LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungannya, terhadap tiga program prioritas 100 hari kerja Gubernur Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman.

Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 di Banjarmasin, Senin (2/6) sore.

Tiga program prioritas yang dimaksud adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Batulicin – Kotabaru, pembangunan stadion bertaraf internasional, dan peningkatan jalan nasional poros Banjar menuju Tabalong.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyampaikan, bahwa ketiga proyek tersebut sangat strategis dan diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat luas.

“Kami mendukung tiga prioritas program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel. Semoga ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Supian HK.

Pembangunan Jembatan Pulau Laut sudah lama dinantikan masyarakat. Jembatan ini dinilai penting untuk mendongkrak sektor ekonomi karena mampu mendukung transportasi industri dengan kedalaman laut yang memadai, untuk kapal-kapal besar.

Sementara itu, stadion bertaraf internasional diharapkan menjadi ikon baru olahraga di Kalsel. Stadion ini dirancang dengan konsep menyerupai Gelora Bung Karno (GBK) dalam skala mini dan menjadi pusat kegiatan olahraga serta hiburan masyarakat.

Adapun jalan nasional poros Banjar–Tabalong diharapkan memperlancar konektivitas antar wilayah, menunjang distribusi logistik, dan meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah.

Rapat KUPA dan PPAS ini menjadi bagian dari langkah strategis awal pemerintah daerah dan legislatif dalam menyelaraskan visi pembangunan Kalsel di bawah kepemimpinan baru. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menjamin pasokan bahan pokok aman, jelang Idul Adha 1446 Hijriah.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan mengatakan, jelang Idul Adha yang tinggal beberapa hari ini, pihaknya dapat memastikan bahwa pasokan bahan pokok tercukupi, atau aman.

“Saat ini, untuk tersedia bahan pokok penting jelang Idul Adha terpenuhi,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Selasa (3/6).

Sementara, lanjut Sulkan, untuk harga masih fluktuatif, dimana terdapat bahan pokok yang mengalami kenaikan. Namun sebaliknya ada pula yang mengalami penurunan harga.

“Secara keseluruhan untuk kenaikan harga masih dalam batas yang wajar,” ucapnya.

Sedangkan, untuk harga daging sapi di Provinsi Kalimantan Selatan terpantau normal.

“Saat untuk harga daging sapi saat ini juga masih berfluktuasi,” ucapnya.

Namun masih dalam batas harga yang wajar, atau tidak ada kenaikan yang signifikan.

Harga daging sapi saat ini terpantau untuk di Kota Banjarmasin dikisaran 100 sampai 120 ribu rupah per kilonya. Sedangkan di luar Kota Banjarmasin terpantau dikisaran harga 95 ribu rupiah per kilonya.

“Begitu juga untuk harga seperti bawang merah, bawang putih, sayuran, masih dalam batas yang wajar atau normal,” ucap Sulkan. (SRI/RIW/RH)

TANAH LAUT – Kementrian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tambak Sabalai Tanah Laut, menggelar kegiatan penanaman pohon mangrove di lokasi bekas tambak ikan Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut pada Senin (2/6).

Selain untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan ekosistem pesisir dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kelompok tani terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, terutama di kawasan pesisir yang rentan terhadap abrasi.

Penanaman mangrove dilakukan di area yang telah dipetakan sebagai lokasi rehabilitasi ekosistem dan lahan mangrove pada kawasan seluas 400 hektar di Kabupaten Tanah Laut, dengan melibatkan berbagai pihak. Baik masyarakat, instansi terkait dan perusahaan, termasuk dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Bibit mangrove ditanam sebagai langkah awal dalam upaya reboisasi pesisir yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat abrasi dan aktivitas manusia.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, yang turut hadir dalam acara ini, dan turut aktif menanam mangrove, sangat mengapresiasi inisiatif ini, dan berharap penanaman mangrove dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Meskipun kegiatan ini tidak didukung dengan kondisi cuaca di lapangan.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan kawasan pesisir Desa Sabuhur dapat kembali pulih dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar, baik dalam hal perlindungan pesisir dari abrasi dan banjir maupun sebagai sumber mata pencaharian alternatifmelalui ekowisata dan produk-produk berbasis mangrove,” tutup Fathimatuzzahra. (DishutKalsel-RIW/RH)

PARIS – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menerima langsung sertifikat Geopark Meratus yang kini berstatus UNESCO Global Geopark (UGGp), bersama Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar, dan jajaran pejabat Pemprov Kalsel di Paris, Prancis pada Senin (2/6).

