LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kenalkan Edukasi Kebencanaan Sejak Dini, BPBD Ajak Anak-Anak Belajar Sambil Bermain

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan edukatif dari Yayasan Omah Kepompong bersama anak-anak kelompok bermain, dalam kegiatan belajar sambil bermain yang diselenggarakan di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (10/6).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, menanamkan pemahaman tentang kebencanaan sejak usia dini melalui metode pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami anak-anak.

kegiatan belajar sambil bermain BPBD Provinsi Kalimantan Selatan

Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Ariansyah mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan edukatif tersebut sebagai sarana memperkenalkan pentingnya kesiapsiagaan bencana kepada anak-anak sejak dini.

“Pada hari ini kami menerima kunjungan dari Yayasan Omah Kepompong bersama anak-anak kelompok bermain yang melaksanakan kegiatan belajar sambil bermain di BPBD Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, BPBD memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta sosialisasi kebencanaan dengan pendekatan bermain yang disesuaikan dengan usia anak.

Menurutnya, BPBD Kalsel memiliki berbagai program dan fasilitas edukasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memahami dasar kebencanaan melalui media permainan edukatif.

“BPBD Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan sarana pembelajaran kebencanaan berbasis permainan. Anak-anak diajak bermain peran sebagai petugas penyelamat dan diperkenalkan dengan berbagai permainan edukatif yang telah kami siapkan, sehingga mereka dapat belajar sambil berinteraksi secara langsung,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi kebencanaan yang disampaikan secara interaktif melalui kegiatan bernyanyi, bercerita, serta berbagai aktivitas edukatif lainnya.

Materi yang dikenalkan meliputi pengetahuan dasar mengenai banjir, gempa bumi, kebakaran, serta langkah-langkah sederhana yang perlu dilakukan saat menghadapi situasi darurat.

Ariansyah menjelaskan, metode pembelajaran yang menyenangkan menjadi salah satu cara efektif, membangun kesadaran dan kesiapsiagaan bencana pada anak-anak.

“Kami menyesuaikan penyampaian materi dengan usia anak-anak. Mereka belajar melalui bermain dan bernyanyi sehingga lebih mudah memahami informasi tentang bencana dan bagaimana cara melindungi diri ketika menghadapi situasi darurat,” jelasnya.

Sebagai penutup kegiatan, anak-anak diajak melihat secara langsung berbagai peralatan yang digunakan petugas BPBD, saat penanganan bencana.

Mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti simulasi sederhana, termasuk mencoba peran sebagai petugas pemadam kebakaran.

“Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan pengalaman baru yang menyenangkan sekaligus menambah wawasan anak-anak mengenai kebencanaan. Harapannya, sejak usia dini mereka sudah memiliki pemahaman dasar tentang kesiapsiagaan dan keselamatan,” pungkas Ariansyah.

Kegiatan edukasi ini menjadi salah satu bentuk komitmen BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam membangun budaya sadar bencana sejak usia dini.

Dengan meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai potensi bencana dan langkah – langkah penyelamatan diri, diharapkan akan tercipta generasi yang lebih tangguh, waspada, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana di masa mendatang. (HUMASBPBDKALSEL-MRF/RIW/EPS)

Gelar Donor Darah, Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan Berhasil Kumpulkan 134 Kantong Darah

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dan kemanusiaan melalui kegiatan donor darah, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Kegiatan yang diikuti pegawai Pelindo Group, mitra kerja, serta komunitas pelabuhan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 134 kantong darah.

Program donor darah merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus bentuk kontribusi nyata Pelindo, mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa.

Yoga Arya Kuswanto, Junior Manager HSSE Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, keberhasilan pengumpulan 134 kantong darah menunjukkan tingginya semangat solidaritas dan kepedulian insan Pelindo serta seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan.

Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang secara rutin dilaksanakan. Pelindo bersyukur antusiasme peserta sangat tinggi sehingga berhasil mengumpulkan 134 kantong darah.

