Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Atlet Sport Dance Special Olympics Indonesia (SOIna) Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Siti Nazwa mewakili Indonesia bertanding pada ajang Internasional Spesial Olympic World Winter Games Tahun 2025 di Italia.

Pelatih Soina Kalsel Rima Lutfiyanti menjelaskan, tahun 2025 ini satu atlet Sport Dance SOIna Kalsel akan mengikuti pertandingan tingkat internasional di Italia.

“Provinsi Kalimantan Selatan mengirim 1 atlet sport dance ke Italia,” ungkapnya, Jumat (17/1).

Karena itu, lanjut Rima, pihaknya terus melakukan latihan secara rutin untuk dapat menghasilkan prestasi terbaik, apa ajang tersebut.

“Latihan terus dilaksanakan di daerah, sebelum para atlet masuk latihan nasional dua minggu sebelum waktu keberangkatan ke Italia,” ucapnya.

Pada pertandingan olahraga internasional tersebut, atlet sport dance akan menampilkan tarian Dayak serta Papua.

“Karena berasal dari Kalsel maka tarian yang akan ditampilkan salah satunya tarian Dayak,” ujarnya.

Sedangkan, waktu pelaksanaan pertandingan di Italia pada Maret 2025 mendatang.

“Kalsel mengirimkan tiga orang terdiri dari pelatih, tenaga medis, serta atlet,” jelasnya.

Diikutsertakan tenaga medis tersebut, sebagai salah satu persyaratan karena di Italia sedang musim dingin saat ini.

“Sehingga kemungkinan terserang hypothermia bisa saja terjadi, karena itu tenaga medis diperlukan, ” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dispora dengan SOIna telah berkolaborasi untuk peningkatan prestasi atlet disabilitas.

“Saat ini telah banyak kegiatan pembinaan yang telah dilakukan oleh Dispora Kalsel, untuk atlet disabilitas dibawah binaan SOIna Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Dukungan yang diberikan oleh Dispora Kalsel dengan pemberian dana hibah, serta kegiatan tahunan pekan olahraga Soina di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pada kegiatan tahunan tersebut diikuti oleh seluruh SOIna di seluruh kabupaten/kota di Kalsel,” ucap Budiono.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya berharap, peningkatan prestasi atlet SOIna Kalsel akan terus meningkat. (SRI/RDM/RH)

BANJAR – Jajaran Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Evaluasi Kinerja. Kegiatan digelar, Kamis (16/1).

Plh. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, sekaligus Sekretaris Dispar Kalsel, Tanwiriah, melalui rilisnya mengatakan, pesan yang selalu ditekankan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Muhammad Syarifuddin, untuk selalu meningkatkan kinerja. Apalagi tugas pokok dan fungsi dari sekretariat merupakan penunjang utama kegiatan di seluruh bidang Dinas Pariwisata.

“Pelayanan sekretariat itu baik keuangan, perencanaan aset dan umum serta kepegawaian harus selalu ditingkatkan, karena berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing bidang teknis,” ucapnya

Disampaikan Tanwiriah, dari konsolidasi dengan Bappeda Kalsel, hasil Survei kepuasan terhadap pelayanan Kesekretariatan sudah cukup baik. Namun, tetap harus selalu dibuktikan melalui kinerja terbaik, agar hasil penilaian benar-benar dapat semakin dipertanggungjawabkan kualitasnya. Dimana, menjadi salah satu target penilaian realisasi rencana kerja Dinas Pariwisata.

“Mari bersama-sama kita ditingkatkan keberhasilan tahun 2025 ini,” pintanya

Lebih lanjut Tanwiriah menambahkan, selama Rapat Evaluasi Kinerja, pihaknya juga melaksanakan diskusi seluruh pegawai di Sekretariat, terkait beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Dimana, sebelumnya dikomunikasikan bersama-sama untuk dicarikan formulasi penyelesaiannya. Selain itu, beberapa inovasi yang telah dikerjakan yaitu tentang pelayanan kepegawaian dan wadah peningkatan kompetensi melalui Internal Corporate University.

