LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Asuransi Usaha Tani, Upaya Kalsel Lindungi Petani

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat perlindungan petani, melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai langkah antisipasi terhadap risiko gagal panen, akibat bencana maupun serangan hama.

Melalui program tersebut, petani yang mengalami gagal panen memperoleh bantuan ganti rugi hingga sekitar Rp6 juta per hektare. Sementara premi asuransi yang dibayarkan pemerintah sebesar kurang lebih Rp180 ribu per hektare.

Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Puteri Suciati mengatakan, program asuransi ini menjadi bentuk perlindungan pemerintah terhadap petani, agar tetap memiliki kepastian usaha di tengah berbagai risiko pertanian.

“Bantuan bagi petani padi yang gagal panen berupa asuransi sekitar 180 ribu rupiah per hektare. Jadi apabila terjadi serangan hama, banjir, atau kekeringan, nantinya petani bisa mendapatkan ganti rugi sekitar 6 juta rupiah per hektare,” ujarnya, baru – baru ini.

Tahun 2026 ini, 7 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah menganggarkan program Asuransi Usaha Tani Padi. Jika digabungkan dengan dukungan dari pemerintah provinsi, maka total target lahan pertanian yang didaftarkan mencapai sekitar 7.140 hektare.

Menurut Indah, dari jumlah tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan dukungan asuransi untuk sekitar 681 hektare lahan pertanian. Sementara sisanya berasal dari dukungan pemerintah kabupaten kota yang turut berkolaborasi memberikan perlindungan kepada petani.

“Jadi memang tahun 2026 ini masing-masing kabupaten dan kota diminta menganggarkan asuransi usaha tani padi. Ada tujuh kabupaten kota yang sudah menganggarkan dengan total kurang lebih enam ribu hektare, sedangkan provinsi sekitar 681 hektare,” jelasnya.

Ia menambahkan, program asuransi ini bertujuan memberikan rasa aman kepada petani dalam menjalankan usaha pertanian, terutama ketika menghadapi kondisi yang tidak dapat diprediksi, seperti cuaca ekstrem maupun serangan organisme pengganggu tanaman.

Selain itu, keberadaan AUTP juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi pangan di Kalimantan Selatan, sehingga petani tidak mengalami kerugian besar ketika gagal panen terjadi.

Untuk mendapatkan perlindungan asuransi tersebut, petani diwajibkan terdaftar dalam aplikasi SIAP yang menjadi basis data penerima program. Dengan sistem tersebut, proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

“Petani harus terdaftar di aplikasi SIAP agar bisa mendapatkan bantuan asuransi. Jadi pendataan menjadi sangat penting supaya program ini benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, cakupan perlindungan asuransi pertanian dapat terus diperluas sehingga semakin banyak petani yang terlindungi dari risiko gagal panen.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis. (MRF/RIW/EPS)

Menaker Pacu Talenta Muda Jadi Inovator dan Pencipta Kerja Lewat Talent and Innovation Hub

Bandung Barat — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya penguatan ekosistem pengembangan SDM melalui keterhubungan pelatihan vokasi, pendidikan, dan dunia industri untuk menjawab tantangan digitalisasi dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI).

Ia menekankan, bahwa pengembangan SDM tidak cukup hanya menyiapkan generasi muda untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga harus mendorong mereka menjadi inovator dan pencipta peluang usaha.

“Talenta muda perlu dipersiapkan tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan solusi inovatif,” ujar Yassierli saat membuka Talent & Innovation Hub Activation Series, bertema From Talent to Market di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/5).

Yassierli menjelaskan, Talent & Innovation Hub merupakan upaya Kemnaker untuk memperkuat keterhubungan antara pelatihan vokasi, pendidikan, dan dunia industri dalam rangka melahirkan SDM yang produktif, adaptif, dan berdaya saing global.

“Dari learning menjadi earning, dari potensi menjadi produktivitas,” katanya.

Sementara itu, Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Estiarty Haryani menyampaikan, bahwa program ini juga diarahkan untuk memperkuat lahirnya wirausaha muda dan startup berbasis inovasi.

“Melalui Talent & Innovation Hub, kami ingin menghadirkan ruang pengembangan talenta yang terintegrasi, mulai dari kesiapan kerja, pengembangan kewirausahaan, hingga akses jejaring dan pasar,” ujar Estiarty.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama dengan perguruan tinggi, perusahaan, asosiasi, dan yayasan untuk memperkuat sinergi pengembangan talenta, penempatan tenaga kerja, serta pemberdayaan tenaga kerja muda dan penyandang disabilitas.