Setiap tetes darah yang didonorkan memiliki nilai kemanusiaan yang sangat besar dan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendonor, PMI, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” ujar Yoga.

Selain membantu memenuhi kebutuhan darah di wilayah Kalimantan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan, membangun budaya kerja yang sehat, peduli, dan berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat.

Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan berkomitmen untuk terus melaksanakan berbagai program sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar pelabuhan serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya donor darah ini, Pelindo berharap dapat terus mempererat sinergi antara perusahaan, pekerja, mitra usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, peduli, dan berkelanjutan.. (Pelindo-RIW/EPS)

Pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Tertunda, Pansus I Soroti Absennya Kepala SKPD

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya komitmen seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Ketidakhadiran sejumlah kepala SKPD dalam rapat kerja yang digelar Rabu (10/6), dinilai menghambat proses pengambilan keputusan strategis terkait penyempurnaan regulasi tersebut.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi

Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Kalsel itu, sejatinya menghadirkan mitra kerja terkait untuk membahas substansi perubahan perda, terutama dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban masyarakat.

Namun, absennya Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Biro Setda Provinsi Kalsel, membuat pembahasan tidak dapat dilanjutkan dan akhirnya ditunda.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyampaikan kekecewaannya karena rapat yang membutuhkan keputusan penting justru tidak dihadiri pejabat yang memiliki kewenangan penuh.

Menurutnya, kehadiran kepala SKPD sangat diperlukan agar berbagai masukan dan usulan yang berkembang dalam pembahasan dapat langsung ditindaklanjuti serta diputuskan dalam forum resmi.

Pansus I juga menekankan bahwa pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah memiliki peran penting, mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.

“Setiap kebijakan yang dirumuskan harus tetap berpihak kepada masyarakat dan tidak menimbulkan beban baru, karena itu, DPRD Kalsel berupaya memastikan seluruh materi yang diatur dalam raperda benar – benar melalui kajian mendalam dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi serta kewenangan dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.

Yani Helmi menjelaskan, selain mengejar target peningkatan pendapatan daerah, Pansus I menilai aspek keadilan pembangunan juga harus menjadi perhatian utama.

Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pajak dan retribusi hanya dapat terbangun apabila hasil penerimaan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

“Melalui pembahasan raperda ini, dapat melahirkan regulasi yang mampu memperkuat pendapatan daerah sekaligus menjamin pemerataan pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, dengan ditundanya rapat tersebut, Pansus I meminta, agar pada agenda pembahasan berikutnya, kepala SKPD dapat hadir langsung, sehingga proses penyusunan regulasi berjalan efektif dan target penyelesaian raperda dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Kita ingin menjamin pemerataan pembangunan, supaya masyarakat merasakan secara langsung manfaat dari kontribusi pajak yang mereka bayarkan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Dispora Kalsel Latih Digitalisasi Strategi Marketing Pemuda Pesisir

Tanah Bumbu – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pelatihan Peningkatan Digitalisasi Strategi Marketing Wirausaha Muda, bagi pemuda pesisir. Yaitu bagi pemuda asal Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kotabaru.

Pelatihan yang digelar di Tanah Bumbu baru baru tadi, dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz melalui Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zaenab, didampingi Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Iqbal Khoirul Anam.

“Pelatihan kali ini digelar bagi peserta asal tiga kabupaten, dengan masing-masing mengirimkan 15 wirausaha muda,” jelas Rika.

*Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab*

Pada pelatihan kali ini, lanjutnya, Dispora Kalsel membatasi usia pemuda dari 16 hingga 30 tahun.

“Dispora Kalsel berharap, seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan serius, sehingga ilmu yang didapat, benar benar bermanfaat, untuk peningkatan usahanya ke depan,” ucap Rika.

Dalam kesempatan tersebut, Rika juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terus menyiapkan wirausaha muda di Banua. Salah satunya dengan encar memberikan pelatihan digitalisasi marketing, di 13 kabupaten kota.

“Diharapkan, pelatihan ini mampu meningkatkan kemampuan wirausaha muda di Banua,” ujar Rika.

