LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Kolaborasi Daerah, Diskominfo Kalsel Koordinasi Program Bersama HST

Hulu Sungai Tengah – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar koordinasi program dan kegiatan urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Diskominfo SP Kabupaten HST, di Barabai, Selasa (10/3).

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, khususnya pada bidang komunikasi, informatika, statistik, serta persandian.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengatakan, koordinasi ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program ke depan.

Menurut Muslim, pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi bersama untuk mengidentifikasi berbagai peluang kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah.

“Koordinasi dengan teman-teman Diskominfo Hulu Sungai Tengah ini sekaligus menjadi bagian dari silaturahmi kita untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi apa saja yang bisa kita kolaborasikan, serta memperkuat sinergi terhadap berbagai program dan kegiatan di tahun 2026 hingga 2027,” ujarnya.

Ia menambahkan, hubungan yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sangat penting, mengingat banyak indikator pembangunan daerah yang menjadi bagian dari indikator komposit pada tingkat provinsi.

“Provinsi sangat membutuhkan dukungan daerah, karena berbagai indikator di daerah nantinya akan menjadi bagian dari indikator komposit di tingkat provinsi. Karena itu, sinergi ini penting agar kita bisa saling menguatkan,” jelasnya.

Muslim juga menekankan pentingnya percepatan transformasi digital yang harus mampu menjangkau hingga ke tingkat desa sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik.

“Transformasi digital ini penting karena harus sampai ke level desa. Diskusi hari ini berlangsung sangat baik, santai namun tetap mengerucut pada beberapa poin penting yang nantinya dapat kita koordinasikan lebih lanjut,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Darkuni menyampaikan, apresiasi atas kunjungan dan koordinasi yang dilakukan Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi kesempatan berharga untuk memperkuat komunikasi dan sinergi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman dari Dinas Kominfo Kalimantan Selatan untuk berkunjung. Ini merupakan momen yang sangat berharga bagi kami, dan hasil diskusi hari ini sangat penting sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai masukan serta pembahasan dalam pertemuan tersebut akan menjadi dasar dalam memperkuat sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Melalui koordinasi ini diharapkan tercipta kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mendukung percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas layanan informasi publik, serta penguatan pengelolaan statistik dan persandian di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Gelar Pelatihan, Dispora Kalsel Didik Pemuda Banjarmasin Soal Manajemen Kepemimpinan

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Pelatihan Peningkatan Manajemen Kepemimpinan Bagi Pemuda Kota Banjarmasin, Rabu (11/3). Pelatihan dibuka Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zaenab.

Pebriadin mengatakan, Pelatihan Kepemimpinan Organisasi Pemuda ini, merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat generasi muda.

Dimana dengan memiliki kapasitas kepemimpinan integritas serta kemampuan manajerial organisasi, pemuda memiliki peran sangat penting sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan penerus estafet kepemimpinan bangsa di masa depan.

“Kegiatan ini diikuti para pemuda, terdiri dari organisasi kepemudaan, serta universitas di Kota Banjarmasin,” ucap Pebriadin.

Melalui kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kepemimpinan dan organisasi, tetapi juga mampu mengembangkan sikap disiplin, kemampuan komunikasi, kerjasama tim, pengambil keputusan serta tanggung jawab moral dan sosial, dalam menjaga roda organisasi kepemudaan.

“Kami menyadari bahwa organisasi kepemudaan merupakan wadah strategis dalam membentuk karakter memperkuat jiwa kepemimpinan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan pemuda,” ujarnya.

Karena itu, pelatihan ini ditargerkan dapat melahirkan kader kader muda yang visioner, beretika, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah maupun nasional.

“Kami berharap, peserta yang mengikuti pelatihan ini, kedepannya dapat mengimplementasikannya pada organisasi masing masing,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab mengatakan, Pelatihan Manajemen Kepemimpinan untuk pemuda di Kota Banjarmasin ini, merupakan salah satu upaya peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Dimana diharapkan, para pemuda dapat memanfaatkan pelatihan yang diselenggarakan Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel.

“Salah satu upaya peningkatan IPP tersebut, kami menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan, dengan membekali pemuda, dasar dasar kepemimpinan,” ucap Rika. (SRI/RIW/APR)

Perkuat Sinergi Pengamanan Idul Fitri, Ketua DPRD Sampaikan Dukungan Operasi Ketupat Intan 2026

Banjarbaru – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat Intan 2026” yang digelar Polda Kalimantan Selatan.

Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor di Ruang Rupatama Mapolda Kalsel, Selasa (10/3).

Rakor yang dibuka secara resmi oleh Kapolda Kalsel,’Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan ini, bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, di wilayah Kalimantan Selatan.

*Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK*

Supian HK mengapresiasi langkah Polda Kalsel yang telah mempersiapkan pengamanan perayaan Idul Fitri, melalui perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai unsur terkait.

Menurutnya, keberhasilan pengamanan hari besar keagamaan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga memerlukan sinergi yang kuat dari seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Sinergi antar Forkopimda harus diwujudkan melalui perencanaan yang matang, agar menciptakan penanganan antar instansi yang berkesinambungan dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya, agar manfaatnya benar – benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Supian HK juga menegaskan, bahwa DPRD Kalsel siap mendukung berbagai langkah strategis pemerintah daerah dan aparat keamanan, untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan perayaan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan kondusif.

*Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor di Ruang Rupatama Mapolda Kalsel, Banjarbaru*

Rakor lintas sektor tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Kalsel, diantaranya perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel yang diwakili Sekretaris Daerah M. Syarifuddin, Kapolda Kalsel, Kepala BIN Daerah Kalsel, serta perwakilan dari Korem 101/Antasari, Lanud Syamsudin Noor, dan Lanal Banjarmasin.

“Pertemuan ini membahas berbagai aspek kesiapan menjelang Idul Fitri, mulai dari pengamanan arus mudik, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Supian HK berharap, melalui koordinasi lintas sektor ini, pelaksanaan Operasi Ketupat Intan 2026 di Kalimantan Selatan dapat berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan penuh kenyamanan.

“Penguatan koordinasi lintas instansi, akan sangat menjaga ketertiban masyarakat selama momentum hari raya,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Perkuat Sinergi, Polda Kalsel dan ULM Luncurkan Pusat Studi Ilmu Kepolisian

Banjarmasin – Dalam upaya memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan praktisi penegak hukum terus dilakukan, untuk menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks di tengah masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sekaligus peluncuran Pusat Studi Ilmu Kepolisian, antara Polda Kalimantan Selatan dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang digelar di Banjarmasin, Rabu (11/3).

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalsel, Kombes Pol Maulana Hamdan mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun sinergi strategis antara institusi kepolisian dan perguruan tinggi.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan berbagai gagasan dan solusi berbasis keilmuan dalam mendukung tugas – tugas kepolisian serta pelayanan kepada masyarakat.

*Karo SDM Polda Kalsel, Kombes Pol Maulana Hamdan, Ketua LPPM ULM Sunardi, (ki-ka)*

“Tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks dan berkembang sangat dinamis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui kolaborasi berbagai pihak, khususnya antara akademisi dan praktisi,”
ucapnya.

Hamdan menyampaikan, dalam kerjasama ini, Polda Kalsel berperan sebagai praktisi yang memiliki pengalaman langsung di lapangan. Sementara Universitas Lambung Mangkurat hadir sebagai akademisi, yang memberikan landasan kajian ilmiah. Sinergi diharapkan mampu menghadirkan kebijakan maupun strategi yang lebih tepat sasaran.

“Dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, diharapkan setiap langkah yang diambil dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua LPPM ULM Sunardi menambahkan, Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga akademis, memiliki peran strategis dalam menghasilkan berbagai penelitian yang berkaitan dengan persoalan sosial, keamanan, serta dinamika masyarakat.

“Hasil-hasil riset diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan institusi kepolisian,” ujarnya.

*Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sekaligus peluncuran Pusat Studi Ilmu Kepolisian antara Polda Kalimantan Selatan dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM)*

Lebih lanjut Sunardi berharap, kerja sama ini juga mampu mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia melalui berbagai kajian akademik yang objektif dan konstruktif.

Pusat Studi Ilmu Kepolisian yang diluncurkan pada kegiatan ini, nantinya akan menjadi wadah kolaborasi lintas disiplin ilmu di lingkungan universitas.

Tidak hanya melibatkan akademisi dari Fakultas Hukum, tetapi juga berbagai bidang ilmu lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu kepolisian, seperti ilmu sosial, kebijakan publik, teknologi, hingga komunikasi.

