KPID Ajak Lembaga Penyiaran Aktif Edukasi Masyarakat Cegah Karhutla

Banjarbaru – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Selatan mengajak seluruh lembaga penyiaran di Kalsel untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanganan dampak kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah.

Ketua KPID Kalimantan Selatan, Muhammad Leoni Hermawan mengatakan, kondisi kemarau berkepanjangan membuat sejumlah kawasan menjadi kering dan mudah terbakar. Kondisi tersebut turut berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat.

Ket : Ketua KPID Kalsel, M. Leoni Hermawan saat diwawancara

“Kami dari KPID Kalimantan Selatan menyampaikan empati yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak karhutla, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Leoni, Rabu (26/8).

Menurutnya, lembaga penyiaran memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, menyejukkan, dan bermanfaat bagi keselamatan masyarakat.

Karena itu, KPID Kalsel mengimbau lembaga penyiaran untuk memperbanyak informasi mengenai pencegahan karhutla.

Leoni meminta lembaga penyiaran menayangkan iklan layanan masyarakat (ILM), baik melalui radio maupun televisi, yang berisi edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Kami mengajak lembaga penyiaran untuk menayangkan iklan layanan masyarakat tentang pencegahan karhutla dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran,” katanya.

Selain itu, masyarakat juga perlu terus diingatkan agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang rawan terbakar.

Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun pembakaran sampah yang berpotensi memicu dan memperluas kebakaran.

“Jangan membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan yang rawan terbakar. Masyarakat juga kami ingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan, termasuk pembakaran sampah maupun aktivitas lainnya yang dapat memicu kebakaran,” tegas Leoni.

KPID Kalsel juga meminta lembaga penyiaran menyampaikan informasi mengenai bahaya kabut asap dan dampaknya terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan.

Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait mengenai perkembangan karhutla dan kondisi kualitas udara.

Di sisi lain, Leoni mengingatkan pentingnya literasi informasi di tengah situasi karhutla. Lembaga penyiaran diminta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi menimbulkan keresahan maupun kepanikan.

“Kita harus menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, terlebih informasi yang cenderung provokatif atau belum tentu benar. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

KPID Kalsel juga mendorong lembaga penyiaran memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pembakaran hutan dan/atau lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut Leoni, sinergi antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla.

Ruang siaran diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi praktis, mulai dari pencegahan kebakaran, menghadapi kabut asap, hingga langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika menemukan titik api.

“Kami berharap seluruh lembaga penyiaran dapat mengambil bagian dalam memberikan edukasi, informasi yang menyejukkan, serta membantu masyarakat menghadapi kondisi karhutla ini,” katanya.

Leoni turut mengajak masyarakat Kalimantan Selatan untuk bersama – sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau.

“Kita terus berdoa agar seluruh warga Kalimantan Selatan diberikan keselamatan dan kesehatan dalam menghadapi musibah yang kita alami bersama,” pungkasnya. (BDR/RIWEPS)

Bara Gambut Jadi Ancaman, Penanganan Karhutla Kalsel Difokuskan di Tiga Kawasan

Banjarbaru – Bara yang bertahan di bawah permukaan lahan gambut menjadi tantangan serius dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.

Meski api di permukaan telah dipadamkan, asap masih muncul dari sejumlah titik dan berpotensi memicu kebakaran kembali.

Gubernur Kalsel bersama Wamenko Pangan dan jajaran Forkopimda menyampaikan keterangan kepada wartawan. (foto : Adpim)

Kondisi tersebut ditemukan di kawasan Guntung Damar, Banjarbaru, saat Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI sekaligus Koordinator Penanganan Karhutla Kalimantan, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau langsung lokasi, Minggu (23/8).

Di sejumlah titik, lahan yang telah menghitam masih mengeluarkan asap. Setelah permukaan gambut digali, ditemukan bara yang tetap menyala di bawah tanah.

Gubernur Kalsel, Muhidin mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan pemadaman tidak cukup hanya dilakukan pada api yang terlihat di permukaan.

