LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

PMD Kalsel, Dorong Kolaborasi BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih

Banjarbaru – Kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong BUMDes untuk mengelola sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.

Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari menyampaikan, bahwa BUMDes dan koperasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal.

Jika keduanya dapat berkolaborasi dengan baik, maka pengelolaan usaha desa akan semakin optimal, baik dari sisi permodalan, distribusi, maupun pemasaran produk.

“BUMDes dapat berfokus pada pengelolaan unit usaha berbasis potensi desa, seperti perdagangan, pengolahan hasil pertanian, hingga jasa layanan,” ungkap Indah, saat ditemui diruangannya pada Rabu (18/2).

Sementara itu, koperasi dapat memperkuat aspek kelembagaan, tata kelola keuangan, serta partisipasi anggota dalam mendukung perputaran ekonomi desa.

Indah menambahkan, pihaknya mendorong adanya komunikasi dan perencanaan bersama antara pengurus BUMDes dan pengurus Koperasi Desa Merah Putih agar program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Sinergi ini juga diharapkan mampu memperluas akses permodalan, memperkuat manajemen usaha, serta meningkatkan daya saing produk unggulan desa di pasar yang lebih luas,” lanjut Indah.

Di sisi lain, Dinas PMD Kalsel juga terus mendorong BUMDes untuk mengelola sektor pariwisata desa. Menurut Indah, banyak desa di Kalimantan Selatan memiliki potensi wisata alam, budaya, maupun kearifan lokal yang dapat dikembangkan secara profesional melalui BUMDes.

Dengan pengelolaan yang terencana dan berbasis potensi lokal, sektor pariwisata desa dinilai mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi desa sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

“Dinas PMD pun juga akan memberikan pendampingan kepada BUMDes, mulai dari perencanaan usaha, penguatan kelembagaan, hingga strategi promosi dan pemasaran,” ucapnya.

Indah menegaskan, keterlibatan masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi desa, termasuk sektor pariwisata.

Melalui BUMDes, masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengelola destinasi, penyedia jasa homestay, pemandu wisata, maupun pelaku usaha pendukung seperti kuliner dan kerajinan tangan.

“Melalui kolaborasi BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan, optimalisasi sektor pariwisata, ekonomi desa dapat semakin tumbuh, mandiri, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Indah. (MRF/RIW/EPS)

Rakor APBN Kalsel, Gubernur Muhidin Tekankan Optimalisasi dan Ketepatan Penyerapan Anggaran

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (12/2).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama serta penganugerahan Penghargaan Kinerja Tahun Anggaran 2025. Rapat koordinasi tersebut dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan sebagai bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Ket : Penyerahan sejumlah penghargaan kepada pemerintah kab/kota di Kalsel

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan dana transfer pemerintah pusat melalui APBN dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah.

“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi percepatan penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke daerah. Kita ingin memastikan seluruh dana tersebut benar – benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tanpa keterlambatan, apalagi sampai tidak terserap,” tegas Muhidin.

Gubernur Muhidin juga menekankan pentingnya ketepatan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyoroti perlunya sinkronisasi yang kuat antara program pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesalahan pembiayaan.

“Jangan sampai ada kegiatan yang seharusnya dibiayai APBN justru dibebankan ke APBD, atau sebaliknya. Semua harus selaras, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya,” jelasnya.

Selain itu, penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat realisasi anggaran.

Menurut Gubernur Muhidin, lambannya penyerapan anggaran akan berdampak langsung pada tertundanya pembangunan serta melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penyerapan anggaran yang tidak optimal akan berpengaruh pada pembangunan dan ekonomi daerah. Karena itu, komitmen bersama ini penting agar seluruh jajaran memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal dana APBN,” ujarnya.

Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa dana APBN yang disalurkan ke daerah merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.

“Dana APBN ini adalah amanah dari negara. Kita wajib memastikan pelaksanaannya tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Masuki Usia 53 Tahun, Gubernur Muhidin Minta PT PAM Bandarmasih Layani Warga Hingga Pelosok

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, diwakili ⁠⁠Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Eddy Elminsyah Jaya, menghadiri syukuran HUT ke-53 PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda), di Aula PT Air Minum Bandarmasih, Banjarmasin, Kamis (12/2).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan HUT ke 53 PT PAM Bandarmasih,” ungkap Eddy, kepada Abdi Persada FM.

