Banjarmasin – DPRD Kota menegaskan, bahwa kehidupan toleransi antarumat beragama selama ini, telah terbangun dengan baik dan menjadi bagian penting menjaga keharmonisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, akhir pekan tadi, menyikapi momentum hari besar keagamaan yang berlangsung hampir bersamaan. Yakni malam takbiran Idulfitri dan Hari Raya Nyepi.
Mathari menilai, masyarakat Banjarmasin selama ini dikenal memiliki budaya saling menghormati antarumat beragama. Nilai toleransi tersebut tidak hanya terbentuk secara alami dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga diperkuat melalui berbagai kebijakan daerah mendukung terciptanya kerukunan.
Keberadaan peraturan daerah mengatur tentang toleransi menjadi salah satu bentuk komitmen, antara pemerintah daerah bersama DPRD dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Kota Banjarmasin.
“Toleransi di kota seribu sungai, sebenarnya sudah terbangun sejak lama. Ini bukan sesuatu yang baru, karena masyarakat kita sudah terbiasa hidup berdampingan dengan penuh saling menghormati,” ucapnya.
Mathari menjelaskan, keberagaman yang ada di Kota Banjarmasin justru menjadi kekuatan sosial yang memperkaya kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menjaga dan merawat nilai-nilai toleransi tersebut. Peran organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan juga sangat penting dalam menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat.
“Dengan semangat kebersamaan sangat dibutuhkan terutama pada saat masyarakat menjalankan kegiatan keagamaan yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Momentum ini, justru dapat menjadi contoh nyata mampu menjaga kerukunan meskipun memiliki latar belakang keyakinan yang beragam,” jelasnya.
Mathari mengimbau, seluruh lapisan masyarakat tetap menjaga sikap saling menghormati dalam pelaksanaan tradisi keagamaan, termasuk pada malam takbiran menjelang Hari Raya Idulfitri.
Kegiatan takbiran tetap dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya, tetapi dilakukan dengan bijak agar tidak mengganggu umat agama lain yang juga sedang menjalankan ibadahnya.
Mengingat, pada waktu yang hampir bersamaan umat Hindu juga merayakan Hari Raya Nyepi yang identik dengan suasana hening dan khidmat.
“Melalui semangat toleransi yang kuat, sebagai ajang mempererat persaudaraan demi tercipta kehidupan kota yang aman, tentram dan damai,”pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pengurus Provinsi (Pengprov) Olahraga Domino Nasional (ORADO) Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi bertajuk Semua Orang Main Domino (SOMD) di Gedung Batas Kota, Banjarmasin, baru baru tadi.
Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan mini turnamen domino yang mengacu pada aturan resmi ORADO, sebagai persiapan jelang kejuaraan berjenjang yang akan segera bergulir.
Ket foto : Sekretaris Pengprov Orado Kalsel Arif Rahman
Sekretaris Pengprov ORADO Kalsel, Arif Rahman Hakim menjelaskan, bahwa kegiatan ini digagas bersama Yayasan Amnesia dari Banua Indonesia, sebagai bagian dari upaya mensosialisasikan peraturan resmi olahraga domino kepada masyarakat.
Kegiatan ini juga sekaligus mempersiapkan para pegiat domino, jelang kejuaraan kabupaten/kota (Kejurcab), kejuaraan provinsi (Kejurprov) pada April, hingga kejuaraan nasional (Kejurnas) yang juga dijadwalkan pada bulan yang sama.
“Ini bagian dari sosialisasi bagaimana peraturan-peraturan domino, yang mana ini juga menjadi persiapan teman-teman menjelang Kejurcab di tingkat kabupaten kota, menuju Kejurprov bulan April dan Kejurnas bulan April,” ujar Arif.
Peserta kegiatan ini berasal dari berbagai komunitas dan organisasi olahraga di Kalimantan Selatan. Antara lain dari Perbasi, Porgasi, komunitas Airsoft, e sports, serta komunitas anak muda yang ada di Kalsel.
