Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Sepanjang 1 Januari hingga 29 Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, mencatat capaian kinerja yang cukup menggembirakan. Pelayanan publik meningkat, pengawasan orang asing berjalan aktif, dan kontribusi terhadap penerimaan negara pun signifikan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Yoga Aria Prakoso Wardoyo menyebut, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran dalam menjaga kualitas layanan keimigrasian.

“Capaian kinerja tahun 2025 ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran. Kami terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya, belum lama tadi.

Di sektor pelayanan dokumen perjalanan, Imigrasi Banjarmasin menerbitkan 52.185 paspor sepanjang 2025, baik paspor biasa 24 halaman, paspor biasa 48 halaman, maupun paspor elektronik 48 halaman.

Tingginya angka tersebut menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Mulai dari keperluan ibadah haji dan umrah, perjalanan wisata, pendidikan, hingga pekerjaan di luar negeri.

Dari layanan paspor itu saja, Imigrasi Banjarmasin membukukan PNBP sebesar Rp37,08 miliar.

“Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian terus tumbuh. Tugas kami memastikan pelayanan tetap cepat, mudah, dan transparan,” katanya.

Tak hanya paspor, layanan izin tinggal bagi warga negara asing juga cukup tinggi. Sepanjang tahun, tercatat 4.476 layanan izin tinggal, mulai dari penerbitan baru, perpanjangan, hingga alih status melalui sistem SIMKIM V2 dan aplikasi MOLINA.

Dari sektor ini, terkumpul PNBP sebesar Rp2,74 miliar. Jika digabungkan, total penerimaan negara dari layanan paspor dan izin tinggal mendekati Rp40 miliar.

Sementara dalam pengelolaan anggaran, dari pagu sebesar Rp15,2 miliar, terealisasi Rp13,3 miliar hingga akhir Desember 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang operasional, peningkatan sarana prasarana, serta penguatan layanan publik.

Di sisi lain, pengawasan keimigrasian tetap menjadi perhatian. Sepanjang 2025 tercatat 58.669 perlintasan orang asing melalui TPI Laut Trisakti, TPI Laut Tabaneo, dan TPI Udara Syamsudin Noor.

Berbagai operasi keimigrasian juga digelar, baik operasi mandiri, intelijen, gabungan, TIMPORA, hingga Operasi Wirawaspada. Beberapa warga negara asing yang terbukti melanggar aturan juga telah dikenai tindakan deportasi.

“Kami tetap mengedepankan prinsip selektif keimigrasian. Pengawasan dilakukan secara ketat dan terukur untuk memastikan seluruh aktivitas orang asing sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia menambahkan, capaian 2025 akan menjadi pijakan untuk memperkuat pelayanan di tahun-tahun mendatang.

“Kami ingin Imigrasi Banjarmasin semakin modern, transparan, dan benar-benar hadir untuk masyarakat sekaligus menjaga kepentingan nasional,” tutupnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemanfaatan lahan tidur di lingkungan perkantoran, kini menjadi langkah nyata mendukung ketahanan pangan keluarga. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, menginisiasi pengelolaan lahan kosong di samping kantor mereka di Banjarbaru, menjadi kebun tanaman pangan produktif.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady menjelaskan, bahwa program ini berawal dari inisiatif pimpinan saat pertama kali menempati kantor tersebut.

“Waktu awal pindah ke kantor, pak kepala dinas melihat masih banyak lahan kosong dan lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari situ muncul inisiatif untuk mengelolanya menjadi lahan pertanian,” ujarnya saat meninjau lokasi, Rabu (18/2).

Agus menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengelola tanah kering agar lebih produktif. Proses pengolahan lahan dilakukan secara bertahap selama kurang lebih dua bulan.

Pada tahap awal, pihaknya menggandeng rekan – rekan dari bidang alat dan mesin pertanian (alsintan), untuk membantu pengolahan tanah menggunakan traktor selama beberapa hari. Setelah itu, dilanjutkan dengan pencangkulan dan pengolahan manual oleh jajaran pegawai.

“Alhamdulillah, setelah melalui beberapa tahapan pengolahan, lahan tersebut berhasil kita tanami. Ini menjadi bukti bahwa dengan kemauan dan kerja sama, lahan tidur pun bisa menjadi sumber pangan,” jelas Agus.

