akan lakukan rapat evaluasi setiap hari. Kita akan bahas rencana kegiatan besok harinya, dan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan,” ungkapnya.

Sebagai permulaan, pihak panitia akan melakukan simulasi kepada peserta dari Kwarcab Kalsel. Mereka diagendakan datang lebih dahulu dari peserta luar daerah.

“Dari cabang datang besok (8 Juli 2023). Kita simulasikan semua. Mulai proses penjemputan hingga pelayanan lainnya. Kita akan minta masukan dari mereka, terkait pelayanan yang kami berikan,” terangnya.

Seperti diketahui KBN 2023 di Kalsel dijadwalkan mulai pada 10 Juli 2023. Pembukaan akan berlangsung di Kiram Park, Kabupaten Banjar, pada malam harinya, dengan dipimpin oleh Ketua Kwarnas Kak Komjen Pol (Purn) Budi Wasesa. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direkorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) kembali melakukan gerakan “Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih” untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-78 pada 17 Agustus 2023.

Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar mengatakan, gerakan ini dapat menggalang partisipasi serta swadaya masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok, organisasi kemasyarakatan, partai politik, unsur pemerintahan dan swasta, dalam memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia.

Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Pemprov Kalsel. Kepala Badan Kesbangpol Kalsel Heriansyah mengatakan, pihaknya sudah melakukan gerakan ini sejak 1 Juni 2023. Bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.

“Atas arahan pimpinan kita, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, kita sudah melakukan gerakan ini. Beliau (Gubernur) sangat komitmen terhadap wawasan kebangsaan, generasi muda dan merah putih,” papar Heriansyah saat menghadiri rakor virtual bersama Dirjen Polpum Kemendagri secara virtual, di Command Center Setdaprov Kalsel, Jumat (7/7).

Sebagian wilayah Kalsel, lanjut Heriansyah, sudah mulai melakukan gerakan pembagian bendera ini. Kota Banjarmasin sejak 1 Juni lalu bahkan sudah mencanangkan setiap kelurahan wajib memiliki satu “Kampung Merah Putih”.

“Mereka (Pemko Banjarmasin) juga sudah membagikan lebih dari sepuluh ribu bendera di wilayah mereka,” ungkapnya.

Sementara di Kabupaten Tanah Bumbu, gerakan akan dilakukan mulai 1 Agustus 2023 dengan memasang 5.000 bendera di sepanjang median jalan.

“Kurang lebih 5 kilometer jalan nanti akan dipasangi bendera disana,” terangnya.

Heriansyah juga memastikan seluruh lembaga pemerintahan maupun swasta akan turut melakukan gerakan ini.

“Ini wujud komitmen kita untuk meningkatakn semangat nasionalisme di Kalsel,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan bantuan, kepada Pemerintah Daerah termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan untuk upaya peningkatan Indek Pembangunan Pemuda (IPP).

Kepala Bidang Kemitraan Dalam Negeri Aset Kemitraan Pemuda Kemenpora Yustia Elita, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Rokhyatin Efendi, menjelaskan, salah satu dukungan dari Kemenpora, yaitu, adanya pelaksanaan Program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“PPAP ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan IPP di daerah,” ungkap Yustia, di Banjarmasin, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Menurut Yustia, ada lima domain strategi yang menjadi tugas peserta untuk meningkatkan Indek Pembangunan Pemuda tersebut, yaitu, Pendidikan, Kesejahteraan Kesehatan, Kesempatan Lapangan Kerja, Kepemimpinan, gender dan diskriminasi.

“Kementerian Pemuda dan Olahraga sampai saat ini, terus mendorong Pemerintah di daerah dalam hal peningkatan Indek Pembangunan Pemuda,” ucapnya.

Seperti di Provinsi Kalimantan Selatan ini, salah satu indikator masih rendahnya IPP, masih adanya pernikahan dini.

“Oleh karena itu, dengan adanya program PPAP dapat memberikan motivasi kepada generasi muda di daerah, untuk tidak melakukan pernikahan dini tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan program Pertukaran Pemuda Antar Povinsi (PPAP). Kegiatan akan berlangsung selama satu bulan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau yang diikuti oleh 70 orang peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Guna memastikan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) berjalan dengan baik, tim Arsip Nasional Indonesia (ANRI) melakukan pengawasan pengelolaan kearsipan dilingkup pemerintah daerah di Kalsel.