Arif mengungkapkan, bahwa ORADO Kalsel saat ini telah berhasil membentuk kepengurusan di 11 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, sementara dua kabupaten lainnya masih dalam proses pembentukan dan penyusunan struktur.
Koordinasi dan komunikasi dengan berbagai tokoh olahraga di tingkat kabupaten hingga provinsi juga telah berjalan aktif.
Salah satu misi besar yang diemban ORADO Kalsel, adalah mengubah citra olahraga domino yang selama ini masih kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat.
“Semoga olahraga domino ini bukan lagi sekadar image-nya olahraga kampungan, olahraga yang ada di pinggiran. Tetapi ini sudah menjadi olahraga yang naik kelas, yang mana ada aturan secara umum dan terbuka yang bisa dijalankan pegiat maupun pecinta olahraga domino di Kalimantan Selatan,” tegas Arif.
Soal potensi, Arif mengaku sangat bersyukur dengan antusiasme masyarakat Kalsel terhadap olahraga ini. Domino sudah menjadi aktivitas yang lekat dengan keseharian warga, dari kampung, desa, posko, hingga kafe-kafe di Banjarmasin yang kini ramai dengan permainan domino.
“Hampir di setiap kampung, di setiap desa, di setiap posko, bahkan sekarang di kafe-kafe yang ada di Banjarmasin itu ramai bermain domino. Jadi sebuah potensi yang luar biasa,” katanya.
Namun Arif menekankan, bahwa ORADO hadir untuk mengarahkan potensi besar tersebut ke jalur yang lebih terstruktur dan berorientasi prestasi, bukan sekadar hobi semata.
“Mereka yang bermain domino bukan sekadar rame-rame kemudian hobi, tetapi ini bisa lebih terarah ke arah prestasi,” pungkas Arif. (ORADO.KALSEL-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Suasana hangat penuh kebersamaan terasa di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman, saat manajemen bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan buka puasa bersama anak yatim, akhir pekan tadi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai kepedulian sosial, sekaligus mempererat silaturahmi keluarga besar RSGM Gusti Hasan Aman di bulan suci Ramadan.
Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel (kiri), menyerahkan bingkisan
Acara yang berlangsung di lingkungan RSGM Gusti Hasan Aman tersebut, dihadiri jajaran manajemen, pegawai, anggota DWP, serta anak-anak yatim yang turut merasakan kebersamaan dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan.
Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda, melalui rilisnya menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya sekadar berbagi hidangan berbuka, tetapi juga menjadi momentum mempererat hubungan antarpegawai.
Menurutnya, kebersamaan seperti ini mampu memperkuat rasa kekeluargaan di lingkungan rumah sakit, sehingga tercipta hubungan yang harmonis tidak hanya dalam pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan sosial.
“Kita bisa bersilaturahmi dan saling mengenal, kedekatan yang terjalin tidak hanya di lingkungan rumah sakit, tetapi juga di luar, agar rasa kekeluargaan semakin kuat,” ujarnya.
Suasana buka bersama RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel
Mashuda menyampaikan, saat ini terdapat beberapa pejabat baru yang bergabung dalam jajaran manajemen RSGM Gusti Hasan Aman. Karena itu, kebersamaan seperti ini dinilai penting mempercepat proses adaptasi, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan adanya tim baru di jajaran manajemen, kita bisa lebih cepat menyesuaikan diri. Untuk itu mohon dukungan dari seluruh pihak, agar dapat terus bersinergi dan bekerja bersama-sama memberikan pelayanan terbaik,” harap Huda, sapaan akrabnya.
Selain berbuka puasa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan berbagi berkah Ramadan.
“Kami berharap nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta hubungan harmonis antarpegawai dapat terus tumbuh dan menjadi semangat bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya. (RSGMKALSEL-NHF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, turut meramaikan Gerakan Pangan Murah (GPM) Bazar Murah Tahun 2026, di Halaman Kantor Dislutkan Kalsel, di Banjarbaru, Senin (16/3).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono menyampaikan, GPM Bazar Murah tahun ini, dikoordinatori Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono
“Kami bersyukur Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel dapat berpartisipasi pada GPM Bazar Murah, dengan SKPD lainnya,” ungkap Rusdi, kepada sejumlah wartawan.
