LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Rudy Ariffin Wafat, Kalsel Kehilangan Tokoh Pemersatu

Banjarbaru – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Gubernur Kalsel periode 2005-2015, Rudy Ariffin. Almarhum dikenang sebagai tokoh pemersatu yang telah memberikan pengabdian panjang bagi Banua.

Hasnuryadi menyampaikan belasungkawa tersebut, saat menghadiri pemakaman Rudy Ariffin di Taman Makam Bahagia, Banjarbaru, Minggu (6/9).

Prosesi pemakaman turut dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman

“Kami bersama keluarga Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan duka cita yang mendalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un atas kepulangan tokoh pemersatu Banua Kalimantan, Bapak Rudy Ariffin,” ujar Hasnuryadi.

Rudy Ariffin memimpin Kalimantan Selatan selama dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015. Hasnuryadi berharap pengabdian dan perjuangan almarhum dapat diteruskan keluarga maupun generasi berikutnya.

“Kami tentunya mendoakan mudah-mudahan almarhum Abah (Rudy Ariffin) diberikan tempat terbaik di sisi Allah, diterima semua amal ibadah beliau dan dihapuskan semua dosa dan kesalahan beliau,” katanya.

Duka juga disampaikan Gubernur Kalsel periode 2016-2024, Sahbirin Noor, yang turut menghadiri pemakaman. Ia mengenang Rudy Ariffin sebagai salah satu tokoh Banua yang memberikan banyak sumbangsih selama memimpin Kalsel.

“Beliau ini adalah tokoh Banua kita, yang dua periode memimpin pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Cukup banyak sumbangsih yang telah beliau berikan kepada masyarakat Banua kita,” ujarnya.

Sahbirin mengaku memiliki banyak pengalaman dan pelajaran dari Rudy Ariffin, bahkan sejak dirinya masih muda dan aktif dalam berbagai kegiatan.

“Dulu zaman kita masih muda-muda, masih jadi aktivis, sudah banyak belajar dari beliau. Mudah – mudahan ini menjadi sesuatu yang berharga untuk pembelajaran bagi warga Banua kita,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan penghargaan atas pengabdian Rudy Ariffin selama hidupnya.

“Kita tentunya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada beliau, sembari mendoakan mudah – mudahan almarhum mendapatkan tempat yang sungguh sangat layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala,” katanya.

Rudy Ariffin meninggal dunia akibat sakit pada Minggu (6/9) sekitar pukul 11.00 WITA. Sebelum mengembuskan napas terakhir, almarhum sempat menjalani perawatan selama dua hari di RS Amanah Medical Center Banjarmasin. (SYA/RIW/EPS)

Pemprov Kalsel Dukung BUMDesa Perkuat Usaha Pertanian hingga Pascapanen

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian

Dukungan tersebut tidak hanya diarahkan untuk kegiatan produksi dan panen, tetapi juga mencakup penguatan sektor pascapanen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto mengatakan, bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada BUMDesa yang dinilai mampu mengelola usaha sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Menurut Iwan, kemampuan BUMDesa mengembangkan usaha berbasis potensi lokal menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pengelolaan badan usaha milik desa.

“Dukungan pemerintah diberikan untuk membantu BUMDesa meningkatkan produktivitas sekaligus mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” ungkapnya, baru – baru ini.

*Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Iwan Ristianto*

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pertanian, mengingat sektor tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan di tingkat desa.

Iwan menjelaskan, penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya dilakukan pada tahap produksi hingga panen. Penanganan pascapanen juga menjadi bagian penting agar hasil pertanian memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan nilai tambah bagi BUMDesa maupun masyarakat.

“Penguatan sektor pascapanen penting dilakukan, karena hasil pertanian tidak hanya membutuhkan proses produksi dan panen, tetapi juga penanganan yang baik sebelum dipasarkan,” ujar Iwan.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah diberikan kepada BUMDesa di Kabupaten Tapin. BUMDesa tersebut mendapatkan peralatan yang digunakan untuk menunjang proses pengeringan dan pengemasan hasil pertanian.

“Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu BUMDesa meningkatkan kualitas hasil produksi sebelum dipasarkan kepada konsumen,” lanjut Iwan.

Dengan adanya fasilitas pengeringan, hasil pertanian dapat ditangani secara lebih baik setelah proses panen. Sementara dukungan peralatan pengemasan diharapkan dapat membuat produk lebih siap dipasarkan dan memiliki nilai tambah.

