LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Muhidin didampingi Pj Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan secara daring/virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, pada Kamis (17/4).

Turut bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, dan Kepala Badan Intelejen Daerah (BINda) Brigjen Pol Nurullah.

Rakor yang diselanggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jakarta ini dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.

Gubernur, Muhidin menyimak secara seksama paparan demi paparan yang disampaikan para pemateri dalam rakor yang bersangkutan langsung sekitar tiga jam itu.

“Alhamdulilah, hari ini kita bersama dengan Pak Kapolda, Pak Danrem dan Kepala BIN mengikuti rakor bersama Kemenko Polhukam menghadapi situasi keamanan dan ketertiban,” sampai Muhidin usai mengikuti rakor.

Menghadapi Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Kota Banjarbaru pada Sabtu (19/4) besok, Gubernur Muhidin berharap situasinya aman dan terkendali.

“Kami mengimbau warga Kota Banjarbaru menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS. Semoga PSU berjalan aman dan tertib bagi warga Kota Banjarbaru,” harap Muhidin.

Sementara itu, pada rapat juga dibahas seputar langkah-langkah antisipatif potensi gangguan keamanan dan menyikapi isu-isu lainnya yang kemungkinan terjadi pada Mei mendatang.

Bulan Mei disebut sebagai ‘Bulan Aksi’ karena ada beberapa event penting seperti peringatan hari buruh se dunia atau Mayday pada tanggal 1, peringatan tragedi Trisakti tanggal 12, dan pada tanggal 24 berikutnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) PSU di tiga wilayah, dan lain-lain.

Kesimpulan rakor, Kementerian/Lembaga dan Forkopimda yang hadir pada Rakor ini, sepakat bahwa Mel 2025 berpotensi terjadi aksi unjuk rasa di wilayah Indonesia terkait dengen dinamika politik dan keamanan di kawasan Global, Regional dan Nasional.

Kemudian, sepakat untuk bersinergi dan berkolaborasi mengoptimalkan langkah-langkah tindakan guna mengantisipasi Aksi Mei 2025. Poin ketiga, Kementerian/Lembaga dan Forkopimda dalam menyikapi dinamika situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Bulan Aksi Mei 2025, sepakat untuk meningkatkan kegiatan dan langkah-langkah deteksi dini guna meminimalisir dampak negatif dari unjuk rasa di Bulan Aksi Mei 2025.

Selanjutnya, disampaikan 22 poin rekomendasi rakor kepada pihak-pihak terkait, antara lain, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memantapkan peran dan koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) secara intensif untuk memantau situasi di wilayah masing-masing, mereduksi potensi konflik di tingkat elit maupun akar rumput terkait residu pemilukada dan PSU serta mengambil langkah antisipasi dengan melibatkan seluruh komponen di wilayah.

Forkopimda dan Bakorinda diminta merangkul seluruh elemen masyarakat (akademisi, para tokoh, elemen mahasiswa, elemen buruh, koalisi masyarakat sipil, penggiat HAM dan lain-lain) yang ada di daerah untuk secara bersama-sama menciptakan atmosfir demokrasi yang sejuk dan mengutamakan musyawarah.

Kemudian, melaksanakan kegiatan untuk masyarakat yang bermanfaat di wilayah dengan menyertakan para pelaku usaha misalnya kegiatan keagamaan, kegiatan bulan/pekan budaya daerah, forum ilmiah, seminar, diskusi publik, Mayday fiesta, bakti sosial, bakti kesehatan, pasar murah, dan lain-lain.

Bagi Kementerian Kumham agar mensosialisasikan rancangan undang-undang dan produk hukum lainnya kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan guna mencegah disinformasi hukum.

Sementara kepada Kementerian Pertahanan, supaya mendorong sinergi antara komponen pertahanan negara (TNI, Polri, cadangan, dan rakyat) untuk mengantisipasi aksi massa di bulan april dan mei 2025.

Jajaran Kementerian Agama juga diminta meningkatkan upaya pembinaan masyarakat melalui forum komunikasi lumat beragama (FKUB) guna menyelaraskan kehidupan umat beragama guna mencegah aksi massa pada April dan Mei 2025.

Rekomendasi juga disampaikan kepada Kantor Komunikasi Kepresidenan, TNI, Polri, BIN, BNPT, BSSN, dan PPATK. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, kepada para pemenang Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi dapat membawa perubahan kepada pasangan muda lainnya di Banua.

Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Muhammad Anugrah menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan pemilihan pasangan muda inspiratif dan berprestasi tingkat provinsi Kalimantan Selatan.

“Dispora Kalsel melalui Bidang Kepemudaan telah melaksanakan pemilihan Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2025,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (17/4).

Dari kegiatan tersebut dihasilkan pemenang dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk juara 1, pasangan muda dari Kabupaten Tanah Laut Juara 2, sedang juara 3 pasangan muda dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Dispora Kalsel memiliki harapan kepada para pemenang, serta peserta lainnya, dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan dari pasangan muda lainnya dalam mengelola rumah tangganya baik dari segi sosial, ekonomi serta lainnya,” tutur Anugrah.

Mengingat, lanjutnya, saat ini pasangan muda menghadapi permasalahan kurangnya lapangan kerja, yang menjadi salah satu permasalahan.

“Di era saat ini untuk mencari lapangan pekerjaan cukup sulit,” ucap Anugrah.

Karena itu, tambahnya, menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pasangan muda saat ini. Terutama bagi pasangan muda yang baru merintis usaha.

“Pada pemilihan Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi tahun ini, kami melihat pasangan muda yang telah berhasil dalam menjalankan usahanya,” ujar Anugrah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan Publik se-Kalsel dan Pemberian Apresiasi Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2025, yang dilaksanakan di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (17/4).

Pada rakor yang juga dihadiri Wakil Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Purwadi Arianto, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Bupati dan Walikota se-Kalsel serta Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel ini, turut di lakukan penandatanganan komitmen pelayanan publik serta peluncuran kanal LAPOR Kalsel sebagai layanan publik.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan komitmen Pemprov Kalsel untuk terus mendorong inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Menurutnya, langkah ini ditujukan agar masyarakat dapat merasakan kemudahan, kecepatan, serta keterjangkauan dalam pelayanan pemerintah.

“Pemprov Kalsel berkomitmen mendorong inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Hasnuryadi.

Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya reformasi pelayanan publik berbasis teknologi sebagai bagian dari agenda nasional.

“Arahan Pak Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan agenda nasional yang harus kita dukung dan implementasikan di daerah,” tambahnya.

Hasnuryadi juga menyebut bahwa kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk menjawab harapan masyarakat yang kini semakin menginginkan pelayanan serba cepat, mudah, dan efisien.

“Diharapkan berbagai kebijakan, program pendampingan, dan evaluasi yang dilakukan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” ucapnya.

Wagub Hasnuryadi turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamen PANRB bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, dan Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Insan Fahmi.

“Kami atas nama Pemprov Kalsel menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Wamen PANRB yang telah berkenan hadir. Terima kasih atas komitmen Kementerian PANRB dalam mendukung upaya pemda khususnya Pemprov Kalsel untuk mewujudkan birokrasi pemerintah dan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, dalam arahannya menekankan bahwa pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar mampu responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pentingnya menjaga koordinasi antar lembaga penyelenggara layanan agar pelayanan publik semakin inovatif, cepat, akurat, dan membangun semangat proaktif, kemitraan, serta penyelesaian masalah,” ungkapnya.

Purwadi mendorong seluruh dinas dan lembaga untuk aktif berinovasi, mengintegrasikan sistem layanan, serta melakukan digitalisasi secara menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan publik dalam pelaksanaan layanan.

“Saya apresiasi atas capaian yang telah dilakukan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajarannya dalam kinerja pelayanan publik. Tentunya dengan capaian ini saya berharap standarisasi pelayanannya terus ditingkatkan dan ditambah atas capaian yang sudah ada,” tutupnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kalsel menerima penghargaan sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat Pelayanan Prima pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wamen PANRB, Purwadi Arianto, kepada Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman.

Selain itu, sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Kalsel juga menerima apresiasi atas kinerja pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan. Beberapa SKPD lingkup Pemprov Kalsel turut menerima penghargaan, antara lain Dinas Sosial, RSUD Dr H Moch Anshari Saleh, UPPD Banjarmasin II, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Kota Banjarbaru menjadi satu – satunya Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil panen padi apung. Bahkan, diwilayah Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, panen padi apung sudah dua kali dilaksanakan. Pada Kamis (17/4), panen kedua padi apung ini dilaksanakan dengan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel, Syamsir Rahman, Perwakilan BPS Kalsel, OJK Kalsel, beserta Jajaran UPT DPKP Kalsel dan Kota Banjarbaru.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, mengucapka, panen padi apung di Banjarbaru, tepatnya di wilayah Bangkal, dilaksanakan dengan hasil ubinan sebesar 4,2 ton per hektare.

