Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, didampingi Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Faried Fakhmansyah, mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual, terkait Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 di Command Center Setda Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Rabu (2/7).

Rapat yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen TNI Suharyanto ini, juga dihadiri kementerian/lembaga terkait serta sejumlah kepala daerah, TNI dan Polri dari 7 (tujuh) Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla, termasuk Kalimantan Selatan.

Dalam rakor, Pj. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin memaparkan, bahwa Kalsel sudah melakukan langkah-langkah penanganan dan mitigasi Karhutla.

“Apel siaga sudah dilakukan, peningkatan kolaborasi serta penguatan Regulasi (Revisi Perda Nomor 1 tahun 2008) tentang pengendalian karhutla, juga sudah dilakukan,” ucap Pj. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin.

Selain itu, menurut Syarifuddin, PKS terkait pendataan lahan dengan ATRBPN, Penyiapan Rencana Kontingensi Karhutla, serta Pemetaan Wilayah Rawan di 3 zona prioritas penanganan terutama di wilayah ring 1 bandara Syamsudin Noor, juga sudah pihaknya laksanakan.

“Peningkatan sosialisasi di daerah rawan seperti kerjasama multi sektor, baik pertanian, perkebunan, Kesehatan, sekolah dan dunia usaha, sudah kami lakukan. Begitu juga pendirian posko dan pos lapangan, penyiapan dan distribusi sarpras, penyiapan personal dan pembagian tugas / aktivasi renkon,” paparnya lagi.

Tidak hanya sampai disitu, disampaikannya pula, patroli di ring 1, dengan melihat kondisi tinggi muka air dan pemeriksaan dan pengisian air hingga tingkat tapak/desa di kanal untuk mitigasi, juga pihaknya telah lakukan.

“Kami mengusulkan OMC dan Operasi Udara/Heli ke Pemerintah Pusat untuk penguatan kesiapsiagaan karhutla,” tutupnya.

Sementara dalam arahannya, Kepala BNPB Suharyanto meminta Gubernur Kalsel segera mengeluarkan Surat Keputusan penetapan status Kedaruratan Karhutla, agar usulan bantuan yang diperlukan kepada pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla, dapat segera terealisasi.

“Segera saja tetapkan status, kemudian usulkan, apa saja yang diperlukan untuk menangani kejadian Karhutla. Apakah itu modifikasi cuaca atau sarpras lain yang diperlukan,” ujar Suharyanto.

Terkait hal itu Pj. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti arahan Kepala BNPB tersebut.

Untuk diketahui, Kalsel menjadi salah satu Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla selain Provinsi Riau, Jambi, Sulsel, Kalbar, Kalteng dan Kaltim (IKN) yang menjadi Provinsi Prioritas Khusus.

Sepanjang tahun 2025 periode 1 Januari – 1 Juli, sudah ada 143 kejadian Karhutla di Indonesia. Sementara Data BMKG mempredisi, bahwa musim kemarau di Kalsel terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang.

Dijadwalkan pada pekan kedua Juli 2025, akan kembali dilakukan rapat lanjutan dengan pembahasan yang sama, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan. (Biroadpim-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pemasaran, Seksi Data dan Penyebaran Informasi, menggelar Forum Group Discussion (FGD) Analisa Pasar Pariwisata, bekerjasama dengan Akademi Pariwisata Nasional.

Kepada sejumlah wartawan, usai pembukaan Selasa (1/7), Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk menganalisa kondisi pasar pariwisata di Kalimantan Selatan. Terutama terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi industri pariwisata.

“Kementrian Perhubungan telah mengembalikan status Syamsudin Noor menjadi bandara Internasional sejak 4 Juni 2025, maka FGD sangat tepat dilaksanakan,” ucapnya.

Disampaikan Syarifuddin, analisa pasar sangat penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Dimana peningkatan ini juga perlu dibarengi pemberdayaan masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif, untuk mendukung kesejahteraannya.