Ditambahkan Rusdi, pada GPN Bazar Murah kali ini, stand Dislutkan Kalsel menjual ikan patin dengan harga hanya 10 ribu per kilogram, sedangkan harga di pasaran mencapai 40 sampai 50 ribu.
“Harga ikan yang kami jual ini lebih murah dari harga di pasaran,” ungkap Rusdi lagi.
Pada GPM Bazar Murah ini, lanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel juga menjual produk olahan ikan dari pelaku UKM, dari Kota Banjarmasin serta Banjarbaru.
“Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel bersyukur masyarakat antusias membeli ikan serta produk olahan yang dijual dengan harga murah ini,” ucapnya.
Rusdi mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk membantu masyarakat jelang perayaan Idulfitri.
Pada kesempatan tersebut, Rusdi juga mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, mendorong pemenuhan gizi protein selama Ramadan.
“Berdasarkan arahan dari Gubernur Kalsel Mudihin, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel turut bekerja bersama merangkul semua. Salah satunya dengan mendorong pemenuhan gizi seimbang dari protein ikan,” tutur Rusdi.
Karena, lanjut Rusdi, ikan merupakan sumber protein yang murah serta mudah di dapat masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Selama Ramadan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel telah berpartisipasi dalam gerakan pangan murah yang dilaksanakan di kabupaten dan kota di Kalsel,” ucap Rusdi. (SRI/RIW/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melantik dan mengambil sumpah, 54 guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Pelantikan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (16/3).
Pelantikan ini dilaksanakan, setelah sebelumnya sempat tertunda, dan akhirnya digelar bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, pelantikan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kepemimpinan di sekolah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
“Pelantikan kepala sekolah SMA, SMK, dan juga SLB ini sebelumnya sempat tertunda. Hari ini dalam momen bulan puasa kita melantik para kepala sekolah tersebut,” ujarnya.
Ia berharap para kepala sekolah yang baru dilantik, mampu meningkatkan kinerja sekolah serta berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan, khususnya pada sektor pendidikan.
Menurutnya, salah satu indikator penting dalam pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang saat ini masih berada di kisaran 8,6 hingga 8,9 tahun.
“Harapan kita dengan dilantiknya para kepala sekolah ini, kinerja sekolah semakin meningkat. Selain itu, kita juga ingin meningkatkan indeks pembangunan manusia pada sektor pendidikan, terutama lama sekolah. Harapan kita tentu semakin banyak masyarakat yang bersekolah,” jelasnya.
Sekda Kalsel melantik 54 Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB di Gedung Idham Chalid Banjarbaru.(foto : MC Kalsel)
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menjelaskan, pelantikan kali ini mencakup 54 kepala sekolah yang berasal dari berbagai SMA, SMK, dan SLB di Kalsel.
“Untuk pelantikan hari ini ada 54 orang yang diangkat menjadi kepala sekolah, baik melalui rotasi, mutasi, maupun pengangkatan,” katanya.
Ia menambahkan, penugasan guru sebagai kepala sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2025, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.
Dalam aturan tersebut, masa jabatan kepala sekolah berlaku selama empat tahun untuk satu periode dan dapat diperpanjang hingga dua periode apabila kinerjanya dinilai baik.
Saat ini, jumlah kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan mencapai lebih dari 200 orang.
Abdul Rahim juga memastikan, bahwa pelantikan ini telah direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen pendidikan di daerah.
“Kegiatan ini sudah dirancang sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan setiap ada kebutuhan pengisian jabatan kepala sekolah bisa langsung kita laksanakan,” ujarnya.
Ia juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik agar mampu meningkatkan kinerja, disiplin, serta mutu pendidikan di sekolah masing-masing.