Ketua Tim Pengawasan Kearsipan Daerah ANRI, Hastuti mengatakan, dalam pengawasan ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian pihaknya diantaranya, aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip in-aktif dengan retensi minimal 10 tahun, pengelolaan arsip statis, dan sumber daya kearsipan yang meliputi SDM, pendanaan, pengorganisasian, dan sarana prasarana.

“Untuk lingkup Pemprov Kalsel sudah kami lakukan verifikasi kemarin. Verifikasi ini kita lakukan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilai OPD sangat membantu meningkatkan nilai pengelolaan kearsipan Pemprov Kalsel sebanyak 40 persen, dan 60 persennya nilai dari Dispersip Kalsel,” kata Hastuti, Kamis (6/7).

Dari hasil verifikasi yang dilakukan pihaknya kemarin terhadap Dispersip Kalsel dan sejumlah OPD, Hastuti mengungkapkan, secara keseluruhan terjadi peningkatan meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan.

“Alhamdulillah ada peningkatan, namun ada instrumen baru dari Kemen PAN-RB yang harus ditindak lanjuti, diantaranya harus mendaftarkan arsip yang memiliki memori politik bangsa ke ANRI yang nantinya bisa menjadi kolektif memori bangsa, kemudian harus ada wawancara lisan kepada tokoh atau sejarawan tertentu yang memiliki keterkaitan dengan kearsipan,” tutur Hastuti.

Dia pun berharap pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya lebih meningkat, mengingat saat ini tuntutan tentang penyelenggaraan kearsipan juga lebih banyak.

“Berdasarkan Peraturan ANRI, ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni tentang administrasi dan pidana, untuk saat ini kita masih konsen di administrasi, jadi harus lengkap penyelenggaraan kearsipannya,” ujar Hastuti.

Lebih jauh dia menilai, Pemprov Kalsel saat ini sudah melaksanakan dengan baik apa yang diamanahkan dalam penyelenggaraan kearsipan yang baik.

“Pemprov Kalsel sudah menjalankan amanah penyelenggaraan kearsipan dengan baik, cuman ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan seperti indeks digitalisasi arsip yang berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Kita harapkan semuanya menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam penyelenggaraan kearsipannya,” jelas Hastuti.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Arsip, Depo Arsip Dispersip Kalsel, Riza Fahlevi mengatakan, kondisi kearsipan di Depo Arsip Kalsel sudah cukup baik.

“Sarana prasarana sudah kita lengkapi, kita juga sudah membangun gedung baru sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ANRI. Selain itu kita juga mendapatkan tambahan SDM pejabat fungsional Arsiparis sebanyak 7 orang pada tahun lalu,” ujar Riza.

Dia pun berharap, hasil dari verifikasi pengawasan oleh ANRI ini dapat meningkatkan peringkat pengelolaan kearsipan di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Untuk saat ini kita berada di peringkat 10 dari seluruh provinsi di Indonesia. Kita juga sudah menyiapkan semua bahan yang menjadi indikator verifikasi ini. Melalui verifikasi ini, pengelolaan kearsipan Provinsi Kalsel kita targetkan bisa naik ke peringkat 7,” tukas Riza. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

SUMATERA SELATAN – Prestasi nasional penghargaan Satyalancana Wira Karya kembali diraih Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin.

Setelah bulan Juni lalu meraih Satyalancana Wirakarya Bidang Pertanian, kali ini Paman Birin meraih penghargaan Satyalancana Wira Karya Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam inovasi percepatan penanganan stunting di Kalimantan Selatan.

Penghargaan Satyalancana Wira Karya ini diserahkan langsung Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin pada acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke- 30 Tahun 2023 di Halaman Kantor Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (6/7) siang.

Keberhasilan meraih Penghargaan Satyalancana Wira Karya Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ini tak lepas dari penanganan Stunting di Kalsel yang dilakukan Paman Birin.

Paman Birin dianggap berhasil melakukan percepatan penurunan stunting sejak 2018 pada angka 33,1 persen menjadi 18,0 persen di tahun 2023.

Beberapa kebijakan yang dilakukan Paman Birin untuk menurunkan stunting di Kalimantan Selatan yakni selain pembentukan tim percepatan stunting di Kalsel melalui Peraturan Gubernur, dilakukan juga kesepakatan bersama Kepala Daerah se-Kalsel untuk penurunan stunting. Kemudian juga ada Deklarasi Loksado bersama Pokjanal Posyandu, Program Bapak Asuh Anak Stunting, Deklarasi Ibu Hamil se-Kalsel dalam Pencegahan Anak Stunting dengan Edukasi Penyajian Isi Piringku.