Sertifikat Geopark Meratus itu bertandatangan The Director-General of UNESCO, Audrey Azoulay yang diterima langsung Gubernur, Muhidin didampingi Ketua Harian Geopark Meratus, yang juga Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI, Hanifah Dwi Nirwana.

Berdasarkan website Kementerian Luar Negeri Kemlu.go.id, sebanyak 58 negara anggota Dewan Eksekutif UNESCO, termasuk Indonesia, sepakat menyetujui 16 usulan geopark baru yang dinominasikan sebagai UNESCO Global Geoparks pada Sidang Counsil Geopark UNESCO pada September dan Desember 2024 lalu.

Lantas, Geopark di Indonesia yang berstatus UGGp genap sebanyak 12 situs. Yaitu Geopark Batur, Geopark Belitong, Geopark Ciletuh, Geopak Gunung Sewu, Geopark Itjen, Geopark Maros Pangkep, Geopark Merangin Jambi, Geopark Raja Ampat, Geopark Rinjani Lombok, Geopark Kaldera Toba, Geopark Kebumen dan Geopark Meratus.

“Hari ini kami berada di Paris, 2 Juni 2025. Kami menerima sertifikat Geopark Meratus dan ada sekitar 16 negara yang menerima. Indonesia ada dua yaitu Geopark Kebumen (Jawa Tengah) dan Geopark Meratus (Kalsel), mudah – mudahan dengan adanya sertifikat UNESCO ini adalah babak pertama nantinya ada PR yang kita laksanakan bersama,” sampai Gubernur Kalsel, Muhidin seusai kegiatan.

Berkaitan dengan kemajuan Geopark Meratus ke depan, Gubernur Muhidin menyatakan akan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar memenuhi syarat tersebut.

Gubernur Muhidin menegaskan, adanya Geopark Meratus agar dikenal negara-negara luar di dunia. Pihaknya sempat berbicara dengan Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar, bahwa Geopark Meratus harus dipromosikan kawasan pariwisatanya ke mancanegara, bahkan bisa menjadi tuan rumah bagi Geopark Meratus itu sendiri.

“Berbicara dengan Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar. Kata beliau kita harus memperkenalkan diri ke dunia luar, karena Geopark Meratus harus menjadi tuan rumah untuk akan datang,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu pula juga disampaikan sesi pemaparan Geopark Meratus oleh Hanifah Dwi Nirwana yang mengenalkan sejumlah objek wisata seperti Rumah Adat Bubungan Tinggi khas Banjar, Pasar Terapung, pegunungan Meratus, hingga beragam kekayaan alam di Banua.

Diluar ruang acara, terlihat juga Gubernur Muhidin memperkenalkan makanan khas Kalsel, yang dipamerkan di kegiatan tersebut seperti Kopi Aranio, kayu manis dan jajanan lokal lainnya.

Diketahui sebelumnya, bahwa penetapan status Geopark Meratus ini berbarengan dengan status Geopark Kebumen di Jawa Tengah hasil sidang Dewan Eksekutif UNESCO secara resmi menetapkan dua geopark tersebut sebagai UNESCO Global Geoparks (UGGp) pada Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-221 di Paris, Perancis, 2-17 April 2025.

Diketahui perjalanan panjang Geopark Meratus hingga diakui UNESCO tak lepas dari upaya semua pihak dan Badan Pengelola Geopark Meratus (BPGM) telah menyusun dokumen dossier yang berisi filosofi, logo, rute, hingga upaya Pemprov Kalsel dalam melindungi Geopark Meratus.

