BANJARMASIN – Kejuaraan Terbuka Pencak Silat Tahun 2025 Piala Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kalsel, digelar di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, Rabu (2/7). Kejuaraan dibuka secara resmi Ketua IPSI Kalsel Supri Muyono.
Supri mengatakan, digelarnya Kejuaraan Terbuka Pencak Silat ini, dalam rangkaian Pelaksanaan Pelantikan Ketua dan Pengurus IPSI Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua IPSI Kalsel Supri Muyono (Menggunakan Kopiah)
“Kejuaraan Terbuka Pencak Silat Piala Ketua IPSI Kalsel ini, perdana yang dilaksanakan,” ungkapnya.
Kejuaraan terbuka ini, lanjutnya, diikuti atlet usia dini, pra remaja, serta remaja, untuk memperebutkan Piala Bergilir Ketua IPSI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.
“Diharapkan kejuaraan terbuka Pencak Silat ini, dapat melahirkan atlet muda potensial kedepannya,” ucapnya.
Sehingga, tambah Supri, Kejuaraan Terbuka Piala Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia Kalsel ini, akan dijadikan sebagai kegiatan rutin.
“Kejuaraan terbuka Pencak Silat Piala Ketua IPSI ini, merupakan kegiatan perdana, yang akan dilaksanakan secara rutin atau setiap tahunnya,” tutur Supri.
Sehingga dengan begitu pembinaan atlet usia dini di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat berjalan.
“Kami berharap, pada kepengurusan IPSI Kalsel kedepannya dapat meningkatkan prestasi atlet Pencak Silat di Banua ini,” ucap Supri. (SRI/RIW/RH)
BALI – Kontingen binaraga Kalimantan Selatan (Kalsel) mencetak prestasi gemilang, dengan keluar sebagai juara umum dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Terbuka Binaraga dan Fitness 2025 yang digelar di Bali, akhir pekan lalu.
Tim Kalsel sukses memborong lima medali yang terdiri dari dua emas, dua perak, dan satu perunggu, sekaligus mengungguli peserta dari berbagai provinsi lainnya.
Dua medali emas disumbangkan Ahmad Midkholudin di kelas over 75 kilogram, dan Muhammad Iberahim di kelas Men’s Sport Physique. Sementara dua perak diraih Iswahyudi dari kelas Binaraga up to 65 kilogram dan Dedy di kelas Men’s Fitness. Adapun satu perunggu diperoleh Junaidi dari kelas Men’s Sport Physique.
Atas capaian ini, Ahmad Midkholudin mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya. Ia menyebut kemenangan ini menjadi motivasi menjelang keikutsertaannya dalam ajang-ajang berikutnya.
“Sangat bersyukur dan bangga sekali bisa kembali meraih emas. Dalam waktu dekat saya akan ikut kejuaraan di Tangerang, lalu bersiap menuju Porprov,” ujar Ahmad.
Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Perkumpulan Binaraga dan Fitness Indonesia (PBFI) Kalimantan Selatan, Mustohir Arifin, menilai prestasi ini tak lepas dari proses pembinaan berkelanjutan yang dilakukan pihaknya.
“Alhamdulillah, atlet-atlet kita sudah berjuang dengan sangat baik. Sebelumnya, kami memang mempersiapkan mereka secara matang untuk tampil di Kejurnas Bali ini,” ungkap Mustohir.
Dalam Kejurnas kali ini, Kalsel menurunkan delapan atlet dan berhasil menempatkan sejumlah nama di posisi 10 besar nasional. Usai ajang ini, para binaragawan Banua dijadwalkan melanjutkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalimantan Selatan yang akan digelar di Kabupaten Tanah Laut. (PBFI-KALSEL/SRI/RIW/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, didampingi Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Faried Fakhmansyah, mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual, terkait Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 di Command Center Setda Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Rabu (2/7).
Rapat yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen TNI Suharyanto ini, juga dihadiri kementerian/lembaga terkait serta sejumlah kepala daerah, TNI dan Polri dari 7 (tujuh) Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla, termasuk Kalimantan Selatan.
Dalam rakor, Pj. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin memaparkan, bahwa Kalsel sudah melakukan langkah-langkah penanganan dan mitigasi Karhutla.
“Apel siaga sudah dilakukan, peningkatan kolaborasi serta penguatan Regulasi (Revisi Perda Nomor 1 tahun 2008) tentang pengendalian karhutla, juga sudah dilakukan,” ucap Pj. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin.
