LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pelajari Dunia Radio dan Penyiaran Digital, Puluhan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNISKA Kunjungi LPPL Abdi Persada FM

BANJARBARU – LPPL Abdi Persada FM menerima kunjungan puluhan mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Program Studi Ilmu Komunikasi, pada Rabu (21/5).

Mahasiswa Uniska mengunjungi kabin siar LPPL Abdi Persada FM

Kunjungan mahasiswa yang dipimpin Dosen UNISKA, Prodi Ilmu Komunikasi, Muhari, ini disambut Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, Ketua Dewan Pengawas, Anisyah dan Jajaran Direksi.

Dosen UNISKA, Prodi Ilmu Komunikasi, Muhari menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa secara langsung mengenai industri radio dan penyiaran digital, melalui kegiatan praktik lapangan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran luar kampus, agar mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana dunia kerja di industri penyiaran, terutama radio seperti Abdi Persada FM yang sudah cukup lama berkiprah di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Muhari menilai bahwa LPPL Abdi Persada FM menjadi tempat yang tepat untuk dikunjungi karena memiliki pengalaman panjang dalam dunia penyiaran publik, serta telah bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.

“Kami ingin mahasiswa melihat langsung proses siaran, bagaimana manajemen radio bekerja, serta berdiskusi dengan para praktisi yang sudah berpengalaman,” lanjutnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat memperkaya pengetahuan serta pengalaman mahasiswa, bahkan menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat terutama dalam bidang yang relevan dengan studi komunikasi.

“Melalui kunjungan ini, kami ingin mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori di ruang kelas, tetapi juga bisa menyerap langsung bagaimana praktik di lapangan berlangsung, sehingga bisa menjadi bekal saat mereka telah menyelesaikan perkuliahan,” harapnya.

Sementara itu, Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, menyambut baik kehadiran para mahasiswa serta mengapresiasi antusiasme mereka selama mengikuti rangkaian kegiatan kunjungan.

“Ini bentuk sinergi yang positif antara dunia pendidikan dan lembaga penyiaran publik. Kami senang bisa berbagi pengalaman serta mendukung proses pembelajaran mahasiswa,” ungkapnya.

Syarifah berharap, apa yang disampaikan para narasumber serta diskusi bersama jajaran direksi dapat memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa tentang tantangan dan peluang dalam dunia penyiaran saat ini.

“Semoga ini menjadi bekal yang bermanfaat bagi mereka dan bahkan menjadi motivasi untuk terus mendalami dunia penyiaran,” tutupnya.

Mahasiswa Uniska saat melakukan siaran langsung di studio

Selain diskusi, para mahasiswa juga berkesempatan merasakan pengalaman untuk melihat dan melakukan siaran langsung di kabin siar studio LPPL Abdi Persada FM. (BDR/RIW/RH)

Samakan Persepsi Kembangkan Pariwisata dan Ekraf, Pemprov Kalsel Gelar Rakornis 2025

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 2025, untuk menyamakan persepsi mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Suasana Rakornis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2025

Kepada sejumlah wartawan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, diwakili Pj Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin, usai membuka secara resmi Rakornis 2025, menyampaikan, tema yang diangkat pada rakernis kali ini, adalah “Kolaborasi dan Inovasi Menuju Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Lebih Baik dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang”.

Foto bersama : Pj Sekretaris Daerah Kalsel, dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kalsel (ki-ka)

Pemilihan tema ini bertujuan, untuk mempromosikan kerja sama, inovasi, dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing. Sehingga, dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

“Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalsel, berbasis kepada masyakarat, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru,” ungkap Syarifuddin, Kamis (21/5) sore

Disampaikan Syarifuddin yang juga sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, dengan disamakannya persepsi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama setelah Geopark Meratus mendapatkan pengakuan dari UNESCO Global Geopark, maka dunia pariwisata Kalsel akan semakin maju.

“Pengembangan produk wisata baru dan teknologi digital, dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat,” ucapnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, saat ini ada produk ekonomi kreatif asal Kalsel yang diminati dan akan di ekspor ke Negara Belgia. Yakni sampel produk ekonomi kreatif binaan Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf) Kalsel. Sehingga, ini merupakan angin segar, dan diharapkan kualitas produknya dapat terus terjaga sesuai dengan standar pangsa pasar di Belgia.