“Pengembangan usaha BUMDesa harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan potensi desa, proses produksi, panen, hingga pascapanen dan pemasaran,” tutup Iwan. (MRF/RIW/APR)

Kejurprov NPC Kalsel Resmi Digelar

Banjarmasin – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) resmi digelar, setelah dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Ketua NPC Kalsel Sumansyah, di Kantor Sekretariat NPCI Kalsel, Banjarbaru, Jumat (4/9).

Pebriadin menyampaikan apresiasi, atas dilaksanakan Kejurprov NPC Kalsel ini, mengingat, kejurprov tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan sekaligus mengevaluasi perkembangan atlet disabilitas di Kalsel, khususnya pada cabang olahraga yang dinilai memiliki potensi besar untuk berprestasi di tingkat nasional.

Pelaksanaan Kejurprov menjadi momentum penting untuk melihat sejauh ini bagaimana pembinaan atlet yang selama ini dilakukan memberikan hasil.

“Hari ini kita membuka kegiatan Kejurprov untuk teman-teman yang berada dalam ekosistem atlet disabilitas. Kita berharap melalui kegiatan ini bisa mengevaluasi pembinaan yang selama ini berjalan,” ungkap Pebriadin.

Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan juga dirancang secara efisien dengan tetap mempertimbangkan efektivitas pertandingan, termasuk kondisi cuaca yang menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga.

Pebriadin menjelaskan, para atletik dan para panahan dipilih karena menjadi salah satu cabang olahraga unggulan atau lumbung medali bagi Kalsel.

Fokus tersebut bukan berarti mengesampingkan cabang olahraga lainnya, tetapi sebagai strategi untuk memaksimalkan pembinaan pada nomor-nomor yang memiliki peluang prestasi lebih besar.

“Kita mencoba untuk memaksimalkan pembinaan pada nomor-nomor unggulan untuk kemudian dievaluasi. Harapannya, ketika berada di level nasional, kita bisa kembali memetik hasil dari pembinaan yang selama ini dilakukan,” katanya.

Ia menambahkan, persaingan olahraga disabilitas di daerah lain juga semakin berkembang. Karena itu, Kalsel perlu melakukan intensifikasi pembinaan sekaligus mempertahankan capaian yang telah diraih.

“Nomor-nomor lain tetap kita lakukan pembinaan. Namun, untuk saat ini kita fokus pada nomor – nomor unggulan. Ke depan, nomor-nomor potensial juga akan kita kompetisikan sehingga menambah semangat atlet untuk lebih giat berlatih,” jelasnya.

Selain peningkatan intensitas latihan dan kompetisi, Dispora Kalsel juga mendorong agar pembinaan atlet disabilitas ke depan mulai diperkuat dengan pendekatan sport science, sehingga proses latihan dan peningkatan performa atlet dapat dilakukan secara lebih terukur.

Sementara itu, Ketua Umum NPCI Kalsel, Sumansyah, menyampaikan Kejurprov kali ini mempertandingkan para atletik dan para panahan dengan sejumlah nomor pertandingan.

“Untuk para atletik, ada nomor tolak lempar dan untuk para panahan. Total atlet yang mengikuti sekitar 100 lebih dari kabupaten/kota,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, khusus nomor tolak lempar terdapat 14 nomor pertandingan, sedangkan para panahan mempertandingkan empat nomor.

Kejurprov ini juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap atlet yang telah menjalani program pembinaan.

Menurut Sumansyah, performa atlet dalam kejuaraan akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan keberlanjutan pembinaan dan komposisi atlet pada program tahun berikutnya.

“Bisa saja atlet yang sudah dibina dan dilatih selama sembilan bulan ternyata tidak mengalami kemajuan. Kemudian ada atlet dari kabupaten atau kota yang mampu melebihi limitnya, sehingga berpotensi menggantikan atlet yang sebelumnya masuk program pembinaan pada 2027,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pengurus NPCI kabupaten/kota terus memberikan dukungan terhadap atlet, terutama melalui latihan rutin dan pembinaan berkelanjutan di daerah masing-masing.

“Kami mengimbau kepada seluruh ketua NPCI kabupaten/kota untuk memberikan yang terbaik kepada anggota maupun atletnya, memberikan latihan di masing – masing kabupaten/kota dan tetap menjaga solidaritas dalam NPCI,” ucap Sumansyah. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/APR)

Izin BPOM Terbit, Bakula Water Siap Masuk Pasar Umum

Banjarbaru – Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Bakula Water segera dipasarkan kepada masyarakat setelah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 31 Agustus 2026.

Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Muhammad Yasin Toyib mengatakan, terbitnya izin tersebut menjadi tahap penting setelah fasilitas produksi dan berbagai kebutuhan pendukung disiapkan.

“Alhamdulillah per tanggal 31 Agustus sudah keluar surat izin edar dari BPOM, sehingga otomatis Bakula Water sudah bisa diedarkan untuk masyarakat umum,” ujar Yasin di BPAM Banjarbakula, Kamis (3/9).

Menurutnya, investasi untuk pengembangan Bakula Water mencapai sekitar Rp5,6 miliar, mencakup mesin pengolahan, bangunan hingga sarana pendukung distribusi.

Dengan mulai beroperasinya AMDK tersebut, BPAM Banjarbakula diharapkan memiliki tambahan sumber pendapatan bagi daerah.

Terlebih, kinerja pendapatan BPAM tahun ini telah melampaui target, yakni dari target Rp25 miliar menjadi sekitar Rp30 miliar hingga awal September.

“Saya mengucapkan apresiasi setinggi – tingginya kepada teman-teman BPAM Banjarbakula atas kerja keras mereka selama ini, termasuk dalam menjaga mutu dan pengelolaan layanan,” katanya.

*Kepala Dinas PUPR (kuning) didampingi Kepala BPAM Banjarbakula saat memberikan keterangan kepada wartawan*

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, memastikan kesiapan produksi tidak terkendala dari sisi sumber air baku. Saat ini pihaknya tinggal menuntaskan kebutuhan kemasan dan label sebelum pemasaran dimulai.

“Secara produksi kami tidak ada masalah untuk sumber air baku. Tinggal menunggu form dan labelnya. Insyaallah dalam waktu dekat siap untuk dipasarkan,” ujar Wahyu.

Fasilitas Bakula Water memiliki kapasitas produksi sekitar 4.000 botol per jam. Produk disiapkan dalam beberapa ukuran, yakni 220 mililiter, 330 mililiter, 600 mililiter, 1.200 mililiter, serta galon.

Pada tahap awal, pemasaran akan diarahkan ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel sebelum diperluas secara bertahap kepada masyarakat umum.

“Sebarannya sementara ini untuk kalangan Pemprov dulu, nanti akan disebarluaskan ke masyarakat umum secara bertahap,” jelasnya.

Untuk harga, kemasan 330 mililiter dipatok Rp31.500 per pak, sedangkan galon Rp50.500, sesuai tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

BPAM Banjarbakula juga menyiapkan rencana pengembangan varian baru dengan tingkat pH lebih tinggi. Namun, langkah tersebut akan dilakukan setelah melihat respons pasar terhadap produk Bakula Water yang lebih dahulu dipasarkan.

“Ke depan kemungkinan kami akan menambah varian jenis baru untuk pH yang lebih tinggi. Tetapi bertahap, kita lihat dulu respons pasar untuk versi biasa ini,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

DPRD Kalsel Dorong Desa Jadi Garda Terdepan Kesehatan, Warga Diminta Aktif Manfaatkan Layanan Dasar

Hulu Sungai Utara – Upaya memperkuat pelayanan kesehatan hingga ke pelosok desa terus menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mendorong masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan kesehatan, tetapi juga ikut berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan.

Pesan tersebut disampaikan Supian HK saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Desa Rantau Bujur Hulu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kamis (3/9).

Kegiatan yang diikuti perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat ini menjadi ruang untuk memperkenalkan lebih jauh hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, sekaligus memperkuat pemahaman bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.

Menurut Supian HK, keberadaan Perda Penyelenggaraan Kesehatan menjadi salah satu landasan untuk memastikan masyarakat di wilayah perdesaan memperoleh akses kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau.

Ia menilai penguatan layanan kesehatan di desa tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan. Pencegahan penyakit dan peningkatan kesadaran masyarakat juga harus menjadi prioritas.

“Perda ini hadir untuk memastikan setiap warga Banua, termasuk di desa, mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau. Pemerintah desa dan masyarakat harus bersinergi mewujudkannya,” katanya.

Disampaikan Supian HK, sejumlah aspek dalam Perda turut disosialisasikan, mulai dari penguatan layanan dasar kesehatan di desa, optimalisasi peran kader kesehatan, pencegahan stunting, jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, hingga pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

“Kami mendorong pemerintah desa untuk melihat dana desa sebagai salah satu instrumen, yang dapat mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” harapnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, dengan anggaran tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat kegiatan Posyandu, sanitasi lingkungan, serta berbagai program promotif dan preventif. DPRD Kalsel akan terus mengawal agar anggaran kesehatan di provinsi dan kabupaten benar-benar menyentuh masyarakat bawah.

