DPRD Kalsel Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Jadi Perda

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna Dewan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, pada Rabu (7/6).

Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang dibacakan oleh Sahrujani, Dewan menilai pelaksanaan APBD Tahun 2022 sudah cukup baik.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel

Namun demikian, sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Banggar DPRD Kalsel telah merumuskan beberapa tanggapan, antara lain berkenaan dengan realisasi pendapatan daerah 2022 sebesar Rp8 triliun lebih atau 103,83 persen dari total anggaran pendapatan yang ditetapkan.

“Capaian pendapatan tersebut tentunya harus menjadi motivasi bagi Pemda untuk menggali potensi-potensi penerimaan sehingga tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan semakin berkurang,” harapnya.

Sedangkan untuk capaian belanja Pemprov Kalsel Tahun 2022, terealisasi sebesar Rp7,3 triliun lebih atau 90,37 persen dari total anggaran belanja yang ditetapkan, patut mendapatkan apresiasi karena menggambarkan tingginya rata-rata serapan anggaran pada setiap SKPD dan merupakan cerminan dari realisasi program kegiatan yang telah direncanakan telah berjalan dengan baik.

Sementara, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam rapat paripurna ini, pihaknya akan segera melanjutkan proses penyempurnaan Raperda tersebut.

“Hal ini sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembentukan produk hukum daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan,” jelasnya.

Sebelum Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda, Pemprov Kalsel akan terlebih dahulu menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

“Hal ini merupakan langkah konstitusional yang harus dijalankan sebelum peraturan daerah tersebut secara resmi berlaku,” terangnya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini  juga menambahkan pihaknya akan memperhatikan setiap catatan yang terkait dengan pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh pihak legislatif, baik berupa saran, koreksi dan rekomendasi.

“Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan dan memberikan pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah, ” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Akan Kembali Gelar Kalsel Expo 2023

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan kembali menggelar Kalsel EXPO tahun 2023, yang direncanakan bertempat di Lapangan Murjani kota Banjarbaru, mulai 30 Agustus – 3 September 2023.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, melalui pesan whatsappnya kepada Abdi Persada FM, pada Rabu (7/6).

Birhasani menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi berdiri pada tahun 1950, tepatnya tanggal 14 Agustus. Kini seiringan dengan HUT RI ke 78 RI pada tanggal 17 Agustus tahun 2023, maka Kalsel juga memperingati Hari Jadinya yang ke 73 tahun. Guna memeriahkannya Pemerintah Provinsi Kalsel telah membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Jadi ke 73 Provinsi Kalsel dan HUT RI ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia, melalui Kalsel EXPO 2023.

“Ini merupakan agenda rutin Pemerintah Provinsi Kalsel yang biasanya dilaksanakan pada momentum peringatan hari jadi dengan kegiatan pameran nasional,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, yang juga dalam kepanitiaan ditunjuk sebagai Ketua Bidang Promosi dan Pameran Pembangunan, kegiatan Kalsel EXPO ini biasanya diikuti oleh unsur Pemerintah Pusat, seperti Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan kota se Indonesia, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan UMKM. Mengingat ajang pameran berskala nasional, maka tentunya kegiatannya perlu terencana dengan baik dan persiapan yang matang.

“Saat ini panitia sudah membentuk Tim Seleksi Event Organizer guna menjaring calon event organizer terbaik yang nantinya bertugas untuk melaksanakan kegiatan Kalsel EXPO 2023,” jelasnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, berdasarkan hasil rapat ditetapkan sebagai Ketua Tim Seleksi adalah Rizal Akbar, dan Tim langsung bekerja mengeluarkan Surat Pertamanya tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Peserta Selaksi EO yang telah diumumkan melalui Website LPSE Provinsi Kalsel, Website Dinas Perdagangan dan media lainnya. Dalam pengumuman pendaftaran dimulai tanggal 5 hingga 11 Juni 2023. Bagi calon EO yg berminat dapat mendaftarkan Badan Usaha,Perusahaannya beserta proposal melalui Tim Seleksi dengan alamat Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Jalan S. Parman nomor 44 Banjarnasin atau melalui email dinasperdagangan.kalsel@gmail.com.