“Ini menjadi motivasi pelaku ekraf lainnya di Kalsel, agar produk-produknya bisa menembus pangsa pasar manacanegara, untuk mengenalkan produk asli Banua tidak kalah dengan negara lain” tutupnya

Rakornis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2025 ini dilaksanakan selama 2 hari, pada 21 – 22 Mei, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin. Rakernis diikuti peserta Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perdagangan Kalsel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappedalitbang, Bapperida Se Kalimantan Selatan. Narasumber di lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan juga dari stakeholder terkait. Diantaranya dari Bappeda Provinsi Kalsel, BP Geopark Meratus, DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kalimantan Selatan (Gekraf Kalsel) dan dari Universitas Lambung Mangkurat. (NHF/RIW/RH)

Taat Aturan, Kapal Cantrang Tidak Ditemukan di Kalsel

BANJARMASIN – Hingga saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan belum menemukan adanya nelayan Banua yang menggunakan kapal Cantrang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, temuan penggunaan kapal Cantrang, saat ini masih didominasi nelayan asal luar Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kapal nelayan yang menggunakan Cantrang berasal dari Pulau Jawa yang ditangkap Ditpolair Polda Kalsel beberapa waktu lalu,” ungkap Rusdi, kepada Abdi Persada FM, Selasa (20/5).

Sedangkan, lanjutnya, nelayan Kalimantan Selatan terbilang taat aturan, mengingat penggunaan Cantrang untuk menangkap ikan dilarang di laut Indonesia.

“Penggunaan Cantrang, diketahui dapat merusak ekosistem laut,” ucap Rusdi.

Diantaranya dapat merusak terumbu karang, menghambat pertumbuhan ikan, serta mengganggu habitat biota laut.

Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan dukungan terhadap penangkapan kapal nelayan, yang menggunakan alat tangkap Cantrang di Perairan Banua.

“Penangkapan kapal kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap Cantrang telah dilakukan, jajaran Kepolisian Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Rusdi.

Karena itu, lanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap penangkapan tersebut.

“Kerjasama dengan Ditpolair Polda Kalimantan Selatan dalam menjaga kawasan perairan semakin meningkat kedepannya,” ujar Rusdi. (SRI/RIW/RH)

Dorong Optimalisasi Layanan Informasi Publik, Diskominfo Kalsel Gelar Asistensi PPID

BANJARBARU – Ketersediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses menjadi salah satu tuntutan masyarakat di era digital saat ini. Pemerintah pun dituntut untuk semakin adaptif dan transparan dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

Suasana kegiatan Asistensi PPID Pelaksana di lingkup Pemprov Kalsel

Menyadari hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam keterbukaan informasi.

Sebagai bentuk komitmen itu, Diskominfo Kalsel menggelar kegiatan Asistensi PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (20/5).

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim yang diwakili Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Tarwin Patik Mustafa dan dihadiri perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta Ombudsman Kalsel.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Tarwin Patik Mustafa mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan layanan informasi publik serta tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/094/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia menekankan pentingnya peran strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

“SKPD memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui peran aktif sebagai PPID Pelaksana sehingga sinergi antar instansi sangat diperlukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan berhasil meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat pada tahun 2024.

“Prestasi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterbukaan informasi publik, namun menjadi tantangan tersendiri untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Muhammad Ayub Khan berharap, asistensi ini mampu memperkuat kapasitas PPID Pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

“PPID Pelaksana berperan penting dalam memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi secara cepat, tepat waktu, proporsional, dan dengan cara yang sederhana,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

DPRD Banjarbaru Tinjau Sengketa Lahan Antara TNI dan Warga Transmigrasi di Kelurahan Cempaka

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru melakukan peninjauan langsung terhadap sengketa lahan yang melibatkan pihak TNI dan masyarakat transmigrasi di kawasan Kelurahan Cempaka, Banjarbaru, Selasa (20/5).