“Setelah kemarin kami melakukan pemadaman di daerah sini, ternyata asapnya masih ada. Setelah digali ternyata di bawahnya ini masih ada bara,” ujar Muhidin.

Menurutnya, karakter lahan gambut membuat bara dapat bertahan di bawah permukaan dan terus menghasilkan asap selama berhari-hari apabila tidak dibasahi secara menyeluruh.

“Karena di sini lahan gambut, takutnya nanti malah terulang, berhari – hari asapnya terus ada,” katanya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan pembasahan kawasan dengan mengalirkan air menuju kanal-kanal di sekitar lokasi karhutla.

Sebanyak 300 pompa air disiapkan untuk mendukung operasi. Rinciannya, 100 pompa berasal dari bantuan Haji Isam, 30 unit dari Kementerian Pertanian, 50 unit dari Kementerian Pertahanan, serta 120 unit dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pompa tersebut akan dibagi ke tiga kawasan prioritas, masing-masing sekitar 100 unit, yakni Guntung Damar, Pengayuan, serta kawasan Hutan Lindung Liang Anggang dan sekitarnya.

Selain dukungan peralatan, Muhidin menyebut bantuan pembiayaan sebesar Rp7,6 miliar dari Haji Isam akan digunakan untuk membantu operasi penanganan selama dua pekan.

Sebelum turun ke lapangan, Muhidin bersama jajaran Forkopimda Kalsel terlebih dahulu melakukan koordinasi di VIP Room Bandara Syamsudin Noor.

Rombongan kemudian meninjau langsung titik-titik yang masih mengeluarkan asap dan melakukan penyemprotan pada sejumlah bagian lahan gambut.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, hasil monitoring menunjukkan terdapat tiga kawasan yang menjadi sumber utama kabut asap di Kalimantan Selatan.

“Ada tiga lokasi penyebab utama kabut asap di Kalsel. Guntung Damar, kawasan Hutan Lindung Liang Anggang, serta Pengayuan dan Peramuan,” ujar Hanif.

Berdasarkan prakiraan luasan karhutla, Guntung Damar mencapai sekitar 121,40 hektare. Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang dan sekitarnya sekitar 167,50 hektare, sedangkan Pengayuan dan Peramuan menjadi yang terluas dengan sekitar 753,40 hektare.

Jika digabungkan, total prakiraan luasan pada tiga kawasan prioritas tersebut mencapai lebih dari 1.000 hektare.

Hanif menilai besarnya luasan membuat penanganan tidak dapat dilakukan parsial. Seluruh unsur harus bergerak secara terpadu dengan pengerahan personel, pompa, mobil tangki, sumber air, hingga dukungan water bombing.

“Untuk itu, setelah beberapa kali kita koordinasi dengan Pemprov Kalsel, kita akan mempercepat penanganannya sebagaimana arahan dari Pak Gubernur,” katanya.

Percepatan tersebut dinilai penting karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung cukup panjang.

“Apalagi menurut BMKG, kemarau ini akan panjang,” ujarnya.

Di tengah ancaman yang masih berlangsung, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan luas area terdampak karhutla hingga pertengahan 2026 masih jauh lebih rendah dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Luas lahan terbakar hingga pertengahan tahun ini tercatat sekitar 8 ribu hektare. Angka tersebut jauh di bawah catatan tahun 2023 yang mencapai sekitar 190 ribu hektare.

Data itu menunjukkan skala kebakaran secara kumulatif belum sebesar 2023. Namun, pemerintah tetap mempercepat penanganan karena karakter kebakaran gambut memungkinkan bara bertahan di bawah permukaan dan terus menghasilkan asap meski api di atas tanah telah padam.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menargetkan operasi pada tiga kawasan prioritas dilakukan secara masif dan serentak dalam waktu sekitar dua pekan.

Fokusnya bukan hanya memadamkan api di permukaan, tetapi juga memastikan bara gambut benar-benar padam agar asap tidak terus muncul dan kebakaran tidak kembali berulang. (SYA/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Apresiasi Jawaban Gubernur, Pembahasan Perubahan APBD 2026 Berlanjut

Banjarmasin — DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi tanggapan dan jawaban Gubernur Kalsel terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, yang membahas penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2026, sekaligus tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (26/8).

