LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Malam Penganugerahan Bintang AKSEL Layanan 2025 resmi digelar akhir pekan lalu di Banjarmasin. Acara ini menjadi puncak dari rangkaian kegiatan Bintang AKSEL, ajang internal Bank Kalsel yang menjadi wadah apresiasi dan peningkatan kompetensi bagi para garda terdepan layanan: Teller, Customer Service, dan Satuan Pengamanan (Satpam).

Adapun acara penganugerahan ini dibuka secara resmi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin. Turut hadir dalam acara ini jajaran Direksi Bank Kalsel, yaitu Direktur Bisnis Akhmad Fauzi Noor, Direktur Operasional Abdurahim Fiqry, dan Direktur Kepatuhan Mitra Damayanti.

Malam puncak juga menghadirkan 4 orang juri yang berperan penting dalam proses penilaian, yaitu Direktur Bisnis Akhmad Fauzi Noor, Direktur Kepatuhan Mitra Damayanti, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, serta satu juri eksternal Dina Lolo Birigidha, Parktisi Service Excellent (juri service training camp).

Dalam sambutannya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin menyampaikan apresiasinya terhadap langkah progresif yang dilakukan Bank Kalsel, dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Ia menyoroti pentingnya pembinaan sumber daya manusia secara berkelanjutan sebagai kunci dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami mengapresiasi upaya Bank Kalsel yang konsisten dalam membina dan mengembangkan sumber daya manusianya. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan semakin berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujar M. Syarifuddin.

Selanjutnya, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin juga menyampaikan, bahwa ajang Bintang AKSEL ini bukan sekadar sebuah kompetisi, melainkan bentuk nyata dari komitmen Bank Kalsel dalam membangun budaya layanan yang unggul dan berkesinambungan.

“Bintang AKSEL bukan hanya ajang perlombaan, tetapi juga wujud apresiasi dan pembinaan yang kami berikan kepada insan layanan. Petugas layanan adalah representasi wajah Bank Kalsel di mata masyarakat. Karena itu, pembinaan yang berkelanjutan harus menjadi bagian dari budaya kerja yang terus dijaga dan ditumbuhkan, agar dapat mencetak SDM yang kompeten, profesional, dan berdaya saing tinggi,” ungkap Fachrudin.

Di akhir acara pada malam apresiasi ini, diumumkan para pemenang Bintang AKSEL Layanan 2025 untuk masing-masing kategori.

Juara 1 Bintang AKSEL Layanan 2025, diberikan kepada Ibnu Aulia Rahman (Teller) – KC Kotabaru, Nurunnisa (Customer Service) – KC Amuntai, Ahmad Rifandi (Satpam) – KC Utama Banjarmasin 1.

Sedangkan gelar Juara 2 Bintang AKSEL Layanan 2025, diberikan kepada Farda Kirana Harira (Teller) – KC Utama Banjarmasin 2, Ema Apriliani (Customer Service) – KC Kotabaru, Suhaibatul Hamdi (Satpam) – KC Paringin.

Sementara Juara 3 Bintang AKSEL Layanan 2025, Tina Salsabiela (Teller) – KC Amuntai, Aminah (Customer Service) – KC Tanjung, Muhammad Aldianor (Satpam) – KC Amuntai.

Di jajaran Juara Favorit Bintang AKSEL Layanan 2025, ada Imam Amelia (Teller) – KC Barabai, Ema Apriliani (Customer Service) – KC Kotabaru, Muhammad Irwan (Satpam) – KC Batulicin. Kostum Terbaik Pria, diraih M. Andika Agusti Rahman (Teller) – KC Batulicin, Wanita : Tina Salsabiela (Teller) – KC Amuntai. Video Konten Promosi Terbaik, Tristania Nalsya N.P (Teller) – KCU Banjarmasin, Novia Afriani (Customer Service) – KC Batulicin, Muhammad Aldianor (Satpam) – KC Amuntai.

Sebagai bentuk pembinaan yang berkelanjutan, para Juara 1 untuk kategori Teller, Customer Service, dan Satpam akan mewakili Bank Kalsel dalam ajang nasional Frontliner Championship BPDSI-ASBANDA tahun 2025 yang akan diselenggarakan pada Oktober. Sementara itu, Juara 2 dari setiap kategori akan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi serupa pada tahun 2026. (ADV-RIW/RH)

BANJARMASIN – Menindaklanjuti arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait pemberitaan di media daring mengenai kegiatan revitalisasi Sungai Veteran yang disinyalir dapat merusak lingkungan akibat adanya aktivitas penimbunan sungai, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan peninjauan langsung ke lokasi kegiatan.