Peninjauan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, bersama Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Banjarbaru, serta turut dihadiri perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru dan Kodim 1006/Martapura.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky, mengatakan peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang mengadukan adanya sengketa lahan. Dimana peninjauan dilakukan guna mengukur ulang batas tanah dan patok yang menjadi titik sengketa.

Langkah ini bertujuan untuk memperjelas kepemilikan lahan sekaligus mengurai indikasi tumpang tindih wilayah.

“Dari verifikasi awal di lapangan, ditemukan bahwa sebagian lahan yang diklaim pihak TNI ternyata juga termasuk dalam wilayah program transmigrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat sejak beberapa dekade lalu,” ungkap Gusti Rizky.

Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari, menjelaskan, bahwa peninjauan ini berhasil mengidentifikasi sejumlah patok batas dan koordinat yang selama ini hanya didasarkan pada asumsi dalam pembahasan sebelumnya.

“Hari ini kami melihat secara langsung patok-patok tersebut. Ini menjadi dasar penting bagi proses penyelesaian ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, hasil pencocokan di lapangan antara klaim TNI dan data program transmigrasi akan menjadi dasar dalam proses sinkronisasi data oleh tim gabungan.

Proses ini juga mencakup identifikasi seluruh titik sengketa, termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Banjar.

“Nanti setelah semua titik diverifikasi, kita akan duduk bersama lagi dengan semua pihak terkait untuk menyinkronkan data dan mencari solusi terbaik, tentunya dengan mengedepankan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

DPRD Banjarbaru menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata fungsi mediasi lembaga legislatif. DPRD berkomitmen untuk menampung aspirasi masyarakat dan memastikan penyelesaian dilakukan secara musyawarah.

“Insya Allah dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi lintas pihak, permasalahan ini bisa kita selesaikan. Harapan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan hak atas tanah bisa segera terwujud,” tutup Ririk. (BDR/RIW/APR)

Peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Diskominfo Kalsel Tegaskan Komitmen Menuju Era Kebangkitan Digital

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 Tahun 2025 di halaman Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (20/5) pagi.

Menariknya, seluruh pegawai Diskominfo Kalsel mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian bertema perjuangan, sebagai simbol semangat kebangkitan nasional.

Usai memimpin upacara tersebut, Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan, bahwa peringatan Harkitnas tahun ini menjadi momentum penting dalam menumbuhkan semangat kebangkitan nasional, khususnya di era digital.

*Suasana Upacara Kebangkitan Nasional di Diskominfo Kalsel*

“Diskominfo memaknai Hari Kebangkitan Nasional saat ini adalah dengan menjadikannya sebagai era kebangkitan digital,” ungkapnya.

Muslim menekankan bahwa semangat perjuangan di masa lalu kini harus diterjemahkan dalam bentuk akselerasi digitalisasi di berbagai sektor, terutama dalam pelayanan publik.

“Ini adalah momentum untuk mencari terobosan, dari pola yang sebelumnya konvensional menuju ke arah digital,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa pelayanan publik di era digital harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, dan efisien.

Untuk itu, seluruh ASN di lingkungan Diskominfo Kalsel diharapkan terus meningkatkan kompetensi serta berkontribusi aktif dalam menghadirkan pelayanan digital yang berkualitas.

“Apa yang kita berikan kepada masyarakat, khususnya di bidang telekomunikasi dan informasi, harus benar-benar kita kawal. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mempercepat pembangunan daerah serta memberikan layanan yang lebih mudah dan efektif,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Gelar Rapur, Fraksi DPRD Kalsel Sampaikan Pandangan Umum Atas 2 Ranperda

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna, pandangan umum fraksi – fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur Kalsel terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepada sejumlah wartawan, usai Paripurna Selasa (20/5), Asisten III Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan penghargaan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua Raperda usulan pemerintah provinsi. Yaitu ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029, dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Kami juga memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi, terhadap dua raperda inisiatif DPRD,” ucapnya

*Asisten 3 Pemerintah Provinsi Kalsel (ditengah) didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi (kiri)*

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kartoyo menjelaskan, dalam pandangannya masing-masing fraksi menyatakan dukungan terhadap dua raperda tersebut dan turut menyampaikan sejumlah masukan konstruktif.