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengatakan, tanggapan Gubernur menjadi bagian penting dalam proses pembahasan perubahan APBD. Menurutnya, jawaban tersebut memberikan penjelasan atas berbagai masukan yang sebelumnya disampaikan fraksi – fraksi DPRD.

Ia mengapresiasi kepada media yang terus mengawal proses pembahasan perubahan APBD, agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembahasan anggaran daerah.

“DPRD Kalsel akan melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam. Setiap program dan alokasi anggaran akan dikaji agar pelaksanaannya tetap memberikan manfaat serta mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.

Disampaikan Kartoyo, pembahasan perubahan APBD, tidak hanya berkaitan dengan angka pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga menyangkut bagaimana anggaran tersebut dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran.

Karena itu, DPRD Kalsel akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan berbagai program yang masuk dalam perubahan APBD memiliki dasar yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Setiap perubahan anggaran harus tetap memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, tambahan maupun penyesuaian belanja dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menjelaskan, bahwa salah satu fokus APBD Perubahan 2026 adalah melakukan penyesuaian terhadap struktur pendapatan maupun belanja daerah.

Pandangan umum Fraksi PKB DPRD Kalsel, Habib Farhan Husein

Perubahan tersebut untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan program dan kegiatan pemerintah daerah.

“Adanya perubahan pada sisi pendapatan dan belanja nantinya diarahkan untuk mendukung berbagai program pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.

Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalsel atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang dilanjutkan dengan tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Pemko Perluas Akses Pasar IKM dan UMKM Banjarmasin ke Ritel Modern

Banjarmasin – Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), melaksanakan Sosialisasi Kemitraan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan ritel modern, di aula Kayuh Baimbai. Rabu (26/8).

Turut hadir dalam kegiatan Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin, Kepala Disperdagin, Ignasius Rizki, sejumlah camat beserta para umkm/ikm di lingkup Pemerintah kota Banjarmasin.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat menyampaikan sambutan pembukaan

Produk IKM serta UMKM Kota Banjarmasin diarahkan untuk memperluas pemasaran melalui jaringan ritel modern. Akses tersebut diharapkan menjadi peluang bagi produk lokal untuk dikenal lebih luas dan berkembang.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin mengatakan, keberadaan IKM dan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.

“Ini penting bagi IKM dan UMKM, tentu bersama para ritel untuk berkolaborasi. Kita ingin produk-produk ini tidak hanya di rumahan saja, tapi juga bisa masuk ke ritel-ritel modern,” ujar Yamin.

Menurutnya, akses ke jaringan ritel modern menjadi salah satu kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar.

“Produk Banjarmasin diharapkan tidak hanya mampu bersaing di tingkat daerah, tetapi ke depan memiliki peluang untuk menembus pasar yang lebih luas hingga mancanegara,” harapnya.

Untuk dapat masuk ke pasar tersebut, Yamin meminta pelaku IKM dan UMKM memperhatikan kualitas produk, konsistensi produksi, kemasan, legalitas, serta standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan.

Yamin berharap kegiatan tersebut menghasilkan tindak lanjut yang nyata, mulai dari proses kurasi, penempatan produk, transaksi, hingga kerja sama antara pelaku usaha dengan jaringan ritel modern.

“Harapan kita itu berjalan sesuai harapan, sukses dan lancar. Tentunya IKM naik kelas,” katanya.

Menurut Yamin, kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan ritel modern perlu dibangun secara saling menguntungkan.

Pemerintah memfasilitasi, pelaku usaha meningkatkan kualitas dan daya saing, sedangkan ritel modern memberikan akses pasar yang lebih luas.