Kegiatan ini diikuti sekitar 1.200 peserta secara luring dan daring dari kalangan alumni pelatihan vokasi, pencari kerja, UMKM, startup, perguruan tinggi, industri, dan komunitas. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Siapkan Pelatihan Agroforestry, Perluas Peluang Kerja Warga Garut

Garut — Kementerian Ketenagakerjaan (Kementerian Ketenagakerjaan) menyiapkan pelatihan agroforestry terintegrasi bagi 500 warga Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, sebagai upaya memperluas peluang kerja sekaligus mendorong pengembangan usaha berbasis potensi desa.

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah Desa Karamatwangi yang memiliki kawasan hutan sosial seluas sekitar 160 hektare, serta didukung ekosistem usaha lokal dan komitmen pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, bahwa pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membuka ruang usaha yang berkelanjutan dari potensi yang dimiliki desa.

“Kami dari Kemnaker siap melatih 500 orang. Silakan Pak Kades (Karamatwangi) dibuatkan data dan daftar peserta pelatihannya,” ujar Yassierli, saat dialog interaktif bersama petani Papandayan di Garut, Jawa Barat, Sabtu (9/5).

Ia menjelaskan, Desa Karamatwangi dipilih karena memiliki potensi agroforestry yang kuat, didukung ketersediaan lahan, pelaku usaha lokal, serta komitmen pemerintah desa dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis masyarakat.

“Pelatihan ini kami desain agar terintegrasi dari hulu sampai hilir, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki keterampilan kerja, tetapi juga peluang usaha dari potensi desa yang ada,” katanya.

Pelatihan akan mencakup sektor agroforestry, mulai dari budidaya kopi, pengolahan pascapanen, roasting, hingga barista. Selain itu, Kemnaker juga menyiapkan pelatihan hortikultura seperti budidaya kentang dan cabai untuk memperkuat sektor pertanian produktif.

Di sektor pariwisata, pelatihan juga diberikan melalui materi hospitality dan tour guide, untuk mendukung pengembangan wisata berbasis alam dan pertanian di Kabupaten Garut.

Yassierli berharap, program ini dapat menjadikan Karamatwangi sebagai desa percontohan pengembangan ekonomi berbasis agroforestry yang mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

“Dari hulu sampai hilir semuanya terintegrasi. Harapannya, masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan bisa mendapatkan peluang kerja dan usaha dari potensi yang ada di desa,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemnaker telah melaksanakan pelatihan berbasis potensi lokal secara bertahap bagi 64 peserta pada 2025–2026 di sejumlah desa di wilayah Cisurupan.

Pada 2025, pelatihan dilakukan di Desa Genengjaya melalui budidaya kopi serta di Desa Cipaganti melalui pelatihan penyangraian biji kopi. Program ini dilanjutkan pada 2026 di Desa Genengjaya, Desa Karamatwangi, dan Desa Simpang dengan fokus pada budidaya, pascapanen, hingga roasting kopi. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Bangun Dunia Kerja Inklusif, Kemnaker Siap Dampingi Perusahaan Serap Tenaga Kerja Disabilitas

Blitar – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya, mengawal pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas di sektor industri melalui penciptaan lingkungan kerja yang inklusif.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan, bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada proses rekrutmen, tetapi juga mencakup penyesuaian lingkungan kerja (akomodasi yang layak) hingga penyediaan alat bantu kerja yang sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.

“Kami ingin memastikan perusahaan tidak berjalan sendirian. Kemnaker hadir untuk mendampingi, mulai dari pemetaan jabatan yang cocok hingga memastikan fasilitas pendukung tersedia, sehingga tenaga kerja penyandang disabilitas dapat bekerja secara produktif dan nyaman,” ujar Cris Kuntadi, saat melakukan peninjauan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Malang dan Blitar pada Kamis–Jumat (7–8 Mei 2026).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Firmanuddin.

Dalam kunjungan tersebut, Kemnaker memberikan apresiasi kepada empat entitas usaha, yakni PT Burger Buto, PT Gandum, Rumah Batik Kinarsih, dan Warung Bambu Barokah, yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata, membangun tempat kerja inklusif bagi penyandang disabilitas.

Menurut Cris, praktik yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut telah melampaui pemenuhan kewajiban kuota 1 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas.

“Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa inklusivitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata keberpihakan terhadap kemanusiaan dan pengakuan atas potensi kerja penyandang disabilitas,” tegasnya.