Peninjauan dilakukan, untuk memperoleh informasi faktual di lapangan serta memastikan bahwa kegiatan revitalisasi sungai tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan perencanaan dan peraturan perundang – undangan di bidang lingkungan hidup.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra mengungkapkan, bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kontraktor pelaksana yang ditemui di lokasi, diketahui bahwa kegiatan revitalisasi Sungai Veteran ini merupakan program dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Banjarmasin.

“Saat ini, kegiatan yang berlangsung merupakan tahap pertama dari beberapa tahap yang telah dirancang secara teknis oleh BWS Kalimantan III. Kegiatan yang dilakukan masih berada dalam koridor perencanaan sebagaimana yang telah disusun oleh pihak balai,” ungkap Fathimatuzzahra, Rabu (14/5).

Diakui Fathimatuzzahra, dalam pelaksanaannya, memang terdapat aktivitas penimbunan sungai pada bagian hilir, khususnya di sekitar depan restoran dan warung makan, belakang klenteng.

Namun demikian, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya normalisasi dan pelebaran sungai, yang bertujuan untuk menyamakan lebar sungai menjadi kurang lebih 8 meter secara keseluruhan.

“Saat ini, kondisi eksisting Sungai Veteran sangat sempit, hanya berkisar antara 1 hingga 3 meter, kecuali di area sekitar restoran DMaster yang memang sudah memiliki lebar lebih besar,” lanjut Fathimatuzzahra.

Dengan dilakukan pelebaran tersebut, diharapkan kapasitas aliran air sungai dapat meningkat secara signifikan hingga 10 kali lipat dibandingkan kondisi sebelumnya.

Sungai Veteran selama ini hanya berfungsi sebagai kantong air dengan debit kecil, sehingga keberadaan revitalisasi ini diproyeksikan mampu mengatasi permasalahan genangan air serta mendukung sistem drainase kota secara lebih optimal.

Untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis dan sosial sungai, pada sisi bangunan permukiman warga juga telah dipasang box culvert, sehingga tetap terdapat aliran air di sisi siring rumah-rumah penduduk. Hal ini menjadi salah satu upaya agar masyarakat tetap dapat menikmati manfaat aliran air tanpa harus kehilangan akses terhadap sungai.

“Adapun dokumen lingkungan atas kegiatan ini telah diterbitkan Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagai bagian dari prosedur yang harus dipenuhi sebelum kegiatan dilaksanakan,” sahut Fathimatuzzahra.

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak BWS Kalimantan III melalui pertemuan lanjutan guna mencermati dokumen lingkungan serta memastikan pelaksanaan revitalisasi ini tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.

“Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengawal setiap kebijakan serta program pembangunan agar tetap berada dalam koridor kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Fathimatuzzahra. (DLHKalsel/MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan informasi dan memperkuat sistem administrasi berbasis digital, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik (TTE), di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, pada Rabu (14/5)

Kegiatan yang dibuka secara daring oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim ini, diikuti anggota DPRD, Non ASN, Organisasi Pemerintahan, dan Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalsel serta sejumlah peserta lainnya secara daring.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim menyampaikan bahwa TTE menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan aman.

“Tanda Tangan Elektronik merupakan elemen penting dalam transformasi digital. Penggunaannya mampu meningkatkan efisiensi pelayanan serta menjamin keamanan dan keabsahan dokumen pemerintahan,” ujar Muslim.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Kalsel mendorong penggunaan TTE secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah agar pelayanan publik semakin cepat dan terintegrasi.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemahaman terhadap TTE meningkat dan segala kendala teknis bisa diatasi bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, mengatakan, bahwa TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah dan berperan penting dalam mendukung digitalisasi pemerintahan.

“TTE sah secara hukum dan menjadi bagian dari langkah strategis untuk mendukung efisiensi dan keamanan dokumen, baik dalam pelayanan publik maupun administrasi internal,” jelasnya.

Suci menambahkan bahwa penerapan TTE ke depan juga akan menyasar berbagai sektor lain seperti pendidikan, keuangan, dan pelayanan publik untuk mendukung kemudahan birokrasi.

