Lantik 54 Kepala Sekolah, Kalsel Dorong Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melantik dan mengambil sumpah, 54 guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Pelantikan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (16/3).

Pelantikan ini dilaksanakan, setelah sebelumnya sempat tertunda, dan akhirnya digelar bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, pelantikan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kepemimpinan di sekolah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

“Pelantikan kepala sekolah SMA, SMK, dan juga SLB ini sebelumnya sempat tertunda. Hari ini dalam momen bulan puasa kita melantik para kepala sekolah tersebut,” ujarnya.

Ia berharap para kepala sekolah yang baru dilantik, mampu meningkatkan kinerja sekolah serta berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan, khususnya pada sektor pendidikan.

Menurutnya, salah satu indikator penting dalam pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang saat ini masih berada di kisaran 8,6 hingga 8,9 tahun.

“Harapan kita dengan dilantiknya para kepala sekolah ini, kinerja sekolah semakin meningkat. Selain itu, kita juga ingin meningkatkan indeks pembangunan manusia pada sektor pendidikan, terutama lama sekolah. Harapan kita tentu semakin banyak masyarakat yang bersekolah,” jelasnya.

Sekda Kalsel melantik 54 Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB di Gedung Idham Chalid Banjarbaru.(foto : MC Kalsel)

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menjelaskan, pelantikan kali ini mencakup 54 kepala sekolah yang berasal dari berbagai SMA, SMK, dan SLB di Kalsel.

“Untuk pelantikan hari ini ada 54 orang yang diangkat menjadi kepala sekolah, baik melalui rotasi, mutasi, maupun pengangkatan,” katanya.

Ia menambahkan, penugasan guru sebagai kepala sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2025, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Dalam aturan tersebut, masa jabatan kepala sekolah berlaku selama empat tahun untuk satu periode dan dapat diperpanjang hingga dua periode apabila kinerjanya dinilai baik.

Saat ini, jumlah kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan mencapai lebih dari 200 orang.

Abdul Rahim juga memastikan, bahwa pelantikan ini telah direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen pendidikan di daerah.

“Kegiatan ini sudah dirancang sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan setiap ada kebutuhan pengisian jabatan kepala sekolah bisa langsung kita laksanakan,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik agar mampu meningkatkan kinerja, disiplin, serta mutu pendidikan di sekolah masing-masing.

“Kami memohon kepada seluruh kepala sekolah yang sudah dilantik agar meningkatkan kinerjanya, menjaga disiplin, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Rahim mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 14 sekolah yang dipimpin pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kekosongan jabatan serta beberapa kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

Abdul Rahim menargetkan, pengisian jabatan kepala sekolah yang masih kosong dapat segera dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri.

“Untuk yang kosong masih ada sekitar 14 sekolah yang sementara dipimpin PLT. Mudah – mudahan pada April nanti sudah bisa kita isi semuanya, karena saat ini juga sudah memasuki masa ujian sekolah sehingga kita tidak ingin sekolah dipimpin terlalu lama oleh plt,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Ideologi Pancasila, Penguat Persatuan di Tengah Dinamika Global

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menilai, ideologi Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai penguat persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks dan rawan konflik.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, usai menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi Pancasila bersama sejumlah perwakilan media cetak, elektronik, dan online, akhir pekan tadi.

Menurutnya, perkembangan situasi global saat ini menunjukkan bahwa berbagai konflik masih terus terjadi di sejumlah kawasan dunia, termasuk di wilayah Timur Tengah.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya menjaga persatuan serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, serta latar belakang sosial yang berbeda. Namun justru di tengah keberagaman tersebut, bangsa Indonesia mampu berdiri kokoh sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Foto bersama dengan awak media

“Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan besar yang harus dijaga bersama. Karena itu, ideologi Pancasila menjadi fondasi utama dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa,” katanya.

Gusti Iskandar menekankan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi juga harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, DPRD Kalimantan Selatan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai persatuan, toleransi, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami ingatkan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat memicu perpecahan. Perbedaan pandangan maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekayaan sosial yang memperkuat persatuan bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut Gusti Iskandar menambahkan,
konflik sosial sering kali berawal dari persoalan kecil yang kemudian dibesar-besarkan tanpa adanya upaya penyelesaian yang bijak.