Ket foto : Karo Ekonomi Setdaprov Kalsel Eddy Elminsyah Jaya

Eddy berharap, PT PAM Bandarmasih terus menjadi perusahaan daerah yang profesional, inovatif, serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

“Semoga PT PAM Bandarmasih dapat memberikan pelayanan lebih maju, hingga merambah ke daerah yang berada di pelosok Kota Banjarmasin,” ucap Eddy.

Gubernur juga berharap, PT PAM Bandarmasih dapat menjadi contoh bagi PDAM lainnya yang ada di Kalsel.

“Pemprov Kalsel mengucapkan terimakasih kepada PT PAM Bandarmasih yang telah memberikan deviden pada tahun 2025 lalu sekitar Rp 3,2 Miliar,” ungkapnya lagi.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan sambutan

Hal ini, merupakan contoh PDAM yang sehat, dan telah memberikan deviden kepada pemerintah kota, daerah, serta Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menyampaikan harapannya kepada PT PAM Bandarmasih, agar di usia yang semakin tua ini, dapat memberikan pelayanan maksimal.

“Pada usia yang tidak muda lagi, kami berharap layanan yang diberikan dapat semakin meningkat,” ucap Yamin.

Meskipun, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk memaksimalkan pelayanan hingga ke daerah pelosok.

Pada peringatan kali ini, PT PAM Bandarmasih menyerahkan penghargaan pegawai teladan, bantuan sosial serta lainnya. (SRI/RIW/EPS)

Tingkatkan Literasi Sejarah Siswa, Disdikbud Kalsel Hadirkan Museum Masuk Sekolah

Hulu Sungai Tengah – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Kebudayaan Kalsel, terus berinovasi dalam penguatan literasi sejarah, melalui program Museum Masuk Sekolah, yang digelar Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman selama delapan hari.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Galuh Tantri Narindra, diwakili Kabid Kebudayaan Raudati Hildayati, melalui rilisnya menyampaikan, program Museum Masuk Sekolah yang dilaksanakan Museum Wasaka, bertujuan untuk mendekatkan museum ke kalangan peserta didik, sekaligus menjadikannya sebagai sumber belajar yang menarik, kontekstual, dan inspiratif.

Foto : Salah satu narasumber menyampaikan materi, dalam kegiatan Museum Masuk Sekolah

Kegiatan dilaksanakan di sejumlah sekolah, yakni SMAN 1 Muara Uya Kabupaten Tabalong, dilanjutkan ke SMAN 1 Lampihong Kabupaten Balangan, serta SMAN 8 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), berakhir Kamis (12/2).

“Kami ingin program ini meningkatkan minat belajar serta menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya sejarah dan budaya daerah,” jelasnya.

Disampaikan Hilda, Museum Wasaka Kalsel, tidak hanya menjadi tempat kunjungan, tetapi benar-benar hadir sebagai sumber belajar yang menarik.

Harapannya, program ini dapat meningkatkan pemahaman kalangan peserta didik tentang sejarah dan budaya, menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan bangsa, serta mendukung proses pembelajaran di sekolah.

Foto : Suasana pemutaran film sejarah revolusi fisik melalui silent cinema di SMAN 8 HST

“Ada dua narasumber yang memberikan materi, untuk pembelajaran menjadi lebih konkret dan mudah dipahami,” ungkap Hilda.

Sementara itu, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah menyampaikan, dalam kegiatan tersebut, Museum Wasaka menghadirkan koleksi khas berupa mandau, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta didik. Dimana, mereka mendapatkan pengalaman belajar secara langsung melalui edukasi pembersihan koleksi museum.

“Kita juga melaksanakan pemutaran film sejarah revolusi fisik melalui silent cinema.
Kuis interaktif di setiap ruang kegiatan, meliputi ruang materi, ruang audio visual (AVI), dan ruang pamer,” ungkapnya.

Arry menambahkan, dengan adanya program ini, kalangan peserta didik, dapat lebih memahami dan mengingat peristiwa sejarah dengan baik.

Disdikbud Kalsel optimis, melalui inovasi program Museum Masuk Sekolah, literasi sejarah generasi muda Banua akan semakin kuat, sekaligus mempertegas peran museum sebagai pusat edukasi yang adaptif, inklusif, dan mudah diakses.