“Pemerintah desa punya peran strategis. Dana desa bisa dioptimalkan untuk mendukung Posyandu, sanitasi, dan promotif preventif,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin Juara Umum Kejurprov Anggar 2026

Banjarmasin – Kontingen Anggar Banjarmasin berhasil sebagai juara umum pada Kejuraan Provinsi (Kejurprov) Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Kalsel yang berakhir, Kamis (3/9) di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin.

Dalam Kejurprov anggar kali ini Kontingen Banjarmasin mengumpulkan total 40 medali yang terdiri dari 15 emas, 10 perak, dan 15 perunggu.

Perolehan tersebut menempatkan Banjarmasin jauh di atas dari daerah lain. Posisi kedua ditempati Kabupaten Tapin dengan 13 medali, meliputi 6 emas, 2 perak, dan 5 perunggu.

Sementara itu, Kota Banjarbaru berada di peringkat ketiga dengan raihan 21 medali, terdiri dari 4 emas, 7 perak, dan 10 perunggu.

Kabupaten HSS mengikuti di posisi keempat dengan 6 medali: 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Disusul HSU di posisi kelima dengan 3 medali: 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

Beberapa daerah lain juga mencatatkan perolehan medali. Kabupaten Balangan meraih 11 medali tanpa emas, Tanah Bumbu 9 medali, Tanah Laut 5 medali, Barito Kuala 3 medali, dan Kabupaten Banjar 1 medali perak.

Dari data tersebut, hanya 5 daerah yang berhasil meraih medali emas, yaitu Banjarmasin, Tapin, Banjarbaru, HSS, dan HSU. Sementara 5 daerah lainnya belum mampu meraih emas pada ajang tahun ini.

Ketua IKASI Kalsel Herita Warni, didampingi Sekretaris IKASI Kalsel Muhammad Ramadhani mengatakan, keberhasilan Banjarmasin menjadi juara umum menunjukkan perkembangan pembinaan anggar di daerah semakin baik.

“Beberapa tahun yang lalu Tapin selalu juara umum. Kali ini Banjarmasin yang mengambilnya. Banjarmasin kembali mendominasi karena sekarang banyak anak-anak yang berlatih, terutama di klub-klub,” ujar Herita.

Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi indikator bahwa pembinaan anggar di Kalsel mulai merata. Hampir seluruh kabupaten dan kota kini telah memiliki kepengurusan maupun atlet yang mengikuti kejuaraan.

“Pembinaan anggar ini hampir merata. Semua kabupaten sudah ada pengurus. Hasil kejuaraan juga menunjukkan seluruh daerah sudah mendapatkan medali, jadi tidak hanya didominasi Banjarmasin atau Tapin,” jelasnya.

Kejurprov Anggar Kalsel tahun ini mempertandingkan 28 kategori, mulai kelompok usia di bawah 10 tahun (U-10), prakadet, kadet, junior hingga senior, baik putra maupun putri. Pertandingan menggunakan tiga jenis senjata, yakni sabre, degen dan florete.

IKASI Kalsel sengaja memberikan porsi besar kepada kelompok usia muda sebagai bagian dari program pembinaan jangka panjang.

“Kami menyasar yang kecil-kecil, termasuk U-10, karena ini untuk pembinaan ke depan. Alhamdulillah, antusias masyarakat sudah sangat baik,” katanya.

Kejurprov kali ini diikuti sekitar 268 atlet untuk nomor individu, sementara jumlah peserta yang ambil bagian dalam seluruh nomor pertandingan mencapai lebih dari 300 peserta.

Terkait persiapan menghadapi Pra-PON, Herita menyebut hasil Kejurprov menjadi salah satu bahan IKASI Kalsel dalam memantau atlet potensial. Namun, pihaknya masih menunggu kepastian jadwal dari Pengurus Besar (PB) IKASI.

“Kalau hasil yang ini kami sudah memantau beberapa atlet. Tinggal pembinaan mereka seperti apa ke depan yang bisa kami bina,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembentukan atlet berprestasi tidak dapat dilakukan secara instan. Anggar membutuhkan proses pembinaan yang matang, terencana dan sistematis dalam waktu panjang.