Karena itu, semangat kebersamaan dan dialog menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Namun perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merusak persatuan dan keharmonisan sosial.

“Melalui sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila ini, DPRD Kalimantan Selatan juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk terus berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Gelar Ramcek, Dishub Kalsel Pastikan Angkutan Mudik Lebaran 2026 Laik Jalan

Banjarmasin – Inspeksi teknis menyeluruh terhadap kelaikan jalan kendaraan umum, atau rump check, lazim digelar instansi terkait / untuk menjamin keselamatan penumpang. Baik untuk bus, angkutan AKAP/AKDP) . Dimana pemeriksaan meliputi unsur teknis (rem, lampu, ban) dan administrasi (SIM, STNK, KIR). Ramp check sering dilakukan menjelang mudik Lebaran atau rutin untuk memastikan keamanan.

Ramp check inipun, digelar di kawasan Terminal Tipe B Kalsel, pada Jumat (13/3) pagi, pada sejumlah armada angkutan darat, yang akan digunakan pada program Mudik Gratis 2026.

Ramp check digelar secara terpadu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Kalimantan Selatan, dan operator angkutan.

Kadishub Kalsel memantau proses pemeriksaan kesehatan sopir angkutan lebaran.

Selain ramp check, juga digelar pemeriksaan kesehatan serta tes urine bagi para pengemudi angkutan mudik. Giat ini didukung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Narkotika Nasional Kalsel.

Aktivitas ini dilakukan, untuk memastikan kesiapan kendaraan, pengemudi, serta awak angkutan dalam memberikan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi pemudik.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, M Fitri Hernadi mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh kendaraan dan pengemudi yang melayani angkutan lebaran, dalam kondisi layak dan memenuhi standar keselamatan.

Dimana untuk memastikan hasil ramp check yang maksimal, pihaknya bekerja sama dengan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia Kalimantan Selatan, untuk menguji seluruh kendaraan yang beroperasi di Terminal induk km 6 Banjarmasin.

“Dengan demikian kita memiliki keyakinan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai standar pelayanan minimal dan benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat,” jelasnya.

Tidak hanya kondisi kendaraan, para pengemudi pun menjalani pemeriksaan kesehatan serta tes narkoba, untuk memastikan kondisi mereka benar-benar siap memberikan pelayanan kepada penumpang.

“Mudah-mudahan hasilnya semuanya sehat, fit, dan prima untuk melayani masyarakat. Kemudian dari hasil pemeriksaan BNN kita juga berharap seluruhnya negatif, tidak ada yang terindikasi menggunakan narkoba,” harapnya.

Dishub Kalsel juga melakukan pengecekan menyeluruh, terhadap kelengkapan administrasi dan aspek teknis kendaraan.

“Dengan kendaraan dan pengemudi yang sama – sama dalam kondisi baik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal,” tambahnya.

Kadishub Kalsel memasang stiker pada armada angkutan lebaran yang selesai menjalan ramp check.

Ia juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, baik menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi, untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum berangkat.

“Termasuk komponen penting seperti fast moving agar tidak terjadi kendala selama perjalanan,” tutupnya. (DishubKalsel-RIW/EYN)

Amankan Idul Fitri 1447 H, Polda Kalsel Gelar Operasi Ketupat Intan

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Intan 2026 dalam rangka pengamanan dan pelayanan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Apel dilaksanakan di halaman Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (12/3) sore.

Apel gabungan dipimpin langsung Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, bahwa Operasi Ketupat Intan 2026 difokuskan pada pengamanan berbagai titik strategis yang berpotensi menjadi pusat aktivitas masyarakat selama periode mudik hingga perayaan Idul Fitri.

“Untuk wilayah Polda Kalimantan Selatan, kami melaksanakan pengamanan di 3.740 titik yang tersebar di berbagai daerah. Pengamanan ini didukung tiga pos terpadu, 21 pos pengamanan, serta 14 pos pelayanan yang disiapkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama perayaan Idul Fitri,” ujarnya.