“Kami dorong implementasi lintas sektor agar lebih banyak dokumen dikelola secara digital tanpa mengurangi aspek legalitas dan keamanan,” ujarnya.

Lebih jauh, Suci memaparkan bahwa sejauh ini sudah ada sebanyak 773 pengguna TTE terdaftar di lingkungan Pemprov Kalsel, dimana 366 diantara merupakan pengguna aktif TTE.

Selain itu, Diskominfo Kalsel juga membuka layanan konsultasi dan pengaduan bagi perangkat daerah yang mengalami hambatan dalam penerapan TTE.

“Kami siap memberikan dukungan teknis kepada instansi yang membutuhkan. Pendampingan ini penting agar TTE dapat diterapkan secara optimal dan merata,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJAR – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemeliharaan tanaman ulin (Eusideroxylon zwageri) di Pulau Ulin, kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, sebagai upaya pelestarian hutan konservasi dan pengembangan wisata alam edukatif, pada Selasa (13/5).

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fathimatuzzahra menyampaikan, bahwa Pulau Ulin atau Borneo Zwageri Island yang memiliki luas sekitar 4,8 hektare tersebut, ditanami pohon Ulin sejak kegiatan penanaman bersama oleh SKPD lingkup Pemprov Kalsel pada 28 November 2023 lalu.

Saat ini, total 3.000 pohon Ulin telah ditanam di pulau ini, terdiri dari 2.500 batang pada kegiatan awal dan tambahan 500 batang dari program CSR PLN dan telah berusia lebih dari satu tahun. Ribuan pohon Ulin ini, menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan rata-rata tinggi mencapai setengah hingga 1 meter.

Kayu Ulin termasuk kelas kuat 1, membuatnya menjadi salah satu kayu paling tangguh di Kalimantan. Oleh karena itu, pelestarian tanaman endemik khas Kalimantan ini sangat penting untuk dilakukan.

“Alhamdulillah, hasil penanaman pohon ulin di Borneo Zwageri Island menunjukkan hasil yang baik. Tanaman ini sudah beradaptasi dengan lingkungan dan dapat bertahan dengan baik. Saya minta kepada kawan-kawan Tahura dan semua pihak untuk serius melakukan pemeliharaan agar tanaman ini dapat tumbuh dengan maksimal dan menjadi peninggalan yang berharga bagi anak cucu kita nantinya” kata Fathimatuzzahra.

Dengan aksi ini, Borneo Zwageri Island diharapkan menjadi kawasan percontohan pengelolaan hutan konservasi berbasis edukasi yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
Selanjutnya akan dilakukan penambahan jumlah bibit ulin mengingat potensi lahan masih tersedia. (DishutKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin. (Rabu 14/5). Seleksi dibuka Plt Kadispora Kalimantan Selatan Fitri Hernandi, diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Rokhyatin Effendi.

Rokhyatin mengatakan, program PPAP ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperluas wawasan dan pengetahuan, serta memberdayakan pemuda.

“Tujuannya agar pemuda memiliki sikap kepemimpinan, disiplin, tekad dan semangat yang kuat, serta menumbuhkan sikap tanggap terhadap setiap tantangan masa kini dan masa depan,” ucap Rokhyatin.

Melalui program PPAP ini, lanjutnya, diharapkan akan menggali dan mengembangkan potensi pemuda di daerah, sekaligus potensi pemuda nasional dengan menjalin rasa persaudaraan, dan saling pengertian diantara pemuda dari berbagai daerah.

“Para pemuda tersebut dapat bertukar informasi dan mencari solusi isu isu strategis global yang dapat memperkuat hubungan antar pemuda di seluruh Indonesia,” ujar Rokhyatin.

Sementara itu, Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda Dispora Kalsel Aridha Riswati mengatakan, kegiatan seleksi ini untuk memilih 10 pemuda terbaik, 5 orang laki laki dan 5 orang perempuan untuk mengikuti seleksi tingkat nasional.

“Pada tingkat nasional ini akan dipilih 1 orang laki laki dan 1 orang perempuan sebagai perwakilan dari Provinsi Kalsel untuk mengikuti Program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tahun 2025,” ungkapnya.

Seleksi PPAP ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai Rabu 14 Mei sampai Jumat 16 Mei 2025.