“Persyaratan pertama memiliki Bentuk Usaha berbadan hukum, Mempunyai NPWP dan PKP, Bidang usaha berhubungan dengan pelaksanaan pameran, tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI), berpengalaman dalam melaksanakan pameran berskala Provinsi atau Nasional, pernyataan Kesanggupan untuk pembiayaan sebagai pelaksana pameran dengan tandatangan di atas materai Rp 10.000, dapat mendatangkan peserta dari luar daerah, EO yang terdaftar wajib menyampaikan expose di depan Tim Seleksi, dan keputusan Panitia Seleksi terhadap pemenang EO tidak dapat diganggu gugat,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Evaluasi Penerapan Datu Soban, Dinsos Kalsel Gelar Bimtap Supervisor dan Petugas Data

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel menggelar kegiatan Bimbingan dan Pemantapan Supervisor dan Petugas Data Aplikasi Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) se Kalsel, selama dua hari yaitu 6 dan 7 Juni 2023 di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Kegiatan yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammadun yang diwakili Sekretarisnya, Murjani ini diikuti sebanyak 30 orang dari Supervisor dan Petugas Data di 13 Kabupaten/Kota di Kalsel serta dihadiri Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pejabat Eselon 3 di lingkup Dinsos serta Pejabat Eselon 4 di bidang perlindungan jaminan sosial.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Provinsi Kalsel, Muhammadun yang dibacakan Sekretarisnya, Murjani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya keseriusan Dinsos dalam menyediakan suatu media yang dapat menampung dan mengelola data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan pengelolaan data terpadu sosial Banua yang akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial Kalsel serta pemanfaatan informasi (digitalisasi) dan integrasi dalam pengelolaan data yang kemudian menentukan rencana strategis pembangunan daerah,” katanya, Selasa (6/6).

Muhammadun menjelaskan penggunaan aplikasi Datu Soban pada Dinsos Kalsel sesuai dengan Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan PSKS dan juga sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

“Datu Soban merupakan platform aplikasi dari Dinsos Kalsel sebagai produsen data sektoral daerah. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi instansi lainnya, dan dapat membantu dalam proses penyaluran bantuan serta informasi umum bagi masyarakat maupun akademisi”, jelasnya.

Penghimpunan data dilakukan oleh petugas data Kabupaten/Kota menggunakan metode dan instrumen yang telah ditentukan. Supervisor data melakukan verifikasi dan validasi data yang masuk. Penyajian data aplikasi menampilkan sebuah dashboard berupa numerik tentang karakter individu dilengkapi dengan foto dan titik koordinat 26 jenis PPKS dan 12 jenis PSKS sehingga menyajikan data yang asli (genuine) yang akan segera terintegrasi dengan aplikasi lain seperti portal satu data Indonesia dan E-Walidata.

“Sehingga data dapat dimanfaatkan oleh SKPD lain, swasta, akademisi dan masyarakat luas,” terangnya.

Muhammadun menambahkan dalam usaha penanganan permasalahan sosial demi mewujudkan taraf kesejahteraan sosial akan terwujud kalau memiliki data PPKS dan PSKS yang dapat diandalkan. Sehingga program yang dijalankan menjadi tepat sasaran terhadap setiap penerima manfaat serta dapat memaksimalkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar demi mewujudkan visi PPKS lebih sejahtera, PPKS lebih berdaya guna.

