LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Banjarbaru – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, memimpin langsung kegiatan Sosialisasi Penanaman dan Pengamanan Kawasan Hutan di sepanjang jalur jalan bebas hambatan Banjarbaru–Batulicin, pada Kamis (8/5) di Aula Rimbawan III, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak terkait, sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian hutan di wilayah strategis tersebut.

Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, PT. Hutan Rindang Banua, PT. Inhutani I, Kepala KPH Kayu Tangi, Kepala Tahura Sultan Adam, Kepala KPH kusan, serta unsur keamanan wilayah seperti Kapolsek dan Danramil yang masuk dalam jalur bebas hambatan Banjarbaru–Batulicin.

Selain itu, Camat dan Kepala Desa dari lingkup Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar yang termasuk dalam area jalur juga turut hadir.

“Keterlibatan seluruh elemen ini menunjukkan pentingnya sinergi antar instansi dan pemerintah daerah dalam menjaga kawasan hutan dari ancaman kerusakan dan alih fungsi,” ujar Fathimatuzzahra dalam rilisnya pada Jumat (9/5).

Dalam pertemuan dimaksud disampaikan,  bahwa ada 104 kilometer jalan, berada dalam kawasan hutan. Untuk melindungi keberadaan kawasan hutan dari perambahan, kebakaran hutan dan illegal logging, perlu dilakukan langkah – langkah strategis dan kolaboratif mengamankannya.

“Kawasan hutan yang dilintasi oembangunan infrastruktur harus tetap dijaga keberadaanya demi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup,” tambah Aya (panggilan akrabnya).

Upaya – upaya yang perlu dilakukan, menurut Aya, adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penanaman di sisi kiri dan kanan jalan serta pengamanan hutan, menjadi salah satu langkah konkret yang akan dilakukan secara kolaboratif.

“Khusus untuk penanaman kanan kiri jalan akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, Tahura Sultan Adam, KPH Kayu Tangi, KPH Kusan, PBPH, PPKH serta masyarakat,” jelasnya.

Adapun jenis tanaman yang dipilih adalah Mahoni pada jalur yang langsung berbatasan dengan batas luar drainase jalan. Sementara pada jalur berikutnya, jenis tanaman disesuaikan dengankeinginan masyarakat. Seperti kemiri, jengkol, petai, karet dan buah buahan melalui kegiatan RHL dengan skema dana APBD, APBN atau sumber lainnya yang sah.

Rencananya pada Mei ini akan dilakukan penanaman bersama di lokasi yang sudah ditentukan sesuai hasil survey lapangan. (DishutKalsel-RIW/RSI)

Banjarbaru – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi mencabut status dan hak DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalsel sebagai lembaga pemantau Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.

Pencabutan ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kalsel Nomor 74 Tahun 2025, yang diumumkan langsung Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa, dalam konferensi pers di Aula KPU Kota Banjarbaru, Jumat (9/5).

Andi Tenri Sompa mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah KPU menerima dan menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Banjarbaru terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan LPRI Kalsel.

“Kami telah melakukan telaah hukum selama tujuh hari sejak menerima laporan dari Bawaslu. Hasilnya, ditemukan adanya pelanggaran administrasi oleh DPD LPRI Kalsel, salah satunya adalah tindakan di luar kewenangan sebagai lembaga pemantau,” ungkapnya.

LPRI Kalsel diketahui melakukan hitung cepat (quick count) dan merilis hasilnya sebagai real count kepada salah satu media. Tindakan tersebut, menurutnya, tidak dibenarkan dilakukan oleh lembaga pemantau pemilu yang hanya diberi wewenang untuk melakukan pengawasan jalannya proses pemilihan, bukan merilis hasil.

Andi Tenri Sompa menjelaskan, LPRI Kalsel sebelumnya telah menandatangani dokumen pernyataan yang memuat hak, kewajiban, dan kode etik sebagai lembaga pemantau.