Seleksi menghadirkan juri yang kompeten dibidangnya, Salah satunya Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Suharyanti selaku juri bidang seni dan kebudayaan. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Tim Posyandu Wasaka Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan ke Posyandu Lestari di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Rabu (14/5). Kunjungan dipimpin Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Fathul Jannah yang diwakili Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan Ellyana Trisya, bersama Plt Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muhammad Muslim dan jajaran tim lainnya.

Kedatangan rombongan Tim Posyandu Wasaka Kalsel ini, disambut Ketua Pembina Posyandu Kota Banjarmasin, Nelly Listriani beserta jajarannya.

Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan Ellyana Trisya mengatakan, kunjungan ke Posyandu Lestari ini untuk mensosialisasikan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi SPM,” ungkap Ellyana, kepada sejumlah wartawan.

Selain itu, lanjutnya, Tim Posyandu Wasaka Provinsi Kalimantan Selatan juga menyerahkan bantuan kepada Posyandu Lestari, yang merupakan posyandu percontohan di Kota Banjarmasin.

“Tim Posyandu Wasaka Provinsi Kalimantan Selatan, sebelumnya juga telah melakukan kunjungan ke Posyandu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tapin, serta Kabupaten Banjar,” ujarnya.

Untuk melaksanakan sosialisasi serupa, sehingga diharapkan kedepannya pelayanan di posyandu yang ada di Kalimantan Selatan dapat meningkat lagi.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Muslim menyampaikan, dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap peningkatan pelayanan pada posyandu di Banua.

“Setidaknya ada 6 Standar Pelayanan Minimal pada posyandu binaan, diantaranya pendidikan, PUPR, Sosial, Kamtibmas, serta lainnya,” jelas Muslim.

Enam SPM tersebut, lanjutnya, saat ini merupakan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

“Sehingga enam SPM tersebut menjadi gerakan yang disosiasikan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Muslim berharap, program enam SPM ini dapat terlaksana di Provinsi Kalimantan Selatan dengan dukungan semua pihak. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rais Ruhayat melaksanakan kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 di daerah pemilihan Kalsel I. Pada hari kedua, reses dilaksanakan di Kelurahan Belitung Utara, Kota Banjarmasin, Senin, (12/5), dengan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, RT/RW, serta perwakilan warga setempat.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang menjadi perhatian mereka, mulai dari kebutuhan akan pos keamanan lingkungan (poskamling) hingga perbaikan fasilitas pendidikan dasar. Mereka berharap adanya perhatian dari wakil rakyat untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan fasilitas pendidikan yang memadai.

Salah satu aspirasi yang mencuat adalah permintaan renovasi sekolah dasar di wilayah tersebut, terutama pada bagian perpustakaan dan kantor dewan guru yang dinilai sudah tidak layak pakai. Warga menginginkan suasana belajar yang nyaman dan mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Rais Ruhayat menyampaikan bahwa dirinya akan menginventarisir seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan warga. Ia menegaskan pentingnya memilah setiap usulan berdasarkan kewenangan agar penanganannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

“Jika masuk dalam kewenangan DPRD Provinsi, tentu akan kami masukkan ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) dewan untuk ditindaklanjuti. Namun apabila itu ranahnya pemerintah kota, kami akan segera berkoordinasi agar usulan masyarakat tetap mendapat perhatian,” ujarnya.

Rais menambahkan, bahwa reses bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana penting dalam menyerap langsung kondisi riil masyarakat.

Dengan adanya dialog terbuka, diharapkan masyarakat merasa lebih dekat dengan wakilnya di parlemen dan aspirasinya bisa diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kegiatan reses ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kalsel dalam menjalankan fungsi representasi serta membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke RSUD Ulin Banjarmasin, dalam rangka Program VVIP Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) yang diberikan kepada anggota DPR RI dan pejabat tertentu. Program ini merupakan kerjasama antara Asuransi Kesehatan Jasindo dengan RSUD Ulin Banjarmasin.

Kunjungan kerja DPR RI ini, diterima langsung Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Diauddin beserta jajarannya, di Aula 1 Lantai 7 Gedung Ulin Tower, pada Selasa (13/5).

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Selatan Mariana menyampaikan, kunjungan ini merupakan, kegiatan dari Urusan Rumah Tangga DPR RI mengenai pelayanan kesehatan dari anggota DPR RI, yang akan dikerjasamakan, antara Asuransi Kesehatan Jasindo dengan RSUD Ulin Banjarmasin.