“Menekan resiko penyalahgunaan data, serta membantu dalam pengambilan kebiydalam ruang lingkup pemberian bantuan sosial serta sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah lingkup Provinsi,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BPAM Banjarbakula Pastikan Kebutuhan Air Tercukupi Meski Kemarau Ekstrim

BANJARBARU – Suplai air di kawasan metropolitan Banjarbakula dipastikan tetap dapat terpenuhi. Meskipun Kalimantan Selatan (Kalsel) diprediksi mengalami musim kemarau ekstrim di tahun ini.

“Suplai kemungkinan masih bisa, karena lokasi pengambilan Air baku kita di intake Mandikapau yang sumber air nya berasal dari bendungan sungai Riam kiwa dan Riam kanan sehingga dipastikan walaupun terjadi kemarau panjang dan ekstrim InsyaAllah suplai kebutuhan air di wilayah metropolitan banjarbakula akan selalu dapat terjaga dan terpenuhi,” ujar Kepala Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Muhammad Berty Nakir, di ruang kerjanya, Rabu (7/6).

Berty mengaku pihaknya juga mengatur saluran air (intake) dari sumber air di Bendungan Riam Kanan, agar kebutuhan air tetap tercukupi meski kemarau.

“Kan kita bisa menutup intake. Kalau kemarau panjang intake itu kita tutup dan kita tampung air dari bendungan, jadi air selalu ada,” terangnya.

Tak hanya ke masyarakat, kebutuhan air kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) yang akan diselenggarakan di Kiram pada 10-16 Juli mendatang, juga dipastikan terpenuhi.

BPAM Banjarbakula selaku penanggung jawab kebutuhan air pada kegiatan itu, sudah menyiapkan dua buah truk tangki yang siap menyuplai air bersih untuk kesuksesan kegiatan dengan kurang lebih 1.700 Pramuka Pendega se Indonesia itu.

“Kita siapkan truk itu selama 24 jam, jadi tidak perlu khawatir,” tuturnya.

Seperti diketahui, BPAM Banjarbakula memiliki dua buah Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang masing-masing berkapasitas 250 dan 500 liter perdetik. Keduanya diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, pada Maret 2023 lalu.

Lewat dua buah IPA itu, BPAM Banjarbakula telah menyalurkan air bersih ke Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, serta sebagian wilayah di Kabupaten Tanah Laut.

Sementara kerjasama yang dilakukan dengan kota Banjarmasin berupa suplai air baku, dan akan tersalurkan dalam waktu dekat. (SYA/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Gelar Audisi Gita Bahana Nusantara

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Audisi Gita Bahana Nusantara, selama dua hari pada 7 – 8 Juni 2023, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Suasana Audisi Gita Bahana Nusantara

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun, pada Rabu (7/6).

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun, menjelaskan, Audisi Gita Bahana Nusantara ini merupakan kesempatan yang berharga sebagai wadah menyalurkan bakat dan potensi di bidang seni suara bagi pelajar dan mahasiswa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Muhammadun, didampingi Kabid Kebudayaan, Raudati Hildayati

Kegiatan ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijakan menaikan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan.

“Semoga yang terpilih nanti dapat menampilkan suara terbaik sebagai putra – putri daerah di Banua,” harapnya.

Disampaikan Muhammadun, dalam Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dimana penerapan muatan lokal dalam pembelajaran merupakan bentuk pemahaman terhadap potensi daerah masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Kemudian Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal, yang bertujuan untuk memperteguh identitas daerah dan memperkokoh karakter daerah sebagai upaya pembangunan karakter bangsa serta meningkatkan citra daerah sebagai bagian citra bangsa.

“Keberhasilan penyelenggaraan Gita Bahana Nusantara tentu memiliki nilai positif bagi pembinaan generasi muda, khususnya dalam meningkatkan semangat kebangsaan, dan nasionalisme,” jelas Madun (sapaan akrabnya)

Sementara itu, Kasi Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sunjaya Adhiarso menambahkan, Audisi Gita Bahana Nusantara dimaksudkan membangun karakter jati diri bangsa, memupuk rasa kebersamaan dan nasionalisme, serta meningkatkan apresiasi seni di kalangan generasi muda melalui pembentukan paduan suara.