Apel oprasi ketupat intan 2026

Ia menjelaskan, dalam operasi tersebut Polda Kalsel melibatkan total 2.189 personel yang terdiri dari 1.166 personel Polri, 247 personel TNI, serta 1.023 personel dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait.

“Personel yang terlibat berasal dari berbagai unsur, baik Polri, TNI, maupun instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini dilakukan agar pengamanan Idul Fitri dapat berjalan secara optimal,” jelasnya.

Menurutnya, pengamanan difokuskan pada sejumlah lokasi yang menjadi pusat mobilitas masyarakat selama masa mudik dan libur Lebaran, seperti jalur-jalur mudik, tempat ibadah, hingga kawasan wisata.

“Beberapa lokasi yang menjadi fokus pengamanan di antaranya jalur mudik yang dilalui masyarakat, masjid dan lokasi pelaksanaan Salat Id, serta tempat-tempat rekreasi yang ada di Kalimantan Selatan,” katanya.

Selain pengamanan umum, Polda Kalsel juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran.

“Yang menjadi atensi utama adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya kecelakaan fatal yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Karena itu saya perintahkan kepada para Kapolres untuk melakukan pemetaan titik-titik rawan kecelakaan serta memasang rambu – rambu bersama dinas perhubungan,” tegasnya.

Polda Kalsel juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan lainnya, termasuk aksi balap liar yang kerap terjadi pada malam hari selama Ramadan hingga menjelang Lebaran.

“Kami juga mengantisipasi tindak pidana lainnya, termasuk balap liar, sehingga masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar,” tambahnya.

Kapolda turut mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama di perjalanan serta memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan.

“Kami mengimbau para pemudik agar selalu berhati-hati di jalan dan mengutamakan keselamatan. Jika meninggalkan rumah, pastikan listrik dimatikan serta barang-barang yang berpotensi menimbulkan bahaya seperti gas sudah dalam kondisi aman,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang tidak membawa kendaraan saat mudik dapat menitipkannya di kantor kepolisian maupun markas TNI di wilayah masing-masing.

“Apabila kendaraan tidak dibawa saat mudik, masyarakat bisa menitipkannya di kantor polisi maupun koramil. Bahkan pihak TNI juga telah menyediakan tempat parkir bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Syukuran HUT Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar di Kalsel Perkuat Profesionalitas dan Sinergi

Banjarbaru – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-67, serta Pemadam Kebakaran (Damkar) ke-107 di Kalimantan Selatan, diperingati melalui kegiatan syukuran dan buka puasa bersama di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (12/3).

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan anggota serta seluruh kepala unsur Satpol PP, Satlinmas, dan Pemadam Kebakaran dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Momentum ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antar daerah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menyampaikan apresiasi, dan terima kasih atas dedikasi seluruh personel Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar yang selama ini telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi masyarakat.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian seluruh personel Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar yang selama ini telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam melindungi masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga menilai momentum peringatan yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di antara seluruh personel.

Pemotongan kue oleh Kepala Satpol PP Damkar Kalsel

Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Ramadan seperti kesabaran, pengabdian, dan kepedulian terhadap sesama sangat sejalan dengan tugas dan pengabdian para anggota Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar dalam melayani masyarakat.

“Saya berharap ke depan seluruh jajaran dapat terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta semangat pelayanan kepada masyarakat sehingga keberadaan kita semua semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Dany Matera Saputra, mengatakan kegiatan syukuran ini menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat komitmen seluruh unsur dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Melalui kegiatan syukuran dan buka puasa bersama ini, kita mempertemukan seluruh unsur dari 13 kabupaten/kota, baik dari Satpol PP, Satlinmas, maupun Damkar. Ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus koordinasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa peran Damkar saat ini tidak hanya terbatas pada pemadaman kebakaran, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan penyelamatan atau rescue yang semakin sering dibutuhkan masyarakat.

“Di Damkar itu bukan hanya memadamkan kebakaran. Tugas pokoknya juga penyelamatan. Jadi selain pemadam, kami juga menjalankan fungsi rescue untuk berbagai kondisi darurat yang memerlukan pertolongan,” jelasnya.