Dengan demikian, pihaknya menilai tidak perlu lagi dilakukan sosialisasi khusus karena ketentuan sudah dijelaskan secara rinci dalam dokumen tersebut.

“Seharusnya LPRI Kalsel menyadari tanggung jawab dan etika yang melekat pada statusnya sebagai pemantau,” tegasnya.

Keputusan pencabutan ini berlaku secara menyeluruh sejak tahapan Pemilu 2024 hingga pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 19 April 2025 lalu.

Terkait gugatan yang telah diajukan LPRI Kalsel ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dugaan pelanggaran saat PSU di Kota Banjarbaru, KPU Kalsel menyatakan akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.

“Terlepas dari keputusan hari ini, secara hukum LPRI Kalsel sudah tidak lagi memiliki legal standing untuk melanjutkan gugatan. Namun kami akan tetap mengikuti proses di MK sesuai prosedur yang berlaku,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang juga tercatat sebagai Dewan Kehormatan LPRI Kalsel, menyayangkan gugatan yang diajukan lembaga tersebut.

Muhidin menegaskan, dirinya bersama Forkopimda Kalsel senantiasa menjunjung tinggi netralitas pemilu, sehingga gugatan yang menyeret nama-nama Dewan Kehormatan dinilai tidak tepat.

“Kalau LPRI menggugat ke MK, tidak sepatutnya kami berada dalam kepengurusan sebagai Dewan Kehormatan,” kata Muhidin dalam keterangan resminya, Kamis (8/5).

Gubernur bahkan mengeluarkan surat nomor 100.1.4/0805/PEM.OTDA perihal permohonan pencabutan permohonan perselisihan hasil PSU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 di MK, yang ditandatanganinya pada 28 April 2025.

Selain ditandatangani Muhidin, surat juga terlampir mengatasnamakan Ketua DPRD Kalsel Supian HK,  Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Rina Virawati, dan Kepala Kesbangpol Kalsel Heriansyah. (SYA/RIW/RSI)

Banjarbaru – Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II, Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pengecekan langsung kesiapan lokasi tes Computer Assisted Test (CAT) di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Kamis (8/7) sore.

Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Hospita Gloria Situmorang, mengungkapkan, bahwa hingga hari ini (Kamis) persiapan di lokasi tes telah mencapai 90 persen. Seluruh sarana dan prasarana utama, termasuk perangkat komputer, telah terpasang sejak Selasa (6/5) lalu.

“Yang tersisa hanya proses koneksi jaringan dan aplikasi dari BKN. Tes akan dibagi menjadi tiga sesi per hari, kecuali hari Jumat yang hanya dua sesi. Dalam satu sesi, Gedung Idham Chalid mampu menampung hingga 300 peserta,” jelas Gloria.

Ia menambahkan, seluruh proses persiapan berjalan lancar tanpa kendala berarti, berkat kerja sama yang solid antara BKN, BKD Kalsel, dan vendor pelaksana yang telah berpengalaman menangani pelaksanaan CAT PPPK tahap sebelumnya.

“Kami mengimbau peserta untuk menjaga kondisi kesehatan dan hadir satu jam lebih awal sebelum jadwal ujian. Peserta yang datang terlambat setelah waktu ujian dimulai tidak akan diizinkan mengikuti tes, sesuai dengan ketentuan yang telah disosialisasikan sebelumnya,” tegas Gloria.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Kalsel, Mashudi, menyampaikan, bahwa pihaknya telah menyiapkan personel yang akan bertugas langsung di lokasi untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal.

“Sebanyak 2.409 peserta PPPK tahap II lingkup Pemprov Kalsel akan mengikuti ujian ini. Sebagian besar akan mengikuti tes di Gedung Idham Chalid sebanyak 2.383 peserta, sementara sisanya tersebar di berbagai lokasi seperti BKN Cililitan Jakarta, Kanreg II BKN Surabaya, JEC Yogyakarta, UTC Semarang, dan lainnya,” terang Mashudi.