“Tidak bisa setelah sebulan atau dua bulan bisa menjadi juara. Anggar perlu bertahun-tahun. Jadi perlu pembinaan yang matang, terencana dan tersistem,” tegas Herita.

Ia berharap prestasi anggar Kalsel ke depan semakin meningkat. Apalagi, cabang olahraga tersebut mulai menunjukkan perkembangan di tingkat nasional.

Dalam sejarah keikutsertaan di PON, anggar Kalsel sebelumnya belum pernah menyumbangkan medali. Namun pada PON terakhir, Kalsel akhirnya berhasil meraih satu medali perunggu.

“Selama sekian puluh tahun belum pernah menyumbangkan medali di PON. Baru pada PON Medan-Aceh kami mendapatkan satu perunggu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi,” ucapnya. (IKASIKALSEL-SRI/RIW/APR)

Banjarmasin Borong Dua Penghargaan Terbaik I Pemda Berprestasi 2026, Raih Rp2 Miliar dan 300 Bedah Rumah

Balikpapan – Pemerintah Kota Banjarmasin memborong dua penghargaan Terbaik I tingkat kota dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan di Hotel Platinum, Balikpapan, Kamis (3/9).

Dua capaian tersebut diraih pada Kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan dan Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Pada kategori pendidikan, Banjarmasin meraih Terbaik I sekaligus memperoleh insentif Rp2 miliar. Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto dan diterima langsung Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR.

Sementara pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah, Banjarmasin kembali meraih Terbaik I tingkat kota dengan dukungan 300 unit bedah rumah bagi masyarakat.

Dua penghargaan tersebut menempatkan Banjarmasin sebagai daerah yang dinilai berhasil memperkuat dua kebutuhan dasar masyarakat: akses pendidikan dan hunian layak.

Bagi Pemko Banjarmasin, capaian ini bukan sekadar penghargaan. Rp2 miliar dan 300 unit bedah rumah merupakan amanah yang harus dikawal agar manfaatnya benar – benar dirasakan masyarakat.

Wali Kota Banjarmasin Yamin mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Setiap capaian pemerintah bukanlah keberhasilan Wali Kota seorang diri. Ini adalah hasil kerja kita bersama,” ucapnya.

Yamin juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri. Penghargaan, menurutnya, harus menjadi pemacu untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki kekurangan, menjaga integritas, serta memastikan setiap program pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat.

“Penghargaan ini harus menjadi penyemangat untuk terus bekerja, memperbaiki kekurangan, menjaga integritas dan disiplin, serta memastikan setiap program pemerintah benar – benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Dua Terbaik I tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan berhenti pada penghargaan, melainkan pada sejauh mana capaian itu diterjemahkan menjadi pendidikan yang semakin mudah diakses dan hunian yang semakin layak bagi warga Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Serentak se-Indonesia, Pajak Bertutur 2026 Hadir di 20 Sekolah Kalselteng

Banjarmasin – Semangat mengenal pajak dan membangun masa depan Indonesia bergema serentak dari ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia melalui Pajak Bertutur 2026, Kamis (3/9).

Mengusung tema “Pajak Kita, Energi Generasi Juara” dan tagline “Sehari Mengenal, Selamanya Bangga”, kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan sekaligus rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

Di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, semangat yang sama hadir di 18 satuan pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng).

Kegiatan yang diselenggarakan Kanwil DJP Kalselteng bersama KPP dan KP2KP tersebut diikuti sedikitnya 1.167 peserta didik dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Pajak Bertutur 2026 di wilayah Kalselteng tidak hanya menjadi ruang untuk mengenalkan pajak kepada generasi muda, tetapi juga menjadi momentum untuk mengajak para pelajar memahami bahwa pajak merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan salah satu energi yang menopang pembangunan Indonesia.

Pelaksanaan Pajak Bertutur tahun ini memiliki cerita tersendiri di wilayah Kalimantan Tengah. Kondisi sejumlah daerah yang masih terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan keadaan di lapangan.

Sebagian kegiatan dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan kondisi dan kenyamanan peserta, sementara pada wilayah tertentu pelaksanaan dilakukan secara daring.

Penyesuaian metode tersebut menjadi bentuk komitmen DJP agar edukasi perpajakan tetap dapat menjangkau generasi muda tanpa mengabaikan kondisi dan keselamatan masyarakat di daerah.