“Data hasil analisis pasar ini, diharapkan penyelenggaraan event-event melibatkan masyarakat sekitar destinasi wisata dan pelaku ekonomi kreatif,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Data dan Penyebaran Informasi Dispar Kalsel, Rezeki Amelia menambahkan, hasil dari analisa ini akan menjadi acuan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. Yakni melalui berbagai masukan dan saran dari asosiasi mitra kerja Dispar Kalsel dan Dinas Pariwisata di 13 kabupaten/ kota.

“Adanya analisa pasar bisa menyusun agenda promosi ke depan. Strategi akan lebih tepat sasaran, karena sesuai dengan kondisi pasar pariwisata saat ini,” tutupnya.

Untuk diketahui, FGD Analisa Pasar Pariwisata, menghadirkan narasumber Direktur Akademi Pariwisata Nasional, Dewi Setiawati, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel melalui Bidang Kebudayaan serta Angkara Pura. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar Rapat Paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, pada Selasa, (1/7)

Dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo, agenda Rapat Paripurna kali ini diawali dengan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembahasan hingga penetapan Raperda tersebut. Ia berharap, penetapan ini menjadi pijakan yang kuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Rapat Paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Diharapkan, pembahasan Raperda ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, agar seluruh program pembangunan daerah dapat terlaksana secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan, menggelar upacara dan syukuran HUT ke-79 Bhayangkara tahun 2025, yang dilaksanakan di halaman Mapolda Kalsel, pada Selasa (1/7). Upacara ini dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, dan dihadiri Gubernur Kalsel Muhidin beserta istri, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman beserta istri, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Walikota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, beserta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, HUT Bhayangkara bukan hanya acara seremonial semata, namun menjadi momentum penting untuk melakukan introspeksi, evaluasi, serta menemukan kembali komitmen pencapaian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Hari Bhayangkara tahun 2025 ini mengambil tema Polri Untuk Masyarakat, yang mengandung makna bahwa Polri harus senantiasa hadir di tengah masyarakat, dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif,” ucap Rosyanto.

Dilanjutkan Rosyanto Yudha, ketahanan pangan, menjadi isu strategis nasional yang akan turut dijaga Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan. Polda Kalsel turut mengambil peran aktif dalam ketahanan pangan, melalui program yang selama ini telah berjalan dengan berbagai kegiatan. Antara lain pemanfaatan lahan tidur untuk dijadikan lahan produktif untuk masyarakat, pendirian kebun dan kolam percontohan di lingkungan polda, polres, hingga polsek.

“Pendampingan kepada petani dan peternak, serta pengamanan distribusi bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat, juga turut dilakukan Polda Kalsel,” ungkap Yudha.

Polri tidak hanya membantu ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di Daerah Kalsel, Polda Kalsel terus menjaga keamanan masyarakat, yang bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan ketertiban umum.

“Kami menyadari bahwa upaya yang kami lakukan masih belum sempurna dan tidak lupa dari berbagai kekurangan, sehingga belum mampu memenuhi semua harapan masyarakat. Berbagai kritik terhadap kinerja Polri akan kami terima secara arif dan bijaksana untuk dijadikan bahan intropeksi,” tutup Yudha. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pelatihan wirausaha muda (Wiramuda), bagi pemuda Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Tapin, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (1/7). Pelatihan dibuka Plt Kadispora Kalsel M. Fitri Hernadi.

“Pelatihan yang diberikan terutama di bidang marketing atau pemasaran, cara bicara kepada publik, serta berbagai macam ilmu lainnya,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan.

Diharapkan, lanjutnya, materi yang disampaikan ini, dapat meningkatkan kemampuan para pemuda dalam menjalankan usahanya.

“Dispora Kalsel siap mendukung peningkatan kualitas wiramuda di Provinsi Kalimantan Selatan ini,” ujarnya.

Pelatihan ini diikuti sebanyak 50 peserta dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Kabupaten Tapin.

Fitri juga mengajak, para pemuda di provinsi ini, agar dapat membuka diri terhadap dunia internasional.

“Saat ini Provinsi Kalimantan Selatan telah membuka diri terhadap dunia internasional dengan status bandara, yang saat ini siap menerima penerbangan internasional,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, para pemuda di daerah juga diharapkan dapat membuka diri, dalam melihat peluang tersebut.