“Kami memohon kepada seluruh kepala sekolah yang sudah dilantik agar meningkatkan kinerjanya, menjaga disiplin, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan,” tegasnya.
Selain itu, Abdul Rahim mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 14 sekolah yang dipimpin pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kekosongan jabatan serta beberapa kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.
Abdul Rahim menargetkan, pengisian jabatan kepala sekolah yang masih kosong dapat segera dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri.
“Untuk yang kosong masih ada sekitar 14 sekolah yang sementara dipimpin PLT. Mudah – mudahan pada April nanti sudah bisa kita isi semuanya, karena saat ini juga sudah memasuki masa ujian sekolah sehingga kita tidak ingin sekolah dipimpin terlalu lama oleh plt,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)
Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menilai, ideologi Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai penguat persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks dan rawan konflik.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, usai menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi Pancasila bersama sejumlah perwakilan media cetak, elektronik, dan online, akhir pekan tadi.
Menurutnya, perkembangan situasi global saat ini menunjukkan bahwa berbagai konflik masih terus terjadi di sejumlah kawasan dunia, termasuk di wilayah Timur Tengah.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya menjaga persatuan serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan.
Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, serta latar belakang sosial yang berbeda. Namun justru di tengah keberagaman tersebut, bangsa Indonesia mampu berdiri kokoh sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Foto bersama dengan awak media
“Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan besar yang harus dijaga bersama. Karena itu, ideologi Pancasila menjadi fondasi utama dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa,” katanya.
Gusti Iskandar menekankan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi juga harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, DPRD Kalimantan Selatan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai persatuan, toleransi, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami ingatkan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat memicu perpecahan. Perbedaan pandangan maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekayaan sosial yang memperkuat persatuan bangsa,” jelasnya.
Lebih lanjut Gusti Iskandar menambahkan, konflik sosial sering kali berawal dari persoalan kecil yang kemudian dibesar-besarkan tanpa adanya upaya penyelesaian yang bijak.
Karena itu, semangat kebersamaan dan dialog menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.
Namun perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merusak persatuan dan keharmonisan sosial.
“Melalui sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila ini, DPRD Kalimantan Selatan juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk terus berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarmasin – Inspeksi teknis menyeluruh terhadap kelaikan jalan kendaraan umum, atau rump check, lazim digelar instansi terkait / untuk menjamin keselamatan penumpang. Baik untuk bus, angkutan AKAP/AKDP) . Dimana pemeriksaan meliputi unsur teknis (rem, lampu, ban) dan administrasi (SIM, STNK, KIR). Ramp check sering dilakukan menjelang mudik Lebaran atau rutin untuk memastikan keamanan.
Ramp check inipun, digelar di kawasan Terminal Tipe B Kalsel, pada Jumat (13/3) pagi, pada sejumlah armada angkutan darat, yang akan digunakan pada program Mudik Gratis 2026.
Ramp check digelar secara terpadu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Kalimantan Selatan, dan operator angkutan.
Kadishub Kalsel memantau proses pemeriksaan kesehatan sopir angkutan lebaran.
Selain ramp check, juga digelar pemeriksaan kesehatan serta tes urine bagi para pengemudi angkutan mudik. Giat ini didukung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Narkotika Nasional Kalsel.
Aktivitas ini dilakukan, untuk memastikan kesiapan kendaraan, pengemudi, serta awak angkutan dalam memberikan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi pemudik.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, M Fitri Hernadi mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh kendaraan dan pengemudi yang melayani angkutan lebaran, dalam kondisi layak dan memenuhi standar keselamatan.
Dimana untuk memastikan hasil ramp check yang maksimal, pihaknya bekerja sama dengan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia Kalimantan Selatan, untuk menguji seluruh kendaraan yang beroperasi di Terminal induk km 6 Banjarmasin.
“Dengan demikian kita memiliki keyakinan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai standar pelayanan minimal dan benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat,” jelasnya.