“Kami minta untuk di-share kepada seluruh Pegawai dan dimaksimalkan pemanfaatannya,” tutupnya

Untuk diketahui, Rapat ini dipimpin Plh. Kadispar yang juga Sekretaris Dinas Pariwisata, Tanwiriah, didampingi Kasubbag Umpeg, Sofya Rizky Destiana, Plh. Kasubbag PKA, Hafizi. Dalam rapat diikuti oleh seluruh pegawai lingkup Sekretariat, baik dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, maupun dari Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset bertempat di Aula Rapat Dinas Pariwisata Kalsel. (DISPAR.KALSEL-NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Palnam milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan setiap tahun.

Ha itu disampaikan Kepala Dispersip Kalsel Nurliani Dardie melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dispersip Kalsel, Adethia Hailina kepada wartawan, di ruang kerjanya, pada Jum’at (10/01).

Adethia mengatakan, berdasarkan data statistik, baik melalui sistem maupun manual, Dispersip Kalsel mencatatkan tingkat kunjungan masyarakat naik sekitar 2 sampai 3 persen di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Menurutnya, kunjungan didominasi oleh pemustaka dari rentang usia remaja (10-18 tahun) hingga dewasa awal (20-40 tahun).

“Kita bisa berbangga namun juga masih perlu peningkatan agar tingkat kunjungan masyarakat ke layanan perpustakaan bisa terus meningkat,” katanya.

Adethia menjelaskan, tingkat kunjungan yang meningkat ini memberikan dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kalsel pada 2024 lalu yakni sebesar 81,16 poin dan ini diatas dari target nasional.

“Jadi kita berbangga karena di tahun 2024 nilai IPLM masuk zona hijau dan diatas target nasional. Secara peringkat kita berada pada peringkat 5 nasional naik dari peringkat tahun sebelumnya yang berada pada peringkat 13,” tuturnya.

Nilai IPLM yang tinggi ini, lanjut Adethia, menunjukan bahwa peran pemerintah daerah telah optimal dalam memenuhi sarana dan prasarana, serta penyusunan program peningkatan literasi masyarakat.

Peningkatan IPLM inipun juga diiringi dengan peningkaran Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Provinsi Kalsel yang naik pada posisi sedang dengan nilai diatas target nasional.

“Ini juga kita patut berbangga dan diharapkan pada tahun ini TGM Provinsi Kalsel bisa masuk zona hijau atau diatas 80 poin,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Khotimah menghadiri Wisuda XV Program Diploma 3 Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Citra Nusantara (ASMI CINUS) pada Kamis (16/1), di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Muhidin dalam sambutan tertulisnya menyampaikan, ucapan selamat dan sukses dan mengharapkan para wisudawan dapat tumbuh menjadi SDM yang berkualitas.

“Ilmu yang diperoleh menjadi tantangan besar bagi kalian untuk tumbuh menjadi SDM yang berkualitas untuk Banua yang kita cintai ini,” ucap Muhidin.

Muhidin mengatakan, di negara dan bangsa manapun, pendidikan selalu menjadi ujung tombak kemajuan dan perubahan. Setiap agama juga memandang pendidikan sebagai kebutuhan yang tidak boleh diabaikan.

“Dalam konteks inilah, Pemerintah Provinsi Kalsel terus berupaya secara maksimal untuk memajukan pendidikan. Khusus pendidikan tinggi, dukungan dari perguruan tinggi sangatlah dibutuhkan untuk mensukseskan pembangunan pendidikan,” jelas Muhidin dalam sambutan tertulisnya.