Selain itu sebagai bagian dari evaluasi, respon peserta terhadap kegiatan ini dihimpun melalui QR Code (Quick Response Code) yang disediakan panitia. Sehingga, masukan dari siswa dan guru dapat langsung terdokumentasi secara digital.

“Program ini diharapkan nantinya akan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak lagi sekolah – sekolah di seluruh kabupaten/kota se Kalimantan Selatan,” tutup Arry. (DISDIKBUDKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Gelar Pelatihan, Dispora Kenalkan Olahraga Berbasis Data dan Teknologi

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Keolahragaan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Rabu (11/2) sore. Kegiatan dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hafiz, didampingi Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalsel Heru Susmianto.

“Pelatihan ini diberikan kepada seluruh cabang olahraga, terkait pemanfaatan sistem informasi keolahragaan berbasis data,” ungkap Pebriadin, kepada sejumlah wartawan.

Ket foto : Kadispora Kalsel Pebriadin Hafiz

Dengan harapan, lanjut Pebriadin, kedepannya Dispora Kalsel memiliki basis data yang objektif, rasional, transparan, serta update.

“Basis data ini sangat bermanfaat, untuk kegiatan olahraga, potensi keberhasilan atlet, wasit, serta perangkat pertandingan,” tuturnya.

Selain itu, data juga diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dari cabang olahraga.

“Maka dengan begitu basis data ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, serta perencanaan suatu kegiatan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Pebriadin lagi.

Keputusan yang diambil Dispora Kalsel kedepannya, akan didasarkan pada kebutuhan real dalam hal penganggaran.

“Sebagaimana arahan dari Gubernur Muhidin serta Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, bahwa olahraga di Banua berdasarkan visi dan misi, agar lebih ditingkatkan lagi,” jelas Pebriadin.

Dispora Kalsel menjalankan amanah tersebut, dengan melakukan peningkatan di sektor cabang olahraga dengan berbasis data, tidak hanya peningkatan pada administrasi semata.

“Kami melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap peningkatan keolahragaan tersebut,” tutup Pebriadin. (SRI/RIW/EPS)

Perkuat Pengelolaan Destinasi Berbasis Digital dan Kearifan Lokal, Dispar Kalsel Gelar Pelatihan

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Destinasi Pariwisata se-Kalsel pada tahun 2026, bertempat di salah satu hotel Berbintang Banjarmasin, Kamis (12/2).

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady menyampaikan, pelatihan peningkatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai langkah strategis dalam mengembangkan potensi pariwisata berbasis lokal. Dimana tema yang diangkat, adalah “Penguatan Kapasitas Pokdarwis dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Inklusif, dan Berdaya Saing Melalui Inovasi Digital dan Kearifan Lokal”.

Foto : Salah satu narasumber menyampaikan materi dari BPS Provinsi Kalsel, Husnalia

Penguatan peran Pokdarwis juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong pengembangan Geopark Meratus sebagai destinasi unggulan yang berkelas nasional hingga internasional.

“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran Pokdarwis sebagai garda terdepan dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya di kawasan Geopark Meratus Kalimantan Selatan,” katanya.

Disampaikan Iwan, Pokdarwis memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun daerah.

Dispar Kalsel berharap, dengan peningkatan kapasitas ini, Pokdarwis mampu menjadi motor penggerak pariwisata daerah yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar destinasi.

“Dengan ketatnya persaingan wisatawan tidak hanya mencari destinasi yang indah, tetapi juga pengalaman, makna, serta cerita tentang sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat,” jelasnya.

Iwan menegaskan, dengan adanya penguatan kapasitas masyarakat lokal melalui Pokdarwis menjadi kunci dalam menghadirkan pengalaman wisata yang autentik, inklusif, serta berbasis kearifan lokal.

Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman tentang pengelolaan destinasi berkelanjutan, strategi promosi digital, pengemasan produk wisata berbasis budaya, serta penguatan tata kelola kelembagaan Pokdarwis.

“Pendekatan inovasi digital juga ditekankan sebagai upaya memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata di era transformasi teknologi,” tutup Iwan. (NHF/RIW/EPS)

Susun Program Inovasi Daerah, Pemprov Kalsel Tegaskan Komitmen Libatkan Masyarakat

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya, untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam penyusunan dan pengembangan program inovasi daerah.