Kemnaker juga mengapresiasi keberanian perusahaan dalam membuka ruang kerja bagi ragam disabilitas yang masih kerap menghadapi stigma, seperti disabilitas mental di Rumah Batik Kinarsih serta disabilitas intelektual (tunagrahita) di PT Burger Buto dan Warung Bambu Barokah.

“Stigma sering kali menjadi hambatan terbesar. Namun perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa dengan dukungan dan manajemen yang tepat, penyandang disabilitas mental maupun intelektual mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan usaha,” tambah Cris.

Kemnaker berharap praktik baik dari Malang dan Blitar tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha di berbagai daerah untuk membuka kesempatan kerja yang lebih setara dan inklusif.

“Kami ingin semakin banyak perusahaan menyadari bahwa dunia kerja yang inklusif bukan hanya memungkinkan, tetapi juga mampu memperkuat produktivitas, solidaritas, dan nilai kemanusiaan di lingkungan kerja,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: BLK Kini Tak Sekadar Tempat Pelatihan, Tapi Juga Inkubator Bisnis

Bandung — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan kerja, tetapi juga dikembangkan menjadi inkubator bisnis, klinik produktivitas, dan pusat pengembangan talenta untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Transformasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), mengoptimalkan BLK sebagai pusat pelatihan vokasi yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan industri, baik domestik maupun internasional, pada tahun 2026.

“BLK tidak hanya sekadar menjadi tempat pelatihan, tetapi juga dikembangkan sebagai Talent and Innovation Hub, klinik produktivitas, serta inkubator bisnis. Fokus Kemnaker adalah memastikan lulusan BLK dapat langsung terserap di dunia kerja atau mampu merintis usaha secara mandiri,” ujar Yassierli.

Yassierli menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan kebijakan ketenagakerjaan tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/5).

Dalam arahannya, Yassierli memaparkan strategi ketenagakerjaan Indonesia periode 2025–2029 yang berfokus pada penguatan link and match antara vokasi dan industri, optimalisasi BLK, perlindungan pekerja informal, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, serta penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk regulasi platform digital dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Untuk mempercepat transformasi tersebut, pengelolaan BLK kini diarahkan menggunakan pendekatan user journey approach atau alur pencari kerja.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan pencari kerja memperoleh layanan yang tepat sasaran, mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga penempatan kerja.

“Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja. Pelatihan tidak lagi hanya berorientasi pada materi di kelas, tetapi juga mengedepankan metode Project-Based Learning (PBL) dan program magang langsung di industri,” katanya.

Lebih lanjut, BLK juga akan memperkuat kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), perguruan tinggi, serta komunitas sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelatihan vokasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam pengelolaannya, BLK akan memanfaatkan data berbasis teknologi informasi untuk memetakan kebutuhan pasar kerja secara lebih presisi, memastikan pelatihan tepat sasaran, serta memudahkan evaluasi dampak program pelatihan.

Selain penguatan layanan dan kolaborasi, Yassierli juga menekankan pentingnya peran kehumasan dalam memperluas akses informasi kepada masyarakat terkait layanan dan pemanfaatan BLK.

“Dengan sinergi data, kolaborasi yang kuat, dan pendekatan humas yang proaktif, kami yakin BLK akan menjadi motor penggerak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Yassierli. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Bank Kalsel Mengajar, Ajak Pelajar Melek Finansial Sejak Dini

Banjarmasin – Dalam rangka memeringati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 sekaligus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar, Bank Kalsel melaksanakan program “Bank Kalsel Mengajar” yang digelar serentak 18 Kantor Cabang Bank Kalsel.

Program yang sudah terlaksana ini, berlangsung pada 4 hingga 13 Mei 2026 dengan menyasar sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK sederajat di wilayah kerja masing – masing cabang.

Melalui kegiatan tersebut, pimpinan cabang Bank Kalsel akan hadir langsung ke sekolah – sekolah untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan sejak dini, pentingnya budaya menabung, serta pengenalan layanan perbankan secara edukatif dan interaktif

Kegiatan “Bank Kalsel Mengajar” merupakan komitmen Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, namun juga berperan aktif mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan literasi keuangan masyarakat sejak usia dini.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan, bahwa program ini menjadi salah satu langkah nyata Bank Kalsel, membangun kedekatan dengan generasi muda sekaligus meningkatkan pemahaman keuangan di lingkungan pelajar.