Dalam catatannya, Geopark Meratus memiliki 54 situs yang terbagi di empat rute, yakni Barat, Utara, Timur, dan Selatan.

Rute Barat mempunyai panjang rute sekitar 85 kilometer yang memiliki Pasar Terapung, Lok Baintan, Kabupaten Banjar.

Selain itu, ada Museum Wasaka, Kampung Tradisional Sasirangan, Galeri Terapung Sasirangan, Rumah Adat Tradisional Banjar, Pulau Kembang, Pembuatan Kapal Tradisional Sewangi, Pemandangan Tongkang Batu Bara, serta Konservasi Bekantan Curiak.

Rute Utara mempunyai panjang rute sekitar 188,15 kilometer dan memiliki 14 situs. Tema perjalanan pada rute ini adalah Mengikuti Suara Angin Menuju Keajaiban Dayak Meratus, yang artinya ikutilah ke mana arah daun bergoyang tertiup angin.

Adapun situs di rute ini yaitu Batu Sekis Sei Kambang, Matang Kaladan Panoramic, Bendungan Riam Kanan, Jejak Longsoran Bukit Tiwingan, Perikanan Danau Riam Kanan, Rumah Panggung Tebing Danau, Pulau Ulin.

Lalu ada Gunung Api Purba Bawah Laut, Pulau Bekantan, Pulau Pinus, Situs Arkeologi Pulau Sirang, Pohon Saksi Bisu Ba’ah, Desa Belangian, Hutan Hujan Tropis Kahung, Makam Keramat Tenggelam, Pemukiman yang Ditenggelamkan, serta Batupasir Pembawa Intan.

Sedangkan Rute Selatan mempunyai panjang rute sekitar 67,44 kilometer dan 14 situs. Tema perjalanan pada rute ini adalah Sebuah Kilau Perjalanan Dari Hutan Hujan Tropis Menuju Intan, yang artinya Hutan tropis memberi nyawa pada Meratus.

Situs pada rute ini adalah Taman Hutan Hujan Tropika, Pembuatan Tradisional Purun, Kampung Jamu dan Obat Tradisional, Museum Lambung Mangkurat, Pusat Informasi Geopark, Taman Konservasi Anggrek, 16 Habituasi Satwa Endemik. (Biroadpim-RIW/RH)

ARAB SAUDI – Puncak haji akan berlangsung dalam dua hari ke depan. Jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah atau 4 Juni 2025. Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat konsolidasi data serta menyusun skema untuk memastikan seluruh jemaah diberangkatkan ke Arafah.

“Kami menyusun berbagai skema mitigasi pergerakan jemaah, untuk memastikan seluruh jemaah terangkut ke Arafah. Jangan sampai ada yang tertinggal, tercecer, bahkan terabaikan,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, di Makkah, Senin (2/6).

Dalam konferensi pers di Makkah Arab Saudi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menjelaskan tiga skema mobilisasi jemaah haji menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina yang telah disiapkan.

Pertama, skema pergerakan reguler. Dalam skema pergerakan reguler, jemaah haji diberangkatkan dari Makkah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Selepas magrib, jemaah diberangkatkan menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit (menginap). Setelah melewati tengah malam, jemaah bergerak ke Mina untuk bermalam mabit hingga 12 atau 13 Zulhijjah.

“Ini (pergerakan reguler) akan diikuti sekitar 67 persen atau sekitar 136 ribu jemaah haji Indonesia,” kata Hilman.

Skema kedua adalah Murur. Jemaah haji Murur, setelah menunaikan Wukuf di Arafah, usai masuk waktu Magrib, bergerak melintasi Muzdalifah (tidak turun dari bus), lalu menuju Mina. Skema ini akan diikuti sekitar 33 persen atau sekitar 60 ribuan jemaah haji Indonesia.

“Ketiga, Tanazul. Jemaah haji yang melakukan Tanazul adalah mereka yang akan melempar jumrah pada 10 Zulhijjah (setelah Wukuf dan Mabit di Muzdalifah), lalu kembali ke hotel, tidak kembali lagi ke tenda Mina. Mereka adalah jemaah yang tinggal di hotel sekitar wilayah Syisyah dan Raudhah,” jelasnya.

