LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Jelang Idul Adha 1446 Hijriah, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman didampingi Ketua BKOW Provinsi Kalsel, drg. Ellyana Trisya, silaturahmi bersama warga kaum dhuafa dengan menyerahkan bantuan sembako dan kupon daging kurban di Komplek Herlina Perkasa, Jl. HKSN Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin pada Selasa (3/6) sore.

Tiba pukul 16.30 WITA, Wagub Hasnuryadi Sulaiman bersama sang isteri drg. Ellyana Trisya datang langsung, disambut Pimpinan Majelis Ta’lim Al-Mahya, Tuan Guru KH. Saifurrahman.

Sosok Imam Besar Masjid Raya Sabilal Muhtadin itu mempersilahkan masuk, kemudian berbaur dengan masyarakat setempat dikediamannya.

“Alhamdulillah pada hari ini, kami bersilaturrahami ke kediaman rumah tuan guru kami. Mohon doanya untuk beliau, semoga beliau diberikan kesehatan dan umur yang panjang,” ucap Hasnur usai kegiatan.

Dalam kesempatan itu, Wagub Hasnuryadi memperkenalkan bahwa giat hari ini diinisiasi Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Selatan yang kini diketuai drg. Ellyana Trisya, isterinya yang juga hadir bersama dua perwakilan pengurusnya, bekerjasama dengan Srikandi Pemuda Pancasila.

Wagub Hasnuryadi menjelaskan, dua organisasi perempuan Banua ini ingin berbagi kepada masyarakat Kalimantan Selatan jelang peringatan Idul Adha 1446 Hijriah. Dan BKOW Kalsel berkolaborasi dengan Srikandi Pemuda Pancasila ini menyerahkan satu ekor sapi kepada perwakilan masjid setempat yakni Ketua Masjid Nurul Islam, Tabaruddin.

“Mohon doanya, semoga dengan adanya program dari BKOW Kalsel dan Srikandi Pemuda Pancasila ini, keduanya terus memberikan manfaat kepada masyarakat tercinta. Aamiin allahumma aamiin,” doanya.

Sementara itu, Pimpinan Majelis Ta’lim Al-Mahya, Saifurrahman mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman dengan sang isteri, beserta perwakilan pengurus BKOW Kalsel dan Srikandi Pemuda Pancasila.

“Alhamdulillah, hari ini sore kedatangan Bapak Wagub beserta isteri ke kediaman kami, sekaligus bersilaturahmi ke Majelis Ta’lim Al-Mahya. Dalam rangka penyerahan sembako dan kupon hewan kurban, kami ucapkan terima kasih sebanyak – banyaknya dan mudah – mudahan dipanjangkan umur, serta disehatkan badannya dalam bekerja,” doa Imam Besar Masjid Raya Sabilal Muhtadin itu.

Saifurrahman juga mendoakan agar selama memimpin di Banua berjalan dengan baik dan lancar ke depannya. Hal itu semua diharapkannya agar selalu dalam bimbingan Allah SWT.

Diakhir, Wagub Hasnuryadi bersama sang isteri drg. Ellyana Trisya mengunjungi salah satu rumah warga yang sangat sepuh, seorang nenek bernama Khadijah (78), warga asal Perum Warga Indah III, Alalak Selatan. (Biroadpim-RIW/RH)

BANJARBARU — Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Rapat Koordinasi FOLU (Forestry and Other Land Use) Net Sink Tahap I di Aula Dinas Kehutanan secara virtual zoom meeting, pada Selasa (3/6).

Rapat yang dibuka Kepala Seksi Pengelolaan DAS Dinas Kehutanan Muslim ini diikuti oleh Tim Folu Dishut, perwakilan Kelompok Tani Hutan (KTH), pengawas lapangan, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memantau dan mengevaluasi progres serta kendala pelaksanaan program penanaman dan pemeliharaan tanaman FOLU Net Sink di Kalsel.

