LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kemnaker Segera Gelar Orientasi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggelar Orientasi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 2 pada 22 Juni 2026 yang sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan pelatihan bagi peserta yang telah lolos seleksi.

Pelaksanaan PVN Batch 2 akan berlangsung di 21 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), 13 Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengimbau seluruh peserta yang dinyatakan lolos untuk memantau pengumuman resmi terkait jadwal dan instruksi teknis orientasi di balai pelatihan masing-masing.

“Kemnaker menyelenggarakan Program Pelatihan Vokasi Nasional untuk membekali peserta dengan keahlian berbasis kebutuhan industri agar memiliki kompetensi yang relevan, sehingga dapat meningkatkan peluang untuk bekerja maupun mengembangkan kewirausahaan,” ujar Darmawansyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (21/6).

Darmawansyah menjelaskan, PVN Batch 2 diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK sederajat dan terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun yang memiliki akun SIAPkerja.

Menurutnya, pelatihan vokasi menjadi salah satu upaya penting meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penguatan keterampilan, produktivitas, disiplin, dan etos kerja.

“Peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga berbagai pembekalan yang diperlukan agar lebih siap menghadapi dunia kerja maupun membangun usaha mandiri,” katanya.

Seluruh rangkaian pelatihan vokasi ini disediakan gratis oleh pemerintah. Peserta juga akan mendapatkan berbagai fasilitas pendukung selama mengikuti pelatihan, seperti makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta fasilitas asrama bagi peserta yang memenuhi kriteria.

Darmawansyah berharap peserta mengikuti seluruh tahapan pelatihan dengan sungguh – sungguh agar kompetensi yang diperoleh, menjadi bekal meningkatkan daya saing di dunia profesional.

“Melalui Program Pelatihan Vokasi Nasional ini, Kemnaker berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri dan mampu berkontribusi dalam penguatan kualitas tenaga kerja Indonesia,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker Tekankan Pentingnya Menyiapkan Generasi Masa Depan Hadapi Dunia Kerja Baru

Bandung — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya menyiapkan generasi masa depan Indonesia, dengan keterampilan yang relevan dan karakter yang kuat agar mampu menghadapi dunia kerja baru yang terus berubah.

Menurut Menaker, perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, transformasi digital, ekonomi hijau, pola kerja jarak jauh, serta meningkatnya persaingan global telah membawa perubahan besar terhadap dunia kerja.

“Lanskap dunia kerja terus berubah. Karena itu, kita perlu menyiapkan generasi masa depan agar memiliki kemampuan untuk berkembang dan menghadapi berbagai perubahan yang akan da tang,” kata Menaker saat menjadi pembicara pada Global Parenting Summit 2026 dengan tema Future Skills untuk Generasi Masa Depan Indonesia di Bandung, Sabtu (20/6).

Menaker mengemukakan, laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum memerkirakan 22 persen pekerjaan akan terdampak perubahan hingga 2030.

Pada periode yang sama, sekitar 170 juta pekerjaan baru diproyeksikan muncul, sementara 92 juta pekerjaan lainnya berpotensi tergantikan.

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan kompetensi di dunia kerja juga terus berkembang. Dunia kerja masa depan tidak hanya membutuhkan penguasaan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan zaman.

Menaker menilai, penguatan keterampilan masa depan menjadi kunci menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia menuju 2045.

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada 2045 dengan pendapatan per kapita diproyeksikan mencapai USD 23.000 hingga USD 30.300 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045.

Menurutnya, peluang tersebut harus didukung SDM unggul, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Di tengah bonus demografi yang berlangsung, keberhasilan Indonesia mencapai target tersebut sangat bergantung pada kemampuan menyiapkan generasi kompeten dan siap menghadapi perubahan dunia kerja.

“Karena itu, generasi masa depan perlu dibekali keterampilan yang relevan agar mampu beradaptasi dan bersaing di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis,” kata Menaker.

Menaker juga menegaskan bahwa keterampilan masa depan harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter.

Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, etika, dan empati merupakan fondasi penting dalam membangun talenta yang berkualitas.

Menaker menambahkan, di tengah kemajuan AI yang semakin pesat, kemampuan manusia yang tidak dapat digantikan teknologi justru akan semakin bernilai. Kemampuan membangun kepercayaan, berempati, berkomunikasi, memimpin, dan bekerja sama menjadi keunggulan yang harus terus dikembangkan.

“Semakin canggih AI, semakin penting keterampilan manusia yang tidak dapat ditiru oleh mesin. Semakin canggih AI, semakin langka dan semakin bernilai sentuhan manusia,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Menaker mengajak para orang tua mengambil peran aktif menyiapkan generasi masa depan.

Menurutnya, keluarga merupakan ekosistem pembelajaran pertama yang berperan penting dalam membentuk karakter, kebiasaan belajar, dan pola pikir anak.

“Anak-anak kita mungkin akan bekerja pada profesi yang hari ini bahkan belum ada. Karena itu, tugas kita bukan hanya menyiapkan mereka untuk satu pekerjaan tertentu, tetapi membekali mereka dengan kemampuan belajar, karakter yang kuat, serta keterampilan yang membuat mereka siap menghadapi berbagai perubahan di masa depan,” pungkas Menaker. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Buka Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3, Targetkan 20 Ribu Peserta

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 mulai 19 Juni hingga 9 Juli 2026. Pada batch 3, Kemnaker menargetkan sebanyak 20.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pelatihan akan diselenggarakan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak masyarakat usia kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja.

“Program Pelatihan Vokasi Nasional menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (20/6).

Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang. Karena itu, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan kerja yang berkualitas. Melalui program ini, peserta dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Darmawansyah menjelaskan, calon peserta yang ingin mengikuti PVN Batch 3 wajib memiliki akun SIAPkerja dan memilih program pelatihan sesuai minat serta kebutuhan.

Selain itu, peserta juga dapat mengisi Asesmen Kecocokan Kerj a (SPI) dan Asesmen Penilaian Diri yang bersifat opsional.

Adapun tahapan PVN Batch 3 meliputi pendaftaran peserta hingga 9 Juli 2026 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara akan dilaksanakan pada 10–15 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan diumumkan pada 16 Juli 2026. Adapun kickoff PVN Batch 3 dan orientasi peserta dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026.

Darmawansyah berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sebagai sarana meningkatkan keterampilan memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri.

“Pelatihan vokasi merupakan investasi. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin besar pula peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menuju Banjarbaru EMAS, Ini Torehan Prestasi Lisa Halaby – Wartono Satu Tahun Menjabat

Banjarbaru – Satu tahun terakhir ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berhasil meraih sejumlah penghargaan tingkat provinsi maupun nasional. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan.

Beragam capaian ini, menjadi salah satu indikator, keberhasilan Erna Lisa Halaby – Wartono, memimpin ibu kota Provinsi Kalsel ini, selama satu tahun terakhir.

Prestasi ini juga menjadi bukti, bahwa program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Banjarbaru, memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pada sektor pendidikan,
Kota Banjarbaru menerima Piagam Apresiasi Terbaik I atas Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Penghargaan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat, sehingga angka lama sekolah penduduk mengalami peningkatan.

Kota Banjarbaru juga berhasil meraih Piagam Apresiasi Terbaik atas Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan se-Kalimantan Selatan Tahun 2025. Penghargaan ini menjadi bukti, pelayanan dasar bidang pendidikan di Banjarbaru telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Pada sektor kesehatan dan perlindungan anak, diwakili Puskesmas Rawat Inap Cempaka l, Banjarbaru berhasil meraih Terbaik I Penilaian Pelayanan Ramah Anak (PRA). Pelayanan kesehatan di puskesmas ini dinilai mampu memberikan kenyamanan, keamanan, serta perlindungan maksimal bagi anak – anak yang mendapatkan layanan kesehatan.