Kegiatan ini juga melibatkan Tim Penggerak PKK Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, yang dipimpin Ketua PKK Dinas PMD. Bersama – sama, ibu – ibu melaksanakan penanaman berbagai jenis tanaman pangan secara gotong royong.

Adapun komoditas yang ditanam antara lain cabai hiung, cabai rawit (lombok), kacang panjang, jagung, tomat, terong, kacang tanah, serta kangkung. Saat ini, seluruh tanaman telah tumbuh dengan baik dan memasuki tahap perawatan.

“Kita tinggal fokus pada perawatan. Mudah – mudahan dua sampai tiga bulan ke depan sudah bisa panen,” ungkap Agus.

Lebih lanjut, program ini diharapkan menjadi contoh baik bagi masyarakat desa maupun lingkungan perkantoran lainnya, dalam memanfaatkan lahan kosong untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Selain memberikan nilai ekonomi, kegiatan ini juga memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian pangan.

Melalui langkah sederhana namun berdampak ini, Dinas PMD Kalsel menegaskan komitmennya, mendorong pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan lahan secara produktif, menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, resmi mengatur mekanisme kegiatan belajar mengajar selama bulan Ramadan, melalui surat edaran yang telah diterbitkan belum lama ini.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra menjelaskan, bahwa dalam surat edaran tersebut diatur jadwal libur awal Ramadan serta penyesuaian jam belajar bagi peserta didik tingkat SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan.

“Kita mengeluarkan surat edaran bagaimana proses belajar mengajar pada bulan Ramadan. Jadi libur 18 sampai 21 Februari, tapi itu hanya untuk peserta didik, guru dan tenaga pendidik masih sama dengan ASN yang lain,” ujarnya.

Ia menegaskan, meski terdapat masa libur bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas seperti biasa sesuai ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, selama Ramadan, kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dengan sejumlah penyesuaian. Jam belajar akan dimulai pukul 08.00 hingga 12.00 WITA.

“Kemudian ada pesantren Ramadan, kegiatan belajar mengajar di bulan Ramadan, kemudian ada juga jadwal belajar yang dimulai dari jam 8 sampai jam 12. Juga ada libur nanti Idul Fitri sudah kita atur, nanti kita rilis surat edarannya,” jelasnya.

Program Pesantren Ramadan menjadi salah satu fokus utama Disdikbud Kalsel selama bulan suci. Kegiatan ini akan menitikberatkan pada penguatan pendidikan agama dan pembinaan karakter peserta didik.

Galuh menilai, pengaturan kegiatan belajar selama Ramadan perlu disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Khususnya bagi siswa SMA yang dinilai sudah lebih dewasa.

“Kan mungkin sedikit berbeda ya untuk anak SMA daripada SD dan SMP, sudah menuju dewasa sehingga jangan terlalu lama libur menurut saya. Kita atur dengan lebih baik, tapi nanti ada pesantren Ramadan yang kita fokus nanti untuk pelajaran agama dan lain sebagainya,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong BUMDes untuk mengelola sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.

Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari menyampaikan, bahwa BUMDes dan koperasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal.

Jika keduanya dapat berkolaborasi dengan baik, maka pengelolaan usaha desa akan semakin optimal, baik dari sisi permodalan, distribusi, maupun pemasaran produk.

“BUMDes dapat berfokus pada pengelolaan unit usaha berbasis potensi desa, seperti perdagangan, pengolahan hasil pertanian, hingga jasa layanan,” ungkap Indah, saat ditemui diruangannya pada Rabu (18/2).

Sementara itu, koperasi dapat memperkuat aspek kelembagaan, tata kelola keuangan, serta partisipasi anggota dalam mendukung perputaran ekonomi desa.

Indah menambahkan, pihaknya mendorong adanya komunikasi dan perencanaan bersama antara pengurus BUMDes dan pengurus Koperasi Desa Merah Putih agar program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Sinergi ini juga diharapkan mampu memperluas akses permodalan, memperkuat manajemen usaha, serta meningkatkan daya saing produk unggulan desa di pasar yang lebih luas,” lanjut Indah.

Di sisi lain, Dinas PMD Kalsel juga terus mendorong BUMDes untuk mengelola sektor pariwisata desa. Menurut Indah, banyak desa di Kalimantan Selatan memiliki potensi wisata alam, budaya, maupun kearifan lokal yang dapat dikembangkan secara profesional melalui BUMDes.