“Pajak Bertutur bukan sekadar kegiatan untuk mengenalkan pajak kepada siswa. Ini adalah bagian dari upaya kita menanamkan kesadaran bahwa mereka adalah generasi yang kelak akan meneruskan pembangunan Indonesia. Karena itu, dalam kondisi apa pun, edukasi harus tetap hadir dengan cara yang menyesuaikan keadaan di masing – masing daerah,” ujar Anton Budhi Setiawan, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.

Menurut Anton, teknologi juga menjadi jembatan ketika pertemuan secara langsung belum memungkinkan.

“Di beberapa wilayah Kalimantan Tengah, kondisi karhutla membuat kita harus lebih adaptif. Ketika belum memungkinkan untuk berkumpul secara langsung, teknologi menjadi jembatan agar semangat Pajak Bertutur tetap tersampaikan. Yang terpenting adalah pesan edukasinya sampai kepada generasi muda dengan tetap memperhatikan kondisi daerah masing – masing,” lanjutnya.

Mengenalkan Pajak dengan Bahasa Generasi MudaPajak Bertutur 2026 dirancang sebagai kegiatan edukasi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta. Peserta tidak hanya diperkenalkan pada definisi pajak, tetapi diajak memahami hubungan pajak dengan pembangunan dan kehidupan mereka sehari-hari.

Pada jenjang SMP, misalnya, peserta diperkenalkan pada APBN, sumber pendapatan negara, peran pajak dalam pembangunan, hingga aksi nyata yang dapat dilakukan pelajar.

Mereka didorong untuk belajar sungguh – sungguh, menjadi generasi terdidik dan jujur, menyebarkan kesadaran pajak, mengingatkan orang tua untuk memenuhi kewajiban perpajakan, serta memahami bahwa pajak turut mendukung pembangunan Indonesia.

Sementara itu, peserta SMA diajak melihat dirinya sebagai energi generasi juara dengan memaksimalkan fasilitas yang tersedia melalui prestasi, merawat fasilitas publik, menjadi teladan bagi lingkungan, serta mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita dan berkarya bagi Indonesia.

Peserta perguruan tinggi bahkan didorong untuk menjadi agen perubahan dan role modelkepatuhan pajak di masyarakat serta mempersiapkan diri sebagai bagian dari tulang punggung negara.

Pesan tersebut sejalan dengan semangat besar Pajak Bertutur 2026 bahwa juara tidak lahir dari ruang hampa. Ada lingkungan, kesempatan, fasilitas, dan berbagai bentuk dukungan yang menjadi energi bagi generasi muda untuk tumbuh dan berprestasi.

Semangat tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Pajak Bertutur di berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, meliputi:

A. Provinsi Kalimantan Selatan

Kanwil DJP Kalselteng dan KPP Madya Banjarmasin di SMPN 1 Banjarmasin 90 siswa
KPP Pratama Banjarmasin dan KP2KP Marabahan di SMAN 1 Alalak 75 siswa
KPP Pratama Banjarbaru di SMAN 2 Banjarbaru 71 siswa
KP2KP Martapura di SMAN 1 Karang Intan, Kab. Banjar 40 siswa
KP2KP Pelaihari di SMAN 1 Pelaihari 60 siswa
KPP Pratama Barabai di SMPN 1 Hulu Sungai Tengah 50 siswa;
KP2KP Kandangan di SMKN 1 Loksado 30 siswa
KP2KP Rantau di SDN Rangdamalingkung I Rantau 30 siswa
KPP Pratama Batulicin di SMKN 1 Simpang Empat 70 siswa
KP2KP Kotabaru di SMKN 1 Kotabaru 71 siswa, dan
KPP Pratama Tanjung, KP2KP Amuntai, dan KP2KP Paringin di SMKN 1 Amuntai 153 siswa.

B. Provinsi Kalimantan Tengah

KPP Pratama Palangka Raya, KP2KP Kuala Kapuas, KP2KP Kuala Kurun, dan KP2KP Pulang Pisau di SMAN 3 Palangka Raya 40 siswa
KPP Pratama Sampit, KP2KP Kasongan, dan KP2KP Kuala Pembuang di SMPN 1 Katingan Tengah 90 siswa
KPP Pratama Pangkalan Bun di SMPN 1 Sungai Arut 30 siswa
KP2KP Nanga Bulik di SMPN 1 Bulik 30 siswa
KP2KP Sukamara di SMPN 1 Sukamara 35 siswa
KPP Pratama Muara Teweh di SMP Santa Maria Muara Teweh 87 siswa
KP2KP Tamiang Layang di MAN Barito Timur 33 siswa
KP2KP Buntok di STIE Dahani Dahanai 32 siswa
KP2KP Puruk Cahu di MIS Karya Pembangunan 50 siswa

Pelaksanaan tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya kolaborasi antarunit kerja DJP dalam menghadirkan edukasi perpajakan ke satuan pendidikan.