Dalam rapat ini, masing-masing KTH melaporkan kegiatan terkini di lapangan yang meliputi pendangiran, penyemprotan, pemupukan, hingga kegiatan penyulaman tanaman.

Dinas Kehutanan menekankan pentingnya dokumentasi lengkap kegiatan di lapangan, termasuk geotagging ulang terhadap seluruh lokasi penanaman. Dokumentasi ini menjadi bukti fisik kegiatan yang sangat dibutuhkan tim pusat, sebagai dasar administrasi, monitoring dan evaluasi.

“Kami minta seluruh KTH dan pengawas aktif mendokumentasikan kegiatan, terutama dalam pemeliharaan. Contohnya saat melakukan pemupukan, dosis harus sesuai dengan label, dan itu harus difoto—dari jumlah pupuk, cara aplikasi, hingga alat yang digunakan,” kata Muslim.

Dinas Kehutanan juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaan penyemprotan herbisida, semua pihak wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap, mulai dari sarung tangan saat menuang cairan, masker, hingga kacamata pelindung.

“Kami akan lakukan verifikasi melalui dokumentasi. Jadi pastikan prosedur dan keamanan dipenuhiselain itu Kami meminta setiap KTH segera menyampaikan update dan menyelesaikan kegiatan pemeliharaan,” tegasnya.

Rapat ditutup dengan arahan agar seluruh pihak meningkatkan sinergi, transparansi data, serta mempercepat penyelesaian seluruh kegiatan teknis di lapangan sesuai standar operasional yang ditetapkan. (DishutKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN — Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian sosial menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan melaksanakan program Pelindo Berbagi Hewan Kurban, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerjanya.

Sebanyak 22 ekor sapi dan 12 ekor kambing telah disalurkan ke berbagai wilayah kerja Sub Regional Kalimantan. Hewan kurban ini dibagikan kepada masyarakat sekitar pelabuhan yang berhak menerima, termasuk melalui lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan yang telah ditunjuk untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.

Khusus di wilayah Banjarmasin, Pelindo menyalurkan 17 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Penyaluran ini melibatkan koordinasi bersama instansi lokal, tokoh masyarakat, serta perwakilan mitra kerja agar distribusi berjalan lancar dan amanah.

Program tahunan ini tidak hanya menjadi simbol pelaksanaan ibadah, tetapi juga wujud nyata kontribusi Pelindo dalam memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat pelabuhan.

Momentum Idul Adha dimanfaatkan sebagai ajang berbagi, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Junior Manager Umum dan Humas, Suprayogi, dalam kesempatan penyerahan simbolis hewan kurban menyampaikan, bahwa kegiatan ini adalah bagian dari komitmen Pelindo untuk selalu hadir dan berbagi dengan masyarakat.

“Pelindo senantiasa menempatkan nilai kemanusiaan dan kebermanfaatan sosial sebagai bagian penting dari eksistensi perusahaan. Program ini adalah salah satu bentuk nyata komitmen kami terhadap masyarakat sekitar pelabuhan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa pelabuhan bukan hanya ruang aktivitas ekonomi dan logistik, tetapi juga bagian dari ekosistem sosial yang perlu dijaga harmoninya.

Oleh karena itu, program seperti ini diharapkan mampu memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat.

Suprayogi menambahkan bahwa keterlibatan Pelindo dalam kegiatan sosial seperti ini merupakan bentuk kolaborasi dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kami percaya bahwa hubungan antara pelabuhan dan masyarakat harus dibangun dalam semangat kolaboratif dan saling mendukung. Kurban ini adalah salah satu cara kami untuk menunjukkan bahwa kami peduli dan ingin tumbuh bersama masyarakat,” katanya menegaskan.

Melalui program Pelindo Berbagi Hewan Qurban, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menegaskan kembali komitmennya sebagai perusahaan milik negara yang tidak hanya fokus pada aspek operasional dan ekonomi, namun juga aktif berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan. (Pelindo-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi-Rakor Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Tingkat Provinsi, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Rabu (4/6).