“Panen padi apung yang dilakukan kali ini menjadi bukti bahwa padi apung dapat diterapkan diwilayah perkotaan. padi apung ini merupakan solusi bagi para petani yang terkendala kekurangan lahan penanaman padi,” ungkap Syamsir.

Keunggulan dari padi apung adalah tidak memerlukan olah lahan sehingga menghemat biaya produksi. Selain itu, proses panen juga lebih efisien karena tidak memerlukan alat berat seperti combine harvester. Penggunaan pupuk pun lebih terukur, dan panen dapat dilakukan dengan menarik alat yang disebut stereofoam.

“Padi apung juga menjadi solusi bagi para petani yang mengalami kebanjiran dan lainnya. Hal ini dikarenakan padi apung dapat ditanam dilahan rawa, maupun dibelakang rumah,” lanjut Syamsir.

Padi apung adalah solusi terbaik ketika air naik dan pasang, memungkinkan kita untuk tetap menanam saat kondisi banjir. Untuk itu, dengan optimasi, padi apung di Banjarbaru dapat ditanam hingga empat kali dalam setahun.

“Sesuai arahan Gubernur Kalsel, Muhidin, penting untuk mendidik masyarakat dan membantu petani dalam mengembangkan padi apung, yang merupakan solusi unik di Kalimantan Selatan,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan audiensi bersama Sahabat Anti Kecurangan Bersama (SAKUTU) di Gedung B DPRD Kalsel, Kamis, (17/4).

Sebelum audiensi berlangsung, rombongan SAKUTU terlebih dahulu menggelar orasi di depan Gedung “Rumah Banjar”. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, dengan poin utama berupa penolakan terhadap aktivitas angkutan tambang yang melintasi jalan nasional.

Massa aksi diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo serta Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah. Setelah berdiskusi, disepakati bahwa sebanyak 30 orang perwakilan massa aksi yang dikoordinatori oleh Aliansyah diperkenankan masuk untuk melakukan audiensi.

Usai audiensi, Kartoyo mengatakan bahwa SAKUTU membawa aspirasi masyarakat dari berbagai penjuru Banua. Mereka menilai aktivitas angkutan tambang di jalan umum menimbulkan banyak kerugian.

“Mulai dari kerusakan badan jalan hingga menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, kami meminta Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel agar segera menyelesaikan rencana grand design terkait kendaraan ODOL (Over Dimension and Over Load),” ujar Kartoyo.

Melalui forum audiensi tersebut, disepakati adanya dispensasi waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan permasalahan ini. Diharapkan dalam waktu tersebut, para pemangku kepentingan terkait dapat mengambil langkah konkret agar tidak timbul lagi persoalan serupa di kemudian hari.

Selain isu angkutan tambang, SAKUTU juga menyampaikan penolakan terhadap pembangunan stadion internasional di KM 17 Kabupaten Banjar, sebelum penyelesaian renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak percepatan realisasi pembangunan jalan bypass Martapura–Tabalong guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terakhir, SAKUTU meminta kepala daerah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SKPD, badan, serta komisaris BUMD yang dinilai tidak bekerja secara profesional. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Workshop Sertifikasi Pustakawan se-Kalimantan Selatan, Rabu (16/4).

Kegiatan yang diikuti perwakilan pustakawan dari 13 kabupaten/kota ini dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispersip Kalsel, Adethia Hailina.

Adethia menyampaikan, sertifikasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kompetensi pustakawan yang bekerja di lingkungan Dispersip se-Kalsel.

“Kami masih banyak menemukan pustakawan yang sudah lama bekerja, namun belum lulus sertifikasi. Melalui workshop ini, kami ingin membantu mempersiapkan mereka sebelum mengikuti proses sertifikasi,” ujarnya.

Menurut data Dispersip, hingga akhir 2024 jumlah pustakawan tersertifikasi di Kalsel baru mencapai 123 orang, atau sekitar 10 persen dari total pustakawan yang ada.