“Dengan membangun komunitas, desa, serta kabupaten, maka perekonomian di Kalimantan Selatan akan bangkit,” ucap Fitri.

Adanya dukungan para pemuda mampu melihat peluang usaha dengan dunia internasional tersebut, maka masyarakat sejahtera dapat diwujudkan di Banua. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan di Provinsi Kalimantan Selatan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (1/7). Rakor dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi.

“Rakor tahun ini, mengangkat tema Pengembangan Layanan Angkutan Massal Perkotaan di Banua Anam dan Saijaan Bersujud,” ungkap Fitri.

Pada rakor ini, lanjutnya, Dinas Perhubungan Provinsi mengundang Dinas Perhubungan se Banua Anam serta Kabupaten Kotabaru.

“Rakor ini membahas keberhasilan Trans Perkotaan Banjarbakula, dimana diharapkan rencana layanan angkutan massal perkotaan juga dapat dijalankan di Banua Anam dan Kotabaru,” ucapnya.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berupaya untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Muhidin berharap, salah satu visi dan misinya dapat terwujud secepatnya, Salah satunya terkait Angkutan Massal Perkotaan di Banua Anam dan Saijaan.

Seperti yang disampaikan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Bidang Kebijakan Pembangunan Daerah Fajar Desira.

“Pengembangan layanan angkutan massal perkotaan di Banua Anam ini, merupakan salah satu program dalam visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin,” ujarnya.

Karena termasuk dalam visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mewujudkan Pengembangan Layanan Angkutan Massal Perkotaan tersebut.

“Kedepannya layanan angkutan massal perkotaan dapat di rasakan oleh warga di kawasan Banua Anam dan sekitarnya,” ucap Fajar. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, bekerjasama dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta KKP Tarakan, bersama sama melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, Dislutkan Kalsel belum lama tadi menerima kunjungan dari PSDKP Kemlut RI serta KKP Tarakan.

“Kunjungan tersebut untuk mempererat koordinasi dalam upaya pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan di wilayah perairan Indonesia khususnya Kalimantan,” ungkap Rusdi, Senin (30/6).

Selain itu, lanjut Rusdi, kunjungan tersebut untuk menjalin silaturahmi serta memperkenalkan pejabat KPP Tarakan yang baru.

“Melalui sinergi lintas wilayah dan pusat pusat diharapkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah semakin meningkatkan,” ucap Rusdi.

Dengan semakin optimal, berkelanjutan, berpihak pada kesejahteraan nelayan maka taraf hidup masyarakat pesisir semakin meningkatkan.

“Sehingga koordinasi antar wilayah kelautan ini perlu dilakukan untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Rusdi. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2025 di halaman kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (30/6).

Apel dipimpin Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Tarwin Patik Mustafa. Serta kegiatan ini diikuti seluruh pegawai di lingkungan Diskominfo Kalsel.

Tarwin menyampaikan, bahwa apel ini merupakan bentuk penguatan solidaritas kekeluargaan di antara pegawai sebagai bagian penting dalam menjaga semangat kerja dan kekompakan dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat.

“Keluarga yang paling dekat adalah saat kita berada di kantor. Selama delapan jam kita bekerja dan saling berinteraksi, sehingga ini perlu dijaga agar bisa terus berkinerja optimal,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga di rumah, khususnya dalam membina anak-anak agar tidak terpengaruh dampak negatif dari kemajuan teknologi.

“Dalam pembangunan keluarga harus dimulai dari rumah, perhatikan terus anak kita agar terhindar dari pengaruh negatif teknologi yang dapat mengganggu keharmonisan interaksi di keluarga,” pesannya.

Tarwin berharap, melalui momentum Harganas, seluruh pegawai Diskominfo Kalsel dapat semakin mempererat tali silaturahmi dan menjadikan nilai-nilai kebersamaan serta cinta dalam keluarga sebagai pondasi dalam menjalankan tugas dan mencapai target program kerja yang telah ditetapkan.