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Fitri Hernandi mengatakan, Rapat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Kalsel, yang disinergikan dengan kegiatan Porlantas Polri ini, terkait dengan penanganan angkutan Over Dimension Over Load atau ODOL diseluruh Indonesia termasuk di Kalsel.

“Digelarnya rakor ini, karena adanya permintaan penanganan masalah ini, yang disampaikan masyarakat ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Fitri, Dishub Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan Polda Kalsel, dalam penanganan ODOL ini.

“Kami berharap sebelum tanggal 17 Juni mendatang sudah dapat melaksanakan penanganan ODOL, untuk bisa dilaksanakan di Kalimantan Selatan nantinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Fitri juga mengungkapkan, angkutan logistik dari luar Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi temuan paling banyak pada kasus Over Dimension Over Load atau ODOL di Kalimantan Selatan.

“Kami juga menemukan, bahwa angkutan tambang serta angkatan perkebunan, masuk dalam daftar kasus ODOL di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Oleh karena itu, pasca rakor LLAJ ini, pihaknya bersama kepolisian akan melakukan penertiban terhadap angkutan yang melanggar aturan tersebut.

“Kedepannya untuk angkutan ODOL ini tidak akan diberikan izin pada saat pengajuan pengujian kendaraan bermotor,” tegas Fitri. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan , melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Hibah Daerah bagi Organisasi Kepemudaan Kepramukaan dan Olahraga Penerima Hibah Tahun 2025, di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (4/6). Bimtek dibuka Gubernur Muhidin diwakili Plt Kadispora Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas dilaksanakannya, pelatihan ini,” ungkap Fitri.

Dengan adanya pelatihan ini, lanjutnya, maka pemerintah provinsi berharap pemberian dan pertanggungjawaban dana hibah tahun ini, dapat berjalan dengan lancar.

“Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Inspektorat Kalsel, serta BPKAD Kalsel,” ucap Fitri.

Karena itu, tambahnya, peserta diharapkan dapat mengikuti Bimtek ini dengan serius.

Fitri mengungkapkan, dana hibah sebesar 50 miliar rupiah, dikucurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini, kepada puluhan organisasi.

“Dispora Kalsel mencatat, ada sekitar 63 organisasi yang akan menerima hibah pada tahun 2025.Terdiri dari 49 organisasi keolahragaan dan 14 organisasi kepemudaan,” jelas Fitri.

Dengan total anggaran yang disiapkan untuk hibah, mencapai lebih dari 50 miliar rupiah.

“Nominal dana hibah yang diterima setiap organisasi berbeda-beda, tergantung pada efektivitas dan efisiensi rencana kegiatan yang diajukan,” ujar Fitri. (SRI/RIW/RH)

PALANGKARAYA – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng), melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas tersangka HP dan YD kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada Selasa (3/6).

Penyerahan ini merupakan tahap II (P-22) dalam proses penyidikan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, pada tanggal 9 April 2025.

Tersangka HP (selaku Direktur Utama) dan YD (selaku Komisaris Utama) melalui Wajib Pajak PT. SMJL diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut yang dilakukan dalam kurun waktu masa/tahun pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2020.

Perbuatan HP dan YD dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Akibat perbuatan tersangka diduga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 20.492.653.409,- (Dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah).

Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam proses penanganan perkara pidana pajak ini, pihak Kanwil DJP Kalselteng dengan bantuan Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, selalu mengedepankan asas ultimum remedium, artinya hukum pidana akan dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta seluruh pihak yang terkait sehingga upaya penegakan hukum ini berjalan dengan baik,” ucap Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, saat konferensi pers di Kejati Kalteng.

Syamsinar berharap, dengan adanya proses penegakan hukum terhadap Wajib Pajak ini, menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sekaligus sebagai bagian dari edukasi kepada wajib pajak, khususnya di lingkungan kerja Kanwil DJP Kalselteng, agar senantiasa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. (DJPKalselteng-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Komisi I telah menyelesaikan tahapan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel periode 2024–2027.