Tes CAT PPPK Pemprov Kalsel Tahap II dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Jumat (9/5), dimulai pada sesi kedua, yakni pukul 13.00 WITA untuk registrasi dan 14.30 WITA untuk pelaksanaan ujian. Pelaksanaan seleksi ini akan berlangsung selama empat hari, mulai Jumat (9/5) hingga Senin (12/5).

Sementara itu, Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian BKD Kalsel, Muhammad Randi, mengingatkan peserta agar membawa dokumen wajib berupa KTP asli dan kartu ujian.

“Tidak perlu membawa alat tulis, handphone, maupun barang-barang lain yang tidak berkaitan dengan ujian. Bagi peserta yang kehilangan KTP, segera urus surat keterangan pengganti dari Disdukcapil. Kartu keluarga tidak bisa digunakan karena tidak memuat foto,” jelas Randi.

Randi menambahkan untuk formasi tahap II ini, jumlahnya masih sama seperti tahap sebelumnya, yaitu 1.493 formasi, terdiri atas 1.000 formasi guru, 175 formasi tenaga kesehatan, dan 318 formasi tenaga teknis.

“Untuk seleksi PPPK tahap II masih ada peluang bagi peserta diangkat menjadi PPPK penuh waktu terutama untuk jabatan JF guru dan JF Kesehatan karena formasi tersebut belum terisi semuanya pada saat seleksi PPPK tahap I,” tutupnya. (BDR/RIW/” tutupnya. (BDR/RIW/RSI)

Banjarbaru – Memasuki usia yang ke-75 di tahun 2025, Provinsi Kalimantan Selatan bersiap merayakan momentum bersejarah dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan.

Persiapan peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan terus dimatangkan, salah satunya melalui rapat perdana persiapan Hari Jadi ke-75, yang digelar pada Kamis (8/5) di Ruang Rapat Maksid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru.

Rapat ini dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel, Heriansyah, dan dihadiri perwakilan dari seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan termasuk pihak penyelenggara acara atau Event Organizer.

Heriansyah menyampaikan, bahwa Hari Jadi ke-75 yang akan digelar pada 14 Agustus 2025 mendatang, akan mengangkat tema besar “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”. Tema ini menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Perayaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang selebrasi, tetapi juga menjadi wadah membangkitkan semangat kolektif untuk membangun Banua,” ujarnya.

Rangkaian acara Hari Jadi ke-75 Kalsel direncanakan akan berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan budaya, sosial, hingga perlombaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Tak hanya itu, peringatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat identitas budaya Banjar, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta membangun citra Kalimantan Selatan sebagai daerah yang kondusif untuk pariwisata, bisnis, dan investasi.

“Kami ingin Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan, dengan SDM dan pelaku usaha yang mampu berkolaborasi di tingkat nasional maupun internasional,” tambah Heriansyah.

Senada dengan itu, Tenaga Ahli Tim Pemantapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Setdaprov Kalsel, Arifin Noor juga mengajak seluruh masyarakat Banua untuk turut meramaikan dan merefleksikan makna kesejahteraan dalam setiap rangkaian kegiatan Hari Jadi Kalsel.

“Hari Jadi ini harus menjadi milik semua lapisan masyarakat. Kita ingin melibatkan seluruh warga dari berbagai latar belakang untuk turut serta merasakan manfaatnya,” tutur Arifin.

Ia juga berharap momen ini dapat menjadi sarana mengenang jasa para pendahulu yang telah berjuang membangun Banua serta membangkitkan semangat persatuan dan kebanggaan terhadap identitas daerah.

“Dengan semangat Kalsel Bekerja, Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Hari Jadi ke-75 sebagai momentum kebangkitan dan kolaborasi menuju Banua yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.