“Kegiatan ini akan dipilih empat peserta, untuk nanti mengikuti tim paduan suara Gita Bahana Nusantara bergabung dengan peserta lainnya, yang mewakili 34 Provinsi di Indonesia pada bulan Agustus mendatang,” tutupnya

Untuk diketahui, audisi Gita Bahana Nusantara ini, diikuti sebanyak 41 peserta yang tersebar dari Kabupaten dan Kota. Ada lima juri yang memberikan penilaian yaitu Sudirman Juri Senior dari Pemerintah Pusat, Sirajudin sebagai musisi dan pencinta lagu, dan Sinta Sinaga seorang pianis, Sabransyah Dosen FKIP ULM Banjarmasin pengajar bidang vokal dan piano serta Mas Maryanto Dosen Seni Musik FKIP ULM Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Peringati Puncak Hari Lingkungan Hidup, Bank Kalsel Dukung 3.500 Bibit Mangrove

TANAH LAUT – Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, Bank Kalsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan bantuan 3.500 bibit Mangrove.

Bantuan diberikan guna mendorong kesadaran dan tindakan masyarakat untuk melindungi kelestarian lingkungan.

Secara simbolis bantuan diserahkan Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, Facrudin kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana di Pesisir Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, pada Senin (5/6).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pgs. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Shah Rizky Kurniawan.

Menanggapi bantuan tersebut, Hanifah Dwi Nirwana, ST., MT. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan Bank Kalsel melalui program CSRnya.

“Atas nama Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel, kami berterimakasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Bank Kalsel melalui bantuan CSR Bank Kalsel berupa 3.500 bibit Mangrove yang dimana akan ditanam disepanjang pesisir pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang ada di Kalimantan Selatan. Tentunya Bank Kalsel yang merupakan mitra penting kami selalu mendukung dalam setiap program termasuk kegiatan hari ini,” tutur Hanifah.

Dikesempatan yang sama, Fachrudin selaku Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan komitmen Bank Kalsel untuk senantiasa mendukung program-program dari Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan salah satunya kegiatan penanaman mangrove.

“Bantuan yang telah diberikan pada hari ini merupakan bentuk kepedulian Bank Kalsel membangun lingkungan hidup khususnya di Kalimantan Selatan dan kami akan selalu hadir, melayani Banua serta berkontribusi dalam pemulihan dan peningkatan ekosistem mangrove di Kalimantan Selatan khususnya di pesisir pantai,” ucap Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)

Diskominfo Kalsel dan LPPL Abdi Persada FM Lakukan Studi Tiru ke RRI Banjarmasin

BANJARMASIN – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kalsel bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM, melakukan kunjungan atau studi tiru ke Radio Republik Indonesia (RRI) Banjarmasin.

Kunjungan yang dilakukan pada Rabu (7/6) siang, dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel Tarwin Patik Mustafa bersama dengan ketua Dewan Pengawas LPPL Abdi Persada FM Anisah, dan Direktur Abdi Persada FM Ibnu Min Haji, kunjungan Diterima langsung oleh Kepala RRI Banjarmasin Darno beserta jajarannya.

Tarwin menjelaskan, kunjungan mereka ke RRI ini, untuk melakukan studi tiru terkait keberlangsungan radio ini.

“Kunjungan ini merupakan studi tiru karena di Diskominfo Kalsel ada Radio Abdi Persada FM,” ungkap Tarwin.

Sehingga, lanjutnya, dengan adanya kunjungan ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan radio serta lainnya.

“Kami berharap dengan adanya studi tiru ini, kami dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dan lainnya yang ada di RRI Banjarmasin,” ucap Tarwin..

Hal senada juga disampaikan Direktur Radio Abdi Persada FM Ibnu Min Haji.