Selain itu, menurut Syarifuddin, PKS terkait pendataan lahan dengan ATRBPN, Penyiapan Rencana Kontingensi Karhutla, serta Pemetaan Wilayah Rawan di 3 zona prioritas penanganan terutama di wilayah ring 1 bandara Syamsudin Noor, juga sudah pihaknya laksanakan.
“Peningkatan sosialisasi di daerah rawan seperti kerjasama multi sektor, baik pertanian, perkebunan, Kesehatan, sekolah dan dunia usaha, sudah kami lakukan. Begitu juga pendirian posko dan pos lapangan, penyiapan dan distribusi sarpras, penyiapan personal dan pembagian tugas / aktivasi renkon,” paparnya lagi.
Tidak hanya sampai disitu, disampaikannya pula, patroli di ring 1, dengan melihat kondisi tinggi muka air dan pemeriksaan dan pengisian air hingga tingkat tapak/desa di kanal untuk mitigasi, juga pihaknya telah lakukan.
“Kami mengusulkan OMC dan Operasi Udara/Heli ke Pemerintah Pusat untuk penguatan kesiapsiagaan karhutla,” tutupnya.
Sementara dalam arahannya, Kepala BNPB Suharyanto meminta Gubernur Kalsel segera mengeluarkan Surat Keputusan penetapan status Kedaruratan Karhutla, agar usulan bantuan yang diperlukan kepada pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla, dapat segera terealisasi.
“Segera saja tetapkan status, kemudian usulkan, apa saja yang diperlukan untuk menangani kejadian Karhutla. Apakah itu modifikasi cuaca atau sarpras lain yang diperlukan,” ujar Suharyanto.
Terkait hal itu Pj. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti arahan Kepala BNPB tersebut.
Untuk diketahui, Kalsel menjadi salah satu Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla selain Provinsi Riau, Jambi, Sulsel, Kalbar, Kalteng dan Kaltim (IKN) yang menjadi Provinsi Prioritas Khusus.
Sepanjang tahun 2025 periode 1 Januari – 1 Juli, sudah ada 143 kejadian Karhutla di Indonesia. Sementara Data BMKG mempredisi, bahwa musim kemarau di Kalsel terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang.
Dijadwalkan pada pekan kedua Juli 2025, akan kembali dilakukan rapat lanjutan dengan pembahasan yang sama, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan. (Biroadpim-RIW/RH)
BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pemasaran, Seksi Data dan Penyebaran Informasi, menggelar Forum Group Discussion (FGD) Analisa Pasar Pariwisata, bekerjasama dengan Akademi Pariwisata Nasional.
Suasana Forum Group Discussion (FGD) Analisa Pasar Pariwisata
Kepada sejumlah wartawan, usai pembukaan Selasa (1/7), Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk menganalisa kondisi pasar pariwisata di Kalimantan Selatan. Terutama terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi industri pariwisata.
“Kementrian Perhubungan telah mengembalikan status Syamsudin Noor menjadi bandara Internasional sejak 4 Juni 2025, maka FGD sangat tepat dilaksanakan,” ucapnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin (ditengah)
Disampaikan Syarifuddin, analisa pasar sangat penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Dimana peningkatan ini juga perlu dibarengi pemberdayaan masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif, untuk mendukung kesejahteraannya.
“Data hasil analisis pasar ini, diharapkan penyelenggaraan event-event melibatkan masyarakat sekitar destinasi wisata dan pelaku ekonomi kreatif,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Data dan Penyebaran Informasi Dispar Kalsel, Rezeki Amelia menambahkan, hasil dari analisa ini akan menjadi acuan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. Yakni melalui berbagai masukan dan saran dari asosiasi mitra kerja Dispar Kalsel dan Dinas Pariwisata di 13 kabupaten/ kota.
“Adanya analisa pasar bisa menyusun agenda promosi ke depan. Strategi akan lebih tepat sasaran, karena sesuai dengan kondisi pasar pariwisata saat ini,” tutupnya.