“Kunjungan saat ini untuk rencana kerjasama kesehatan anggota DPR RI dengan RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkap Mariana.

Karena itu, lanjutnya, Ia menyarankan agar RSUD Ulin Banjarmasin dapat meningkatkan pelayanan lagi kedepannya.

“Saat ini untuk anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 11 orang,” ucapnya.

Sehingga, tambah Marian, pihaknya berharap kerjasama Jasindo dan RSUD Ulin Banjarmasin agar cepat terlaksana.

Sementara itu, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin mengatakan, RSUD Ulin Banjarmasin telah menerima kunker dari DPR RI mengenai rencana kerjasama RSUD Ulin Banjarmasin dengan Asuransi Kesehatan Jasindo untuk perawatan kesehatan anggota DPR RI.

“Pagi sampai siang ini telah terjadi pertemuan antara bagian rumah tangga DPR RI, asuransi kesehatan Jasindo, serta RSUD Ulin Banjarmasin, untuk membicarakan rencana kerjasama kesehatan untuk anggota DPR RI tersebut,” ungkap Diauddin.

Kunjungan ini, lanjutnya, untuk melihat fasilitas fasilitas yang dimiliki oleh RSUD Ulin Banjarmasin.

“Selama ini belum terjalin kerjasama dengan asuransi kesehatan Jasindo yang membiayai kesehatan dari anggota DPR RI,” ucapnya.

Diharapkan, tambah Diauddin, dengan adanya pertemuan ini maka kerjasama dapat terjalin.

“Pada pertemuan ini pihak DPR RI juga memberikan masukan mengenai fasilitas yang dimiliki RSUD Ulin sudah cukup baik, serta meminta agar wangi dari ruangan dapat lebih ditingkatkan agar tidak terkesan aroma dari rumah sakit,” ucap Diauddin.

Pihaknya berupaya untuk dapat meningkatkan pelayanan yang ada di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini. (SRI/RIW/RH)

BANJAR – Dalam rangka memperkuat program Perhutanan Sosial melalui skema kemitraan konservasi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan penjajakan kerja sama dengan masyarakat Desa Belangian, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, akhir pekan tadi.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari melalui rencana penanaman tanaman kelapa seluas kurang lebih 300 hektare. Selain tanaman kelapa jenis genjah/entog yang bernilai ekonomi tinggi, rencana ini juga mencakup penanaman tambahan berupa tanaman buah dan kayu untuk meningkatkan tutupan lahan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Dipimpin langsung Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, kegiatan ini diikuti pejabat lingkup Dishut Kalsel, Tenaga Kontrak Polisi Hutan (TKPH) dan Taman Hutan Raha Sultan Adam .

Mereka meninjau langsung kondisi lapangan, berdiskusi dengan masyarakat, serta mengidentifikasi potensi dan tantangan pelaksanaan kemitraan konservasi di wilayah tersebut. Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

“Transformasi kawasan Desa Belangian menjadi salah satu contoh keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan yang nyata. Pada awal tahun 2019, jalur tracking di kawasan ini hanya berupa padang ilalang dan terlihat gersang. Namun, berkat kerja keras masyarakat dan dukungan pemerintah, kini jalur tersebut telah berubah menjadi koridor hijau yang teduh dan asri, dipenuhi tanaman trambesi yang tumbuh subur,” ujar Fathimatuzzahra.

Keberadaan tanaman tersebut tidak hanya menambah nilai estetika, tetapi juga menciptakan suasana sejuk dan aman bagi para pecinta alam yang melintasinya.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan bukan hanya memungkinkan, tetapi juga sangat efektif. Oleh karena itu, rencana kemitraan konservasi dengan Desa Belangian diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Kehutanan mengapresiasi semangat gotong royong dan kesadaran masyarakat Desa Belangian dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang menjadi pondasi utama keberhasilan program ini.

Fathimatuzzahra, menyampaikan harapannya agar rencana kemitraan konservasi ini dapat segera terealisasi dengan baik.

Ia menegaskan bahwa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pengelolaan hutan berbasis kemitraan.

“Dengan komitmen bersama, Desa Belangian diharapkan dapat menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain dalam membangun hubungan harmonis antara masyarakat dan hutan, demi masa depan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan,” tutupnya. (DishutKalsel-RIW/RH)