Untuk diketahui, persiapan visual Hari Jadi juga tengah dilakukan. UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, yang saat ini tengah menyeleksi desain logo resmi Hari Jadi ke-75.

Sebanyak 43 peserta telah mendaftarkan diri, dan hasil seleksi dijadwalkan akan diumumkan pada Juni mendatang. (BDR/RIW/RSI)

Banjarmasin – Gubernur Kalsel H. Muhidin melakukan Peninjauan dan Penandatanganan Prasasti Amanah Medical Center (AMC), Kamis (8/5) menandai kesiapan beroperasi rumah sakit di Jalan Haryono MT Kertak Baru Ilir, Banjarmasin, Kalsel ini.

Rumah Sakit AMC yang pemancangan tiang perdananya dilakukan pada 22 Juli 2022 ini, adalah inisiasi pemilik PT Amanah Grup, Imam Abror dan istri, Sunarti.

Turut menyaksikan penandatanganan prasasti dan peninjauan Rumah Sakit AMC ini, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kepala BNN Kalsel Brigjen Pol Nurullah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Rina Virawati, Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel,  Muhammad Tambrin, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, serta Forkopimda dan mitra kerja lainnya.

Gubernur, Muhidin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada owner PT Amanah Grup Imam Abror dan istri, yang berinisiatif membangun rumah sakit dengan fasilitas lengkap ini di Kalsel.

Diharapkan, apa yang dilakukan Imam Abror ini dicontoh pengusaha lainnya di daerah yang memiliki kemampuan untuk memberikan kebaikan bagi masyarakat.

“Ini contoh yang bisa diikuti pengusaha pengusaha lain di Banua kita” ujar Muhidin.

Diakui, Kalsel sampai sekarang masih kekurangan rumah sakit, sehingga keberadaan rumah sakit swasta seperti RS AMC ini sangat membantu pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Setelah penandatanganan prasasti, dilakukan peninjauan ruangan yang diikuti Forkopimda, dipimpin Direktur Rumah Sakit Amanah Medical Centre, Zul Indra yang memberikan penjelasan tiap unit yang ditinjau.

Peninjauan dimulai dari lobby menuju ruang IGD, dilanjutkan ruang radiologi. Naik ke lantai 2 untuk meninjau Ruang rehab medik (fisioterapi), dilanjutkan ke lantai 3 meninjau klinik eksekutif, ke lantai 5 meninjau Ruang ICU dan OK, terakhir ke lantai 8 untuk meninjau Ruang Rawat Inap (Kamar VIP dan VVIP)

Usai melakukan peninjauan, sekali lagi Gubernur menegaskan apresiasinya kepada Imam Abror yang terus melakukan kebaikan untuk masyarakat Kalsel di usai tuanya ini.

Gubernur juga memuji kelengkapan fasilitas yang terdapat di RS AMC yang menurutnya melebihi rumah sakit yang sudah ada.

Sementara itu, Sunarti Imam Abror menegaskan, pihaknya komitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat di Banua khususnya.

Dalam tayangan video profil RS AMC, dijelaskan bagaimana alur penanganan pasien dan layanan unggulan seperti perawatan mata, bayi tabung, dan gastroenterologi. Beberapa peralatan medis mutakhir yang akan tersedia antara lain MRI 1/2 tesla, dan CT Scan 160 slice.

RS AMC dilengkapi fasilitas berupa Sentra Pelayanan Radiologi Diagnostik dengan peralatan radiologi terbaru yaitu MRI, X-Ray, Mammografi, Panoramic X-Ray dan CBCT, Fluoroscopy serta Bone Densitometry (BMD), dan Sentra Pelayanan Serebro-Kardiovaskuler untuk melayani pasien-pasien saraf dan jantung.

Rumah Sakit AMC juga melayani tindakan katerisasi jantung dengan Ceiling Mounted Cath-Lab generasi terbaru, dan Sentra Pelayanan Endoskopi yang dapat melayani pemeriksaan lambung, usus besar, bronkoskopi, sampai dengan Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT).