Banjarbaru juga meraih Predikat Madya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025, menyusul keseriusan kepada daerah membangun sistem pembangunan berbasis hak anak. Mulai dari pemenuhan hak sipil, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan khusus anak.

Secara nasional, Kota Banjarbaru juga diakui sebagai Predikat Kota Sehat kategori Swasti Saba Wiwerda Tahun 2025 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah mewujudkan lingkungan sehat, aman, nyaman, dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Madya, juga berhasil diraih Kota Banjarbaru, setelah berhasil memastikan sebagian besar masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan memiliki akses pelayanan kesehatan yang memadai.

Penghargaan bergengsi bidang infrastruktur, Sutami Award 2025, juga berhasil diraih Kota Banjarbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah membangun dan mengelola infrastruktur berkelanjutan, berkualitas, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarbaru juga berhasil membuktikan kemampuannya mengelola dan memanfaatkan anggaran transfer pemerintah pusat secara optimal, dengan diraihnya Penghargaan Terbaik II Kinerja Penyerapan Transfer ke Daerah (TKD) Tertinggi Tahun Anggaran 2025.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, juga mendapat Antasari Award 2026 kategori “Wali Kota Perempuan Inspiratif”. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, inovasi, serta kepemimpinan perempuan yang dinilai mampu mendorong pembangunan daerah dan memberikan inspirasi bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarbaru berharap, prestasi yang sudah diraih selama satu tahun terakhir ini, menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas demi mewujudkan Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi yang maju, inklusif, dan berdaya saing. (RIW/EPS)

Penataan Simpang 4 Sungai Besar Berjalan Mulus, Pedagang Kooperatif Kosongkan Aset Pemko

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru terus menunjukkan komitmennya menata wajah kota dengan melakukan penertiban bangunan liar yang berdiri di atas aset daerah di kawasan Simpang 4 Sungai Besar.

Lahan seluas kurang lebih 2.000 meter persegi yang selama ini dimanfaatkan sebagai tempat usaha oleh sejumlah pedagang akan ditata ulang dan dialihfungsikan menjadi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Langkah penataan tersebut telah dilakukan secara bertahap dan persuasif sejak 26 Maret 2026 melalui pemberian surat teguran kepada para pedagang yang menempati lahan milik Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai.

Menjelang berakhirnya tenggat waktu surat teguran ketiga yang dijadwalkan pada Jumat mendatang, para pedagang menunjukkan sikap kooperatif dengan mulai mengosongkan lokasi dan melakukan pembongkaran bangunan secara mandiri.

Camat Banjarbaru Selatan, Muhammad Firmansyah mengungkapkan, bahwa proses penataan berjalan lancar berkat kesadaran para pedagang yang memahami status kepemilikan lahan tersebut.

Sejak diberikan surat peringatan pertama sampai menjelang jatuh tempo untuk surat teguran ketiga di hari Jumat, hampir seluruh pedagang yang memanfaatkan aset pemerintah kota tersebut, sudah membongkar secara mandiri.

“Memang pada dasarnya, pedagang di sana telah memahami dan mengetahui bahwa lahan yang mereka gunakan untuk berusaha selama ini merupakan milik Pemerintah Kota Banjarbaru,” ujarnya.

Menurut Firmansyah, pendekatan humanis yang dilakukan pemerintah menjadi kunci terciptanya suasana yang kondusif selama proses penataan berlangsung.

Tidak hanya mengedepankan aturan, pemerintah juga terus membuka ruang komunikasi dengan para pedagang sehingga proses pengosongan lokasi dapat berjalan tanpa konflik.

Penataan kawasan Simpang 4 Sungai Besar ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Banjarbaru, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, mulai dari fungsi ekologis, estetika kota, hingga menjadi ruang publik yang nyaman dan representatif.

Dengan semakin banyaknya pedagang yang secara sukarela membongkar bangunannya, proses penataan kawasan tersebut menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat mampu menghadirkan perubahan positif bagi pembangunan kota.