Untuk diketahui, FGD Analisa Pasar Pariwisata, menghadirkan narasumber Direktur Akademi Pariwisata Nasional, Dewi Setiawati, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel melalui Bidang Kebudayaan serta Angkara Pura. (NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar Rapat Paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, pada Selasa, (1/7)
Suasana rapat paripurna DPRD Kalsel
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo, agenda Rapat Paripurna kali ini diawali dengan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembahasan hingga penetapan Raperda tersebut. Ia berharap, penetapan ini menjadi pijakan yang kuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman saat memberikan sambutan
Rapat Paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Diharapkan, pembahasan Raperda ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, agar seluruh program pembangunan daerah dapat terlaksana secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan, menggelar upacara dan syukuran HUT ke-79 Bhayangkara tahun 2025, yang dilaksanakan di halaman Mapolda Kalsel, pada Selasa (1/7). Upacara ini dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, dan dihadiri Gubernur Kalsel Muhidin beserta istri, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman beserta istri, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Walikota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, beserta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, HUT Bhayangkara bukan hanya acara seremonial semata, namun menjadi momentum penting untuk melakukan introspeksi, evaluasi, serta menemukan kembali komitmen pencapaian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“Hari Bhayangkara tahun 2025 ini mengambil tema Polri Untuk Masyarakat, yang mengandung makna bahwa Polri harus senantiasa hadir di tengah masyarakat, dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif,” ucap Rosyanto.
Dilanjutkan Rosyanto Yudha, ketahanan pangan, menjadi isu strategis nasional yang akan turut dijaga Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan. Polda Kalsel turut mengambil peran aktif dalam ketahanan pangan, melalui program yang selama ini telah berjalan dengan berbagai kegiatan. Antara lain pemanfaatan lahan tidur untuk dijadikan lahan produktif untuk masyarakat, pendirian kebun dan kolam percontohan di lingkungan polda, polres, hingga polsek.
“Pendampingan kepada petani dan peternak, serta pengamanan distribusi bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat, juga turut dilakukan Polda Kalsel,” ungkap Yudha.
Polri tidak hanya membantu ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di Daerah Kalsel, Polda Kalsel terus menjaga keamanan masyarakat, yang bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan ketertiban umum.
“Kami menyadari bahwa upaya yang kami lakukan masih belum sempurna dan tidak lupa dari berbagai kekurangan, sehingga belum mampu memenuhi semua harapan masyarakat. Berbagai kritik terhadap kinerja Polri akan kami terima secara arif dan bijaksana untuk dijadikan bahan intropeksi,” tutup Yudha. (MRF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pelatihan wirausaha muda (Wiramuda), bagi pemuda Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Tapin, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (1/7). Pelatihan dibuka Plt Kadispora Kalsel M. Fitri Hernadi.
“Pelatihan yang diberikan terutama di bidang marketing atau pemasaran, cara bicara kepada publik, serta berbagai macam ilmu lainnya,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan.
Plt Kadispora Kalsel Fitri Hernadi
Diharapkan, lanjutnya, materi yang disampaikan ini, dapat meningkatkan kemampuan para pemuda dalam menjalankan usahanya.
“Dispora Kalsel siap mendukung peningkatan kualitas wiramuda di Provinsi Kalimantan Selatan ini,” ujarnya.
Pelatihan ini diikuti sebanyak 50 peserta dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Kabupaten Tapin.
Fitri juga mengajak, para pemuda di provinsi ini, agar dapat membuka diri terhadap dunia internasional.
“Saat ini Provinsi Kalimantan Selatan telah membuka diri terhadap dunia internasional dengan status bandara, yang saat ini siap menerima penerbangan internasional,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, para pemuda di daerah juga diharapkan dapat membuka diri, dalam melihat peluang tersebut.
“Dengan membangun komunitas, desa, serta kabupaten, maka perekonomian di Kalimantan Selatan akan bangkit,” ucap Fitri.
Adanya dukungan para pemuda mampu melihat peluang usaha dengan dunia internasional tersebut, maka masyarakat sejahtera dapat diwujudkan di Banua. (SRI/RIW/RH)
BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan di Provinsi Kalimantan Selatan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (1/7). Rakor dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi.
“Rakor tahun ini, mengangkat tema Pengembangan Layanan Angkutan Massal Perkotaan di Banua Anam dan Saijaan Bersujud,” ungkap Fitri.
Kadishub Kalsel Fitri Hernadi
Pada rakor ini, lanjutnya, Dinas Perhubungan Provinsi mengundang Dinas Perhubungan se Banua Anam serta Kabupaten Kotabaru.