Maka dari itu, Muhidin berharap, seluruh perguruan tinggi di Kalsel tanpa kecuali ASMI CINUS Banjarmasin, dapat lebih banyak lagi melahirkan lulusan yang berkualitas dan profesional, dengan membangun suasana akademis dan arah pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Keberadaan perguruan tinggi dengan para lulusannya menjadi tumpuan yang diharapkan dalam membangun SDM yang berkualitas. Dan mereka yang mendapat gelar kelulusan, hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kemegahan pribadi dan institusi, tetapi juga menjadi individu yang kita harapkan dapat mengembangkan keilmuan dan intelektual. Serta menjadi orang yang mampu memberdayakan dirinya sendiri dan memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan daerah, nusa dan bangsa terutama Banua Kalsel,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur ASMI CINUS, Chandra Hariandi dalam sambutannya menyampaikan, dalam wisuda kali ini pihaknya akan mewisuda sebanyak 53 orang.

Dirinya juga menyampaikan harapan agar para wisudawan/wisudawati dapat menggunakan ilmu yang telah didapatkan sebagai bekal untuk menghadapi tantangan kedepan.

“Semoga segala ilmu yang didapatkan bermanfaat sebagai bekal untuk menghadapi tantangan baru. Pergunakan bekal yang sudah didapat semasa berkuliah di ASMI CINUS sebagai modal dalam menghadapi semua tantangan dengan kerja keras,” ungkapnya. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025, bertempat di Aula BKD Kalsel, Banjarbaru, pada Kamis (16/1).

Penandatanganan tersebut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Kepala BKD Kalsel, Dinansyah serta diikuti seluruh pegawai dilingkup BKD Kalsel.

Dinansyah mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Penandatanganan Pakta Integritas adalah manifestasi dari niat tulus kita untuk bekerja dengan penuh integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dan menjadikan akuntabilitas sebagai dasar dari setiap tindakan yang kita ambil,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Perjanjian Kinerja yang ditandatangani merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, pencanangan Zona Integritas menjadi bagian dari upaya BKD Kalsel dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menurut Dinansyah, keberhasilan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga komitmen kolektif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Komitmen ini tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap aspek pekerjaan kita. momen ini sebagai titik awal untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah kita,” lanjutnya.

Dinansyah berharap semangat integritas serta pelayanan prima dapat terus terinternalisasi dalam budaya kerja BKD Kalsel.

“Ini adalah sebuah komitmen kita bersama untuk terus memperkuat budaya kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Keberhasilan pembangunan zona integritas ini bergantung pada kontribusi kita semua,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Desa Atiran adalah salah satu desa di kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Desa ini menjadi salah satu desa yang terisolir yang masuk dalam program Karya Bakti TNI, hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Korem 101 Antasari, yang didalamnya dilakukan perbaikan dan pembukaan jalan menuju desa Atiran tersebut.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah, melalui Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menyampaikan, pada program Karya Bakti TNI tahun 2024 yang lalu, pihaknya berhasil mewujudkan pembukaan jalan menuju desa atiran. Bahkan, dengan dilakukannya pembukaan jalan menuju akses desa Atiran, dua desa lainnya, yakni desa desa batu perahu dan desa juhu aing bantai, turut dapat dilalui dikarenakan ketiga desa tersebut saling terhubung.

“Dengan dibukanya jalan terisolir di desa atiran menuju desa batu perahu yang selama ini terisolir di kaki pegunungan meratus, juga akan berdampak ke dua desa lainnya, yakni menuju desa batu perahu dan desa juhu aing bantai. Ketiga desa tersebut akan saling terhubung, dengan lebar jalan mencapai 8 meter,” ungkap Andie saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/1).

Dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, Pemprov Kalsel melalui Dinas PMD Kalsel bersama Korem 101 Antasari, telah berhasil membuka ruas yang selama ini terisolir sepanjang 2,8 KM dengan lebar 8 M. Ini menjadi suatu hal yang menggembirakan bagi warga – warga yang ada di kaki pegunungan meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

“Karena ini menjadi jalan pembuka antara beberapa desa yang terisolir di Kecamatan Batang Alai Timur, HST, yaitu desa Atiran, desa Aing Bantai, desa Batang Perahu dan desa Juhu, yang dahulunya status desa desa ini adalah desa tertinggal,” lanjut Andie.