Hal ini bertujuan, agar raperda yang akan disahkan nantinya benar-benar menjadi landasan hukum responsif terhadap tantangan daerah dan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang ada.

“Setiap raperda yang sedang dibahas diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kalsel,” jelasnya

*Anggota Fraksi Golkar DPRD Kalsel, Syarifah Rugayah, memberikan pandangan umum fraksi*

Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, setelah diberikan pandangan umum pihaknya menggelar rapat pembentukan panitia khusus empat raperda. Yaitu usulan Pemerintah Provinsi, untuk raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029, dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sedangkan prakarsa DPRD Kalsel, Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pengelolaan Pangan di Kalimantan Selatan.

“Empat raperda tersebut juga ditujukan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjawab kebutuhan daerah secara konkret,” tutupnya

Rapat paripurna DPRD Kalsel kali ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kartoyo, didampingi Ketua DPRD Supian HK, dan Sekretaris DPRD M Jaini. Turut hadir Gubernur Kalsel, Muhidin yang diwakili Asisten III Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan dan sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta unsur-unsur Forkopimda, bertempat di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian gedung DPRD Kalsel. (NHF/RIW/APR)

Gelorakan Posyandu Sebagai Penggerak Kemajuan Masyarakat,
Ketua TP Posyandu Kalsel Sambangi Posyandu Permata

Banjarbaru – Ketua Tim Pembina Posyandu Kalimantan Selatan Fathul Jannah, kembali melanjutkan rangkaian sosialisasi Program 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu Era Baru di Kota Banjarbaru. Kegiatan yang merupakan bagian dari upaya revitalisasi peran Posyandu di era modern ini, dilaksanakan di Posyandu Permata kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Selasa (20/5).

Pada kegiatan ini, juga dilaksanakan Launching Aplikasi SI TANDU 6 SPM Posyandu Permata, Inovasi digital berbasis sistem informasi yang dirancang untuk mempermudah monitoring dan pelaporan pelaksanaan SPM Posyandu secara terintegrasi.

Fathul Jannah mengungkapkan, kehadiran Tim Pembina Posyandu Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, dalam upaya untuk melihat langsung bagaimana Posyandu Permata ini menjadi salah satu dari 6 lokus Posyandu Wasaka, dimana Kota Banjarbaru merupakan lokus yang terakhir yaitu di Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru.

*Ketua TP Posyandu Kalsel (Kiri) bersama PJ Ketua TP Posyandu Kota Banjarbaru (kanan)*

“Program Posyandu Baru ini merupakan langkah konkret untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui 6 SPM ini Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan, tetapi juga menjadi simbol partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ungkap Fathul Jannah.

Fathul Jannah menambahkan, program 6 SPM Posyandu mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

“Kami dari Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi masyarakat dan kader – kader posyandu. Semoga menjadi contoh kota dan kabupaten lain untuk membina lebih baik lagi lingkungannya,” tutup Fathul Jannah.

Sementara itu, Pj Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru, Elysa Resturini Subhan Nor Yaumil mengungkapkan, bahwa kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kota Banjarbaru diharapkan, membawa peranan penting dalam meningkatkan P
Pembinaan Posyandu.

Menurutnya, dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Posyandu ini, akan dapat membina posyandu di kota banjarbaru secara menyeluruh.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas perhatian pemerintah provinsi kepada Kota Banjarbaru, sehingga kader posyandu di Kota Banjarbaru dapat lebih meningkat peranannya terhadap masyarakat,” ucap Elysa.

Keberadaan kiprah para kader posyandu menjadi kekuatan utama dari Gerakan Posyandu yang berkelanjutan. Menurut Elysa, dari kegiatan ini akan terus bersinergi yang semakin kuat dengan Pembina Provinsi, Pembina Kota Banjarbaru dan seluruh elemen masyarakat dalam membina dan memperdayakan Posyandu secara menyeluruh. (MRF/RIW/APR)

Ruang Pamer Dekranasda Banjarmasin Kini Hadir di Balaikota

Banjarmasin – Ruang pamer hasil produksi pengrajin UMKM Dekranasda Kota Banjarmasin, kini hadir di lobby Balaikota Banjarmasin.