“Dengan pendekatan multidisipliner tersebut, berbagai permasalahan yang dihadapi institusi kepolisian dapat dikaji secara lebih komprehensif,” tutupnya. (NHF/RIW/APR

Danrem Cup, Persiapkan Karateka Banua ke Ajang Nasional

Banjarmasin – Kejuaraan Danrem Cup Karate se Kalimantan Selatan, akan diselenggarakan pertengahan April 2026 mendatang. Hal ini diketahui dari pertemuan Ketum FORKI Kalsel, Sahbirin Noor dengan Danrem 101/Antasari, Brigjend TNI Ilham Yunus, pada Selasa (10/3).

Kejuaraan Danrem Cup se Kalsel merupakan agenda Federasi Karate – Do Indonesia (FORKI) Kalsel di tahun 2026, untuk mempersiapkan karateka Banua menuju ajang kejuaraan tingkat nasional.

“Alhamdulillah pertemuan dengan Danrem hari ini sangat baik dalam rangka melaksanakan Kejuaraan Karate Danrem Cup yang nantinya sebagai proses seleksi untuk menuju kejuaraan di tingkat Nasional,” ujar Ketum FORKI Kalsel yang akrab disapa Paman Birin.

Menurut Ketua Panitia, Yuni Abdi Nur Sulaiman, kejuaraan Danrem Cup Korem 101/Antasari se Kalsel ini, juga sebagai tolak ukur pembinaan seni beladiri karate Banua dari berbagai perguruan, di bawah bendera FORKI Kalsel sebagai induk organisasi.

“Insya Allah pelaksanaan Kejuaraan Danrem Cup se Kalsel ini juga merupakan evaluasi sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan masing-masing perguruan. Dan kami berharap apa yang sudah dilakukan tidak terlepas dari proses membentuk prestasi atlit,” ujar Yuni Abdi Nur Sulaiman.

Sementara itu, Danrem 101/Antasari, Brigjend TNI Ilham Yunus menyebutkan, kejuaraan ini nantinya dilaksanakan di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin. Setelah pertemuan dengan Ketum FORKI Kalsel, selanjutnya akan segera dilakukan rapat bersama, untuk memantapkan teknis pelaksanaan kejuaraan.

“Insya Allah GOR Hasanuddin HM sebagai tempat penyelenggaraan,” papar Danrem 101/ Antasari.

Kejuaraan Danrem Cup se Kalimantan Selatan, rencananya mempertandingkan kategori usia dini, pra pemula, pemula, kadet, junior, under 21 dan senior. (PWIKalsel-RIW/APR)

Dorong Penguatan Keamanan Siber Daerah, Kalsel Perkuat Benteng Digital

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo) terus memperkuat sistem keamanan informasi l, untuk menjaga kedaulatan data di era digital. Melalui sistem inovatif SI KAMI (Sistem Keamanan Informasi), Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan capaian yang menempatkan daerah ini di jajaran terdepan nasional dalam pengelolaan keamanan siber.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa penguatan keamanan siber tersebut telah dimulai sejak tahun 2024 untuk melindungi ruang digital di lingkup Pemerintah Provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.

Ket : Kabid Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar

Salah satu langkah strategis yang dilakukan, adalah pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2024.

“Kalimantan Selatan merupakan provinsi kedua di Indonesia yang berhasil membentuk CSIRT secara serentak. Ini menjadi bukti kesiapan kita dalam menghadapi ancaman siber yang semakin dinamis,” ujar Sucilianita.

Selain itu, pada tahun yang sama Diskominfo Kalsel juga membentuk Agen Siber di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Agen siber tersebut berperan sebagai garda terdepan dalam merespons potensi serangan siber yang dapat mengganggu sistem informasi di masing – masing instansi.

Upaya penguatan keamanan informasi ini terus berlanjut pada tahun 2025. Pemprov Kalsel bahkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) secara serentak di seluruh kabupaten/kota.

Hasilnya menunjukkan capaian yang menggembirakan. Berdasarkan Penilaian Tingkat Keamanan Siber dan Sandi (PTKSS), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih skor sebesar 71 persen, melampaui target nasional.

“Capaian ini menjadi indikator bahwa tata kelola keamanan informasi di Kalimantan Selatan telah berada pada tingkat yang baik dan terus berkembang,” katanya.

Ke depan, Diskominfo Kalsel juga akan membentuk Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) pada tahun 2027.

“Forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Daerah dan Badan Intelijen Negara Daerah,” tutupnya.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan ekosistem digital di Kalimantan Selatan tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga semakin kuat dari sisi keamanan, hukum, dan intelijen demi melindungi data serta kepentingan masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

724 Kebakaran di Kalsel, Banjarmasin Catatkan Kasus Tertinggi

Banjarbaru – Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 724 kejadian kebakaran terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Data tersebut dihimpun dari laporan seluruh kabupaten dan kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalsel.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kalsel, Maulana Fatahillah mengatakan, selain kebakaran, petugas pemadam juga menangani ribuan kegiatan penyelamatan lainnya.

“Untuk tahun 2025 total kejadian kebakaran yang tercatat ada 724 kejadian. Sementara untuk kegiatan penyelamatan, karena pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api tetapi juga menangani berbagai jenis penyelamatan, totalnya mencapai 6.043 kejadian,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi sepanjang 2025.

“Kalau untuk kejadian kebakaran, yang tertinggi itu ada di Banjarmasin dengan 128 kejadian selama tahun 2025,” jelasnya.

Jumlah tersebut mencakup berbagai jenis kebakaran, mulai dari kebakaran permukiman, bangunan gedung, hingga kendaraan bermotor.

Sementara itu, daerah dengan jumlah kejadian kebakaran terbanyak berikutnya adalah Kabupaten Tanah Laut dengan 93 kejadian, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Kemudian disusul Kabupaten Banjar dengan 86 kejadian sepanjang tahun.

Maulana menjelaskan, Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa peran penting, terutama dalam pembinaan dan pengawasan layanan pemadam kebakaran di kabupaten dan kota.

“Kami melaksanakan pembinaan terhadap unit pemadam kebakaran, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sub urusan kebakaran di tingkat provinsi maupun kabupaten kota,” katanya.

Selain itu, Damkar provinsi juga melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran serta memberikan fasilitasi pemadaman dan penyelamatan di wilayah yang masih dapat dijangkau pos Damkar provinsi.

Saat ini Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua pos pemadam kebakaran, yakni di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin.

Pos pertama berada di kawasan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, sementara pos kedua berada di sekitar Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Untuk mendukung operasional di lapangan, Damkar Provinsi Kalsel saat ini memiliki sejumlah armada, di antaranya satu unit medium pressure, delapan unit water supply atau mobil tangki, serta dua unit kendaraan rescue, yang ditempatkan di pos Banjarbaru dan Banjarmasin.

“Radius pelayanan kami mengikuti standar SPM (Standar Pelayanan Minimal), yaitu respons maksimal 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas siap melakukan pemadaman atau penyelamatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Unik, RSUD Ulin Gelar Pasar Murah Ramadan di Selasar Rumah Sakit

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, menggelar Pasar Murah Ramadan di Selasar Gedung Diagnostik Lantai 1 RSUD Ulin Banjarmasin, Selasa (10/3). Pasar Murah dibuka Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo.

“Pasar Murah Ramadan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian UMKM di RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkap Among.

Ket foto : Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo saat mengunting pita

Selain itu, lanjutnya, Pasar Murah dilaksanakan dalam rangka memberikan harga lebih murah dari pasar, dan memberikan manfaat bagi pengunjung serta karyawan rumah sakit.

“Barang yang dijual mulai bahan pokok seperti gula dan minyak, serta barang kebutuhan lainnya, seperti pakaian, kain sasirangan, dan aneka makanan serta minuman,” jelasnya lebih lanjut.

Dengan adanya Pasar Murah di RSUD Ulin Banjarmasin ini, dapat membantu pada saat Ramadan serta Lebaran Idul Fitri mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Among juga meminta kepada para pejabat di RSUD Ulin Banjarmasin, agar meramaikan dan berbelanja di Pasar Murah tersebut.

“Pasar Murah Ramadan ini bekerjasama dengan KORPRI RSUD Ulin Banjarmasin, DPW Persatuan RSUD Ulin Banjarmasin, Dekranasda Kalsel, serta pelaku UMKM,” ucap Among.

Pasar Murah Ramadan di RSUD Ulin Banjarmasin diikuti sebanyak 25 stand. Salah satunya stand Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, yang ramai dikunjungi pembeli.