“Angka ini masih sangat rendah. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan untuk meningkatkan jumlah pustakawan tersertifikasi,” tambahnya.

Sebagai langkah percepatan, Dispersip Kalsel berencana memfasilitasi proses sertifikasi pada tahun 2026. Selama ini, biaya sertifikasi masih ditanggung secara mandiri oleh pustakawan, baik yang bekerja di perpustakaan daerah milik pemerintah maupun swasta.

“Tahun depan kami akan mengupayakan adanya anggaran khusus untuk mendukung sertifikasi pustakawan di seluruh Kalsel. Kami menargetkan 50 pustakawan dapat tersertifikasi pada 2026,” tutup Adethia. (DISPERSIP.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Taman Budaya Kalimantan Selatan, menggelar Aruh Teater, sejak 16 – 19 April 2025. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi para seniman di Kalsel.

Aruh Teater Kalimantan Selatan 2025 dibuka secara resmi, oleh Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, didampingi Kasi Promosi dan Dokumentasi Nita Aulia dan Plt Kasi Pengembangan dan Pagelaran Seni Muntik Wadaf’i Massa. Dihadiri perwakilan Dinas Pariwisata Kalsel, Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin, Seniman dan tamu undangan lainnya, bertempat di Gedung Balairung Sari Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, usai kegiatan Rabu (16/4) malam mengatakan, Aruh Teater Kalimantan Selatan 2025 ini merupakan kolaborasi dengan Forum Komunikasi Pekerja Seni Kampus (FKPSK) Kalsel, sebagai ajang silaturahmi antar seniman di Kalimantan Selatan. Ia berharap, dapat menumbuhkembangkan kesenian dan semakin dikenal masyarakat secara luas.

“Gelaran Aruh Teater ini untuk lomba seni di panggung Rampa, workshop seni di ruang Gumilang Kaca, parade teater Gedung Balairung Sari, pameran seni rupa di bengkel lukis sholihin,” katanya

Sementara itu, Ketua Pelaksana Aruh Teater Kalsel 2025, Hijromi Arijadi Putera menambahkan, gelaran ini berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya diikuti 8 kabupaten/kota untuk parade teater, diantaranya Tapin, Banjarbaru, Tabalong, Kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Selain juga, lomba seni antar Pelajar dengan tiga cabang, menyanyi vokal solo, membaca puisi dan bakisah bahasa banjar. Pihaknya juga memilih pagelaran Teater tradisi “Mamanda” berjudul Banyu Mata Bapindua Kasih, untuk semakon memeriahkan dan memperkenalkan secara langsung kepada masyarakat luas, tentang kesenian khas di Banua.

“Kami apresiasi tingginya minat para pengunjung,” tutupnya

Untuk diketahui, Aruh Teater Kalsel 2025 juga digelar Temu Wicara Pembacaan Tokoh Burhanuddin Soebely, YS Agus Suseno dan Ekosistem Teater, serta dimeriahkan bazar UMKM di halaman Panggung Rampa. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini terus mengupayakan, untuk mengembalikan sumberdaya perikanan terutama ikan ikan lokal yang mulai berkurang populasinya di alam akibat overfishing, pencemaran, atau kerusakan habitat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel melalui Bidang Perikanan Tangkap Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan melakukan Kegiatan Restocking ikan lokal.

“Kegiatan ini dilakukan di dua Lokasi yaitu Perairan Umum di Desa Pantai Raya Belanti dan Desa Sukaramai , Kabupaten Tapin,” ungkap Rusdi, belum lama tadi.

Dalam Kegiatan Restocking ikan lokal ini benih ikan yang di tebar adalah Benih Ikan Gabus sebanyak 16 ribu ekor dan Benih Ikan Papuyu sebanyak 20 ribu ekor.

“Diharapkan dari kegiatan restocking ikan lokal ini dapat merehabilitasi ekosistem perairan melalui kehadiran kembali spesies endemik yang berperan dalam keseimbangan ekosistem,” ucapnya.

Selain itu, untuk menjaga keanekaragaman hayati perairan lokal, memulihkan habitat alami ikan seperti sungai, danau, dan rawa.

“Dari sisi ekonomi kegiatan restocking ikan lokal ini diharapkan dapat Meningkatkan Pendapatan dari Masyarakat sekitar sehingga memberikan alternatif sumber pendapatan melalui perikanan tangkap berkelanjutan,” ujar Rusdi.