Sedangkan, tujuan dari pelatihan digitalisasi marketing ini untuk menyiapkan wirausaha muda yang baru memulai usahanya, agar mengetahui bagaimana digitalisasi marketing.

Seperti diketahui, Pelatihan Digitalisasi Strategi Marketing bagi wirausaha muda ini, merupakan upaya pemerintah memperkuat kapasitas kewirausaha muda agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya pemasaran digital.

Selain itu, pola hidup masyarakat saat ini terus berubah termasuk dalam hal transaksi dan pemasaran yang kini semakin mengandalkan platform digital dan media sosial. Karena itu, wirausaha muda di Kalsel harus mampu beradaptasi. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)

Raih Opini WTP, DPRD Apresiasi Kinerja Pemprov Kalsel

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang menilai pengelolaan keuangan daerah terus menunjukkan perbaikan.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, usai Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Banjarmasin, Kamis (11/6), mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi bukti meningkatnya kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK tahun ini menunjukkan jumlah temuan yang relatif sedikit dibanding tahun sebelumnya. Hal itu dinilai sebagai indikator positif bahwa pengelolaan administrasi dan keuangan daerah semakin baik.

*Ketua DPRD Kalsel, Supian HK bersama Gubernur Kalsel Muhidin, melakukan penandatangan*

Supian menyebut DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan turut bersyukur atas capaian tersebut.

“Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan telah berjalan dengan baik sehingga berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,” ucapnya.

Supian HK meminta, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih masuk dalam temuan BPK agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Ia optimis penyelesaian dapat dilakukan dalam waktu 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Supian menegaskan apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti dalam batas waktu yang ditentukan, maka akan ada tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk kemungkinan pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat yang berwenang.

“Selain persoalan administrasi dan keuangan, DPRD juga menyoroti sejumlah catatan terkait pengelolaan lingkungan. Namun demikian, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pembenahan agar tata kelola pemerintahan dan pengelolaan lingkungan di Kalimantan Selatan semakin baik,” jelasnya.

DPRD Kalsel berharap capaian opini WTP tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin mengungkapkan, hasil pemeriksaan BPK tahun ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, terdapat 10 temuan dengan 25 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencatat 19 temuan dengan 45 rekomendasi.

“Dari seluruh temuan yang ada, nilai kewajiban yang harus diselesaikan mencapai sekitar Rp2,9 miliar. Namun sebagian besar telah ditindaklanjuti dengan nilai penyelesaian sekitar Rp2,6 miliar, sehingga tersisa sekitar Rp182 juta yang masih harus diselesaikan oleh SKPD terkait,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjar Targetkan Juara Umum Keempat Kalinya, MTQ Nasional Tingkat Provinsi Kalsel 2026

Banjar – Kabupaten Banjar kembali memasang target tinggi pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Berstatus sebagai juara umum tiga kali berturut – turut, Kabupaten Banjar bertekad mempertahankan dominasi sekaligus membawa pulang piala bergilir untuk keempat kalinya.

Untuk mewujudkan target ini, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Banjar menyiapkan kafilah dengan kekuatan penuh yang akan berlaga di seluruh cabang musabaqah yang dipertandingkan.

Mewakili Ketua LPTQ Kabupaten Banjar sekaligus Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyi, Sekretaris II LPTQ Kabupaten Banjar, Akhmad Nisfuwani mengatakan, total rombongan yang akan diberangkatkan mencapai 106 orang.

“Total kafilah yang akan kami utus berjumlah 106 orang. Terdiri dari 61 peserta musabaqah dan 45 orang pimpinan kafilah, official serta tim pelatih,” kata Nisfuwani, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan, Kabupaten Banjar akan mengikuti seluruh 10 cabang lomba yang dipertandingkan dalam MTQ tingkat provinsi tahun ini. Cabang tersebut meliputi tilawah, tahfiz Al-Quran, fahmil Quran, syarhil Quran, kaligrafi Al-Quran, karya tulis ilmiah Al-Quran, hafalan hadits, tafsir Al-Quran, dan cabang lainnya sesuai ketentuan penyelenggaraan MTQ.