Ke depan, kawasan strategis Simpang 4 Sungai Besar diharapkan tampil lebih tertata, hijau, dan menjadi salah satu wajah baru Kota Banjarbaru yang modern, nyaman, dan berkelanjutan. (MedCenBJB-RIW/EPS)

SPMB SMA/SMK Dibuka Transparan, Disdikbud Tegaskan Tak Ada Pungli dan Sekolah Favorit

Banjarbaru – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, dilakukan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik pungutan liar (pungli) maupun gratifikasi.

Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim mengatakan, seluruh proses penerimaan murid baru mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui SK Juknis SPMB Nomor 3.3.1/0.200/KUM/2026 tertanggal 5 Maret 2026.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat

“SPMB di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Untuk daerah yang akses internetnya masih terbatas, pelaksanaannya bisa dilakukan secara hybrid agar seluruh masyarakat tetap terlayani,” kata Abdul Rahim di Banjarbaru, belum lama tadi.

Ia menjelaskan, penerimaan siswa baru dibagi ke dalam empat jalur, yakni domisili sebesar 35 persen, prestasi 30 persen, afirmasi 30 persen, dan mutasi lima persen.

Jalur prestasi sendiri terbagi menjadi prestasi akademik dan nonakademik, masing -masing 15 persen. Pada jalur akademik, penilaian mempertimbangkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB, Disdikbud Kalsel juga bekerja sama dengan Telkomsel untuk penyediaan sistem aplikasi pendaftaran.

“Kami berharap seluruh proses berjalan lancar, aman, dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun,” ujarnya.

Selain memastikan proses penerimaan berjalan sesuai aturan, Disdikbud Kalsel juga mengingatkan seluruh sekolah agar tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari calon peserta didik maupun orang tua.

Menurut Abdul Rahim, imbauan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan yang mengacu pada arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pencegahan gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB.

“Kami mengingatkan kepada masyarakat, orang tua, siswa, maupun seluruh panitia di satuan pendidikan agar tidak ada gratifikasi. Kalau ada pemberian dalam bentuk apa pun, harus ditolak,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat menghilangkan anggapan mengenai sekolah favorit.

Menurutnya, seluruh SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan memiliki kurikulum, standar pembelajaran, serta kualitas layanan pendidikan yang sama.

“Semua sekolah itu sama. Gurunya sama – sama mengajar, kurikulumnya juga sama. Jangan hanya memilih sekolah karena mengikuti teman. Pilihlah sekolah sesuai kebutuhan dan pertimbangan masing – masing,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat, memastikan pihaknya akan memberikan sanksi apabila ditemukan praktik pungli atau gratifikasi selama pelaksanaan SPMB.

Menurutnya, Disdikbud telah berkoordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan untuk mengawasi jalannya penerimaan siswa baru.

“Kalau ada pelanggaran tentu akan kami tindak sesuai ketentuan. Surat edaran dari gubernur sudah sangat jelas, sekolah tidak boleh menerima apa pun dari calon peserta didik maupun orang tua,” ujar Dedi.

Disdikbud Kalsel juga membentuk Tim SPMB yang melibatkan unsur dinas dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Selama masa pendaftaran, layanan pengaduan disiapkan baik di kantor Disdikbud maupun di masing – masing sekolah agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani dengan cepat.

“Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak harus datang ke kantor dinas apabila mengalami kendala saat proses pendaftaran karena setiap sekolah telah memiliki mekanisme pelayanan dan pengaduan yang terhubung dengan tim di Disdikbud Kalsel,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Pemprov Apresiasi Polda Kalsel, Ungkap 128 Kilogram Narkotika Jaringan Lintas Provinsi

Banjarbaru – Pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan atas keberhasilannya mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 128 kilogram.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, saat menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus narkotika yang digelar Polda Kalsel di Banjarbaru, Kamis (18/6).