Dany turut menanggapi meningkatnya jumlah kegiatan penyelamatan yang dilakukan Damkar sepanjang tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan semakin luasnya peran Damkar dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai situasi darurat.

“Unit Damkar tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga melakukan berbagai bentuk penyelamatan yang dibutuhkan masyarakat. Apa pun bentuknya, kami harus selalu siap,” katanya.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan sinkronisasi dengan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unsur, baik Satpol PP, Satlinmas, maupun Damkar, dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Melalui peringatan hari jadi ini, diharapkan seluruh personel semakin memperkuat profesionalitas, koordinasi, serta kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Diskominfo Kalsel, Inisiasi Forum Komunikasi Keamanan Informasi, Perkuat Ketahanan Siber Daerah

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antar instansi dalam pengamanan informasi serta meningkatkan ketahanan siber daerah, khususnya dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kegiatan yang dirangkai dengan pembahasan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut, digelar di Aula Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (12/3).

Pertemuan ini melibatkan berbagai instansi strategis, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Korem 101/Antasari, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel, Lanud Syamsuddin Noor, serta Lanal Banjarmasin.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem digital pemerintahan.

Berdasarkan hasil pemantauan Diskominfo Kalsel, setiap bulan terdeteksi belasan hingga puluhan anomali pada sistem digital milik pemerintah daerah.

“Dari data yang kami pantau, setiap bulan terdapat belasan bahkan puluhan anomali yang terdeteksi. Beberapa waktu lalu aplikasi dan website milik pemerintah daerah juga sempat mengalami gangguan. Apakah itu sekadar uji coba atau sudah mengarah pada tindakan kriminal, tentu hal tersebut perlu kita waspadai bersama,” ujarnya.

Ket : Suasana kegiatan Forum Komunikasi Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel

Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Kalsel telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan siber secara cepat dan terkoordinasi. Saat ini, tim CSIRT telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Artinya jaringan respon cepat terhadap insiden siber sudah terbentuk di seluruh daerah. Namun masih banyak hal yang perlu diperkuat ke depan, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga optimalisasi sistem keamanan yang ada,” jelasnya.

Muslim menambahkan, ancaman siber yang semakin kompleks tidak hanya berpotensi mengganggu sistem informasi pemerintahan, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas keamanan wilayah secara lebih luas.

Melalui forum ini, Diskominfo Kalsel mendorong terbangunnya koordinasi lintas instansi dalam melakukan identifikasi dini, langkah preventif, serta respon cepat terhadap berbagai potensi ancaman keamanan sistem informasi di daerah.

“Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab masing – masing instansi. Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan dalam butir-butir kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan tahap awal atau brainstorming dalam merumuskan konsep kerja sama antar lembaga. Diskominfo Kalsel telah menyiapkan sejumlah draf awal yang akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan lanjutan.

Ke depan, hasil kesepahaman tersebut diharapkan dapat melahirkan tim terpadu yang memiliki mekanisme respon cepat terhadap berbagai indikasi gangguan keamanan siber di Kalimantan Selatan.

“Harapannya nanti dapat terbentuk tim terpadu dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Tim ini juga memungkinkan untuk disahkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Selatan agar memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar mengungkapkan, bahwa berdasarkan data pemantauan terbaru, jumlah serangan siber yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan masih cukup signifikan.

Pada bulan Desember tercatat sebanyak 36.925 serangan siber yang terdeteksi. Sementara pada bulan Januari tercatat 11.617 serangan, dan pada bulan Februari sebanyak 9.663 serangan.

“Memang terlihat ada penurunan jumlah serangan pada awal tahun ini, namun hal tersebut tidak berarti ancaman ke depan akan berkurang. Potensi lonjakan serangan tetap harus kita waspadai secara serius,” jelasnya.

Sucilianita menambahkan, sebagian besar serangan siber yang terdeteksi menargetkan alamat IP jaringan milik pemerintah daerah. Untuk itu, Diskominfo Kalsel secara rutin melakukan pemantauan harian terhadap potensi ancaman pada infrastruktur digital pemerintah.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Forkom KAMI ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) yang mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk forum komunikasi terkait keamanan informasi.