Direktur LPPL Abdi Persada FM Ibnu Min Haji bersama Kabid Kepala Bidang Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel Tarwin Patik Mustafa

Ia menyampaikan, kunjungan yang mengikutsertakan jajaran direksi Abdi Persada FM, ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan, program, serta lainnya, yang ada di RRI Banjarmasin.

Dalam kunjungan kali ini, diskusi terkait sistem kerja dewan pengawas, hingga program siaran menjadi pembahasan menarik yang didapatkan LPPL Abdi Persada FM dari LPP RRI Banjarmasin.

Kepala RRI Banjarmasin Darno menjelaskan, sebagai radio milik Pemerintah Pusat, tentunya saling berbagi ilmu pengetahuan yang ada di tempat mereka, kepada daerah merupakan kewajiban yang dapat mereka lakukan.

Kepala RRI Banjarmasin Darno

“RRI Banjarmasin menjadi pengayom bagi radio lokal yang ada di Kalsel ini,” ungkap Darno.

Dalam kesempatan tersebut, Darno mengatakan, mengenai struktur jabatan yang ada di RRI Banjarmasin. Serta pemilihan dan tugas dari Dewan Pengawas RRI yang dipilih langsung oleh Komisi 1 DPR RI.

“Serta saat ini RRI Banjarmasin juga tengah mengembangkan dunia usaha serta lainnya,” ujarnya.

Untuk diketahui LPPL Abdi Persada FM berkunjung ke RRI Banjarmasin, dalam rangka studi tiru untuk mengetahui, pengelolaan, program, serta lainnya, yang ada di tempat tertentu. (SRI/RDM/RH)

Gubernur Kalsel Ingatkan Tanam Pohon Untuk Antisipasi Banjir

TANAH LAUT – Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, menggelar puncak peringatan hari lingkungan hidup sedunia, di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, Senin (5/6) sore. Peringatan hari lingkungan hidup sedunia tersebut, dihadiri langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Bupati Tanah Laut Sukamta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana, beserta Pejabat SKPD Lingkup Provinsi Kalsel. Pada kesempatan tersebut Gubernur Kalsel beserta seluruh jajaran, juga menggelar penanaman pohon Mangrove sebanyak 7000 bibit dipesisir lahan seluas 2,5 Hektare, dengan metode rumpun berjalan. Penanaman tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan gelombang laut menuju rumah pemukiman warga, serta pohon mangrove juga akan menjadi tempat berkembang biak para ikan.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, Penanaman ribuan bibit mangrove adalah aksi nyata terhadap pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan revolusi hijau. Tak lupa ia mengajak kepada Pemerintah Kabupaten-Kota, dan pihak swasta, untuk turut serta melakukan penanaman, agar dapat mengimplementasikan pengurangan emisi karbon sebagai upaya menjaga lingkungan yakni dengan menanam mangrove.

“Kita tidak akan menikmati apa yang kita tanam, namun anak-cucu dan generasi penerus kita akan memetik hasil dari yang kita tanam saat ini, ” ungkap orang yang akrab disapa Paman Birin ini.

Paman Birin melanjutkan, bumi dari tahun ke tahun selalu semakin panas. Oleh karena itu, Kalsel dengan program revolusi hijau yang sudah dicanangkan bertahun-tahun lalu lamanya, menjadi program yang penting dalam rangka mengantisipasi panas yang kita rasakan sekarang ini.

Tak lupa Paman Birin juga mengucapkan terima kasih kepada pihak swasta, yang telah peduli terhadap lingkungan. Penanaman 7000 mangrove ini, karena bumi kita yakni banua Kalsel masih memiliki lahan yang luas untuk ditanami. Dan tentu saja, Provinsi Kalsel meminta Bupati Kabupaten-Kota untuk menanam dimusim kemarau ini. Hal ini bertujuan agar dimusim penghujan nanti kita dapat memininalisir terjadinya musibah banjir.