Dengan pengelolaan yang terencana dan berbasis potensi lokal, sektor pariwisata desa dinilai mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi desa sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

“Dinas PMD pun juga akan memberikan pendampingan kepada BUMDes, mulai dari perencanaan usaha, penguatan kelembagaan, hingga strategi promosi dan pemasaran,” ucapnya.

Indah menegaskan, keterlibatan masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi desa, termasuk sektor pariwisata.

Melalui BUMDes, masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengelola destinasi, penyedia jasa homestay, pemandu wisata, maupun pelaku usaha pendukung seperti kuliner dan kerajinan tangan.

“Melalui kolaborasi BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan, optimalisasi sektor pariwisata, ekonomi desa dapat semakin tumbuh, mandiri, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Indah. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya, untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam penyusunan dan pengembangan program inovasi daerah.

Langkah ini dilakukan agar setiap inovasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan Banua.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat menyampaikan, bahwa inovasi daerah tidak dapat hanya bersumber dari pemerintah semata.

Banyak gagasan, praktik baik, serta solusi kreatif yang lahir dari masyarakat, baik di tingkat desa, komunitas, pelaku usaha, akademisi, maupun generasi muda. Potensi tersebut perlu difasilitasi dan diintegrasikan dalam kebijakan daerah.

Inovasi tidak selalu harus datang dari birokrasi. Justru sering kali ide-ide segar dan solutif muncul dari masyarakat yang berhadapan langsung dengan persoalan di lapangan.

“Karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat dapat terlibat dalam proses perumusan program inovasi,” ungkap Thaufik, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, pendekatan partisipatif menjadi kunci dalam membangun ekosistem inovasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, proses inovasi akan lebih inklusif, transparan, dan tepat sasaran.

Selain itu, inovasi yang lahir juga memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi karena sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

BRIDA Kalsel, lanjut Thaufik, akan memperkuat berbagai mekanisme penjaringan ide dan kolaborasi, seperti forum diskusi, konsultasi publik, kompetisi inovasi daerah, hingga pendampingan bagi komunitas dan pelaku inovasi.

Sinergi dengan perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta komunitas kreatif juga terus ditingkatkan.

“Kami ingin membangun budaya inovasi yang tumbuh dari bawah, bukan hanya top-down. Dengan partisipasi aktif masyarakat, inovasi yang dihasilkan akan lebih aplikatif, solutif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” jelas Thaufik.

Thaufik menambahkan, penguatan partisipasi publik dalam inovasi juga sejalan dengan arah pembangunan daerah yang berbasis data, riset, dan kebutuhan masyarakat.

BRIDA Kalsel berkomitmen, menjadikan hasil-hasil inovasi sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan, sehingga pembangunan di Kalimantan Selatan semakin efektif dan tepat guna.

Ia berharap, semakin banyak inovasi yang lahir dari Banua, baik di sektor pelayanan publik, ekonomi kreatif, teknologi tepat guna, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

“Dengan demikian, Kalimantan Selatan dapat terus meningkatkan daya saing daerah sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik, untuk memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat secara cepat, efektif, dan transparan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, mengembangkan platform aplikasi pelayanan publik terintegrasi bernama Rakat, yang akan menjadi satu pintu layanan digital di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalsel.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengatakan, pengembangan aplikasi Rakat merupakan wujud dukungan terhadap visi, misi, serta 10 janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman, khususnya dalam mempercepat digitalisasi pelayanan publik.

“Saat ini kami terus melakukan penyempurnaan aplikasi pelayanan publik terintegrasi agar dapat memberikan kemudahan akses layanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan,” ujar Muslim.

Ia menjelaskan, aplikasi Rakat dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sektor layanan publik dalam satu platform digital, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, perizinan, hingga berbagai layanan publik lainnya.