Jemaah Tanazul akan kembali ke Jamarat untuk melempar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Skema ini ditargetkan akan diikuti 37 ribu jemaah haji.

Dua skema terakhir, yakni Murur dan Tanazul, merupakan upaya pemerintah untuk mengurai kepadatan di Muzdalifah dan Mina. Kedua skema ini diterapkan, setelah pemerintah melakukan kajian dan didapatkan kesimpulan bahwa hal tersebut tidak menyalahi syariat ibadah haji.

Bagi jemaah lansia, disabilitas, dan memiliki komorbid, diberlakukan Safari Wukuf Khusus. Mereka akan mendapatkan pengawalan tenaga medis, pendamping ibadah, dan hotel transit untuk memastikan tetap bisa menjalankan rukun dengan aman dan layak.

Selain itu, Hilman juga menjelaskan skenario pergerakan jemaah haji Indonesia selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Pertama, dari Makkah ke Arafah. Pergerakan ini akan dilakukan dalam tiga trip,” ungkapnya.

Pada 9 Zulhijjah atau 5 Juni 2025 seluruh jemaah haji sudah berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah Wukuf. Setelah itu, jemaah haji akan bergerak dari Arafah ke Muzdalifah. Pergerakan dimulai pukul 19.00 WAS.

Jemaah haji dengan skema reguler akan mabit di Muzdalifah.

“Dari Muzdalifah ke Mina, jemaah haji akan dilayani bus dengan sistem taraddudi (bolak balik) Muzdalifah – Mina, hingga menjelang Subuh,” kata Hilman.

Usai mabit di Mina, jemaah haji yang mengambil nafar awal dan nafar tsani akan diberangkatkan kembali ke Makkah secara bertahap.

“Semua pergerakan ini kami sesuaikan dengan kapasitas layanan syarikah dan realitas di lapangan,” ujar Hilman.

Hilman memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan jemaah haji Indonesia.

“Agar jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menuntaskan ibadahnya, dan pulang ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur, yang manfaatnya terasa sepanjang umur, untuk diri, keluarga, dan bangsa,” tandasnya. (KemenagRI-RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan pertama di Lingkup Pemprov dan Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Pelatihan yang diikuti sebanyak 40 peserta ini, dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah, di Aula BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (2/6).

Dalam sambutannya, Husnul menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian penting dari upaya pengembangan kompetensi manajerial pejabat administrator.

Menurutnya, kepemimpinan yang efektif dan adaptif sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika birokrasi dan pelayanan publik di masa mendatang.

“ASN, terutama di sektor pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, harus bisa bekerja lebih cepat dan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan pentingnya mengimplementasikan semangat Kalsel Bekerja, yang menjadi prinsip kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini.

“Kita semua harus bekerja dengan cepat dan produktif, membangun cara berpikir yang sistematis, termasuk mengembangkan budaya inovasi dan kreativitas di lingkungan kerja masing-masing,” tegasnya.

Husnul juga berharap, melalui pelatihan ini, para peserta dapat menjadi pemimpin yang percaya diri, memiliki kecakapan manajerial, memahami perencanaan, penganggaran, dan mampu melakukan mitigasi risiko dengan baik.

“Kami berharap dengan pelatihan ini, Bapak/Ibu dapat menjadi pemimpin yang keren, baik secara gagasan, kedisiplinan maupun terobosan. Dan tentunya, mewujudkan aksi nyata yang mampu mengubah kinerja organisasi secara maksimal,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Kalsel, Senin (2/6) pagi.

Agenda penting dalam rapat ini ialah penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua Kartoyo, dan Desy Oktavia Sari dengan dihadiri para anggota dewan, pejabat eksekutif, kepala (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD setempat, serta undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Wakil Gubernur menyampaikan, bahwa penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan dilakukan secara cermat, berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“KUPA dan PPAS ini disusun dengan cermat untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah, serta selaras dengan program nasional Asta Cita Presiden,” ujar Hasnuryadi.