Adi Santoso menegaskan, penyampaian barang bukti narkotika kepada publik merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba di Kalimantan Selatan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kapolda beserta seluruh jajaran Polda Kalsel atas kerja keras, dedikasi, dan ketegasan dalam mengungkap berbagai kasus peredaran narkoba hingga hasilnya dapat disampaikan kepada publik pada hari ini,” ujarnya.

Menurut Adi, keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan komitmen kuat aparat kepolisian bersama instansi terkait, melindungi masyarakat dari ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Ia menilai setiap gram narkotika yang berhasil diamankan berarti menyelamatkan banyak generasi muda dari bahaya ketergantungan dan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan.

Selain itu, konferensi pers juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat sekaligus peringatan tegas bagi pihak-pihak yang masih terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

“Keberhasilan ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga upaya menyelamatkan masa depan generasi muda dari ancaman narkotika,” katanya.

Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa pengungkapan kasus tersebut menjadi bukti bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius yang memerlukan kewaspadaan dan kerja sama semua pihak.

Menurutnya, sinergi pencegahan dan pemberantasan narkoba harus terus diperkuat dari hulu hingga hilir dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, dan masyarakat luas.

“Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, pemerintah daerah, ulama, tokoh masyarakat, insan pers, dan seluruh komponen bangsa harus bersatu padu dalam memerangi peredaran narkoba,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif membangun kesadaran kolektif dan menyebarkan informasi yang benar mengenai bahaya narkotika, agar tidak ada generasi Banua yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

“Jangan biarkan satu pun generasi Banua hancur karena narkoba. Mari kita perangi para bandar dan pengedar hingga ke akarnya demi masa depan anak-anak kita yang lebih sehat, cerdas, dan bermartabat,” tambahnya.

Dalam pengungkapan tersebut, Polda Kalimantan Selatan berhasil menyita 128,7 kilogram sabu-ssbu dengan nilai barang bukti diperkirakan mencapai lebih dari Rp 231 miliar.

Barang bukti tersebut diamankan dari sejumlah tersangka yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika lintas provinsi dan diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional. (BDR/RIW/EPS)

Tindak Lanjuti Aduan Buruh, Kemnaker Mediasi Kasus PHK 133 Pekerja PT Amos Indah Indonesia

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memediasi kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 133 pekerja PT Amos Indah Indonesia (AII) di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara, Kamis (18/6).

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut audiensi yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia pada 4 Juni 2026, terkait persoalan PHK yang dialami para pekerja perusahaan garmen tersebut.

Dalam mediasi yang mempertemukan serikat pekerja dan manajemen perusahaan, Wamenaker mendorong kedua belah pihak mengedepankan dialog, untuk mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.

Dalam perkembangan mediasi tersebut, manajemen PT AII menyampaikan peningkatan tawaran kompensasi kepada para pekerja.

Tawaran tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam upaya mendorong tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Tadi perusahaan menawarkan perbaikan perhitungan hak-hak pekerja sebesar satu kali ketentuan yang berlaku dari yang sebelumnya 0,5 kali.Silakan tawaran ini dipertimbangkan dengan matang oleh bapak dan ibu sekalian,” ujar Wamenaker.

Kepada 133 pekerja yang terdampak PHK, Wamenaker mengimbau agar mempertimbangkan secara saksama tawaran yang telah disampaikan perusahaan.

Ia menjelaskan bahwa apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jika belum tercapai kesepakatan, masih tersedia mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Wamenaker menegaskan, Kemnaker akan terus mengawal proses penyelesaian kasus tersebut serta memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan perusahaan agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Wamenaker: Keterlibatan Serikat Pekerja Penting untuk Penyempurnaan Regulasi Ketenagakerjaan

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menilai penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan konfederasi.

Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan dunia usaha.

Afriansyah menyampaikan, bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan partisipasi bagi organisasi pekerja untuk memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang sedang disempurnakan.

“Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi serikat pekerja, konfederasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan. Regulasi yang baik harus lahir dari dialog yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha,” kata Afriansyah Noor, saat menerima audiensi Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) di Jakarta, Kamis (18/6).

