BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan berbagai inovasi layanan kesehatan pada tahun 2023.
Hal tersebut dilakukan selain untuk memberikan layanan prima bagi pelanggan, juga dalam rangka mencapai target pendapatan daerah sebesar Rp10 Miliar pada tahun 2023 ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Labkesda Kalsel sekaligus Kepala Seksi Mikrobiologi, Zainal Firdausy mengatakan ada beberapa inovasi yang dilaksanakan, seperti melakukan sistem jemput bola pengambilan sampel medik dan lingkungan.
“Layanan Labkes tidak terbatas pada on site saja, namun masyarakat yang tidak bisa langsung datang tetap akan dilayani dengan sistem jemput bola ini,” katanya kepada wartawan, Selasa (7/2).
Selain itu, lanjut Zainal, Labkesda Kalsel juga memiliki Layanan One Stop Health Centre, dimana layanan terpadu ini akan mempermudah masyarakat, mulai dari konsultasi gratis dokter, jenis pemeriksaan yang semakin lengkap yaitu pemeriksaan medik dan Medical Check Up (MCU) serta konsultasi hasil gratis.
“Kedepan, juga resep obat dari dokter spesialis, serta layanan apotik,” terangnya.
Di tahun 2023 ini, pihaknya juga melakukan optimalisasi Labkesda sebagai Laboratorium Rujukan TB Regional Kalimantan serta memaksimalkan layanan Mobil Analisis Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat (Monalisa).
Zainal menambahkan pihaknya juga menerima program Praktik Kerja Lapang (PKL), Magang, Penelitian untuk mahasiswa/mahasiswi yang ingin menerapkan apa yang mereka dapatkan di kampus secara langsung.
“Hal ini mengingat sarana dan prasana di Labkes cukup memadai,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rachmah Norlias kembali melaksanakan reses pada di Mesjid Muhammadiyah Sungai Miai Dalam, Senin (6/2).
Reses kali ini diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan ceramah agama. Peserta yang hadir didominasi oleh ibu-ibu warga Sungai Miai Dalam serta jamaah Majelis Muhammadiyah.
Suasana Reses Anggota DPRD Kalsel, Rachmah Norlias di Kawasan Sungai Miai Dalam Kecamatan Banjarmasin Utara
Dalam kegiatan tersebut, Rachmah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat setempat, antara lain program bedah rumah untuk warga yang kurang mampu dan kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu, warga juga meminta adanya pelatihan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Mereka minta adanya pelatihan-pelatihan untuk UMKM dalam rangka meningkatkan produk produk rumah tangga,” ungkapnya.
Rachmah menjelaskan berbagai aspirasi dalam kegiatan reses ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.
“Kalau memang masuk dalam ranah kota, pasti akan kami sampaikan ke Pemko Banjarmasin dan juga ke rekan-rekan kami yang ada di DPRD Kota Banjarmasin. Kalau aspirasi ini masuk wilayah provinsi, akan disampaikan melalui pokir di DPRD Kalsel,” jelasnya.
Rachmah berharap reses yang akan dilakukan selama sepekan kedepan di 16 titik ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya yakni Banjarmasin.
“Harapan saya semoga adanya reses ini disini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian supaya lebih maju, dan keamanan ketertiban lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJAR – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Banjar tengah menjadi sorotan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar mencatat, sejak 1 Januari – 7 Februari 2023 DBD di Kabupaten Banjar sebanyak 43 kasus.
Di tahun 2022 lalu, Kabupaten Banjar bahkan menjadi wilayah tertinggi kasus DBD di Kalimantan Selatan dengan 228 kasus, disusul kota Banjabaru 140 kasus dan kabupaten Kotabaru dengan 139 kasus.
Meski belum ada pasien DBD yang meninggal di tahun 2023 ini, Kepala Dinkes Kabupaten Banjar, Yasna Khairina melalui Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular (P2M), Mariana mengatakan, penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi ini justru malah terjadi di wilayah perkotaan.
Kasi P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Mariana
“Seperti di kecamatan Martapura, Gambut dan Karang Intan,” ucapnya, Selasa (7/2).
Mariana menepis penyebab tingginya kasus DBD akibat banjir. Menurutnya, DBD disebabkan oleh munculnya sarang nyamuk di genangan air di lingkungan.
“Biasanya terbentuk di talang air, ban bekas, kaleng atau botol bekas, pelepah daun, hingga lubang pohon,” paparnya.
Fogging (pengasapan) sarang nyamuk disalah satu perumahan di Kabupaten Banjar
Pentingnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan munculnya jentik nyamuk di genangan air itu, menurut Mariana, sangat diperlukan. Sebab itu sosialisasi ke Puskesmas, Kelurahan hingga ke tingkat RT pun sudah dilakukannya.
