LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Penilaian Adipura adalah proses evaluasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan penghargaan kepada kota – kota di Indonesia, yang berhasil menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Program Adipura baru, tidak lagi hanya menjadi simbol kota bersih, melainkan indikator strategis tata kelola persampahan yang modern, adil, dan berkelanjutan. Penilaian tidak hanya bersandar pada estetika kota, tetapi pada 3 dimensi mendasar, yakni sistem pengelolaan sampah dan kebersihan 50 persen, anggaran dan kebijakan daerah 20 persen, serta kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung 30 persen.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan, bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, masih masuk kategori Kota Kotor terkait kriteria penilaian Adipura 2025.

Adapun tujuan mengenai penilaian Adipura, yakni untuk mendorong kota – kota di Indonesia agar menjaga kebersihan, pengelolaan sampah, penghijauan, kualitas udara, dan pengelolaan limbah.

“Penilaiannya benar-benar serius sesuai dengan kondisi daerah, dan beberapa waktu lalu kami sudah meluncurkan penilaian Adipura baru,” ungkap Hanif, usai menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Karhutla, disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, baru – baru ini.

Ia mengingatkan, agar Provinsi Kalsel serius mengelola sampah, karena hingga saat ini, nilai standar kabupaten/kota di Kalsel masih tergolong Kota Kotor.

Penilaian Adipura 2025 dilaksanakan melalui verifikasi yang memiliki kriteria-kriteria yang tidak hanya mengutamakan simbol kota bersih saja, tetapi mengedepankan tata kelola sampah yang baik.

“Pemerintah daerah di Kalsel melakukan langkah-langkah tata kelola sampah yang benar. Jika sampah yang ada di hulu tidak dikelola dengan baik, maka pemerintah daerah jangan berharap mendapatkan penghargaan Adipura 2025,” tutup Hanif. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Bedah Buku bersama Penulis Khoirul Trian, Romansaku, Boy Chandra, serta Mutia Indah, di Aula Dispersip Kalsel, Jumat (8/8). Bedah Buku dibuka Kepala Dispersip Provinsi Kalsel Sri Mawarni.

Mawar mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan, dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dispersip Kalsel mengajak kaum ibu dan anak pelajar terus meningkatkan minat baca atau literasi. Salah satunya dengan menghadirkan para penulis terkenal tanah air,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Kegiatan bedah buku dilaksanakan selama dua hari, dari 8-9 Agustus 2025, dengan dihadiri 200 peserta dari perwakilan pelajar di Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Mawar mengatakan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, terus meningkatkan program literasi dikalangan generasi muda.

“Dispersip Kalsel selalu memberikan dukungan kepada para pencinta buku di Banua, dengan menghadirkan buku yang sedang laris atau best seller saat ini,” ucapnya.

Sehingga, lanjut Mawar, perkembangan pengetahuan tentang buku yang baru, selalu diketahui para pencinta buku di Kalimantan Selatan.

“Saat ini buku yang terkategori best seller, yakni Ayah Arah Kemana Ya, yang bercerita mengenai keberadaan seorang ayah di dalam keluarga,” ujarnya.

Isi pada bulu tersebut, merupakan hal yang paling relevan dengan keadaan saat ini. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Forkopimda membagikan puluhan ribu bendera Merah Putih kepada masyarakat.

Aksi pembagian dilakukan langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, serta jajaran Forkopimda, di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, pada Kamis (7/8) sore.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pembagian Bendera Merah Putih, yang digelar serentak secara nasional untuk menyemarakkan HUT ke-80 RI.

Sebanyak 10 ribu lembar bendera merah putih ukuran kecil dibagikan untuk para pengguna jalan. Sedangkan 5 ribu lembar bendera berukuran sedang, diperuntukkan bagi masyarakat agar dipasang di rumah masing-masing.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mengatakan, pembagian bendera ini bukan sekadar seremoni, tetapi sebagai simbol semangat kebangsaan dan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.

“Semoga masyarakat lebih mencintai bangsa ini. Tidak mudah para pejuang kita meraih kemerdekaan, dan ini merupakan bentuk penghargaan kita kepada mereka,” ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Banua untuk aktif memasang bendera Merah Putih selama bulan kemerdekaan.

“Mari kita pasang bendera Merah Putih di depan rumah masing-masing hingga akhir Agustus nanti. Ini bentuk nyata cinta kita kepada tanah air,” pesannya.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menuturkan, pembagian bendera akan terus dilanjutkan hingga Hari Kemerdekaan tiba.

“Pembagian bendera dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Polda Kalsel. Kegiatan ini didukung penuh Pemerintah Provinsi Kalsel dan Forkopimda,” ungkap Kapolda.

Dirinya berharap masyarakat dapat lebih bersemangat menyambut HUT ke-80 RI dengan memasang bendera di rumah maupun kendaraan sebagai wujud cinta tanah air.

“Semoga gerakan ini semakin menggugah rasa nasionalisme masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan menghargai jasa pahlawan,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Bertempat di Lapangan Lanud Syamsudin Noor, pada Kamis (7/8), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Apel Siaga Karhutla, yang dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin.