Dengan terbukanya akses pemasaran, produk lokal diharapkan mampu meningkatkan omzet dan kapasitas produksi sekaligus menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem usaha yang dapat memperkuat perekonomian Kota Banjarmasin. (DISPERDAGINBJM-SRI/RIW/EPS)

Perluas Gerakan Antikorupsi, Targetkan 500 Penyuluh se Kalsel

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan bersih dan berintegritas, melalui penyiapan calon penyuluh antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Peran Penyuluh Antikorupsi Provinsi Kalimantan Selatan bertema “Bersinergi Membangun Zona Integritas Mewujudkan Kalsel Bebas dari Korupsi” yang dilaksanakan di Banjarbaru, Selasa (25/8) sore.

Inspektur Provinsi Kalsel Akhmad Fydayeen

Bimtek berlangsung selama empat hari, mulai 25 hingga 28 Agustus 2026. Kegiatan diikuti 152 peserta yang berasal dari Inspektorat 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai upaya mempersiapkan calon penyuluh antikorupsi.

Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen mengatakan, pelaksanaan Bimtek menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan penyuluh antikorupsi di seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

“Dalam rangka pemenuhan penyuluh – penyuluh antikorupsi di seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, maka kegiatan ini kita laksanakan. Ini juga berdasarkan arahan Gubernur Provinsi Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman,” ujarnya.

Fydayeen berharap, 152 peserta yang mengikuti Bimtek, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai dan selanjutnya mampu menjadi penyuluh antikorupsi yang tersertifikasi.

Pemprov Kalsel juga menargetkan jumlah penyuluh antikorupsi terus meningkat hingga mencapai sekitar 500 orang. Target tersebut dinilai penting untuk memperluas edukasi serta upaya pencegahan korupsi, baik di lingkup pemerintahan maupun masyarakat.

“Target kita kemarin dibicarakan dengan teman-teman di KPK ada 500. Kalau ini berhasil, jumlah penyuluh antikorupsi akan terus bertambah. Ke depan akan kita tambah lagi,” jelas Fydayeen.

Fydayeen menegaskan, penyuluh antikorupsi memiliki posisi penting sebagai agen perubahan.

“Mereka tidak hanya dituntut memahami persoalan korupsi, tetapi juga mampu memberikan pemahaman, membangun kesadaran, serta mendorong perubahan perilaku antikorupsi di lingkungan masing – masing,” lanjutnya.

Dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian secara material, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan dan penegakan aturan. Pencegahan juga harus dibarengi dengan pembangunan budaya integritas di lingkungan pemerintahan.

“Yang sama pentingnya adalah bagaimana kita membangun budaya integritas, menanamkan nilai-nilai antikorupsi serta membentuk perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Para peserta Bimtek mendapatkan berbagai materi, di antaranya penguatan dasar antikorupsi dan integritas, aktualisasi integritas, manajemen penyuluhan, hingga praktik penyuluhan antikorupsi.

Melalui materi tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan antikorupsi secara efektif kepada lingkungan kerja dan masyarakat.

“Seorang penyuluh antikorupsi tidak cukup hanya memahami apa itu korupsi dan bagaimana mencegahnya. Lebih dari itu, seorang penyuluh harus mampu menyampaikan pesan antikorupsi dengan cara yang baik, menarik, mudah dipahami dan mampu memberikan dampak yang nyata,” tutup Fydayeen.

Sementara itu, Ketua Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi (APIK) Kalimantan Selatan, Muhammad Mujiburrakhman mengapresiasi Pemprov Kalsel yang memfasilitasi pelaksanaan Bimtek tersebut.

Menurutnya, keikutsertaan 152 peserta dalam kegiatan tersebut menjadi kekuatan baru dalam memperkuat gerakan antikorupsi di Kalimantan Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diinisiasi oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan kita,” ungkapnya.

Mujiburrakhman berharap seluruh peserta dapat menjadi penyuluh antikorupsi dan bersama-sama memperkuat komitmen pencegahan praktik korupsi di Kalimantan Selatan.

“Dari jumlah yang banyak ini, Insyaallah semuanya akan menjadi penyuluh antikorupsi dan menjadi kekuatan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tidak melakukan korupsi,” pungkasnya.