“Melalui aplikasi Rakat, masyarakat tidak perlu lagi mengakses banyak aplikasi berbeda. Cukup satu platform untuk mendapatkan berbagai layanan publik secara digital sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muslim mengakui, bahwa pengembangan aplikasi tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Meski demikian, Diskominfo Kalsel tetap berkomitmen untuk mengembangkan Rakat secara bertahap hingga siap dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

“Pengembangan aplikasi ini terus kami lakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan SDM dan anggaran yang tersedia. Saat ini sudah terdapat beberapa layanan yang berhasil terintegrasi, salah satunya di bidang kesehatan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, proses administratif dan koordinasi lintas kementerian tengah berjalan untuk mempercepat penetapan kawasan strategis tersebut.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti mengatakan, bahwa seluruh tahapan pengusulan KEK Mekar Putih sedang berproses, termasuk pengajuan resmi kepada Dewan KEK.

“Khusus untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih, ini semuanya sedang berproses. Kita sudah pengajuan ke Dewan KEK terkait memang luasan lahan. Jadi luasan lahan sudah clear,” ujarnya di Banjarbaru, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan, tahapan berikutnya adalah koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Perhubungan, khususnya terkait dokumen perencanaan seperti RENJA dan RENSTRA Kementerian Perhubungan yang memuat pembangunan Pelabuhan Mekar Putih.

Menurutnya, pelabuhan menjadi kunci utama pengembangan KEK tersebut.

“Kenapa? Karena memang yang jadi fokus utamanya adalah pembangunan pelabuhan di Mekar Putih,” tegasnya.

Pelabuhan Mekar Putih diproyeksikan menjadi simpul logistik strategis, yang akan membuka akses investasi dalam skala besar. Ketika pelabuhan rampung dan mulai beroperasi, arus investasi diyakini akan meningkat signifikan dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.

“Pada saat Pelabuhan Mekar Putih itu selesai dan terbangun dan kemudian dimanfaatkan, maka investasi investor-investor juga akan masuk dan akan meningkatkan perekonomian yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Pemprov Kalsel menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penetapan KEK Mekar Putih dapat terbit pada akhir tahun 2026. Setelah itu, pembangunan fisik kawasan ditargetkan mulai berjalan pada 2027.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, kawasan ini diproyeksikan mulai beroperasi pada 2029, sejalan dengan masa kepemimpinan Gubernur saat ini.

“Kita harapkan di akhir tahun 2026 Perpres penetapan terkait Kawasan Ekonomi Khusus itu sudah keluar. Kemudian 2027 sudah mulai melakukan pembangunan sampai nanti terakhir pada masa kepemimpinan Pak Gubernur itu sudah mulai beroperasi di tahun 2029,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin menegaskan komitmennya, memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan empat lembaga strategis di Kalimantan Selatan.

Empat lembaga yang menjalin kerja sama tersebut yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan, Komisi Informasi Kalimantan Selatan, Darut Tauhid Peduli (DT Peduli) Kalsel, serta Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan.

Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Nida Mufidah menyampaikan, bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah konkret kampus dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

“Tujuan kami mengadakan MoU ini adalah untuk menunjang dan memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kerja sama lintas lembaga ini diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, khususnya dalam mendukung kegiatan akademik dan nonakademik sivitas akademika UIN Antasari.

Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya dibekali teori di ruang kelas, tetapi juga perlu mendapatkan pengalaman praktik langsung di lapangan agar memiliki kompetensi yang utuh.

“Mahasiswa tidak hanya sekadar mendapatkan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga praktik langsung. Dengan adanya MoU ini, kemampuan dan keterampilan mahasiswa akan semakin bertambah, sehingga mereka siap terjun ke lapangan dan menjadi tenaga kerja yang unggul,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang statistik. Dua capaian nasional ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat tata kelola data guna mendukung pembangunan yang terukur dan berbasis data.

Prestasi pertama diraih dari majalah teknologi terbesar di Indonesia, IT Works, di mana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil memperoleh penghargaan Bintang 4. Capaian ini tergolong eksklusif karena menjadikan Pemprov Kalsel sebagai satu – satunya pemerintah provinsi di Indonesia yang meraih nilai tersebut.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah menjelaskan, bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai inovasi yang dilakukan, khususnya dalam pengembangan Satu Data Indonesia (SDI).

“Salah satu terobosan yang kami lakukan adalah pemanfaatan fitur kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) pada aplikasi Satu Data Indonesia Kalsel. Fitur ini sangat membantu pimpinan daerah dalam mengambil keputusan agar lebih tepat, efektif, dan efisien,” ujar Hidayatullah, Senin (9/2).