Tidak hanya kondisi kendaraan, para pengemudi pun menjalani pemeriksaan kesehatan serta tes narkoba, untuk memastikan kondisi mereka benar-benar siap memberikan pelayanan kepada penumpang.
“Mudah-mudahan hasilnya semuanya sehat, fit, dan prima untuk melayani masyarakat. Kemudian dari hasil pemeriksaan BNN kita juga berharap seluruhnya negatif, tidak ada yang terindikasi menggunakan narkoba,” harapnya.
Dishub Kalsel juga melakukan pengecekan menyeluruh, terhadap kelengkapan administrasi dan aspek teknis kendaraan.
“Dengan kendaraan dan pengemudi yang sama – sama dalam kondisi baik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal,” tambahnya.
Kadishub Kalsel memasang stiker pada armada angkutan lebaran yang selesai menjalan ramp check.
Ia juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, baik menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi, untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum berangkat.
“Termasuk komponen penting seperti fast moving agar tidak terjadi kendala selama perjalanan,” tutupnya. (DishubKalsel-RIW/EYN)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antar instansi dalam pengamanan informasi serta meningkatkan ketahanan siber daerah, khususnya dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kegiatan yang dirangkai dengan pembahasan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut, digelar di Aula Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (12/3).
Pertemuan ini melibatkan berbagai instansi strategis, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Korem 101/Antasari, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel, Lanud Syamsuddin Noor, serta Lanal Banjarmasin.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem digital pemerintahan.
Berdasarkan hasil pemantauan Diskominfo Kalsel, setiap bulan terdeteksi belasan hingga puluhan anomali pada sistem digital milik pemerintah daerah.
“Dari data yang kami pantau, setiap bulan terdapat belasan bahkan puluhan anomali yang terdeteksi. Beberapa waktu lalu aplikasi dan website milik pemerintah daerah juga sempat mengalami gangguan. Apakah itu sekadar uji coba atau sudah mengarah pada tindakan kriminal, tentu hal tersebut perlu kita waspadai bersama,” ujarnya.
Ket : Suasana kegiatan Forum Komunikasi Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel
Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Kalsel telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan siber secara cepat dan terkoordinasi. Saat ini, tim CSIRT telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
“Artinya jaringan respon cepat terhadap insiden siber sudah terbentuk di seluruh daerah. Namun masih banyak hal yang perlu diperkuat ke depan, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga optimalisasi sistem keamanan yang ada,” jelasnya.
Muslim menambahkan, ancaman siber yang semakin kompleks tidak hanya berpotensi mengganggu sistem informasi pemerintahan, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas keamanan wilayah secara lebih luas.
Melalui forum ini, Diskominfo Kalsel mendorong terbangunnya koordinasi lintas instansi dalam melakukan identifikasi dini, langkah preventif, serta respon cepat terhadap berbagai potensi ancaman keamanan sistem informasi di daerah.
“Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab masing – masing instansi. Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan dalam butir-butir kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan tahap awal atau brainstorming dalam merumuskan konsep kerja sama antar lembaga. Diskominfo Kalsel telah menyiapkan sejumlah draf awal yang akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan lanjutan.
Ke depan, hasil kesepahaman tersebut diharapkan dapat melahirkan tim terpadu yang memiliki mekanisme respon cepat terhadap berbagai indikasi gangguan keamanan siber di Kalimantan Selatan.
“Harapannya nanti dapat terbentuk tim terpadu dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Tim ini juga memungkinkan untuk disahkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Selatan agar memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar mengungkapkan, bahwa berdasarkan data pemantauan terbaru, jumlah serangan siber yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan masih cukup signifikan.
Pada bulan Desember tercatat sebanyak 36.925 serangan siber yang terdeteksi. Sementara pada bulan Januari tercatat 11.617 serangan, dan pada bulan Februari sebanyak 9.663 serangan.
“Memang terlihat ada penurunan jumlah serangan pada awal tahun ini, namun hal tersebut tidak berarti ancaman ke depan akan berkurang. Potensi lonjakan serangan tetap harus kita waspadai secara serius,” jelasnya.