Dalam ketentuan Pajak Bertutur 2026, kegiatan di tingkat Kanwil, KPP, dan KP2KP dilaksanakan pada 3 September 2026 di wilayah kerja masing – masing, dengan kegiatan utama berupa mengajar di kelas serta mengikuti sesi “Direktur Jenderal Pajak Menyapa”.

Salah satu momen yang meninggalkan kesan mendalam bagi peserta Pajak Bertutur di Kalimantan Tengah terjadi di SMPN 1 Katingan Tengah.

Dua siswi kelas IX, Yohana Tenalema Panyat dan Wiona Aurelita Green, mengikuti kegiatan dengan antusias. Bagi keduanya, Pajak Bertutur bukan hanya kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan baru mengenai pajak, tetapi juga pengalaman membanggakan karena dapat mengikuti sesi “Direktur Jenderal Pajak Menyapa” melalui Zoom dengan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

“Saya sangat senang bisa mengikuti Pajak Bertutur. Banyak hal baru yang saya ketahui tentang pajak dan bagaimana pajak berkaitan dengan pembangunan negara. Saya juga bangga karena bisa mengikuti kegiatan bersama pelajar dari berbagai daerah,” ujar Yohana.

Senada dengan Yohana, Wiona mengaku sangat antusias ketika mengetahui bahwa peserta dari daerahnya dapat terhubung secara langsung melalui Zoom dengan Direktur Jenderal Pajak.

“Bagi saya, pengalaman yang paling berkesan adalah bisa mengikuti kegiatan ini dan melalui Zoom dapat mengenal Bapak Dirjen Pajak. Rasanya bangga sekali karena kami yang berada di Katingan Tengah juga bisa ikut dalam kegiatan yang diikuti bersama-sama dari berbagai daerah di Indonesia,” tutur Wiona.

Pengalaman Yohana dan Wiona menjadi gambaran bahwa teknologi dapat memperluas ruang belajar sekaligus menghadirkan pengalaman yang bermakna bagi pelajar, bahkan dari daerah yang menghadapi keterbatasan untuk melaksanakan kegiatan secara langsung.

Sesi “Direktur Jenderal Pajak Menyapa” sendiri merupakan bagian resmi dari rangkaian Pajak Bertutur 2026 dan diikuti seluruh peserta Pajak Bertutur, termasuk peserta yang mengikuti kegiatan dari unit-unit vertikal DJP secara daring melalui Zoom Cloud Meeting.

Anton Budhi Setiawan menilai pengalaman yang diperoleh para peserta, diharapkan tidak berhenti ketika kegiatan Pajak Bertutur selesai.

“Kami berharap satu hari mengenal pajak hari ini dapat menjadi awal dari kebanggaan yang tumbuh dalam diri mereka sebagai warga negara. Kesadaran pajak tidak dibangun dalam satu hari, tetapi ditanamkan sedikit demi sedikit sejak mereka mengenal bagaimana negara bekerja dan bagaimana setiap warga memiliki peran dalam pembangunan,” kata Anton.

Ia menambahkan bahwa generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan masa depan Indonesia.

“Mereka adalah generasi yang akan mengisi Indonesia di masa depan. Karena itu, menjadi generasi juara bukan hanya tentang prestasi, tetapi juga tentang integritas, kepedulian, tanggung jawab, dan kesadaran untuk memberikan kontribusi bagi bangsa.

Salah satu energi yang menopang perjalanan itu adalah pajak. Pajak kita, energi generasi juara.

Melalui Pajak Bertutur 2026, DJP berharap kesadaran pajak dapat tumbuh menjadi bagian dari karakter generasi muda Indonesia. Bukan semata-mata karena mereka kelak akan menjadi wajib pajak, tetapi karena sejak hari ini mereka dapat memahami bahwa pembangunan adalah hasil kontribusi bersama.

Dari Banjarmasin hingga Katingan Tengah, dari Sukamara hingga Kotabaru, dari ruang kelas hingga ruang virtual, pesan yang sama disampaikan, Pajak bukan sekadar angka.