Dengan penambahan jumlah penyuluh antikorupsi, Pemprov Kalsel optimis, upaya membangun zona integritas dapat semakin diperkuat.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, dan berintegritas di Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/EPS)

Cek Saluran Irigasi Cindai Alus, Gubernur Amankan Pasokan Air Ke Titik Api

Banjarbaru – Gubernur Kalsel, Muhidin, memastikan pasokan air untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Guntung Damar, Landasan Ulin, Banjarbaru, yang menjadi perhatian karena berada di wilayah ring satu dan berdekatan dengan Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin.

Setelah lebih dari sepekan tim gabungan berjibaku memadamkan titik api, Gubernur, Muhidin turun langsung meninjau kondisi saluran air di kawasan Irigasi Cindai Alus, Kabupaten Banjar, Senin (24/8) petang.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan aliran air dari saluran tersebut berjalan lancar hingga ke lokasi kebakaran.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas mulai berkurangnya pasokan air di lapangan, sehingga proses pemadaman di Guntung Damar dapat terus dilakukan secara optimal.

“Kita memastikan airnya tersedia dan bisa mengalir ke lokasi kebakaran,” ujar Gubernur Muhidin.

Menurut Gubernur, pasokan air mulai menjadi kendala setelah penanganan berlangsung lebih dari sepekan. Karena itu, kondisi saluran harus segera diperiksa dan dibenahi agar distribusi air tetap berjalan.

“Sekarang air mulai berkurang, jadi salurannya harus kita cek,” katanya.

Untuk memastikan ketersediaan air, Gubernur bersama tim melakukan pengecekan di kawasan Irigasi Cindai Alus, sementara Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau debit air di kawasan Riam Kanan.

“Pak Hanif mengecek debit di Riam Kanan, kami mengecek saluran di sini,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur menjelaskan dari hasil pantauan menunjukkan saluran yang masih baik baru sekitar 150 meter. Sementara lebih dari satu kilometer saluran lainnya perlu dibersihkan.

“Besok kita bersihkan bersama-sama, targetnya selesai satu hari,” ungkap Muhidin.

Air dari saluran tersebut nantinya akan dialirkan menuju embung di bagian tengah kawasan. Dari embung, air akan dipompa menuju lokasi kebakaran di Guntung Damar.

“Air kita alirkan ke embung, kemudian dipompa ke titik api,” terangnya.

Gubernur menilai, pola tersebut lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan mobil tangki karena kapasitas air terbatas dan membutuhkan waktu untuk melakukan pengisian serta pengangkutan.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan, untuk mendukung distribusi air, pemerintah provinsi juga telah menyiapkan mesin pompa. Dari total 300 pompa yang dibagikan, sebanyak 200 pompa tambahan telah diterima sehari sebelumnya.

“Kita sudah mendapat tambahan 200 pompa,” kata Muhidin.

Dengan pembenahan saluran dan dukungan mesin pompa, Gubernur memastikan upaya pemadaman terus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air di lokasi. Evaluasi hasil pekerjaan juga akan dilakukan setelah pembersihan saluran selesai.

“Fokus kita sekarang memastikan air sampai ke Guntung Damar,” pungkasnya.

Selama pengecekan, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Kapolda Kalsel, Irjen. Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Komandan Korem (Danrem) 101/Antasari, Brigadir Jenderal TNI Ilham Yunus, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Banjarmasin, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Syamsuddin Noor, Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra beserta jajaran Forkopimda Kalsel, Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, serta sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan jajaran, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III serta pihak terkait lainnya. (BIROADPIM-RIW/EPS)

Padamkan Karhutla, Forkopimda Kalsel Gelar Salat Istisqo

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, bersama para ulama dan unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta masyarakat, melaksanakan Salat Istisqa dan doa bersama untuk meminta turun hujan kepada Allah SWT dan keselamatan masyarakat di Banua, Selasa (25/8), di halaman Masjid Raya Sabilal Muhidin, Banjarmasin.

Pada kesempatan itu, Gubernur, Muhidin mengajak seluruh unsur masyarakat agar terus bersama-sama atau bergotong royong melakukan penanganan Karhutla yang terjadi sekarang.