Langkah ini dilakukan agar setiap inovasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan Banua.

Kepala BRIDA Provinsi Kalsel, Thaufik Hidayat

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat menyampaikan, bahwa inovasi daerah tidak dapat hanya bersumber dari pemerintah semata.

Banyak gagasan, praktik baik, serta solusi kreatif yang lahir dari masyarakat, baik di tingkat desa, komunitas, pelaku usaha, akademisi, maupun generasi muda. Potensi tersebut perlu difasilitasi dan diintegrasikan dalam kebijakan daerah.

Inovasi tidak selalu harus datang dari birokrasi. Justru sering kali ide-ide segar dan solutif muncul dari masyarakat yang berhadapan langsung dengan persoalan di lapangan.

“Karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat dapat terlibat dalam proses perumusan program inovasi,” ungkap Thaufik, baru – baru ini.

salah satu inovasi alat penyaring air bersih

Ia menjelaskan, pendekatan partisipatif menjadi kunci dalam membangun ekosistem inovasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, proses inovasi akan lebih inklusif, transparan, dan tepat sasaran.

Selain itu, inovasi yang lahir juga memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi karena sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

BRIDA Kalsel, lanjut Thaufik, akan memperkuat berbagai mekanisme penjaringan ide dan kolaborasi, seperti forum diskusi, konsultasi publik, kompetisi inovasi daerah, hingga pendampingan bagi komunitas dan pelaku inovasi.

Sinergi dengan perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta komunitas kreatif juga terus ditingkatkan.

“Kami ingin membangun budaya inovasi yang tumbuh dari bawah, bukan hanya top-down. Dengan partisipasi aktif masyarakat, inovasi yang dihasilkan akan lebih aplikatif, solutif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” jelas Thaufik.

Thaufik menambahkan, penguatan partisipasi publik dalam inovasi juga sejalan dengan arah pembangunan daerah yang berbasis data, riset, dan kebutuhan masyarakat.

BRIDA Kalsel berkomitmen, menjadikan hasil-hasil inovasi sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan, sehingga pembangunan di Kalimantan Selatan semakin efektif dan tepat guna.

Ia berharap, semakin banyak inovasi yang lahir dari Banua, baik di sektor pelayanan publik, ekonomi kreatif, teknologi tepat guna, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

“Dengan demikian, Kalimantan Selatan dapat terus meningkatkan daya saing daerah sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Pisah Sambut Pejabat Struktural, RSGM Gusti Hasan Aman Perkuat Integritas dan Tata Kelola Layanan

Banjarmasin – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, melaksanakan Pisah Sambut Jabatan Pejabat Struktural, yang dirangkaikan dengan Penyerahan Aset Jabatan serta Penandatanganan Pakta Integritas, sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola organisasi yang baik, transparan, dan akuntabel, Rabu (11/2).

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman drg. Mashuda, dalam rilisnya menyampaikan,
kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menjaga keberlanjutan kepemimpinan dan tanggung jawab di lingkungan RSGM Gusti Hasan Aman. Dalam rangka menjalankan program kerja yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Kalsel, Muhidin, juga program prioritas serta janji kampanye.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, drg. Mashuda, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Zainal Abidin (ki-ka)

Prosesi pisah sambut tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga simbol estafet amanah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

“Kami memberikan apresiasi atas dedikasi pejabat sebelumnya yang telah memberikan kontribusi nyata dalam penguatan layanan dan manajemen rumah sakit. Pada saat yang sama, dukungan penuh juga diberikan kepada pejabat yang baru untuk melanjutkan program kerja, menghadirkan inovasi, serta memperkuat sinergi antarunit,” pintanya.

drg Mashuda mengatakan, momentum ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi komitmen bersama untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penandatanganan Pakta Integritas menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut.

Seluruh pejabat struktural menegaskan komitmen untuk
menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas, melaksanakan tanggung jawab sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan humanis kepada masyarakat.

“Dengan semangat kolaborasi, loyalitas, dan integritas, RSGM Gusti Hasan Aman terus bertransformasi menjadi rumah sakit pendidikan dan layanan kesehatan gigi dan mulut yang unggul serta adaptif terhadap perkembangan zaman,” jelasnya.