Selain penghargaan nasional, Pemprov Kalsel juga mencatatkan lonjakan signifikan pada Indeks Satu Data Indonesia (SDI). Jika pada tahun 2024 Kalsel berada pada predikat Cukup dengan nilai 50 poin, maka pada tahun 2025 meningkat tajam menjadi 80,5 poin dan masuk dalam kategori Baik.

Dari tiga domain penilaian Indeks SDI, dua domain mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Domain Penyelenggaraan SDI meningkat dari 42,61 poin menjadi 75,82 poin, sementara Domain Data Leadership melonjak dari 51,09 poin menjadi 86,01 poin. Selain itu, Domain Kebijakan dan Kelembagaan juga mengalami kenaikan dari 74,73 poin menjadi 87,33 poin.

Hidayatullah menegaskan, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim, termasuk melalui kegiatan observasi dan studi tiru ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan data.

“Alhamdulillah hasilnya sangat signifikan. Dari predikat cukup kini menjadi baik dengan peningkatan nilai yang cukup jauh. Ini tidak lepas dari kerja keras tim, khususnya di Seksi Pengelolaan Data Statistik, dalam meningkatkan Indeks SDI Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Melalui dua prestasi tersebut, Hidayatullah berharap seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, dapat sepenuhnya berbasis pada data yang valid dan akurat di lapangan.

“Dengan sistem pengelolaan data yang semakin terarah dan terintegrasi, diharapkan setiap kebijakan pimpinan daerah serta program kerja SKPD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga pembangunan di Kalimantan Selatan berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai target yang telah ditetapkan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi pengambilan kebijakan pembangunan yang akurat, terukur, dan tepat sasaran di Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, SDI lahir dari kebutuhan pemerintah terhadap data yang benar, seragam, dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.

“Data dibutuhkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengendalian pembangunan. Tanpa data yang sama dan valid, kebijakan akan sulit tepat sasaran,” ujar Hidayatullah, Senin (9/2).

Ia menjelaskan, sebelum SDI diterapkan, sering terjadi perbedaan data antarinstansi untuk satu indikator yang sama, seperti angka kemiskinan, jumlah penduduk, maupun data bantuan sosial. Perbedaan tersebut kerap menyulitkan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang efektif.

“Melalui Satu Data Indonesia, pemerintah menyatukan persepsi dan standar data di seluruh instansi pusat dan daerah, sehingga hanya ada satu rujukan data yang digunakan bersama,” jelasnya.

Menurutnya, penyelenggaraan SDI di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas instansi. Dalam pelaksanaannya, terdapat empat aktor utama SDI, yakni Badan Pusat Statistik sebagai pembina data, Bappeda sebagai sekretariat, Diskominfo sebagai Walidata, serta Organisasi Perangkat Daerah sebagai produsen data.

Dalam perannya sebagai Walidata, Diskominfo Kalsel memiliki tanggung jawab untuk mengelola, menyimpan, hingga mempublikasikan data agar dapat dimanfaatkan pengambil kebijakan, kalangan akademisi, maupun masyarakat.

“Diskominfo memastikan data yang dihasilkan OPD terkelola dengan baik, terintegrasi, dan dapat diakses sesuai ketentuan, sehingga benar-benar bermanfaat,” katanya.

Sebagai terobosan, SDI Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kini telah didukung oleh portal data yang dilengkapi fitur kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Fitur ini memungkinkan pengolahan dan analisis ratusan data yang terintegrasi antar OPD guna memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan strategis.

“Pemanfaatan AI dapat membantu pimpinan melihat gambaran kondisi daerah secara cepat dan komprehensif, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat,” tambahnya.

Berdasarkan hasil evaluasi SDI tahun 2025, indeks SDI Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan signifikan dengan nilai 80,5 dan masuk dalam kategori baik. Capaian ini menunjukkan kemandirian Pemprov Kalsel dalam pengelolaan data, khususnya dari aspek pengambilan keputusan.

“Alhamdulillah capaian indeks SDI kita meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2024, dengan komitmen yang kuat, kita optimis indeks SDI Pemprov Kalsel akan terus berkembang,” ucapnya.

Meski demikian, Hidayatullah menegaskan, bahwa tantangan ke depan masih terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola data.

“Penguatan kapasitas SDM menjadi komitmen kami ke depan agar kualitas data semakin baik dan indeks SDI Kalimantan Selatan terus meningkat,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)