“Melalui forum ini kami ingin mempercepat tindak lanjut rekomendasi tersebut, salah satunya dengan menyusun nota kesepahaman antar instansi terkait langkah penanganan serangan siber maupun anomali yang terjadi di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Penyegaran Birokrasi, Gubernur Muhidin Rotasi Enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (11/3) sore.

Pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel.

Ket : Gubernur Kalsel, Muhidin saat menyampaikan sambutan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi, sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

“Rotasi ini untuk penyegaran sekaligus menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pemerintahan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.

Muhidin menjelaskan, pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan dan berpeluang memperoleh pengembangan karier.

Sebaliknya, pejabat yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi kembali dan dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai.

“Evaluasi tetap kita lakukan. Kalau kinerjanya baik tentu kita pertahankan, kalau tidak sesuai maka akan kita evaluasi kembali,” tegasnya.

Terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kalsel, Muhidin mengungkapkan, bahwa saat ini masih terdapat kekosongan pada posisi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kekosongan tersebut terjadi karena belum ada kandidat internal yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki jabatan tersebut. Untuk sementara waktu, posisi tersebut akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt),” tutupnya.

Adapun enam pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut yaitu, Galuh Tantri Narindra, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, kini menjabat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Abdul Rahim, sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel.
Miftahul Chair, sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian Kalsel.

Rahmaddin, sebelumnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel.

Rusma Khazairin, sebelumnya Kepala Biro Organisasi, kini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dewi Fuziarti, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel. (BDR/RIW/EPS)

Pansus III DPRD Kalsel, Dalami Raperda Pengelolaan Air Tanah

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Tanah, dengan menggelar rapat kerja bersama sejumlah stakeholder terkait, Rabu (11/03)

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kalsel untuk menghadirkan regulasi yang komprehensif dalam pengelolaan sumber daya air tanah secara berkelanjutan di Banua.

Foto : suasana rapat pansus III DPRD Kalsel

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Husnul Fatahillah. Dalam forum itu, Pansus III mengundang berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan air tanah, untuk menghimpun berbagai masukan, saran, serta pandangan konstruktif terhadap substansi raperda yang sedang disusun.

Menurut Husnul Fatahillah, pelibatan stakeholder menjadi langkah penting agar regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan air tanah.

“Pembahasan raperda ini tidak hanya melihat dari sisi regulasi semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek teknis, lingkungan, serta kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan air tanah,” ujarnya.

Husnul menjelaskan, dalam rapat tersebut, salah satu pihak yang turut diundang adalah perwakilan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN).

Sumber Humas DPRD Kalsel

Namun pihak ASPADIN menyampaikan bahwa draf raperda baru mereka terima pada hari yang sama, maka memerlukan waktu untuk mempelajari lebih lanjut isi dokumen tersebut secara menyeluruh.

“Mereka meminta waktu untuk mempelajari draf raperda ini terlebih dahulu dan akan merapatkannya bersama anggota ASPADIN lainnya. Rencananya mereka akan melakukan pertemuan internal terlebih dahulu,” jelasnya.

Husnul menambahkan, hasil pembahasan dari pertemuan internal tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada Pansus III DPRD Kalsel sebagai bahan masukan dalam proses penyempurnaan raperda.

Masukan yang disampaikan tentunya tetap harus mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun sejumlah poin penting yang menjadi fokus dalam pembahasan Raperda Pengelolaan Air Tanah ini. Diantaranya terkait mekanisme perizinan pengeboran air tanah, pengaturan penggunaan air tanah, termasuk ketentuan mengenai kedalaman pengeboran, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air tanah.

Selain itu, aspek perpajakan dari pemanfaatan air tanah juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam raperda tersebut.