Program lainnya adalah pelaksanaan 8 aksi konvergensi yang juga diganjar penghargaan oleh menteri Kesehatan RI, selain itu juga bekerjasama dengan Ketua TP PKK Kalsel, Raudatul Jannah, yang akhirnya mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai pemrakarsa dan penyelenggara edukasi sajian isi piringku pertama kepada Ibu hamil.

Tak itu saja, kebijakan Paman Birin dalam percepatan penurunan stunting ini pun selain didukung Kabupaten/ Kota se-Kalsel, juga disokong 11 SKPD serta BKKBN perwakilan Kalsel, diantaranya pembuatan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalsel Tahun 2020/2035, Paman Mahaga Gunting (Paman Birin & Mahasiswa Bersama Cegah Stunting), Gerakan Makan Sehat B2SA, Gemarikan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan), relawan sosial tentang stunting dan masih banyak lagi.

Bersama dua Gubernur lainnya yakni Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Jawa Tengah, Paman Birin merasa bangga karena telah berhasil melakukan percepatan penurunan stunting dengan kerjasama solid antar Kabupaten Kota di Kalsel.

“Alhamdulilah. Penghargaan ini menjadi motivasi kami provinsi Kalsel untuk terus meningkatkan penurunan stunting di Banua. Tentu dengan bantuan dan kerjasama semua pihak,” kata Paman Birin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Fit And Proper Test atau Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Periode 2023-2027.

Kegiatan itu dilakukan selama satu hari yaitu Rabu (5/7) terhadap 10 orang calon Anggota KIP Kalsel yang telah diserahkan Tim Seleksi (Timsel) ke DPRD Kalimantan Selatan, yaitu AH. Rijani, Ahmadi, Decky C. Kananto Lihu, Nawang Wijayanti, Nurkhozin Fahimi Hamdi, Riduannor, Sugian Noor, Tati Akhbaryah, Trias Handojo dan Yati Nurhayati.

“Dari 10 orang tersebut nanti akan dipilih lima orang untuk menjadi Anggota KIP Kalsel dan lima orang lagi sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW),” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias, kepada wartawan, di sela kegiatan.

Setelah Uji Kelayakan dan Kepatutan, lanjut Rachmah, Komisi I DPRD Kalsel akan menggelar rapat internal untuk menentukan nama-nama yang terpilih sebagai anggota KIP Kalsel periode 2023-2027.

“Kami berharap anggota KIP Kalsel yang terpilih nanti merupakan yang terbaik sehingga dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tuturnya.

Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan itu, Rachmah didampingi Wakil Ketua Komisi I, Siti Nortita Ayu Febria dan Sekretaris Komisi I, Suripno Sumas dan sejumlah Anggota Komisi I DPRD Kalsel lainnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias oleh puluhan Ketua RT dan Ketua RW di Kota Banjarmasin yang bertempat di jalan Meratus kecamatan Banjarmasin Tengah, Selasa (4/7).

Selain menyampaikan tentang peraturan penyelenggaraan kesehatan, Suripno juga mengajak Spesialis Orthopedi dan Traumatologi, dr Priza Prazunip, Sp.OT sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang penyakit tulang dan persendian yang berkaitan dengan penuaan.

“Jadi kami harapkan melalui pertemuan ini, masyarakat bisa mengerti tentang kesehatan, termasuk penyakit pengapuran tulang sehingga bisa dilakukan pencegahan dan penanganan secara dini,” jelasnya.

Sementara, narasumber, dr Priza Prazunip menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Anggota Dewan Kalsel ini. Mengingat, lanjutnya, warga yang mengakses layanan ortopedi baik di rumah sakit milik pemerintah maupun swasta saat ini dinilai masih minim.

“Kebanyakan warga memilih pengobatan tradisional jika mengalami penyakit tulang dan sendi. Penyebabnya, lantaran banyak warga mengira layanan ortopedi tidak ditanggung jaminan kesehatan. Padahal, layanan ortopedi sepenuhnya dicover BPJS,” jelasnya.

Padahal, fungsi tulang dan sendi sangat menentukan kualitas hidup seseorang, sehingga penanganannya pun harus dilakukan oleh tenaga profesional.

Dalam sosialisasi ini, masyarakat juga diberikan layanan pemeriksaan tulang dan sendi gratis. Jika diperlukan tindaklanjut, warga dan para ketua RT juga diperbolehkan menyerahkan BPJS-nya untuk didaftarkan pemeriksaan ortopedi di Rumah Sakit yang melayani BPJS. (NRH/RDM/RH)