Dengan adanya peningkatan status Indeks Desa (ID), desa desa di Kalsel terus mengalami peningkatan statusnya. Dan dengan adanya pembukaan jalan ini, diharapkan adanya kemajuan baik dari akses transportasi maupun akses ekonomi.

“Dahulunya para warga warga di desa terisolir mereka hanya berjalan kami dikarenakan tidak adanya transportasi. Dengan adanya kerjasama ini kami harapkan tetap sinergis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat antar desa,” tutup Andie. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalsel melaksanakan rapat orientasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, di Ruang Rapat Syahrir, Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (16/1).

Rapat yang dipimpin Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, membahas tentang visi Pemprov Kalsel dalam 5 tahun ke depan, mengadopsi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel terpilih periode 2025-2030, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman.

“Tema RPJMD tahun ini yaitu Kalsel Bekerja Menuju Gerbang Logistik Kalimantan,” kata Ariadi Noor.

RPJMD Kalsel sendiri sebelumnya sudah disusun jauh-jauh hari dengan didasari RPJPD Kalsel 2025-2045.

Namun ada beberapa poin yang harus diselaraskan dengan program-program susunan Muhidin-Hasnur saat Pilkada 2024 lalu.

“Alhamdulillah visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih memiliki kesesuaian dengan RPJMD, jadi tidak susah kami dalam meharmonisasikan dengan rancangan,” jelasnya.

Ariadi Noor mengungkapkan, RPJMD Kalsel tahun 2025-2029 memiliki beberapa 10 prioritas sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada lalu.

Lima misi dalam janji tersebut pertama pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia, kedua pembangunan infrastruktur yang handal, ketiga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata dan syariah, keempat penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan terakhir yakni tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat.

Sementara, untuk mendorong gerbang logistik, menurut Ariadi Noor, salah satu prioritas yaitu infrastruktur. Seperti pembangunan jembatan Pulau Kalimantan-Kotabaru, Pelabuhan Mekar Putih, dan Kawasan Aerocity.

“Ada pula nanti kawasan sentra olahraga atau Sport City berskala internasional,” bebernya.

Setelah penyusunan RPJMD itu, Ariadi Noor menyebut akan menyesuaikan dan menyelaraskan dengan RPJMN, yang pada tanggal 20 januari nanti sudah dibentuk Perpres nya dan akan menjadi pedoman untuk menyusun RPJMD 2025 – 2029 Kalsel.

“Semoga dengan RPJPD keselarasannya terbaik nasional, nanti RPJMD juga harus baik, dan bisa lebih baik lagi. Supaya kalau sudah selaras dengan pusat, kita akan gampang menuntaskan target-target nasional yang ada di daerah,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar audiensi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) pada Rabu (15/1).

Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas ini membahas berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan di wilayah Kalsel serta mencari solusi konkret untuk mengatasinya.

Dalam audiensi, perwakilan HNSI mengungkapkan sejumlah kendala utama yang menjadi hambatan bagi nelayan, antara lain pendangkalan sungai, keterbatasan bibit dan alat tangkap, kebutuhan rehabilitasi tambak, serta mekanisasi budidaya perikanan. Selain itu, permasalahan keterbatasan bahan bakar minyak (BBM), pengikisan air laut, penyediaan bahan baku makanan bergizi sebagai program prioritas nasional, dan kebutuhan pembentukan koperasi nelayan juga menjadi perhatian utama.

Menanggapi hal tersebut, Suripno mengatakan Komisi II DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah strategis akan ditempuh guna mengatasi berbagai kendala tersebut.

“Kami memahami betapa pentingnya peran nelayan dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Komisi II akan mengawal setiap kebijakan yang mendukung keberlanjutan hidup dan produktivitas nelayan,” kata Suripno Sumas.