Sucilianita menambahkan, sebagian besar serangan siber yang terdeteksi menargetkan alamat IP jaringan milik pemerintah daerah. Untuk itu, Diskominfo Kalsel secara rutin melakukan pemantauan harian terhadap potensi ancaman pada infrastruktur digital pemerintah.
Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Forkom KAMI ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) yang mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk forum komunikasi terkait keamanan informasi.
“Melalui forum ini kami ingin mempercepat tindak lanjut rekomendasi tersebut, salah satunya dengan menyusun nota kesepahaman antar instansi terkait langkah penanganan serangan siber maupun anomali yang terjadi di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (11/3) sore.
Pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel.
Ket : Gubernur Kalsel, Muhidin saat menyampaikan sambutan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi, sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
“Rotasi ini untuk penyegaran sekaligus menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.
Muhidin menjelaskan, pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan dan berpeluang memperoleh pengembangan karier.
Sebaliknya, pejabat yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi kembali dan dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai.
“Evaluasi tetap kita lakukan. Kalau kinerjanya baik tentu kita pertahankan, kalau tidak sesuai maka akan kita evaluasi kembali,” tegasnya.
Terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kalsel, Muhidin mengungkapkan, bahwa saat ini masih terdapat kekosongan pada posisi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kekosongan tersebut terjadi karena belum ada kandidat internal yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki jabatan tersebut. Untuk sementara waktu, posisi tersebut akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt),” tutupnya.
Adapun enam pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut yaitu, Galuh Tantri Narindra, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, kini menjabat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Abdul Rahim, sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel. Miftahul Chair, sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian Kalsel.
Rahmaddin, sebelumnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel.
Rusma Khazairin, sebelumnya Kepala Biro Organisasi, kini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Dewi Fuziarti, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Tanah, dengan menggelar rapat kerja bersama sejumlah stakeholder terkait, Rabu (11/03)
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kalsel untuk menghadirkan regulasi yang komprehensif dalam pengelolaan sumber daya air tanah secara berkelanjutan di Banua.
Foto : suasana rapat pansus III DPRD Kalsel
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Husnul Fatahillah. Dalam forum itu, Pansus III mengundang berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan air tanah, untuk menghimpun berbagai masukan, saran, serta pandangan konstruktif terhadap substansi raperda yang sedang disusun.
Menurut Husnul Fatahillah, pelibatan stakeholder menjadi langkah penting agar regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan air tanah.
“Pembahasan raperda ini tidak hanya melihat dari sisi regulasi semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek teknis, lingkungan, serta kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan air tanah,” ujarnya.
Husnul menjelaskan, dalam rapat tersebut, salah satu pihak yang turut diundang adalah perwakilan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN).
Sumber Humas DPRD Kalsel
Namun pihak ASPADIN menyampaikan bahwa draf raperda baru mereka terima pada hari yang sama, maka memerlukan waktu untuk mempelajari lebih lanjut isi dokumen tersebut secara menyeluruh.
“Mereka meminta waktu untuk mempelajari draf raperda ini terlebih dahulu dan akan merapatkannya bersama anggota ASPADIN lainnya. Rencananya mereka akan melakukan pertemuan internal terlebih dahulu,” jelasnya.
Husnul menambahkan, hasil pembahasan dari pertemuan internal tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada Pansus III DPRD Kalsel sebagai bahan masukan dalam proses penyempurnaan raperda.
Masukan yang disampaikan tentunya tetap harus mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Adapun sejumlah poin penting yang menjadi fokus dalam pembahasan Raperda Pengelolaan Air Tanah ini. Diantaranya terkait mekanisme perizinan pengeboran air tanah, pengaturan penggunaan air tanah, termasuk ketentuan mengenai kedalaman pengeboran, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air tanah.
Selain itu, aspek perpajakan dari pemanfaatan air tanah juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam raperda tersebut.
“Kita ingin pemanfaatan air tanah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya alam,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