Menurut Nisfuwani, komposisi peserta tahun ini mengalami penyegaran seiring adanya batasan usia pada sejumlah golongan lomba, terutama cabang tartil anak dan tahfiz 1 juz.

*Sekretaris II LPTQ Kabupaten Banjar, Akhmad Nisfuwani*

“Setiap tahun pasti ada perubahan sekitar 10 sampai 15 persen karena faktor usia peserta. Tahun ini ada sekitar 10 hingga 15 wajah baru dari total 61 peserta yang akan bertanding,” ujarnya.

Meski demikian, regenerasi tersebut tidak mengurangi optimisme Kabupaten Banjar, untuk kembali meraih hasil terbaik.

Sejumlah peserta andalan yang telah memiliki pengalaman dan prestasi di tingkat provinsi maupun nasional masih menjadi bagian dari kafilah tahun ini.

“Alhamdulillah, peserta unggulan kami seperti Haji Raudah dan Ramadan Najwa Insya Allah masih bisa turun bertanding,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari persiapan akhir, LPTQ Kabupaten Banjar juga menjadwalkan pemusatan latihan atau training centre (TC) bagi seluruh peserta.

Program pembinaan intensif tersebut akan dilaksanakan pada 13 hingga 15 Juni 2026. Kegiatan itu menjadi tahap pemantapan terakhir sebelum para peserta diberangkatkan ke arena perlombaan.

Menurut Nisfuwani, TC tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis peserta, tetapi juga untuk memperkuat kesiapan mental menghadapi persaingan yang diperkirakan semakin ketat.

“Ini menjadi kesempatan terakhir untuk mematangkan persiapan peserta sebelum bertanding,” katanya.

Ia berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Banjar dapat menjadi motivasi tambahan bagi para kafilah untuk tampil maksimal.

“Kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Banjar agar para kafilah diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran. Mudah – mudahan bisa kembali membawa pulang gelar juara umum untuk keempat kalinya,” tutupnya. (SYA/RIW/APR)

Sampaikan Pesan Presiden, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran negara, melindungi pekerja Indonesia, termasuk awak kapal perikanan yang bekerja di sektor berisiko tinggi.

Pesan tersebut disampaikan saat Menaker menyerahkan instrumen asli ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal ILO Gilbert F. Houngbo di Jenewa, Swiss.

Menaker mengatakan, penyerahan instrumen asli ratifikasi tersebut menjadi tonggak penting bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan pekerja di sektor perikanan.

Ratifikasi Konvensi ILO 188 mencerminkan komitmen Indonesia untuk memastikan awak kapal perikanan bekerja dalam kondisi yang aman, layak, dan manusiawi.

“Penyerahan instrumen ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan mencerminkan komitmen konkret Indonesia untuk memperkuat perlindungan pekerja, khususnya nelayan dan awak kapal perikanan,” kata Menaker Yassierli, Rabu (10/6)

Menurut Menaker, sebagai negara maritim dan kepulauan, Indonesia menempatkan sektor perikanan sebagai salah satu pilar penting perekonomian. Namun, sektor tersebut juga merupakan tempat kerja dengan tantangan tinggi yang harus menjamin keselamatan, martabat, dan kesejahteraan setiap orang yang bekerja di dalamnya.

Perlindungan itu berlaku bagi awak kapal perikanan yang bekerja di perairan Indonesia maupun pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal perikanan di luar negeri.

Mereka menghadapi cuaca ekstrem, risiko kecelakaan kerja, jam kerja panjang, dan kondisi kerja yang membutuhkan standar perlindungan kuat, konsisten, serta diterapkan secara efektif.

Bagi masyarakat, ratifikasi ini penting karena sektor perikanan bukan hanya soal hasil laut dan kegiatan ekonomi, tetapi juga tentang manusia yang bekerja di baliknya.