Pada penyerahan benih ikan yang akan di restocking ikan lokal ini dilakukan langsung oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Penangkapan (PSDP), didampingi oleh staf Seksi PSDP serta jajaran bidang perikanan tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tapin. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel resmi menjadi sponsorship Persatuan Sepakbola (PS) Barito Putera, pada Kompetisi Liga 1 Indonesia Musim 2025 – 2026. Seremoni penyerahan sponsorship ini, dilakukan secara sederhana di kediaman resmi Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, di Jalan S Parman Banjarmasin pada Rabu (16/4) petang.

Penyerahan sponsorship secara simbolis, dilakukan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin kepada Manager Barito Putera, dan disaksikan CEO Barito Putera sekaligus Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman. Turut menyaksikan Wakil Ketua TP PKK Provinsi, drg Ellyana Trisya, para kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan jajaran pejabat Bank Kalsel.

Kepada wartawan, CEO Barito Putera, Hasnuryadi Sulaiman mengaku sangat berterima kasih kepada Bank Kalsel, yang sudah memberikan perhatian kepada Barito Putera, klub sepakbola kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah, tadi selesai acara di rumah dinas ini, ternyata ada kejutan dari Bank Kalsel memberikan sponsorship untuk Barito Putera. Alhamdulillah ini yang kami tunggu – tunggu,” ujar Hasnuryadi.

Hasnuryadi menegaskan, pihaknya tidak melihat sponsorship ini dari segi nilai semata, tetapi juga dari nilai kekeluargaannya.

“Untuk keluarga besar Banua Kalimantan Selatan tercinta, Barito Putera hadir untuk kebanggaan dan mengharumkan nama Kalimantan Selatan tercinta,” tutupnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pengurus DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel masa bakti 2024-2029 resmi dikukuhkan, pada Rabu (16/4) siang di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Pengukuhan pengurus baru yang dinahkodai Winardi Sethiono ini, dilakukan langsung Ketua Umum APINDO, Sinta W Ramdani, dan disaksikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Walikota Banjarmasin, Ananda serta tamu undangan lainnya.

Selain pengukuhan pengurus baru, pada kesempatan ini juga dilaksanakan pembukaan Rakerkonprov I DPD APINDO Kalsel, yang dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman. Rakerkonprov ini berlangsung dari 15-16 April 2025 disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Rakerkonprov I ini mengangkat tema Sinergitas dan Kolaborasi APINDO Kalsel Dalam Rangka Memperkuat Perekonomian Daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi tinggi kepada jajaran pengurus APINDO yang baru dikukuhkan.

“Kami mengajak APINDO untuk bersama-sama menciptakan dan menjaga iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Selatan,” ujar Hasnuryadi di hadapan para tamu undangan yang terdiri dari para pengusaha, pelaku UMKM, dan perwakilan asosiasi dunia usaha se-Kalsel.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur juga menyinggung berbagai tantangan yang tengah dihadapi dunia usaha, baik di tingkat global, nasional maupun daerah.

“Saat ini sedang terjadi ketegangan geopolitik, perang dagang global, hambatan perdagangan, hingga fluktuasi nilai tukar. Dan ini turut memberi tekanan pada pelaku usaha di Indonesia, termasuk di Kalsel,” ujarnya.

Kendati demikian, Hasnuryadi menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalsel tetap berkomitmen untuk menyelaraskan program dan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional, guna menciptakan harmonisasi regulasi yang mendukung kemudahan berusaha di daerah.

Diakhir sambutannya Hasnuryadi Sulaiman berharap, pengukuhan pengurus baru APINDO ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat membangun perekonomian daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, saya titipkan harapan masyarakat Kalsel untuk kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Banua kita tercinta,” tutupnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPP APINDO Kalsel, Winardi Sethiono menyampaikan harapannya, agar pelantikan pengurus APINDO Kalsel dapat membawa manfaat besar bagi perkembangan dunia usaha di daerah.

“Dengan pelantikan ini, kami berharap APINDO Kalsel dapat semakin solid, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Winardi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Ia menegaskan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

“Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan yang luar biasa. Kami siap bersinergi untuk mendorong dunia usaha yang lebih maju dan kompetitif,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)