“Rakor ini membahas keberhasilan Trans Perkotaan Banjarbakula, dimana diharapkan rencana layanan angkutan massal perkotaan juga dapat dijalankan di Banua Anam dan Kotabaru,” ucapnya.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berupaya untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Muhidin berharap, salah satu visi dan misinya dapat terwujud secepatnya, Salah satunya terkait Angkutan Massal Perkotaan di Banua Anam dan Saijaan.
Seperti yang disampaikan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Bidang Kebijakan Pembangunan Daerah Fajar Desira.
“Pengembangan layanan angkutan massal perkotaan di Banua Anam ini, merupakan salah satu program dalam visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin,” ujarnya.
Tenaga Ahli Gubernur Fajar Desira
Karena termasuk dalam visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mewujudkan Pengembangan Layanan Angkutan Massal Perkotaan tersebut.
“Kedepannya layanan angkutan massal perkotaan dapat di rasakan oleh warga di kawasan Banua Anam dan sekitarnya,” ucap Fajar. (SRI/RIW/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, bekerjasama dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta KKP Tarakan, bersama sama melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, Dislutkan Kalsel belum lama tadi menerima kunjungan dari PSDKP Kemlut RI serta KKP Tarakan.
“Kunjungan tersebut untuk mempererat koordinasi dalam upaya pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan di wilayah perairan Indonesia khususnya Kalimantan,” ungkap Rusdi, Senin (30/6).
Kadislutkan Kalsel Rusdi Hartono
Selain itu, lanjut Rusdi, kunjungan tersebut untuk menjalin silaturahmi serta memperkenalkan pejabat KPP Tarakan yang baru.
“Melalui sinergi lintas wilayah dan pusat pusat diharapkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah semakin meningkatkan,” ucap Rusdi.
Dengan semakin optimal, berkelanjutan, berpihak pada kesejahteraan nelayan maka taraf hidup masyarakat pesisir semakin meningkatkan.
“Sehingga koordinasi antar wilayah kelautan ini perlu dilakukan untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Rusdi. (SRI/RIW/RH)
BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda utam. Yakni penyampaian pidato perdana Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru periode 2025–2030, serta nota pengantar keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru
Rapat berlangsung di Ruang Graha Paripurna, Senin (30/6), dipimpin Ketua DPRD Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera.
Turut hadir dalam rapat tersebut Walikota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Wakil Walikota Wartono, jajaran Forkopimda, kepala SKPD, dan anggota DPRD Kota Banjarbaru.
Dalam pidato perdananya, Walikota Erna Lisa Halaby menyampaikan apresiasi, kepada pemimpin sebelumnya atas dedikasi mereka dalam membangun Banjarbaru.
Walikota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby saat menyampaikan pidato
Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dengan sepenuh hati, mengusung semangat kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas.
“Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, dan bekerja cerdas bersama seluruh elemen masyarakat dalam menyempurnakan metamorfosis Banjarbaru menuju visi besar Banjarbaru Emas: Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera,” ujarnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, lanjut Lisa, Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyiapkan empat pilar program utama.
Banjarbaru Charity, program bantuan kemanusiaan seperti insentif penggali kubur, bantuan rumah tidak layak huni, dan perlengkapan sekolah bagi keluarga kurang mampu.
Banjarbaru Business Incubator, pengembangan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan ruang kreatif.
Banjarbaru Best Quality Government, peningkatan kualitas ASN, tenaga pendidik, dan layanan publik berbasis digital.
Banjarbaru Priority Area, pembangunan Islamic Center, penataan taman kota, serta infrastruktur drainase dan sumur resapan di kawasan rawan banjir.
Selain program jangka menengah dan panjang, Lisa juga mengumumkan 21 program prioritas dalam 100 hari kerja pertamanya. Di antaranya normalisasi sungai, pembaruan data penerima bantuan sosial, peningkatan sanitasi, pembenahan penerangan jalan, serta penertiban kabel semrawut dan bangunan tanpa izin.
Lisa juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah dengan membatasi kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
“Perubahan APBD ini bertujuan menyempurnakan program-program yang sudah berjalan agar lebih tepat sasaran, sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, menyampaikan dukungannya terhadap program-program yang telah dipaparkan Walikota dan Wakil Walikota. Ia menegaskan DPRD siap mengawal setiap kebijakan demi kemajuan Banjarbaru.
“Kami bersama seluruh Komisi di DPRD tak terkecuali Alat Kelengkapan Dewan (AKD) siap mengawal keberlangsungan program Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)