Setiap hasil perikanan yang sampai ke masyarakat harus berjalan seiring dengan perlindungan pekerja yang menjaga keselamatan, kesehatan, martabat, dan hak-hak dasar awak kapal perikanan.

Penyerahan instrumen asli ratifikasi Konvensi ILO 188 merupakan tindak lanjut pengesahan Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026.

Melalui langkah tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya memajukan kerja layak di sektor penangkapan ikan.

Menaker menyampaikan, komitmen perlindungan pekerja juga menjadi bagian dari agenda lebih luas Pemerintah Indonesia, menjawab perubahan dunia kerja.

Pemerintah terus memperkuat perlindungan bagi pekerja di berbagai sektor dan berbagai bentuk hubungan kerja, termasuk pekerja rumah tangga serta pekerja platform digital.

“Pesannya jelas, Pemerintah peduli terhadap pekerja di berbagai sektor dan berbagai bentuk hubungan kerja. Perlindungan pekerja harus terus mengikuti perubahan dunia kerja,” ujar Menaker.

Menaker menegaskan, ratifikasi bukan akhir dari pekerjaan. Agar Konvensi ILO 188 memberi dampak nyata, Indonesia perlu menyelaraskan regulasi nasional, memperkuat mekanisme pengawasan ketenagakerjaan, serta meningkatkan kapasitas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam tahap implementasi, Indonesia menyambut dukungan teknis dan pendampingan berkelanjutan dari ILO, khususnya untuk memperkuat kapasitas otoritas maritim dan perikanan dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan sesuai standar internasional.

Menaker menekankan, pelaksanaan Konvensi ILO 188 membutuhkan kerja sama pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Ketiga unsur ter sebut perlu memiliki pemahaman bersama agar prinsip kerja layak di sektor perikanan dapat diterapkan secara efektif, realistis, dan berkelanjutan.

Indonesia, lanjut Menaker, berkomitmen memperkuat perlindungan pekerja di sektor perikanan dengan tetap memerhatikan keberlanjutan usaha, produktivitas sektor perikanan, dan tata kelola ketenagakerjaan yang adil.

Menaker berharap kemitraan Indonesia dan ILO terus berkembang serta memberi manfaat konkret bagi pekerja, pelaku usaha, dan pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif.

Melalui penyerahan instrumen asli ratifikasi Konvensi ILO 188, Indonesia menegaskan bahwa awak kapal perikanan berhak bekerja dengan aman, layak, terlindungi, dan dihormati martabatnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Wamenaker: Serikat Pekerja PLN Harus Jadi Mitra Strategis Manajemen

Pontianak — Wamenaker, Afriansyah Noor menegaskan bahwa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) harus mampu berperan sebagai mitra strategis manajemen, menghadapi tantangan transformasi digital dan transisi energi yang terus berkembang.

Pesan tersebut disampaikan Afriansyah saat melantik Pengurus DPD dan DPC Serikat Pekerja PT PLN (Persero) se-Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (10/6).

Menurutnya, hubungan industrial modern menuntut pekerja dan pengusaha untuk membangun kemitraan yang kuat demi menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mewujudkan kesejahteraan pekerja.

“Dalam hubungan industrial modern, pekerja dan pengusaha bukanlah pihak yang saling berhadapan. Keduanya adalah mitra yang memiliki tujuan bersama, yaitu menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan kesejahteraan pekerja,” ujar Afriansyah.

Sebagai perusahaan yang memegang peran penting dalam sektor energi nasional, lanjut Afriansyah, PLN dituntut terus berinovasi melalui digitalisasi layanan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Karena itu, serikat pekerja perlu bersikap adaptif dan tidak lagi memosisikan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan manajemen.

Ia menambahkan, serikat pekerja masa kini perlu menjadi mitra dialog strategis yang memahami tantangan bisnis serta arah pengembangan perusahaan secara mendalam.