Dalam struktur APBD Perubahan yang disampaikan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp9,7 triliun, sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp12,2 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit anggaran sebesar Rp2,58 triliun yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan pencairan cadangan daerah sebesar Rp2,68 triliun.

Selain itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp98 miliar direncanakan untuk penyertaan modal kepada BUMD PT. Jamkrida.

Ketua DPRD Kalsel dalam pengantarnya menyampaikan terima kasih atas kehadiran peserta rapat dan menegaskan bahwa perubahan agenda kegiatan DPRD bulan Juni 2025 telah disetujui secara musyawarah mufakat, sesuai tata tertib lembaga.

Agenda penyampaian KUPA dan PPAS pun dinyatakan sah untuk dilaksanakan dalam forum paripurna.

Usai penyampaian oleh Wakil Gubernur, rapat dilanjutkan dengan pengumuman bahwa pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan dilaksanakan pada hari yang sama, pukul 14.00 WITA di Gedung B lantai 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kantor DPRD lewat kantor pak camat, Singgah manukar kopi biji robusta, KUPA–PPAS disusun dengan cermat, Gasan membangun Banua yang kita cinta.” Ujar Hasnuryadi menutup pidatonya dengan pantun, yang diharapkan bisa menambah spirit kebersamaan dalam berjuang membangun Kalsel.

Rapat Paripurna ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD dengan harapan pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) cara pengisian pendaftaran atlet pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Aula Kantor KONI Kalsel, Senin (2/6).

Ketua Tim Pengarah KONI Kalsel Gusti Perdana Kusuma mengatakan, bimtek digelar untuk memudahkan KONI kabupaten dan kota saat melakukan pendaftaran atlet mereka.

“Bimtek ini untuk memudahkan cara pengisian pada saat pendaftaran atlet yang mengikuti Porprov mendatang,” ungkap Gusti, kepada sejumlah wartawan.

Karena itu, lanjutnya, bimtek ini diikuti masing – masing dua perwakilan dari pengurus serta bidang IT KONI kabupaten dan kota se Kalimantan Selatan.

“Bimtek ini juga diperlukan untuk pengisian daftar cabang olahraga entry by sport serta daftar nama peserta entry by name Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut,” jelasnya.

Sedangkan, penyelenggaraan Porprov sendiri pada November mendatang.

Dalam kesempatan tersebut KONI Kalsel mengingatkan Pengurus Cabang Olahraga dengan masa bakti kepengurusan masih berlaku, yang diperbolehkan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut tersebut.

“Kami mengingatkan agar masa bakti kepengurusan cabang olahraga dapat diperhatikan,” ucapnya.

Karena, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni masa berlaku kepengurusan cabang olahraga tersebut, wajib masih berlaku.

“Apabila tidak berlaku lagi, maka pengurus tersebut dapat melakukan perpanjangan atau lainnya,” ujar Gusti.

Sedangkan, jika masa berlakunya sudah berakhir maka tidak boleh mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut mendatang.

“Karena dapat menjadi temuan apabila masa berlaku telah berakhir,” ucap Gusti. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pariwisata Kalsel berharap, seluruh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki kemampuan story telling.

Kepada sejumlah wartawan, Rabu (28/5), Sekretaris Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Tanwiriyah mengatakan, Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, kembali digelar setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Batola, dan sekarang Kabupaten Banjar. Ia berharap kelompok sadar wisata memiliki kemampuan story telling, baik menceritakan tentang sejarah, tradisi dan budaya di setiap destinasi tersebut.

“Pada pelatihan ini, peserta diajarkan cara menyampaikan cerita atau story telling yang menarik dan efektif tentang destinasi wisata, budaya, dan sejarah di Kabupaten Banjar,” ucapnya

Disampaikan Tanwiriyah, Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025 menghadirkan narasumber berkompeten yaitu Novyandi Saputra, menyampaikan tentang tren pariwisata global lebih mengarah pada cerita (story),
karena pengaruh media sosial.