“Ulun meminta rakyat untuk bersama-sama menjaga lingkungan,” tutup Paman Birin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, bahwa penanaman mangrove dilakukan secara serentak pada 13 kabupaten dan kota. Dengan membeli bibit mangrove dari nelayan setempat, penanaman mangrove di Desa Sungai Bakau karena wilayah tersebut kerap dilanda abrasi, bahkan mengikis hingga ke tepi jalan aspal. Menurutnya, menjaga ekosistem laut seperti di pinggir pantai cukup penting sebagai upaya mencegah abrasi dan mengurangi pemanasan global.

“Bibit mangrove hanya bisa hidup dari tempat bibit tersebut disemai,” ungkap Hanifah.

Ia melanjutkan, persiapan pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tersebut dimulai dari aksi membersihkan sampah plastik di pesisir pantai. (MRF/RDM/APR)

Bank Kalsel Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award (BIA) 2023

BANJARMASIN – Bisnis Indonesia menggelar Bisnis Indonesia Award(BIA) 2023 dengan mengangkat tema Bertumbuh di Era Baru.

Momen penyerahan penghargaan kepada Bank Kalsel di Jakarta

Tema tersebut dipilih untuk memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mampu menjaga pertumbuhan positif selama periode 3 tahun. BIA merupakan kegiatan tahunan Bisnis Indonesia Group. Pelaksanaan tahun ini
adalah yang ke-21 kali semenjak pertama kali digelar pada 2002.

Pada tahun ini, BIA menganugerahkan penghargaan kepada perusahaan berkinerja baik diberbagai
sektor, khususnya perusahaan terbuka yang tercatat di pasar modal, serta pemimpin puncak yang diberikan kepada 29 sektor industri, tujuh sektor perbankan, dan sekuritas.

Perusahaan penerima BIA 2023 dipilih berdasarkan penilaian Dewan Juri yang terdiri atas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 2017—2022 Wimboh Santoso, Wakil Menteri Keuangan 2014—2019 Mardiasmo, Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto, Direktur PT Indovesta Utama Mandiri Rivan Kurniawan, dan Direktur PT Bahana TCW Investment Management Doni Firdaus.

Pada gelaran yang dihelat di Jakarta tersebut, Bank Kalsel dianugerahi penghargaan sebagai Perbankan Terbaik.

Penghargaan tersebut diterima oleh Andhy Andriawan selaku Kepala Bank Kalsel Kantor Cabang Jakarta, mewakili manajemen Bank Kalsel, akhir Mei lalu.

Bank Kalsel menjadi juara pada kategori Bank Pembangunan Daerah dengan aset Rp15 trilyun hingga Rp30 trilyun. Pada kategori ini, Bank Kalsel mengungguli empat BPD lainnya, yaitu Bank Sulselbar, Bank Kalbar, Bank DIY, dan Bank Sulutgo.

Sepanjang triwulan pertama tahun 2023, Bank Kalsel mencatatkan penyaluran kredit senilai Rp11,86 trilyun dan pembiayaan syariah senilai Rp1,88 trilyun. Nilai ini naik dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang masing-masing senilai Rp10,00 trilyun dan Rp1,47 trilyun.

Dari sisi himpunan dana pihak ketiga, Bank Kalsel mencatatkan Rp17,39 trilyun yang terdiri dari giro senilai Rp6,94 trilyun, tabungan Rp4,47 trilyun, dan deposito Rp6 trilyun.

Aset Bank Kalsel terpantau naik 26,18% dari Rp17,57 trilyun menjadi Rp22,17 trilyun.

Pada kesempatan yang berbeda, Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi atas kemampuan Bank Kalsel dalam menjaga pertumbuhan kinerja positif selama periode tiga tahun yang penuh tantangan, khususnya selama masa pandemi COVID-19 yang penuh tantangan.