“Momentum Harganas diharapkan dapat menguatkan kembali nilai-nilai kebersamaan dan cinta dalam keluarga yang juga menjadi pondasi utama dalam pembangunan bangsa,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, melaksanakan Rapat Penyampaian Hasil Penelusuran Hari Jadi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin mengatakan, rapat yang mereka gelar ini, dalam rangka menelusuri dan menetapkan secara historis hari jadi RSUD Ulin Banjarmasin.

“Keberadaan Rumah Sakit Ulin Banjarmasin ini diperkirakan sudah ada sejak 81 tahun lalu,” ungkapnya.

Namun, lanjut Diauddin, tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya rumah sakit tersebut.

Pada rapat tersebut dipaparkan, penyampaian hasil penelusuran oleh Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia Kalimantan Selatan, Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial, dan Budaya Kalimantan Selatan, serta Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Dosen Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Antasari Banjarmasin.

“Hasil dari penelusuran ini akan dituangkan dalam dokumen telaah sejarah, dan akan diserahkan secara resmi kepada Gubernur Kalimantan Selatan, sebagai dasar penetapan tanggal resmi hari jadi rumah sakit,” tuturnya.

Untuk tindak lanjut telaah tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, akan mengundang masyarakat, untuk dapat memberikan informasi mengenai sejarah diresmikannya rumah sakit tersebut.

“Setelah kami mendapatkan masukan dari ahli sejarah di Provinsi Kalimantan Selatan, maka penelusuran tentang hari jadi Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, akan dilanjutkan dengan mengundang masyarakat,” ungkapnya lagi.

Tujuannya untuk mengetahui lebih lanjut, informasi dari masyarakat yang mengetahui sejarah berdirinya rumah sakit tersebut.

“Kami berharap, dukungan dari masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan untuk bersama sama dapat, mengungkap sejarah pasti rumah sakit terbesar di Banua ini diresmikan,” ucap Diauddin. (SRI/RIW/RH)

KOTABARU – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (28/6) merampungkan survei intensif di tiga titik berbeda yang akan menjadi lokasi penanaman mangrove. Kegiatan ini merupakan langkah awal dari upaya rehabilitasi kawasan pesisir guna meningkatkan kualitas lingkungan dan menjaga ekosistem pesisir yang semakin terancam.

Survei dipimpin langsung Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra. Turut mendampingi sejumlah pejabat lingkup Dishut Kalsel. Hadir pula Kepala Seksi Pengamanan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku Tajuddin beserta staf, bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan dan kondisi ekologis di masing-masing titik.

“Kami mencari lokasi yang paling optimal, tidak hanya dari segi kesesuaian ekologis untuk pertumbuhan mangrove, tetapi juga yang strategis dan aksesibel untuk kegiatan penanaman,” ucap Fathimatuzzahra.

Titik pertama yang disasar tim adalah area muara Pantai Tanjung Seloka. Di lokasi ini, tim berfokus pada analisis kualitas tanah, kadar salinitas air, serta mengidentifikasi jenis-jenis fauna yang masih bertahan di sekitar ekosistem.

Beranjak ke titik kedua, tim menyusuri kawasan pesisir di sekitar Pantai Sehakau, yang berada yang berada di Teluk Kemuning. Survei di lokasi ini lebih menitikberatkan pada kondisi gelombang, pola pasang surut, dan jenis sedimen untuk menentukan spesies mangrove yang paling cocok serta strategi penanaman yang mampu bertahan dari hantaman ombak.

Terakhir, tim menyambangi sebuah tambak yang terlindungi di kawasan pesisir Desa Sebelimbingan, Kotabaru. Lokasi ini dianggap paling ideal karena kondisinya yang relatif tenang, dan masih banyak ditemukan bibit mangrove alami. Fokus survei di sini adalah pada keanekaragaman hayati yang ada, seperti keberadaan kepiting, ikan, dan burung yang menjadikan area tersebut sebagai habitat vital.

Survei ini merupakan bagian dari persiapan matang Dinas Kehutanan untuk menyambut kunjungan serta penanaman mangrove bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq bersama Kapolri, yang direncanakan pada Juli mendatang.

Diharapkan dengan peninjauan langsung Menteri nanti, upaya-upaya konservasi dan penanaman mangrove di Kalimantan Selatan dapat semakin diperkuat dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. (DishutKalsel-RIW/RH)