Hasilnya, sebanyak tujuh nama ditetapkan sebagai anggota terpilih, berdasarkan hasil penilaian objektif yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, menjelaskan, uji kepatutan dan kelayakan berlangsung selama dua hari, pada 2 dan 3 Juni 2025, terhadap 21 calon KPID Kalsel yang berlangsung di ruang Komisi I gedung dewan setempat. Dimana, proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, serta pemahaman terhadap regulasi penyiaran.

“Hasilnya sebanyak tujuh nama ditetapkan sebagai anggota terpilih berdasarkan hasil penilaian objektif yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan,” ucapnya

Rais berharap, nama-nama yang terpilih kelak benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik, demi mewujudkan dunia penyiaran di Banua yang semakin berkualitas.

“Tujuh nama tersebut selanjutnya akan diusulkan kepada Gubernur Kalsel, Muhidin untuk ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Gubernur,” ujar Rais.

Hal senada juga disampaikan, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor. Menurutnya, pemilihan dilakukan dengan cara demokrasi, menggunakan konsep yang serupa dengan Jawa Tengah (Jateng). Sehingga, tujuh orang yang terpilih secara demokrasi oleh Komisi I, hasil ini dapat diterima oleh semua pihak,
untuk penyiaran terbaik di Banua.

“Proses seleksi ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam mendukung penyelenggaraan lembaga penyiaran yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Ilham Noor.

DPRD Kalsel juga mengapresiasi kerja panitia seleksi dan seluruh pihak yang terlibat dalam tahapan seleksi yang berjalan lancar, dalam hal ini diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel yang telah memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan melalui live streaming.

Adapun ketujuh nama anggota KPID Kalsel terpilih periode 2024–2027, adalah Agus Suprapto, Analisa, Muhammad Saufi, Nanik Hayati, Iwan Setiawan, Muhammad Leoni Hermawan, dan Muhammad Luthfi Rahman. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mengangkat dan memperkuat ekonomi desa melalui partisipasi dalam acara The 6th Kampoeng Kreasi (PAKASI) 2025 yang digelar pada 29 Mei hingga 1 Juni 2025 lalu, di Surabaya.

Kalimantan Selatan bersiap untuk menunjukkan daya tarik dan potensi luar biasa dari desa-desa unggulannya. Dalam pameran spektakuler ini, Provinsi Kalsel diwakili 5 BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) terbaik yang telah membuktikan inovasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan potensi lokal mereka.

Yaitu BUMDesa Pesona Rejo dari Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, BUMDesa Mitra Hidayah Mandiri dari Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, BUMDesa Maju Jaya dari Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, BUMDesa Sumber Rejeki dari Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dan BUMDesa Usaha Mulia dari Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady mengungkapkan semangat, dan harapan besar dari keikutsertaan ini.

“Tentu saja, kami tidak hanya menampilkan produk-produk unggulan, tetapi juga mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti talkshow tematik, pelatihan kreatif dan forum diskusi yang melibatkan pelaku usaha dan instansi pemerintah dari seluruh Indonesia,” ucap Agus, baru – baru tadi

Menurutnya, Partisipasi Kalimantan Selatan dalam Kampoeng Kreasi 2025 sejalan dengan visi Gubernur Kalsel “Kalsel Bekerja” (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera).

Ia menambahkan bahwa ini adalah langkah strategis untuk mengubah desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Dengan semangat “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”, Dinas PMD Kalimantan Selatan bertekad untuk membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha desa.

“Melalui ajang Kampoeng Kreasi 2025, Kalimantan Selatan ingin menunjukkan bahwa desa-desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat ketahanan pangan dan mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tutup Agus. (PMD.KALSEL/MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil mencatat prestasi membanggakan, dengan menjadi salah satu dari tiga provinsi tercepat secara nasional dalam pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdes/Kel Khusus) untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP).