Selain tindakan penanganan langsung dengan segala upaya, juga diserukan kepada masyarakat Kalsel agar melakukan Salat Istiqa untuk memohon pertolongan dan bantuan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa agar kemarau segera berakhir.

“Kita melaksanakan Salat Istisqa ini, memohon agar di Kalimantan Selatan turun hujan. Karena sebagian daerah seperti Balangan sudah ada turun hujan setelah dilaksanakan salat istisqa,” sampai gubernur usai pelaksanaan salat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan gubernur kepada jajaran TNI, Polri, dan para relawan/masyarakat yang sukarela membantu penanganan karhutla di sejumlah wilayah.

Salat yang diimani Ilham Humaidi ini dimulai sekitar pukul 07.30 Wita dan diikuti masyarakat muslim di Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

Salat Istisqa merupakan salat sunnah muakkadah yang dikerjakan secara berjamaah untuk memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan saat terjadi kekeringan panjang atau kemarau seperti yang tengah terjadi di Kalsel sekarang.

Ibadah ini merupakan bentuk ikhtiar spiritual umat Islam ketika terjadi kekeringan yang berdampak seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan lainnya. (BIROADPIM-RIW/EPS)

Tinjau Karhutla di Banjarbaru, Menteri LH Dorong Penguatan Sumber Air

Banjarbaru – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Banjarbaru mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, meninjau lokasi karhutla di Jalan Kurnia Ujung, RT 06/RW 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Senin (24/8).

Didampingi Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Jumhur melihat langsung proses pemadaman karhutla yang membakar lahan pertanian milik warga.

Ket : Walikota Erna Lisa Halaby bersama Menteri LH, Jumhur Hidayat saat melakukan peninjauan Karhutla

Dalam peninjauan tersebut, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan.

Menurut Jumhur, pemadaman tidak cukup hanya dengan menghentikan api. Kondisi lahan juga harus dipastikan tetap basah untuk mencegah api kembali muncul.

“Kita memastikan pemadaman secara masif. Gotong royong masyarakat, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri semua harus bergotong royong memastikan supaya api ini mati dan setelah mati dipastikan harus tetap basah,” tegas Jumhur.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan sejumlah sumur bor dengan kedalaman hingga 40 meter di kawasan yang membutuhkan dukungan sumber air.

“Supaya ke depannya ketika terjadi karhutla, ketersediaan air sangat mencukupi untuk melakukan pemadaman,” jelasnya.

Selain penanganan api, Jumhur menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dari dampak asap karhutla. Dinas Kesehatan, puskesmas dan unsur terkait diminta memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan serta pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Selain itu juga kita memastikan masyarakat tidak terdampak penyakit ISPA. Dinas Kesehatan, puskesmas dan sebagainya juga bergotong royong memastikan kesehatan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby mengatakan Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla, khususnya untuk memastikan ketersediaan air bagi petugas pemadam.

Lisa menyebut langkah tersebut semakin penting karena berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September mendatang.

“Untuk mengatasi kendala tersebut, kami berupaya keras untuk kembali memperkuat koordinasi dan memastikan pasokan air tersedia. Sehingga petugas di lapangan dapat bekerja dengan optimal,” ungkap Lisa.

Pemko Banjarbaru akan mengoptimalkan fasilitas sumur bor di wilayah Syamsudin Noor serta seluruh hidran air yang tersedia di Kota Banjarbaru sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla.

Penguatan sumber air tersebut diharapkan tidak hanya mendukung proses pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi kemarau.

Usai meninjau lokasi kebakaran, Menteri LH bersama Wali Kota Banjarbaru juga menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak karhutla di wilayah Kelurahan Landasan Ulin Timur.

Kunjungan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan karhutla. Selain memastikan api padam, pemerintah juga perlu menjaga lahan tetap basah, memperkuat ketersediaan sumber air, serta memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak. (MedCenBJB-BDR/RIW/EPS)

Pimpin Rakor di Kalsel, Menhut Tekankan Sinergi Lintas Sektor Tangani Karhutla

Banjar – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, di Markas Manggala Agni Daops Kalimantan V/Banjar, Desa Mandiangin Timur, Kabupaten Banjar, Minggu (23/8).