“Untuk jadwalnya sendiri memang setiap bulan bahkan setiap pekan dan itu juga dikontrol terus oleh Puskesmas setempat,” bebernya.
Sekolah juga menjadi sasaran utama sosialisasi pencegahan jentik nyamuk. Apalagi, DBD umumnya menyerang anak berusia kurang dari 15 tahun.
“Kebetulan nanti kita juga akan ada program kecacingan Februari ini, jadi akan kita sosialisasikan sekalian tentang DBD ini,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Pol Andi Rian Djajadi, memimpin upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2023 di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (7/2).
Membacakan amanat Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Kapolda Kalsel mengucapkan selamat atas keberhasilan para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan menjadi peserta didik pada program pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang I T.A 2023
“Selamat datang di lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, tempat para siswa sekalian akan dididik, ditempa dan dilatih untuk menjadi insan Tribrata yang profesional, bermoral serta memiliki mental dan integritas yang baik,” ucapnya.
Diktuk Bintara Polri tahun 2023 akan dilaksanakan sebanyak 2 gelombang yang masing-masing gelombang menjalani pendidikan selama 5 bulan.
Gelombang pertama yang dibuka pada hari ini diselenggarakan secara serentak di Sepolwan, Pusdik Brimob, dan Pusdik Polair Lemdiklat Polri, serta 31 sekolah polisi negara Polda dengan jumlah peserta didik sebanyak 9.112 orang. Di SPN Polda Kalsel, jumlah peserta yang mengikuti Diktuk sebanyak 268 orang Bintara tugas umum.
“Saya harap seluruh peserta menjalani Diktuk dengan maksimal, sebab kemampuan dan perilaku para Bintara di lapangan akan menentukan wajah Polri dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisinya,” tuturnya. (SYA/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Sebanyak 75 persen penduduk di Desa Api-Api, Kusan Tengah, Tanah Bumbu, berprofesi sebagai petani. Sayang, puluhan hektare lahan persawahan saat ini tak tergarap dengan baik (tidur). Apabila dibiarkan, maka inflasi beras lokal bakal meluas.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, saat menyerap aspirasi sejumlah warga di Kecamatan Kusan Hilir dan Tengah, Minggu (5/2) sore, menyebutkan, dari hasil rilis resmi data Badan Pusat Statistik (BPS) daerah Kalsel yang mengalami inflasi beras selain Tanjung (Tabalong) adalah Kotabaru.
“Di Banjarmasin saja, saya sebutkan mayang itu tembus Rp16 ribu. Bahkan, pedagang berani menaikan harga hingga Rp18 ribu. Sehingga, perlu keseriusan Dinas Pertanian untuk melakukan pengendalian ini,” ungkap legislatif dari Dapil VI Tanbu dan Kotabaru.
Ia juga mendorong agar sektor pertanian di Tanah Bumbu terutama wilayah penghasil beras yakni Kecamatan Kusan Hilir dan Tengah, dapat terus mempertahankan. Mengingat, saat ini harga beras dibeberapa daerah mengalami kenaikan secara drastis.
“Maka dari itu, beras lokal harus tetap menjadi yang utama. Agar impor beras tidak terjadi, karena bagaimana pun beras Banjar (lokal) tetap nomor satu serta enak dikonsumsi,” papar Paman Yani (sapaan akrab) yang juga membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Selian itu, wilayah yang sektor mata pencaharian utamanya dari hasil bertani di Tanah Bumbu juga terdapat di Desa Pakatellu.
“Apabila ada yang menginginkan adanya jalan usaha tani dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sesuai dengan keuangan daerah. Tentu, ini harus didukung karena kita telah dipilih dari rakyat untuk rakyat,” beber politisi dari partai berlambang, beringin (Golkar) itu.
Tercatat desa seperti Api-Api dan Pakatellu diketahui memang mayoritas petani. Akan tetapi, 25 persen masih memilih untuk berkebun dan 5 persennya lagi adalah nelayan.
Warga Pakatellu saat mengikuti kegiatan reses bersama Paman Yani
“Makanya, apabila akan ada lagi Musrenbang. Saya harap bisa dilibatkan agar aspirasi yang disampaikan bisa terealisasi. Karena, sektor pertanian seperti beras itu sangat penting. Tentu ini juga merupakan langkah agar inflasi tidak terjadi serta harus bisa dikendalikan termasuk komoditi lainnya,” ucapnya.
Soal lahan tidur, dirinya berharap, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui dinas pertanian bisa memberikan perhatian atas dampak ini. Pasalnya, sektor pertanian sangat penting bagi keberlangsungan hidup.
“Harusnya diperhatikan, karena ini kewenangan Pemkab Tanbu. Maka dari itu Kades juga ikut menyuarakan dan tentu saya juga ikut mendorong agar lahan persawahan yang puluhan hektar tertidur bisa dibangkitkan lagi. Sebenarnya tidak untuk kita tetapi sebagai masa depan semuanya,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Desa Api-Api, Husnul Huluki, menuturkan, pihaknya terus berbenah dan mencari cara agar komoditi beras di wilayahnya tetap surplus.