Sedangkan Bayu Bastari Setiawan, mengenai teknik bercerita kepada wisatawan, dengan cara membangun ikatan emosional, agar mereka merasa nyaman.

“Dengan adanya kemampuan story telling ini, wisatawan akan berminat untuk kembali mengunjungi destinasi wisata tersebut,” harap Intan (sapaan akrabnya)

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Irwan Jaya menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk semakin meningkatkan kunjungan wisatawan, terutama ke destinasi wisata berbasis alam dan religi.

Pemerintah Kabupaten Banjar, menurutnya, berupaya untuk terus memberikan dukungan kepada seluruh kelompok sadar wisata, yang saat ini jumlahnya mencapai hampir 30 kelompok.

“Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Banjar, diantaranya Pokdarwis Bukit Manjai, Murung Batu Laba, Pesona Riam Kanan, Mayang Sari Jeram Alam Roh 17, Puncak Pagaran Benteng Oranje Nassau dan Kelampayan Ulu Makam Datu Pelampayan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kembali menggelar Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin. Sasaran kegiatan kali ini adalah Pokdarwis Kabupaten Banjar. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Selama beberapa waktu terakhir ini, salah satu pelaku UMKM di Kota Banjarbaru, menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat, pelaku usaha hingga unsur pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Diketahui, UMKM Toko Ikan Asin Mama Khas Banjar dipidanakan, karena tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan beku yang dipasarkannya.

Kasus ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Banjarbaru, dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pemilik Mama Khas Banjar, lepas dari segala tuntutan hukum, serta meminta barang bukti yang disita untuk dikembalikan.

Menanggapi kasus ini, Ketua Umum KADIN Kalsel, Shinta Laksmi Dewi meminta semua pihak mengambil pelajaran dari persoalan ini.

“Pelaku UMKM sudah seharusnya mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya terkait perizinan, maupun sertifikasi yang harus dimiliki suatu usaha. Jangan sampai usaha kita terhambat karena persoalan ini,” jelas Shinta Laksmi Dewi, saat ditemui dikantornya kawasan Kayutangi Banjarmasin, belum lama tadi.

Dari sisi pemerintah, menurut Shinta, secara formal saat ini sudah ada Kementrian UMKM, yang memiliki tangung jawab untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh pelaku usaha UMKM.

“Sayangnya, saat ini belum ada satu data base, yang menampung seluruh informasi terkait UMKM. Padahal data ini diperlukan untuk memastikan jumlah UMKM yang perlu dibina, untuk pengembangan usaha mereka. Selain itu juga diperlukan satu instansi khusus, yang benar – benar mengurusi masalah UMKM ini saja,” urai Shinta.

Diseluruh daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan, menurut Shinta, hampir seluruh instansi pemerintah daerah hingga vertikal, BUMN dan juga organisasi kemasyarakatan, memiliki UMKM binaan.

Termasuk KADIN Kalsel, yang memiliki hubungan kewirausahaan dengan UMKM. Mulai dari program pembinaan UMKM dengan latar belakang usaha kuliner, garmen hingga ekraf (ekonomi kreatif).

“Karena banyak pihak yang peduli terhadap UMKM ini, maka sangat diperlukan data base tersebut untuk memastikan tidak ada tumpang tindih program pembinaan. Selain itu, dengan adanya satu data UMKM ini, juga memudahkan program sosialisasi dan perizinan,” tambahnya.

Shinta menambahkan, jika program pembinaan dan pendampingan sudah dijalankan pemerintah dengan maksimal, namun masih ada UMKM yang tidak menjalankan aturan, barulah sanksi dapat diberikan.

“Janganlah sanksi diberikan terlalu cepat, sementara UMKM juga perlu untuk dikembangkan,” tutup Shinta.

Forum UMKM secara berkala juga diperlukan, sebagai sarana komunikasi, sarasehan, fasilitasi ruang sosialisasi, untuk menambah wawasan, serta berbagi pengalaman, untuk kemudian saling dukung dalam peningkatan kompetensi UMKM. (RIW/RH)