Rapat koordinasi tersebut diikuti Gubernur Kalsel, Muhidin yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, serta jajaran terkait lainnya.

Ket : Menhut, Raja Juli Antoni saat di wawancara

Menhut, Raja Juli Antoni menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan karhutla, terutama terhadap titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan kebakaran dan asap.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan secara cepat. Jangan sampai api membesar dan dampaknya semakin luas kepada masyarakat,” ujar Raja.

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat.

“Tidak bisa ini ditangani oleh satu pihak saja. Semua harus bergerak bersama, karena persoalan karhutla ini menyangkut lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas masyarakat,” katanya.

Selain membahas pengendalian karhutla, rapat juga membahas persiapan rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kalimantan Selatan pada Senin (24/8).

Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau langsung kondisi karhutla serta upaya penanganannya di sejumlah titik lokasi.

Ket : Suasana Rakor Pengendalian Karhutla di Kalsel yang dipimpin Menhut

Raja Juli Antoni mengatakan, kunjungan Presiden menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan karhutla berjalan optimal.

“Karena itu, kita ingin memastikan seluruh jajaran siap dan langkah penanganan karhutla dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah cepat terhadap potensi karhutla di Kalimantan Selatan.

“Intinya kita ingin api segera dikendalikan, asap tidak semakin meluas, dan masyarakat tetap terlindungi. Ini yang menjadi prioritas kita bersama,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Kasal Tinjau Penanganan Karhutla di Kalsel, Pemerintah Pusat Kirim Dukungan Udara

Banjarbaru – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, Sabtu (22/8).

Peninjauan dilakukan hingga kawasan Guntung Damar bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, jajaran Forkopimda, serta unsur terkait lainnya. Di lokasi, rombongan melihat langsung proses pemadaman yang dilakukan tim gabungan.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat menyampaikan keterangan kepada wartawan

Personel BNPB, BPBD, Basarnas, TNI dan Polri dikerahkan untuk mengendalikan titik api serta mencegah kebakaran meluas ke kawasan lain.

“Ini baru saja kita meninjau langsung ke titik api yang berada di daerah Guntung Damar. Kita melihat langsung bagaimana anggota secara gabungan dari BPBD, BNPB, Basarnas, kemudian TNI-Polri melaksanakan pemadaman,” ujar Muhammad Ali.

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi kuat antarlembaga. Dari hasil peninjauan, Ia melihat seluruh unsur bekerja secara terpadu di bawah koordinasi pemerintah daerah dan Forkopimda.

“Ini semua bisa ditangani karena kerja sama yang bagus. Saya lihat Forkopimda semua hadir dan semua aparat bekerja sama dengan baik,” katanya.

Muhammad Ali juga menanggapi berbagai informasi dan visual kondisi karhutla Kalimantan Selatan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Ia mengatakan kondisi yang ditemuinya saat meninjau titik kebakaran di Guntung Damar perlu dilihat berdasarkan situasi aktual di lapangan pada saat kunjungan.

“Memang dua hari yang lalu sempat viral di media. Setelah kita datang ke sini, kita melihat langsung kondisi yang ada di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menyebut kondisi angin di kawasan tersebut membantu pergerakan asap. Meski demikian, proses pemadaman tetap dilakukan tim gabungan untuk memastikan titik-titik api dapat dikendalikan.

Muhammad Ali mengatakan sejumlah pesawat udara dan helikopter telah dikirim untuk mendukung operasi penanggulangan karhutla.

“Pemerintah pusat pasti membantu. Ini sudah ada beberapa pesawat udara dan helikopter yang dikirim ke sini,” jelasnya.

Selain sarana udara, pemerintah pusat juga memberikan dukungan personel. BNPB pusat turut hadir dalam upaya penanganan di Kalimantan Selatan.

“Kemudian pasukan juga ada dari pusat, dan BNPB pusat pun datang,” tambahnya. (SYA/RIW/EPS)

Exit mobile version