Isu terkait Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) juga menjadi perhatian dalam audiensi ini. Dari 17 SPBN yang ada di Kalsel, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Potensi penyalahgunaan distribusi BBM oleh oknum tertentu juga menjadi sorotan serius dari anggota Komisi II DPRD Kalsel, Sadam Husin Nafarin.

“Kami akan mendorong dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat agar distribusi BBM di SPBN benar-benar tepat sasaran. Pengendalian terhadap penyalahgunaan oleh oknum akan menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan HNSI guna meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi di sektor perikanan. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel berencana memasang sejumlah kamera pemantau (CCTV) di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kota Banjarmasin.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Ahmad Dadang Sugian Noor, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) sekaligus memberikan sanksi sosial kepada masyarakat yang masih membuang sampah di TPS liar tersebut.

“Sesuai tugas dan fungsi kami, Diskominfo Kalsel akan membantu penyediaan perangkat CCTV dan jaringannya. Hasil rekaman nantinya juga akan ditayangkan melalui videotron yang kami miliki,” ucap Dadang, Rabu (15/1) .

Selain pemasangan CCTV, Dadang menyampaikan pihaknya akan membantu mensosialisasikan bahwa TPS liar tersebut tidak lagi boleh digunakan. Sebagai alternatif, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyediakan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

“Tugas kami adalah mengedukasi masyarakat agar membuang sampah di TPS resmi yang telah disediakan,” tambahnya.

Namun, Dadang menjelaskan bahwa pemasangan kamera pemantau masih menunggu kesiapan infrastruktur dasar seperti lampu penerangan umum dan ketersediaan daya listrik di lokasi tersebut.

“Dinas Perhubungan akan memasang lampu penerangan umum di awal bulan depan. Jika semua sudah siap, kami akan segera memasang kamera CCTV,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Pemprov Kalsel juga berencana memasang median jalan dan melakukan pengaspalan ulang di sekitar TPS liar tersebut untuk memperbaiki estetika lingkungan.

“Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah dan mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula tahun 2024 mencapai Rp 3,14 miliar.

Jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan pada tahun yang sama sebesar Rp 2,5 miliar. Bahkan jauh di banding hasil capaian pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 2,62 miliar.

Kepala TPA Sampah Regional Banjarbakula, Agung Sriyono menjelaskan, dari 5 Kabupaten/Kota yang tergabung dalam kawasan Banjarbakula, yakni kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Batola, jumlah sampah yang terkumpul sepanjang tahun 2024 mencapai 55.914 ton.

“Jumlahnya meningkat sebanyak 6.668 ton di banding tahun 2023 lalu atau setara 13,54 persen,” jelasnya.

Agung Sriyono menyebut, dari total keseluruhan, Kota Banjarbaru menjadi daerah penyumbang sampah terbanyak sepanjang tahun 2024 dengan jumlah setoran 23.019 ton. Sementara daerah paling sedikit dari Kabupaten Tanah Laut hanya sebanyak 1.255 ton.

“Terbanyak kedua Kabupaten Banjar 18.145 ton, lalu Batola 7.995 ton dan kota Banjarmasin 5.528 ton,” ungkapnya.

Adapun tahun 2025 ini, TPA Sampah Banjarbakula ditargetkan mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp 2,7 miliar. Target tersebut menurut Agung bisa dilampaui, mengingat PAD tahun 2024 di atas Rp 3 miliar.

Keyakinannya tersebut, tentunya didukung dengan upaya mereka dalam meningkatkan pengelolaan sampah melalui peningkatan SDM dan sarana prasarana di TPA Sampah Regional Banjarbakula.

“Kami juga akan memanfaatkan sampah yang masuk agar memiliki nilai ekonomi. Misalnya dijadikan kompos, bahan bakar alternatif dan daur ulang sebagai biji plastik,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)