Kemudian, Sentra Pelayanan Mata, Sentra Pelayanan Kulit berupa Kecantikan dan Anti-Aging juga dilengkapi dengan Sentra Pelayanan Kebidanan, dan In Vitro Fertilization (IVF) atau Bayi Tabung.

Tidak itu saja, terdapat juga Sentra Pelayanan Medical Check-Up (MCU), “one stop-service”, Sentra Pelayanan Rehabilitasi Medik yang berfokus pada pemulihan pasca stroke, pasca serangan jantung, terapi wicara, terapi okupasi dan lain-lain.

RS AMC juga didukung pelayanan penunjang yang lengkap termasuk laboratorium klinik 24 jam, laboratorium patologi anatomi, Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, farmasi 24 jam, instalasi gizi dan katering, pelayanan hemodialisis atau cuci darah yang nyaman, intensive care unit (ICU, ICCU, PICU dan NICU), dan tujuh buah kamar operasi yang modern dan canggih. (Biroadpim-RIW/RSI)

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar secara resmi meluncurkan Pilot Project Posyandu dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kamis (8/5) siang.

Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, disaksikan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhiddin, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Banjar, Nurgita Tiyas, serta sejumlah undangan dari lintas sektor.

Wakil Bupati Banjar mengatakan, Posyandu kini memiliki peran yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, yang menekankan fungsi posyandu tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga meliputi pelayanan dasar lainnya sesuai SPM, yakni pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial.

“Dalam upaya mengimplementasikan Permendagri tersebut, Pemkab Banjar telah menetapkan Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul dan Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru sebagai Pilot Project Posyandu 6 SPM melalui keputusan Bupati Banjar,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kalsel, Fathul Jannah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi para kader posyandu.

“Hari ini ulun (saya) merasa sangat senang bisa hadir di tengah-tengah bapak-ibu sekalian, para penggerak utama Posyandu yang selama ini telah memberikan peran nyata bagi masyarakat kita,” katanya.

Fathul Jannah menjelaskan Posyandu saat ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat di berbagai bidang.

“Posyandu bukan sekadar tempat pelayanan rutin. Di balik kegiatan yang sederhana, Posyandu punya peran penting dalam mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat, terlebih dalam pelaksanaan 6 SPM yang menjadi tanggung jawab bersama di tingkat daerah,” ujarnya.

Tugas sebagai pengurus Posyandu, menurutnya, bukanlah tugas yang ringan. Peran kader Posyandu sangat vital, meskipun sering kali dilakukan secara sukarela.

“Tapi ulun percaya, apa yang ibu-ibu lakukan bukan hanya bentuk pengabdian, tapi juga menjadi contoh luar biasa bagi generasi muda dan masyarakat sekitar,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi peluncuran Pilot Project Posyandu 6 SPM ini sebagai wujud nyata komitmen Pemkab Banjar untuk mendukung transformasi pelayanan New Posyandu.

“Ulun ucapkan selamat dan apresiasi atas peluncuran Pilot Project Posyandu 6 SPM di Desa Pasar Jati. Ini menunjukkan komitmen luar biasa dari Bapak Bupati dan Ibu Ketua TP Posyandu Kabupaten Banjar serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar,” tutupnya.

Kegiatan dirangkai dengan penyerahan sejumlah bantuan diantaranya alat permainan edukatif, biskuit balita dan ibu hamil, bantuan sambungan SPAM dan air gratis, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan pembangunan pusat linmas, dan bantuan sembako.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Fathul Jannah turut meresmikan sekaligus meninjau langsung Posyandu Desa Pasar Jati 2, yang menjadi salah satu percontohan Posyandu Wasaka (Wajib Dasar 6 SPM Kalimantan Selatan). (SYA/RIW/RSI)