Bendahara Dekranasda Kalsel Chaterine Ambar Sari mengatakan, Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan merasa beruntung dapat mengikuti kegiatan Pasar Murah Ramadan, yang digelar RSUD Ulin Banjarmasin.

“Kami bersyukur dapat mengikuti Pasar Murah ini,” ucapnya.

Karena kegiatan ini, lanjut Chaterine, dapat membantu masyarakat menengah ke bawah, berbelanja dengan harga murah.

“Kami berharap, Dekranasda provinsi dapat lebih banyak lagi berpartisipasi pada kegiatan Pasar Murah di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Chaterine.

Pihaknya, bersyukur atas antusias pengunjung ke Stand Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan di Pasar Murah Ramadan RSUD Ulin Banjarmasin ini. (SRI/RIW/EPS)

Raih IDSD Tertinggi di Regional Kalimantan, Kalsel Integrasikan Indikator Daya Saing dalam Perencanaan Pembangunan

Banjarbaru – Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan capaian positif dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025. Provinsi ini memperoleh skor 3,65 dan menjadi daerah dengan tingkat daya saing tertinggi di regional Kalimantan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai indikator pembangunan di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Thaufik, peningkatan tersebut terlihat dari berbagai aspek penting pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, inovasi daerah, hingga dukungan infrastruktur yang semakin membaik.

“Indeks Daya Saing Daerah menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Thaufik, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat yang terus berupaya mendorong inovasi serta penguatan sektor-sektor strategis di daerah.

Thaufik menilai, keberhasilan Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor serta meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan.

“Selain mempertahankan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus berupaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan indikator yang terukur. Salah satunya, dengan mengintegrasikan indikator daya saing ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah” lanjut Thaufik.

Menurut Thaufik, langkah tersebut penting, agar setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah memiliki arah yang jelas serta selaras dengan target pembangunan nasional.

“Dengan memasukkan indikator daya saing ke dalam dokumen perencanaan, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pembangunan secara lebih komprehensif, mulai dari aspek ekonomi, sumber daya manusia, inovasi, hingga kualitas infrastruktur,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa integrasi indikator daya saing juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat posisi Kalimantan Selatan dalam berbagai indikator pembangunan di tingkat nasional.

Selain itu, pendekatan perencanaan yang berbasis data dan hasil riset diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan terus mendorong penguatan berbagai pilar daya saing daerah, termasuk peningkatan inovasi, transformasi digital, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Pansus I DPRD Kalsel, Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

Pembahasan tersebut dilakukan sebagai langkah evaluasi sekaligus penyempurnaan regulasi, agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah saat ini.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai rapat baru-baru tadi, mengatakan, perubahan perda ini diperlukan karena terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan potensi pendapatan daerah.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 54 unit penghasil di lingkungan SKPD yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Oleh karena itu, penguatan regulasi dinilai penting agar seluruh potensi tersebut dapat dikelola secara optimal.

“Perubahan ini kami lakukan untuk menyesuaikan kondisi terkini serta memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Ada sekitar 54 unit penghasil yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi PAD Kalimantan Selatan,” katanya.

Disampaikan Yani Helmi, dalam rapat pembahasan tersebut, Pansus I juga menyoroti mekanisme pembagian opsen pajak kendaraan bermotor. Saat ini, sekitar 66 persen penerimaan pajak kendaraan bermotor berada di kabupaten/kota, sementara sekitar 34 persen menjadi bagian pemerintah provinsi.

Isu tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam pembahasan, mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berdampak langsung pada struktur APBD.

“Pansus I DPRD Kalsel menegaskan bahwa setiap kebijakan pajak dan retribusi daerah harus tetap memerhatikan kondisi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan beban yang berlebihan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan,
salah satu usulan yang mengemuka dalam rapat adalah kemungkinan penyesuaian tarif pajak kendaraan bermotor dari 1,2 persen menjadi sekitar 0,9 persen, sebagaimana tarif yang pernah diberlakukan sebelumnya.

Usulan ini muncul sebagai upaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan perlindungan daya beli masyarakat.

Namun demikian, usulan tersebut masih akan melalui proses kajian dan perhitungan yang komprehensif agar tidak berdampak pada penurunan signifikan terhadap penerimaan daerah.

“Pada prinsipnya kita ingin kebijakan ini tetap berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap opsi yang muncul akan dihitung secara matang, agar tidak menurunkan pendapatan daerah secara drastis,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)