“Kita ingin pemanfaatan air tanah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya alam,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Sambut Idul Fitri, Stok Sembako di Banjarmasin Aman

Banjarmasin – Stok sembako jelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di Kota Banjarmasin, dipastikan aman.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichroom Muftezar mengatakan, pemerintah kota telah beberapa kali meninjau ke Pasar Tradisional serta Pasar Modern, serta distributor, untuk memastikan ketersediaan sembako aman, saat perayaan Idul Fitri nanti.

Ket foto : Kadisperdagin Kota Banjarmasin Ichroom Muftezar

“Pemerintah Kota Banjarmasin sudah beberapa kali turun ke lapangan, untuk memonitor apakah stok pangan di Kota Banjarmasin ini aman,” ungkap Tezar, kepada sejumlah wartawan, Rabu (11/3).

Bahkan, lanjutnya, sampai saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terus melakukan komunikasi kepada pihak distributor untuk stok sembako tersebut.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan beberapa distributor pangan di kawasan Muara Kelayan, serta daerah lainnya, untuk beberapa komiditas sembako, dan dipastikan aman,” jelas Tezar lebih lanjut.

Meski stok aman, namun menurut Tezar, pihaknya juga menemukan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga menjelang perayaan Idul Fitri ini, namun kenaikan masih dalam batas yang wajar.

“Walaupun ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga saat ini,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Tezar menyampaikan pesan kepada warga Kota Banjarmasin, untuk tidak melakukan aksi borong, karena pemerintah kota sudah memastikan ketersediaan sembako.

“Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan pesan, kepada masyarakat untuk tidak panik buying, karena Pemko Banjarmasin akan menjamin ketersediaan pangan yang diperlukan menjelang perayaan Idul Fitri mendatang,” tutur Tezar.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, juga memberikan dukungan kepada instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan Pasar Murah Ramadan.

“Berdasarkan arahan Wali Kota Banjarmasin, kami memberikan dukungan kepada instansi vertikal untuk melaksanakan Pasar Murah BCSR di tempat masing masing,” ujarnya.

Karena kegiatan tersebut, mendukung Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk menjaga inflasi selama berlangsungnya bulan Ramadan tersebut.

“Salah satu kolaborasi yang telah dilakukan antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan TVRI Kalsel, pada kegiatan tersebut Pemko Banjarmasin menyediakan 500 paket sembako bersubsidi untuk masyarakat sekitar,” ucap Tezar. (SRI/EPS)

Tuntaskan Pasar Murah Ramadan di 20 Kecamatan, Pemkab Banjar Salurkan 4.800 Paket Sembako

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar menutup rangkaian Pasar Murah Ramadan 1447 Hijriah yang telah digelar di seluruh kecamatan. Kegiatan penutupan dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Rabu (11/3).

Program yang digagas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar ini, ditutup Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsy.

Said Idrus Al Habsyi mengatakan, pasar murah merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk merespon kenaikan harga bahan pokok yang biasanya terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam merespon kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan menjelang Ramadan. Pemerintah hadir dengan memberikan subsidi agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, program pasar murah tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat dengan melibatkan berbagai pelaku usaha lokal.

Warga antusias membeli ikan yang dijual harga miring di Pasar Murah Martapura.(foto : MC Kab Banjar)

“Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga membuka ruang perputaran ekonomi bagi pelaku UMKM, distributor hingga agen lokal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya.

Sepanjang Ramadan, pasar murah telah digelar di 19 kecamatan dengan total 3.800 paket sembako yang telah disalurkan kepada masyarakat.

Pada kegiatan puncak di Martapura, pemerintah daerah kembali menyediakan 1.000 paket sembako tambahan.

Plt Kepala DKUMPP Kabupaten Banjar, Linda Yuniati menjelaskan, bahwa pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp20.000 untuk setiap paket sembako yang dijual kepada masyarakat.

Paket tersebut berisi minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, dan susu, yang dijual dengan harga Rp38.000 per paket, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang hari raya.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar juga menyediakan beras lokal bersubsidi, serta menjual ikan patin seharga Rp22 ribu per kilogram dan ikan nila Rp32 ribu per kilogram.

Kegiatan pasar murah ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenant UMKM, pelaku usaha, distributor, hingga agen, sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi lokal di daerah. (SYA/RIW/APR)

Exit mobile version