“Semua raihan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh insan Bank Kalsel, maupun dukungan serta kepercayaan dari seluruh Pemegang Saham dan nasabah setia Bank Kalsel. Semoga penghargaan ini menjadi pelecut semangat perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan, serta dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

Keberangkatan BDJ 04 Tertunda, Kemenag Protes Keras ke Garuda

Jakarta – Keberangkatan 328 jemaah haji Indonesia kelompok terbang (kloter) 4 Embarkasi Banjarmasin (BDJ 04) tertunda, akibat adanya kerusakan teknis pesawat Garuda Indonesia. Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab menyampaikan protes ke Garuda Indonesia atas persoalan ini.

BDJ 04 seharusnya diberangkatkan pada Sabtu (3/6) pukul 02.40 WITA. Sesuai jadwal, jemaah haji pun sudah dilepas keberangkatannya pada Jumat (2/5) pukul 23.00 WITA, dari asrama haji ke bandara Syamsuddin Noor. Namun, jemaah akhirnya kembali ke asrama haji karena ada informasi kerusakan teknis pesawat.

“Kami sudah sampaikan protes ke Garuda Indonesia atas peristiwa ini. Apalagi, info adanya kerusakan teknis baru terinformasikan setelah jemaah berada di bandara. Kami minta Garuda menyampaikan permohonan maaf dan berharap ada kompensasi yang diberikan ke jemaah,” tegas Saiful Mujab di Jakarta, Sabtu (3/6).

Menurut Saiful Mujab, protes keras disampaikan, karena ini bukan kejadian yang pertama. Kejadian yang sejenis juga pernah dialami jemaah Embarkasi Banjarmasin pada operasional haji 2022. Saat itu, kepulangan mereka tertunda karena ada persoalan teknis. Kejadian lainnya juga menimpa jemaah asal Embarkasi Banjarmasin pada tahun 2019. Bahkan saat itu, peristiwa yang terjadi berdampak pada tertundanya keberangkatan tiga kloter berikutnya.

Kementrian Agama meminta Garuda Indonesia dapat memberikan solusi terbaik agar jemaah dapat segera berangkat secara bersama-sama dalam satu kloter menuju tanah suci.

“Solusi segera diperlukan agar persoalan ini tidak berdampak pada kloter-kloter berikutnya,” tandasnya.

Sementara itu, menanggapi insiden ini, pihak Garuda Indonesia mendatangkan pesawat Airbus 330-400, sebagai pesawat pengganti untuk mengangkut jemaah haji kloter 4 asal Barito Selatan dan Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

“Kapasitasnya memang lebih kecil, sehingga ada 41 jemaah yang harus kita joining lewat Solo atau Kualanamu,” jelas General Manager Garuda Indonesia cabang Banjarmasin, Agung Gunawan, saat dikonfirmasi wartawan pada Minggu (4/6) siang.

Agung memastikan, langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penundaan berkepanjangan bagi kloter – kloter berikutnya.

“Pesawat pengganti ini tiba di bandara Syamsudin Noor sekitar jam 6 sore. Setelah persiapan dan segala sesuatunya, maka dijadwalkan kloter 4 diberangkatkan sekitar jam 9 malam,” urainya.

Sementara untuk kloter 5 asal Kotawaringin Barat, Barito Timur dan Lamandau Kalimantan Tengah yang terkena dampak penundaan ini, Agung memastikan, bahwa pihaknya juga bertanggung jawab penuh. Hal itu mengingat, kloter 5 belum dapat diterima pihak asrama haji Embarkasi Banjarmasin, karena kloter 4 masih harus bertahan menunggu keberangkatan.

“Kloter 5 kami inapkan di hotel sekitar asrama haji, dengan fasilitas yang disiapkan Garuda Indonesia,” tutupnya.

Informasi dari pihak PPIH Embarkasi Banjarmasin, kloter 5 sudah diberangkatkan ke tanah suci pada Senin (5/6) pagi, setelah melalui proses pelepasan keberangkatan pada diniharinya. (KemenagRI-RIW/RDM/APR)

Exit mobile version