Apel Karhutla dihadiri para anggota TNI/Polri, Pertamina, BPBD, Manggala Agni, Damkar dan Satpol PP, serta kelompok masyarakat lainnya. Sebelum apel dimulai, Menteri Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Kalsel Muhidin dan Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, mengecek dan mengelilingi barisan para relawan.

Kepada awak media, Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, pada saat pihaknya meninjau langsung kondisi lingkungan Kalimantan Selatan dari udara, dirinya bersyukur tidak terdapat kerusakan lingkungan yang di akibatkan karhutla di Banua ini.

Karhutla mempunyai dampak signifikan dalam menghancurkan lingkungan, sehingga penanganan sejak dini perlu dilakukan agar tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Meskipun Kalimantan Selatan berstatus siaga darurat karhutla, namun kondisi area lahan masih basah, sehingga faktor karhutla secara tidak disengaja diharapkan tidak terjadi.

“Kita menyadari semua bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan tantangan yang serius, berdampak luas yang mulai terjadi kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan hingga kerugian ekonomi-sosial. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara luar biasa yaitu terpadu dan keberlanjutan,” ungkap Hanif.

Karhutla adalah bencana alam yang serius, sehingga penegakan hukum bagi yang melakukan pembakaran bagi individu maupun perusahaan. Pihaknya juga telah memberikan bantuan alat agar dimanfaatkan Gubernur untuk menangani masalah karhutla di daerahnya.

‎”Sebagaimana arahan Presiden RI, musim kemarau belum berakhir hingga bulan depan. Dengan itu, diharapkan agar pemerintah daerah dapat melakukan kesiapsiagaan untuk penanganan Karhutla,” tutup Hanif.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyampaikan bahwa di musim kemarau seperti sekarang ini banyak masyarakat yang ingin membuka lahan ataupun menyuburkan lahan mereka dengan cara membakar. Hal ini tentu berdampak luas seperti terjadinya karhutla, kabut asap, hingga pencemaran lingkungan. Oleh karena itu edukasi kepada masyarakat terus dilakukan demi mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Dengan gencarnya edukasi, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dampak serta akibat dari membakar lahan,” ungkap Muhidin.

Muhidin menambahkan, untuk wilayah Kalimantan bantuan operasi modifikasi cuaca (OMC) dari BMKG hanya untuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Meskipun tidak mendapat bantuan OMC, Kalimantan Selatan akan merasakan dampak OMC dikarenakan area yang berdekatan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja, guna membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi II, Rabu (6/8) sore, mengundang perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, pihaknya menyoroti pemangkasan anggaran pada sektor-sektor strategis yang menjadi mitra kerja Komisi II. Mengingat, pemangkasan tersebut sangat tidak sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto.

“Setelah kita buka lapisan demi lapisan dari anggaran mitra kerja kami, ternyata banyak yang terpotong, bahkan ada yang separuh dari anggaran tahun 2025. Padahal, sektor ini sangat vital bagi masyarakat, terutama dalam hal pangan,” tegasnya

Ia menilai pengurangan anggaran tersebut mengancam kelangsungan program strategis daerah, seperti cetak sawah dan penguatan ketahanan pangan. Padahal menurutnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar melalui APBN untuk mendukung sektor pertanian, termasuk bantuan alsintan dan keuangan lainnya.

“Kami sepakat di Komisi II bahwa anggaran yang terpotong ini harus dikembalikan seperti tahun 2025. Ini demi menjaga kesinambungan program yang menyentuh langsung masyarakat,” ungkapnya.

Yani Helmi menegaskan, Komisi II akan memperjuangkan hal ini dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dimana terdapat empat anggota Komisi II yang juga duduk sebagai anggota Banggar.

“Kami akan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan riil dinas-dinas mitra kerja kami di forum Banggar. Ini bukan hanya tentang anggaran, tapi tentang komitmen kita dalam membangun ekonomi kerakyatan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar rapat evaluasi terhadap delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang sedang dalam proses pembahasan oleh panitia khusus (Pansus), Rabu (6/8) di Ruang BP Perda, Gedung B DPRD Kalsel.

Wakil Ketua BP Perda DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, bahwa dari 8 ranperda yang sedang berjalan, 5 diantaranya sudah masuk proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Sementara 3 lainnya masih dibahas di tingkat Pansus.

Pihaknya di BP Perda berharap, bahwa dalam semester ini, 8 raperda karena sudah capaian sudah lebih dari 50 persen.

“Semua raperda yang sudah masuk dalam semester pertama itu sudah bisa diselesaikan sebelum akhir tahun,” ujarnya.

Firman menjelaskan bahwa percepatan ini penting agar pada semester kedua tahun 2025, DPRD dapat fokus membahas ranperda – ranperda baru, baik yang berasal dari eksekutif maupun legislatif, yang akan diajukan, dan yang sudah ada di program legislasi daerah tahun 2025.

“Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa terdapat sejumlah usulan ranperda yang saat ini berada di luar Prolegda,” ucapnya

Firman menambahkan, pihaknya berupaya usul-usul ranperda yang cukup urgent tapi belum ada di Prolegda, dapat dimasukkan di perubahan Prolegda. Oleh karena itu, ini merupakan langkah awal menginventarisir mana ranperda yang akan dihapus karena tidak relevan dan mana yang baru untuk ditetapkan dalam perubahan Prolegda.

“Terkait kemungkinan waktu penyelesaian, sebenarnya tergantung dari substansi masing-masing ranperdanya, itu yang pertama. Yang kedua tergantung juga pada kebutuhan cepat tidaknya atas raperda itu. Saya kira di DPRD sendiri bersama-sama dengan eksekutif asal ada kesepakatan, kita bisa melakukan upaya percepatan-percepatan,” jelasnya

Dalam rapat evaluasi tersebut, masing-masing pimpinan Pansus turut menyampaikan progres pembahasan ranperda yang mereka tangani. BP Perda DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk memastikan regulasi daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan pembangunan di daerah. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, bekerjasama dengan ICT Watch Indonesia menggelar pelatihan teknologi kecerdasan buatan bertajuk HerTech Perempuan Berdaya Artificial Intelligence (AI).

Kegiatan yang bertujuan untuk membekali perempuan dan calon pekerja dengan keterampilan praktis di bidang kecerdasan buatan ini, diikuti ratusan peserta dari ASN dan berbagai organisasi perempuan di Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Rabu (6/8).

Pelatihan menghadirkan dua narasumber utama, yakni Staf Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Donny Budhi Utoyo dan Program Director ICT Watch Indonesia, Prasati Dewi.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin diwakili Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, pelatihan ini selaras dengan visi pembangunan SDM unggul yang dicanangkan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.

“Oleh karena itu, kita ingin membekali para peserta di sini untuk keterampilan menggunakan dan mengelola AI, guna siap menyambut masa depan yang lebih dinamis bersama kecerdasan buatan,” ujar Muslim.

Ia juga menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia perempuan Banua dalam bidang teknologi informasi khususnya terhadap teknologi AI.

“Melalui peningkatan kapasitas SDM di bidang AI, kita harapkan ada peningkatan produktivitas kerja sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Lebih lanjut, Muslim menegaskan bahwa teknologi AI akan membawa banyak manfaat apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab.

“AI akan bekerja secara maksimal dan membawa kemaslahatan jika dimanfaatkan oleh pihak yang adaptif dan inovatif. Kita tidak perlu merasa terintimidasi dengan kehadiran AI, justru manfaatkan untuk mempercepat, mempermudah, dan mengoptimalkan kinerja,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Wakil Menteri Komdigi RI, Donny Budhi Utoyo menyampaikan apresiasi, atas terselenggaranya kegiatan pelatihan yang bersifat edukatif dan memberdayakan.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemprov Kalimantan Selatan yang secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi AI,” kata Donny.

Menurut Donny, langkah yang dilakukan Kalimantan Selatan merupakan contoh nyata penerapan transformasi digital yang inklusif.

“Bukan hanya fokus pada aspek teknologinya, tetapi juga menekankan pentingnya literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Donny menegaskan pihaknya siap mendukung berbagai inisiatif positif yang dilakukan Pemprov Kalsel dalam pemanfaatan AI.

“Kami mendukung dan terus mendorong pemahaman dan pemanfaatan AI secara positif dan produktif di tengah masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemerintah Provinsi akan menggelar Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Expo 2025, dengan tujuan untuk memperkenalkan potensi desa kepada masyarakat luas.

Bumdesa Expo 2025, akan dilaksanakan selama lima hari, mulai 10 hingga 15 Agustus 2025 mendatang, di area Perkantoran Gubernur di Banjarbaru.

Kepala Dinas PMD Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah, melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari, menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program tahunan yang mengedepankan kolaborasi antara pelaku usaha desa dengan berbagai pihak.

“Ini kerjasama bersama, dimana ada kolaborasi antara bumdesa dengan pelaku usaha lokal. dengan konsep lebih interaktif, melalui pameran produk secara langsung,” ungkap Novi, Rabu (6/8).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi produk desa adalah keterbatasan pengemasan (packaging), sertifikasi, serta pemasaran. Beberapa produk juga terkendala persoalan kualitas bahan baku, seperti jamur yang muncul pada produk olahan tertentu.

“Masih banyak yang belum siap bersaing di pasar. Karena itu, kegiatan ini juga menjadi sarana menjembatani Bumdes dengan konsumen maupun pihak ketiga yang bergerak di bidang distribusi,” lanjut Novi.

Kegiatan ini, ungkap Novi, juga sekaligus memeriahkan HUT ke-75 Kalimantan Selatan sebagai Provinsi, sehingga nantinya pameran BUMDesa Expo akan bersamaan dengan Kalsel Expo. (MRF/RIW/RH)