Capaian ini berdasarkan data resmi dari portal https://kopdesmerahputih.kop.id. Provinsi Kalsel sukses mencapai target 100 persen pembentukan Kopdes MP di seluruh 2.015 desa dan kelurahan (1.871 desa dan 144 kelurahan), lebih cepat dua hari dari target yang ditetapkan Gubernur Kalsel, Muhidin, yakni 31 Mei 2025.

Dalam peluncuran dan dialog Kopdes MP yang berlangsung di GOR Babussalam pada Rabu, 21 Mei 2025 lalu, Gubernur Kalsel, Muhidin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk merealisasikan target tersebut. Dengan slogan “Bekerja Bersama Merangkul Semua”, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif.

“Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dengan tujuan, mempercepat penguatan ekonomi desa melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal, seperti simpan pinjam, logistik, atau klinik desa,” ungkap Muhidin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

“Capaian ini berkat arahan Gubernur Kalsel, serta dukungan penuh dari seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, OPD, hingga instansi vertikal. Ini adalah buah dari kerja bersama,” ujar Faried, baru – baru tadi.

Berdasarkan data pada Dashboard Kopdes MP Provinsi Kalsel per 29 Mei 2025 pukul 12.37 WITA, tercatat 100 persen desa dan kelurahan telah disosialisasikan dan melaksanakan Musdes/Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

“Keberhasilan ini menandai komitmen kuat Provinsi Kalsel dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat melalui koperasi,” tutup Faried. (PMD.KALSEL/MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Ancaman musim kemarau mulai menghampiri berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat koordinasi dan strategi sektor pangan.

Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 bersama pemerintah pusat, yang digelar secara virtual di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (3/6), Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.

Rakornas ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertanian, Menteri PUPR, serta seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah menyampaikan, bahwa Pemprov Kalsel akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di musim kemarau.

“Kita diminta tidak hanya siap secara teknis, tapi juga strategis. Setiap daerah harus pastikan jaringan irigasi berfungsi optimal dan pompa air yang sudah disalurkan benar-benar dimanfaatkan petani. Ini kunci menghadapi musim kemarau sekaligus menambah luas tanam,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya identifikasi potensi lahan serta kesiapan alat produksi seperti pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan).

“Langkah ini tidak hanya menjaga hasil panen tetap stabil, tetapi juga membuka peluang untuk peningkatan produksi,” katanya.

Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Saptono menyebut, bahwa berbagai strategi telah disiapkan, termasuk mendorong penanaman Padi Gogo di lahan kering serta pelaksanaan program Optimasi Lahan (Oplah).

“Waktu kita sempit, Juni sudah mulai masuk kemarau. Tapi kita tidak tinggal diam. Penjadwalan tanam sedang dipercepat, titik-titik lahan yang berpotensi tanam juga sedang kami data. Semua elemen kami kerahkan agar target produksi 1,27 juta ton padi di tahun 2025 tercapai,” tegas Saptono.

Sebagai catatan, pada tahun 2024 lalu, Kalsel hanya mampu memproduksi 1,029 juta ton padi. Namun dengan berbagai langkah percepatan yang tengah digulirkan, angka ini diperkirakan akan melesat.

Upaya ini tidak hanya demi memenuhi kebutuhan pangan Kalsel sendiri, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas daerah untuk membantu provinsi lain yang mengalami defisit beras.

“Kami berharap Kalsel tak hanya mandiri pangan, tapi juga jadi penyangga pangan nasional. Musim kemarau bukan hambatan, tapi momentum untuk membuktikan kekuatan kolaborasi pusat dan daerah,” harapnya.

Tak hanya soal produksi, Kalsel juga mendorong sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) guna memastikan sistem irigasi tetap berjalan optimal.

“Pompanisasi juga akan dimaksimalkan agar tidak ada lagi lahan pertanian yang kekeringan,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)