Pajak adalah energi untuk membangun masa depan.Dan masa depan itu sedang tumbuh di bangku – bangku sekolah hari ini. (DJPKalselteng-RIW/EPS)

Karhutla Banjarbaru Belum Mereda, Luas Lahan Terdampak Capai 1.263 Hektare

Banjarbaru – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, belum sepenuhnya mereda. Meski jumlah titik panas atau hotspot mulai berkurang, luas lahan terdampak dalam dua bulan terakhir telah mencapai 1.263,2 hektare

Banjarbaru – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru, Zaini Syahranie mengatakan, berkurangnya titik api menjadi indikasi positif dalam penanganan karhutla. Namun, kondisi tersebut belum dapat menjadi tanda bahwa karhutla telah berakhir.

Menurutnya, masih ditemukan sejumlah hotspot baru, khususnya di Kecamatan Cempaka.

“Yang jelas (titik api) pasti berkurang. Tetapi ada lagi hotspot (titik panas) baru yang timbul di daerah Kecamatan Cempaka,” ujar Zaini, Rabu (2/9).

Berdasarkan data BPBD Kota Banjarbaru, saat ini terdapat dua hotspot kategori tinggi di Kecamatan Cempaka. Sementara hotspot kategori sedang masih terpantau di Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang.

Untuk memperkuat penanganan karhutla, BPBD Kota Banjarbaru juga telah membentuk tiga posko. Satu posko berada di Jalan Tambak Buluh, sementara dua posko lainnya berada di kawasan Jalan A Yani Kilometer 21, Kecamatan Liang Anggang.

Zaini menjelaskan, dua posko di kawasan Kilometer 21 dikelola oleh komunitas di Kecamatan Liang Anggang. Tim di masing-masing posko melakukan penanganan sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.

“Dua (posko) di Pal 21 yang dikelola oleh kawan-kawan komunitas Liang Anggang. Nah, di sana dia bekerja sesuai dengan wilayahnya masing-masing,” jelasnya.

Selain ancaman kebakaran, dampak asap karhutla juga masih dirasakan masyarakat. Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru pada Rabu pagi.

BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan asap, terutama saat beraktivitas pada pagi hari. Sosialisasi mengenai dampak asap karhutla dan penggunaan masker terus dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.

“Kami sudah menyosialisasikan pada warga untuk menggunakan masker di waktu-waktu atau jam-jam tertentu, seperti kegiatan aktivitas pagi,” katanya.

Zaini menegaskan, berkurangnya titik api belum berarti ancaman karhutla telah berakhir. Dengan luas lahan terdampak yang telah mencapai lebih dari 1.200 hektare, masyarakat diminta tetap waspada dan turut mencegah munculnya titik api baru.

Upaya pencegahan di tingkat masyarakat dinilai penting agar kebakaran tidak kembali meluas dan menambah luasan lahan yang terdampak karhutla di Kota Banjarbaru. (BDR/RIW/EPS)

ATR/BPN Perkuat Sertifikasi Aset Daerah, Capaian PTSL Kalsel Capai 79 Persen

Banjarbaru – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN RI, Ossy Dermawan dalam kunjungan spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlangsung di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Rabu (2/9).

Pada kegiatan tersebut, turut dilakukan penyerahan sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) dan aset BUMD sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengamanan serta tertib administrasi aset daerah.

Ossy mengatakan, sertifikasi tanah aset pemerintah daerah dan BUMD memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengamanan aset.

Menurutnya, aset pemerintah yang telah memiliki sertifikat mempunyai status kepemilikan yang lebih jelas sehingga dapat dikelola secara tertib dan optimal.

“Dengan sertifikasi, aset pemerintah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Ini juga menjadi bagian dari upaya pengamanan aset negara dan daerah,” ujar Ossy.

Ia menambahkan, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak aset BMD maupun BUMD memiliki legalitas yang jelas.

“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalsel telah mencapai 17.346 bidang atau sekitar 79 persen dari target yang ditetapkan,” lanjut Ossy.

Sementara itu, pendaftaran tanah melalui mekanisme non-sistematis telah mencapai sekitar 91 persen.

Ossy menyebut capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah masyarakat di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, PTSL menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi pertanahan.

“Capaian ini terus kita dorong agar pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Ossy.

Ia berharap capaian PTSL maupun pendaftaran tanah non-sistematis dapat terus meningkat. Dengan demikian, semakin banyak bidang tanah di Kalimantan Selatan yang memiliki legalitas dan terdata secara jelas.

“Penguatan sertifikasi aset pemerintah maupun percepatan pendaftaran tanah masyarakat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” tutup Ossy. (MRF/RIW/EPS)