Wakil Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin Rusdiati menyampaikan, keberadaan ruang pamer Dekranasda ini, semakin memudahkan masyarakat yang ingin membeli hasil kerajinan produk UMKM.

“Ruang oamer Dekranasda Banjarmasin yang sebelumnya ada di Rumah Anno, kini pindah ke lobby Balaikota Banjarmasin,” ungkapnya, Selasa (20/5).

*Wakil Ketua Dekranasda Banjarmasin Rusdiati*

Untuk produk yang dijual cukup bervariasi, mulai dari bahan pakaian atau kain Sasirangan, pakaian jadi Sasirangan, serta produk kriya.

“Selain itu pada setiap harinya Dekranasda Kota Banjarmasin juga menjual secara online, live di IG,” ucapnya.

Pada ruang pamer ini, produk Sasirangan hasil karya pengrajin binaan Dekranasda kota Banjarmasin, masih menjadi unggulan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichroom Muftezar mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan, terhadap peningkatan ruang pamer ini.

“Dekranasda Kota Banjarmasin ini merupakan mitra dari pemerintah kota serta SKPD yang menanganinya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin,” ungkap Telah.

Saat ini, lanjutnya, Dekranasda Kota Banjarmasin sedang melakukan pembenahan agar ruang pamer Dekranasda ini lebih nyaman untuk dikunjungi, serta lebih banyak lagi produk yang dapat menjadi pilihan bagi pembeli.

“Disperdagin sendiri telah memberikan dukungan, untuk pelaksanaan perbaikan terhadap ruang pamer Dekranasda Kota Banjarmasin ini,” ucap Tezar. (SRI/RIW/APR)

KADIN Kalsel Buka Pendaftaran Bacalon Ketua KADIN Batola

Banjarmasin – Selama 3 hari, terhitung Selasa (20/5) hingga Kamis (22/5) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Kalsel, membuka pendaftaran bakal calon Ketua KADIN Kabupaten Batola. Pendaftaran dilaksanakan di kantor KADIN Provinsi, Jalan Hasan Basri atau kawasan Kayutangi Banjarmasin.

Pada hari pertama pendaftaran, tercatat satu bakal calon sudah mendaftarkan diri, atas nama Zulkifli Fitriansyah. Didampingi sejumlah rekannya, Zulkifli datang mendaftar ke kantor KADIN Provinsi, sekitar pukul 14.30 WITA, dan diterima Ketua Tim Penjaringan KADIN Provinsi Kalsel, Muhammad Fazri, didampingi 3 anggota KADIN.

Sebelum menerima pendaftaran Zulkfli, sebagai bakal calon pertama Ketua KADIN Batola, sekretariat KADIN Provinsi Kalsel memeriksa terlebih dulu kelengkapan berkas yang diserahkan. Diantaranya Kartu Tanda Anggota atau KTA KADIN, formulir pendaftaran, riwayat hidup, serta pakta integritas.

“KTA menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi setiap peserta, yang ingin mendaftar menjadi bacalon Ketua KADIN Batola,” jelas Fazri kepada wartawan, usai menerima berkas pendaftaran.

Fazri menambahkan, Musyawarah Kabupaten akan digelar pasca berakhirnya masa pendaftaran bacalon Ketua KADIN Batola, pada 22 Mei mendatang.

“Kita tunggu saja sampai dua hari ke depan, berapa banyak yang mendaftar. Yang jelas Batola ini merupakan daerah strategis, karena berbatasan langsung dengan Banjarmasin, dan bakal calon ketua yang mendaftar tentunya harus memiliki niat untuk membangun Batola, dan siap bersinergi dengan KADIN Provinsi,” jelas Fazri.

Sementara itu, Zulkifli Fitriansyah yang datang pada hari pertama pendaftaran bacalon Ketua KADIN Batola, mengaku memiliki visi, untuk memajukan Batola, lebih berkembang dan siap berkolaborasi dengan Pemkab Batola. (RIW/APR)