“Segala perbedaan pandangan yang muncul di lapangan harus diselesaikan melalui prinsip dialog sosial, komunikasi terbuka, musyawarah konstruktif, dan penghormatan terhadap mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.

Afriansyah juga optimis, PLN memiliki modal kuat untuk terus membangun hubungan industrial yang sehat. Modal tersebut antara lain SDM yang kompeten, organisasi pekerja yang aktif, serta jajaran manajemen yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan perusahaan dan kesejahteraan pegawai.

Ia mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik menjadikan organisasi serikat pekerja sebagai ruang pembelajaran dan pengabdian yang berintegritas.

Menurutnya, kepemimpinan dalam serikat pekerja bukan hanya soal jabatan, tetapi juga tentang keteladanan, integritas, kemampuan mendengar, dan komitmen memperjuangkan kepentingan anggota secara bertanggung jawab.

“Bangunlah organisasi yang solid, profesional, dan adaptif. Perkuat komunikasi dengan anggota, tingkatkan kapasitas pengurus, jaga kemitraan yang baik dengan manajemen, serta teruslah menjadi bagian dari upaya membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Perkuat Ekosistem Digital, Diskominfo Kalsel Hadiri Forkomsanda di DIY

DIY – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen penuhnya, memperkuat benteng pertahanan digital di daerah.

Langkah ini dibuktikan dengan kehadiran tim Diskominfo Kalsel dalam Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) yang berlangsung di Gedung Kepatihan, Malioboro, Yogyakarta, Selasa (9/6).

Kegiatan yang diinisiasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ini, bekerjasama dengan Diskominfo Provinsi DIY.

Forum tahun ini mengusung tema “Penguatan Persandian dan Keamanan Informasi dalam Mendukung Peningkatan Indikator Keamanan Pemerintah Digital di Daerah.”

*Diskominfo Kalsel menghadiri Forum Komunikasi dan Siber Sandi Daerah*

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya menjelaskan, bahwa Forkomsanda merupakan wadah komunikasi antar-entitas penyelenggara sistem elektronik, mulai dari unsur pemerintahan, kesehatan, pendidikan, TNI/Polri, Kejaksaan, hingga sektor swasta.

Melalui forum ini, seluruh elemen dapat saling memperbarui informasi mengenai tren serangan siber dan pola penanganannya.

Danang pun berharap ekosistem di daerah lain, termasuk Kalimantan Selatan, dapat meniru kedekatan antar komunitas ini.

Harapannya seperti halnya untuk sebuah forkom, dapat saling mengenali satu sama lain, sehingga keakraban saling terjaga dan saling cerita untuk saling mengamankan serta saling memiliki, bahwa dunia Siner di DIY harus dijaga.

“Harapan itu juga untuk daerah – daerah lain, di Bali komunitas Bali menjaga daerahnya, di Kalimantan komunitas Kalimantan menjaga daerahnya, siapa yang menjaga? Siapa lagi kalau bukan warganya? Warganya itu bisa dari pemerintahan, swasta, akademisi dan lain-lain,” jelas Danang.

Lebih lanjut, Ia mendorong agar daerah membangun sistem keamanan komparatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, layaknya konsep pertahanan zaman dulu.

“Kami harap ekosistem di Kalsel solid untuk saling menjaga ruang sibernya, saling bahu membahu bahwa semuanya itu kita jaga bersama,” tambahnya.

Jika jaman dulu ada sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dimana seluruh komponen masyarakat tidak hanya pemerintahan, tapi juga aparatur negara para pendidik atau akademisi, dan para komunitas masyarakat umum, ikut menjaga ruang sibernya, sehingga terciptalah ruang siber yang aman.

Sehingga semua masyarakat Kalsel dapat bertransaksi dan berinteraksi secara aman di ruang siber.

Merespons arahan tersebut, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar menyatakan, bahwa hasil kegiatan ini akan segera disampaikan kepada pimpinan agar pihaknya segera bergerak cepat untuk membentuk Forkomsanda di Kalimantan Selatan.