Selain membahas penyempurnaan regulasi, Afriansyah juga menyoroti mengenai pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku dijalankan secara konsisten, sekaligus memberikan pelindungan bagi pekerja dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Ia juga menilai penataan organisasi serikat pekerja dan konfederasi melalui mekanisme verifikasi yang lebih akurat perlu dilakukan.

Langkah tersebut penting agar representasi pekerja dalam berbagai forum dialog sosial didasarkan pada data keanggotaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Validitas data organisasi menjadi penting agar setiap proses perundingan dan pengambilan keputusan benar-benar mencerminkan aspirasi anggota yang diwakili,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Afriansyah turut menyinggung sistem alih daya atau outsourcing yang masih digunakan pada sejumlah sektor.

Ia mengatakan pemerintah terus melakukan pembaruan regulasi untuk memperkuat perlindungan pekerja, termasuk dalam pemenuhan hak atas upah dan jaminan sosial.

“Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dunia usaha tetap dapat berjalan, tetapi pada saat yang sama hak-hak pekerja juga terlindungi secara maksimal. Keseimbangan inilah yang terus kita upayakan dalam setiap penyempurnaan kebijakan,” katanya.

Lebih lanjut, Afriansyah mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial.

Komunikasi yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif di tengah tantangan ekonomi.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus membuka ruang partisipasi dalam proses penyusun an kebijakan ketenagakerjaan. Sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Kami ingin setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan perekonomian nasional,” tutur Afriansyah. (KemenakerRI-RIW/EPS)

TP PKK dan DPKP Kalsel Perkuat Peran Kader Mewujudkan Ketahanan Pangan Keluarga

Banjarmasin – Tim Penggerak PKK Provinsi, bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat peran kader PKK mendukung ketahanan pangan keluarga sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2026 yang diikuti pengurus TP PKK Provinsi serta perwakilan TP PKK kabupaten kota se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Ketua TP PKK Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin yang diwakili Sekretaris TP PKK Kalsel, Rachmah Norlias mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kader, mendukung program ketahanan pangan berbasis keluarga dan masyarakat.

Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis menciptakan pola konsumsi pangan yang sehat, beragam, dan bergizi.

Oleh karena itu, kader PKK diharapkan mampu menjadi penggerak sekaligus pendamping masyarakat dalam mengembangkan berbagai program ketahanan pangan di lingkungan masing – masing.

“Kerja sama yang telah terjalin antara TP PKK dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi modal penting untuk memperluas edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar rumah tangga. Kami berharap kader PKK dapat menjadi contoh dan motivator dalam membangun keluarga yang mandiri dan sejahtera,” ujarnya, baru – baru ini.

Rachmah menambahkan, kegiatan ini juga menjadi sarana bertukar pengalaman dan berbagi praktik baik antar kader PKK dari berbagai daerah, untuk mengembangkan program ketahanan pangan keluarga.

“Pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan, sayuran, maupun tanaman obat keluarga merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala DPKP Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Muhammad Maulidinsyah Sarasakti mengatakan, peningkatan kapasitas kader PKK merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan mulai dari tingkat keluarga.

Ia menjelaskan, kader PKK memiliki peran penting untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), sekaligus mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal yang tersedia di daerah.

“Kami berharap para kader mampu menjadi agen perubahan yang aktif mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan, mengembangkan pangan lokal, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan yang sehat dan bergizi,” katanya.

Kegiatan yang mengusung tema “Keanekaragaman Pangan Keluarga” tersebut diikuti sebanyak 28 peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota Pokja III TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan serta perwakilan TP PKK kabupaten kota.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh berbagai materi terkait diversifikasi pangan, pengembangan pangan lokal, serta strategi membangun kemandirian pangan keluarga yang dapat diterapkan sesuai potensi wilayah masing – masing.

“Dengan penguatan kapasitas kader PKK tersebut, diharapkan upaya mewujudkan ketahanan pangan keluarga dapat semakin optimal, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan secara berkelanjutan,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)