“Melalui program ini, Bank Kalsel ingin hadir lebih dekat dengan dunia pendidikan serta memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya pengelolaan keuangan sejak dini. Kami berharap kegiatan ini dapat membentuk budaya menabung dan meningkatkan literasi keuangan pelajar secara berkelanjutan,” ujar Fachrudin.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain, edukasi literasi keuangan, pengenalan produk dan layanan perbankan, seperti tabungan pelajar dan digital banking, sesi tanya jawab interaktif, games edukatif, hingga pembagian souvenir edukatif kepada peserta.

Diharapkan, melalui program “Bank Kalsel Mengajar” kedepannya, dapat mendukung program inklusi keuangan nasional, meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya layanan keuangan formal, serta memperkuat citra perusahaan sebagai bank daerah yang peduli terhadap pendidikan dan masa depan generasi muda. (ADV-RIW/EPS)

Lantik Pejabat Pemprov Kalsel, Gubernur Muhidin Tekankan Loyalitas dan Profesionalisme

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (8/5).

Selain melantik pejabat struktural dan fungsional, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan periode 2026-2031.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Kalsel.

Gubernur Muhidin menegaskan, para pejabat yang dilantik harus mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta mengedepankan profesionalisme dalam bekerja.

“Jabatan ini bukan sekadar penghargaan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar Muhidin.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada pejabat harus dibuktikan melalui kinerja nyata bagi masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap pejabat akan terus dilakukan secara berkala agar penempatan jabatan sesuai kemampuan dan kompetensi.

Muhidin menjelaskan, pejabat yang telah dilantik pada dasarnya baru dapat dilakukan rotasi atau perombakan jabatan setelah dua tahun.

Meski demikian, penilaian kinerja tetap dilakukan secara berkala oleh pimpinan masing-masing.

“Saya minta kepada Sekda dan kepala dinas untuk memberikan penilaian objektif terhadap bawahannya, mana yang sangat baik dan mana yang masih kurang,” katanya.

Ia menambahkan, evaluasi tersebut penting dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.

“Kalau memang pekerjaannya kurang bagus tentu akan dievaluasi kembali. Semua harus bekerja profesional sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” tegasnya.

Selain profesionalisme, Muhidin juga menekankan pentingnya loyalitas seluruh pejabat terhadap pimpinan daerah, baik gubernur, wakil gubernur maupun sekretaris daerah.

“Pejabat harus loyal kepada pimpinan daerah agar pemerintahan berjalan solid dan program pembangunan bisa terlaksana dengan baik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi menyampaikan, pejabat yang dilantik dan dikukuhkan terdiri dari tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, 39 pejabat administrator, serta 125 pejabat pengawas.

Selain itu, turut dilantik sebanyak 25 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Alhamdulillah, hari ini terlaksana pelantikan dan pengukuhan terdiri dari tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, 39 administrator, 125 pengawas, dan 25 pejabat fungsional,” jelas Noryadi.

Ia mengatakan, sesuai arahan gubernur, seluruh pejabat nantinya akan dievaluasi setiap enam bulan berdasarkan capaian kinerja masing-masing.

“Evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat kinerja pejabat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tambahnya.

Noryadi juga mengungkapkan saat ini masih terdapat tiga jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang kosong, yakni pada Dinas ESDM, Staf Ahli Gubernur, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk pengisian jabatan tersebut, Pemprov Kalsel nantinya akan melaksanakan proses lelang jabatan sesuai arahan gubernur.

“Pengisiannya nanti melalui mekanisme lelang jabatan sesuai ketentuan dan arahan gubernur,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Wamenaker: Kompetensi SDM Kunci Utama Hadapi Digitalisasi Global

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, menegaskan pentingnya penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk menjawab tantangan masifnya perkembangan digitalisasi global, termasuk Artificial Intelligence (AI)

Wamenaker menyoroti pergeseran besar di dunia kerja yang menuntut kesesuaian keterampilan (skill mismatch). Berdasarkan data Sakernas November 2025, dari 218,85 juta penduduk usia kerja, terdapat 7,35 juta pengangguran yang masih didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Dunia kerja sedang mengalami perubahan besar akibat AI dan digitalisasi. Tantangan kita bukan hanya soal jumlah, tetapi kualitas dan kesesuaian keterampilan,” ujar Afriansyah, saat menjadi narasumber Indonesia Cloud and Datacenter Convention 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Wamenaker menegaskan, bahwa untuk mempercepat pemberdayaan angkatan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengandalkan platform SIAPkerja.