Meski sebelumnya Kalsel telah memiliki Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forum KAMI), bentuk dan fungsinya akan segera disesuaikan dan dipertajam kembali agar selaras dengan pola tata kelola yang ditekankan BSSN.

Forum Komunikasi Keamanan Informasi Kalsel, nantinya akan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya seperti halnya yang telah ditegaskan BSSN.

“Disitu kita lihat bagaimana caranya kita bisa mengamankan ruang digital yang saat ini tentunya menjadi sebuah kebutuhan kita di era transformasi digital,” ungkap Suci.

Acara strategis ini mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholders) kunci dari berbagai wilayah. Selain perwakilan Diskominfo Provinsi Kalsel, hadir pula utusan dari Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dari sektor kesehatan dan pendidikan, hadir para Direktur Rumah Sakit di DIY serta Ketua CSIRT (Computer Security Incident Response Team) dari sejumlah universitas di Yogyakarta.

Rangkaian acara diawali dengan pembicara utama dari Deputi III BSSN, dilanjutkan prosesi penyerahan cinderamata oleh Kepala BSSN kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DIY dan Direktur SUPS II.

Demi membedah tantangan siber secara mendalam, forum juga menghadirkan diskusi panel bersama para pakar, diantaranya Direktur BSSN, Perwakilan Bina Bangda Kemendagri, Kepala Diskominfo DIY, Jabatan Fungsional (JF) Sandiman D23 BSSN, serta para praktisi akademisi.

Melalui kolaborasi ini, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah diharapkan dapat berjalan beriringan dengan sistem keamanan siber yang kian solid. (DiskominfoKalsel-BDR/RIW/APR)

Lomba Desa dan Kelurahan 2026, Dorong Inovasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar paparan peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, sebagai bagian dari proses penilaian untuk menentukan perwakilan terbaik yang akan melaju ke tingkat nasional.

Kegiatan yang berlangsung di Aula DPMD Provinsi Kalimantan Selatan ini, dilaksanakan selama 2 hari, mulai Rabu (10/6) hingga Kamis (11/6).

Sebanyak 5 desa dan 5 kelurahan terbaik hasil seleksi di tingkat kabupaten kota mengikuti tahapan paparan tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto mengatakan, bahwa tahapan paparan merupakan bagian penting dalam proses penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi.

Menurutnya, setiap peserta diberikan kesempatan mempresentasikan berbagai capaian pembangunan, inovasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta potensi unggulan yang telah dikembangkan di wilayah masing-masing.

*Paparan Lomba Desa dan Kelurahan 2026, di Aula Dinas PMD Provinsi Kalsel*

“Paparan ini menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat secara lebih mendalam berbagai inovasi, capaian pembangunan, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan desa maupun kelurahan peserta lomba,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tidak hanya bertujuan mencari pemenang semata, tetapi juga menjadi sarana evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah desa dan kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui ajang ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai praktik baik yang telah diterapkan di desa dan kelurahan, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis masyarakat,” lanjutnya.

Iwan menilai, inovasi pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor penting, untuk mewujudkan desa dan kelurahan maju, mandiri, dan berdaya saing.

“Lomba ini bukan sekadar kompetisi. Lebih dari itu, ini menjadi media pembelajaran bersama agar desa dan kelurahan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, melalui paparan tersebut, tim penilai juga dapat melihat berbagai potensi unggulan yang dimiliki masing-masing peserta, baik dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan, pelayanan administrasi, hingga pemanfaatan teknologi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil dari tahapan penilaian ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan desa dan kelurahan terbaik yang akan mewakili Kalimantan Selatan pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2026.

Iwan berharap, seluruh peserta dapat memanfaatkan momentum ini untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengoptimalkan potensi wilayah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berkualitas.

“Harapannya, melalui lomba ini desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan semakin terdorong untuk berbenah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mampu menjadi contoh bagi daerah lainnya,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas PMD juga berkomitmen untuk membina desa dan kelurahan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat lokal. (MRF/RIW/APR)