Lebih lanjut Mashuda menambahkan, dengan kepemimpinan yang berkelanjutan dan tata kelola yang kuat, RSGM Gusti Hasan Aman optimis dapat terus meningkatkan mutu layanan, memperkuat kepercayaan publik, serta menghadirkan inovasi pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat Banua.

“Mari bersama-sama kita majukan pelayanan RSGM Gusti Hasan Aman, bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalsel,” pungkasnya. (RSGM.KALSEL-NHF/RIW/EPS)

Dukung Visi Misi Gubernur, Diskominfo Kalsel Percepat Digitalisasi Pelayanan Publik

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik, untuk memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat secara cepat, efektif, dan transparan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, mengembangkan platform aplikasi pelayanan publik terintegrasi bernama Rakat, yang akan menjadi satu pintu layanan digital di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalsel.

Ket : Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim saat diwawancara

Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengatakan, pengembangan aplikasi Rakat merupakan wujud dukungan terhadap visi, misi, serta 10 janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman, khususnya dalam mempercepat digitalisasi pelayanan publik.

“Saat ini kami terus melakukan penyempurnaan aplikasi pelayanan publik terintegrasi agar dapat memberikan kemudahan akses layanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan,” ujar Muslim.

Ia menjelaskan, aplikasi Rakat dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sektor layanan publik dalam satu platform digital, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, perizinan, hingga berbagai layanan publik lainnya.

“Melalui aplikasi Rakat, masyarakat tidak perlu lagi mengakses banyak aplikasi berbeda. Cukup satu platform untuk mendapatkan berbagai layanan publik secara digital sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Ket : Pengembangan Aplikasi Rakat Pemprov Kalsel

Lebih lanjut, Muslim mengakui, bahwa pengembangan aplikasi tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Meski demikian, Diskominfo Kalsel tetap berkomitmen untuk mengembangkan Rakat secara bertahap hingga siap dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

“Pengembangan aplikasi ini terus kami lakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan SDM dan anggaran yang tersedia. Saat ini sudah terdapat beberapa layanan yang berhasil terintegrasi, salah satunya di bidang kesehatan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

KEK Mekar Putih Kalsel Masuki Tahap Krusial, Target Perpres Terbit 2026 dan Operasional 2029

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, proses administratif dan koordinasi lintas kementerian tengah berjalan untuk mempercepat penetapan kawasan strategis tersebut.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti mengatakan, bahwa seluruh tahapan pengusulan KEK Mekar Putih sedang berproses, termasuk pengajuan resmi kepada Dewan KEK.

Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti (kanan) saat memberikan keterangan

“Khusus untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih, ini semuanya sedang berproses. Kita sudah pengajuan ke Dewan KEK terkait memang luasan lahan. Jadi luasan lahan sudah clear,” ujarnya di Banjarbaru, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan, tahapan berikutnya adalah koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Perhubungan, khususnya terkait dokumen perencanaan seperti RENJA dan RENSTRA Kementerian Perhubungan yang memuat pembangunan Pelabuhan Mekar Putih.

Menurutnya, pelabuhan menjadi kunci utama pengembangan KEK tersebut.

“Kenapa? Karena memang yang jadi fokus utamanya adalah pembangunan pelabuhan di Mekar Putih,” tegasnya.

Pelabuhan Mekar Putih diproyeksikan menjadi simpul logistik strategis, yang akan membuka akses investasi dalam skala besar. Ketika pelabuhan rampung dan mulai beroperasi, arus investasi diyakini akan meningkat signifikan dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.

“Pada saat Pelabuhan Mekar Putih itu selesai dan terbangun dan kemudian dimanfaatkan, maka investasi investor-investor juga akan masuk dan akan meningkatkan perekonomian yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Pemprov Kalsel menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penetapan KEK Mekar Putih dapat terbit pada akhir tahun 2026. Setelah itu, pembangunan fisik kawasan ditargetkan mulai berjalan pada 2027.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, kawasan ini diproyeksikan mulai beroperasi pada 2029, sejalan dengan masa kepemimpinan Gubernur saat ini.

“Kita harapkan di akhir tahun 2026 Perpres penetapan terkait Kawasan Ekonomi Khusus itu sudah keluar. Kemudian 2027 sudah mulai melakukan pembangunan sampai nanti terakhir pada masa kepemimpinan Pak Gubernur itu sudah mulai beroperasi di tahun 2029,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)