Sistem digital terintegrasi ini hadir sebagai single gateway bagi masyarakat untuk mengakses layanan pelatihan, penempatan, hingga sertifikasi secara lebih efisien.

Selain digitalisasi layanan, Kemnaker juga fokus pada pelatihan berbasis kompetensi untuk memperkuat keterampilan teknis (hard skill) dan soft skill, serta sertifikasi sebagai pengakuan formal atas keahlian tenaga kerja.

Dalam paparannya, Wamenaker menyampaikan, bahwa program ketenagakerjaan dibangun di atas pilar strategis, terutama peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui penguatan kurikulum, reskilling, dan upskilling.

“Kemnaker fokus pada perluasan penempatan tenaga kerja dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan. Semua ini didukung reformasi ketenagakerjaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan birokrasi yang lebih baik,” ujar Wamenaker.

Wamenaker menegaskan komitmen pemerintah, membangun ekosistem ketenagakerjaan Indonesia periode 2024–2029 yang kuat, inklusif, dan adaptif.

Langkah ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, terlindungi, dan mampu bersaing di tingkat global untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: Kebersamaan Perkuat Ketenagakerjaan Hadapi Tantangan Global

Cianjur — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, bahwa kekuatan Indonesia menghadapi tantangan global tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada nilai kebersamaan yang telah menjadi karakter bangsa.

Hal tersebut disampaikan Yassierli, saat menghadiri Silaturahmi dengan Mitra-Mitra Strategis Ketenagakerjaan di Ciloto, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (6/5) malam.

Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat, serta 80 peserta dari konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Dalam sambutannya, Yassierli menyebut, nilai
kebersamaan dan semangat gotong royong merupakan modal sosial penting yang harus terus dijaga di tengah dinamika global, termasuk perkembangan teknologi dan ketidakpastian ekonomi dunia.

“Bangsa Indonesia memiliki nilai kehidupan, kebersamaan, serta semangat gotong royong yang menjadi kekuatan utama,” ujar Yassierli.

Menurutnya, kekuatan sosial tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

“Semangat kebersamaan membuat kita mampu menghadapi tantangan dan membawa Indonesia menjadi lebih maju,” katanya.

Yassierli juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja agar pembangunan ketenagakerjaan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan formal, tetapi juga memerlukan penguatan nilai sosial yang tumbuh di tengah masyarakat.

“Penguatan nilai-nilai tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus menjaga keseimbangan sosial di tengah perubahan zaman,” tuturnya.

Pemerintah, lanjut Yassierli, akan terus mendorong berbagai inisiatif yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kolaborasi sebagai fondasi pembangunan ketenagakerjaan ke depan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Umum KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan forum silaturahmi tersebut.

Menurut Jumhur, forum itu menjadi ruang strategis untuk mempererat hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

“Terbukti, jika kita kompak dan menjaga kebersamaan, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif bagi Mantan Warga Binaan

Malang — Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, menegaskan komitmen pemerintah menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan bebas diskriminasi.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan kepada warga binaan dan peserta magang di Lapas Kelas I Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5).

Dalam kunjungannya, Cris menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Hak tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kendala sosial, hukum, maupun ekonomi.

“Pemerintah hadir untuk menjamin masa depan Bapak/Ibu setelah masa pembinaan selesai. Melalui kebijakan dan perlakuan khusus, kami ingin memastikan warga binaan dapat kembali bekerja maupun berwirausaha di tengah masyarakat,” ujar Cris.

Sebagai langkah konkret, Cris menjelaskan bahwa sejak awal 2025, Kemnaker telah membentuk Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus.

Direktorat ini memiliki mandat memfasilitasi kelompok tenaga kerja khusus, termasuk mantan warga binaan, agar memperoleh akses kerja yang setara dan mendorong terciptanya dunia kerja yang inklusif.

“Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan Kemnaker terhadap proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan pembekalan melalui program magang dan pelatihan, diharapkan warga binaan memiliki kesiapan mental serta keterampilan saat kembali ke lingkungan sosial,” katanya.

Menurut Cris, sinergi tersebut diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kemnaker dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bersama di bidang imigrasi, pemasyarakatan, dan ketenagakerjaan guna memastikan proses transisi warga binaan menuju dunia kerja berjalan optimal.

“Membuka kesempatan kerja bagi mantan warga binaan merupakan wujud penegakan hak asasi manusia. Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia,” tutup Cris. (KemenakerRI-RIW/EPS)