“Malah berharap komoditi yang kami tanam ke depan tak hanya bisa dijual di pasar tradisional melainkan dapat diperdagangkan di retail modern. Jangan hanya beras luar saja tetapi khas lokal diutamakan,” harapnya.
M Yani Helmi (tengah) saat befoto bersama warga didampingi Kades Api-Api, Husnul Huluki (kiri-batik) di depan balai desa.
Namun, ia menuturkan, saat ini aliran drainase persawahan mulai tertata dengan baik. Hanya saja harus dilakukan pelaksanaan yang baik agar tak terjadi kesalahan. Termasuk mengalami kerusakan dan serangan tungro.
“Apabila berhasil perekonomian warga berjalan baik dan padi kami pun dapat meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Ristianto, kepada wartawan baru – baru mengatakan, pembangunan Gedung baru DPRD Kota Banjarmasin saat ini masih berlangsung, meski sebelumnya pada awal Januari 2023 tadi, pihaknya bersama Komisi III Dewan Banjarmasin, melakukan peninjauan, untuk capaian pembangunan itu secara keseluruhan hampir mencapai 60 persen.
Suasana proses pembangunan gedung baru DPRD Banjarmasin
“Memang Desember 2022 lalu, sempat ada deviasi sekitar tiga persen, namun target capaian sudah hampir terpenuhi,” kata Iwan
Iwan menyampaikan, setelah pengerjaan selesai dilaksanakan oleh pihak pelaksana yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin bersama kontraktor, rencananya sekitar Oktober dan November 2023, akan dilakukan persiapan sarana dan prasarana pendukung lain.
Suasana proses pembangunan gedung baru DPRD Banjarmasin
“Pengadaan seperti meubeler akan dilakukan, semoga ini selesai tepat waktu, agar awal tahun 2024 sudah dapat ditempati,” tutupnya
Untuk diketahui, Groundbreaking atau tanda dimulainya pekerjaan gedung baru DPRD Banjarmasin, dilakukan pada bulan Agustus. Pembangunan dengan sistem multiyears selama dua tahun anggaran, yaitu tahun 2022 hingga 2023 dengan total anggaran sekitar Rp39 miliar.
Penambahan Gedung baru DPRD Kota Banjarmasin didesain dengan mengusung konsep rumah adat Banjar Bubungan Tinggi berlantai tiga, yaitu lantai satu dibangun basement atau tempat parkir, lantai dua ruang komisi dan anggota. Sedangkan lantai tiga untuk ruang rapat dan pimpinan. Selain itu didukung fasilitas lain seperti mushola dan ruang press room untuk wartawan. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Organisasi Berani Energi Dahsyat Amanah (B.E.D.A) menggelar, sosialisasi pencalonan Ketua Umum PSSI di Kalsel.
Perwakilan Organisasi B.E.D.A Tsamara Amany mengatakan, kedatangan mereka di Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Kota Banjarmasin, untuk mensosialisasikan terhadap pencalonan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2023-2027.
Organisasi B.E.D.A diwakili Tsamara dan Pangeran Siahaan
“Kedatangan kami di Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Kota Banjarmasin, untuk mensosialisasikan terhadap pencalonan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketum PSSI,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Minggu (6/2).
Menurut Tsamara, pencalonan tersebut disosialisasikan kepada para perwakilan supporter sepakbola yang hadir pada acara tersebut.
“Kota Banjarmasin ini merupakan Kota ke 2 di Indonesia, yang mereka datangi, untuk memberikan dukungan terhadap pemilihan Ketua PSSI yang akan digelar pada 16 Februari 2023 mendatang,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, lanjutnya, B.E.D.A mengajak seluruh supporter sepakbola yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat turutserta mengawal pemilihan Ketua PSSI tersebut,” tuturnya.
Sementara itu, dari Perwakilan lain dari Organisasi B.E.D.A Pangeran Siahaan menambahkan, supporter sepakbola merupakan, pemegang saham terbesar dari Persepakbolaan di Tanah Air ini.
“Oleh karena itu, diperlukan komunikasi antara Supporter dengan pengurus, agar suara dan pendapat dari supporter ini dapat didengar,” ucapnya.
Menurut Pangeran Siahaan, dengan adanya komunikasi yang baik antara Supporter dengan pengurusan sepakbola tersebut, maka diharapkan kedepannya olahraga sepakbola di Tanah Air semakin membaik. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan acara silaturahmi bersama Gubernur Kalsel ynag dalam rangkaiannya juga ada tausyiah bersama KH. Wildan Salman atau Guru Wildan di Aula Idham Khalid Kantor Sekretariat Daerah pada Minggu (5/2) siang. selain dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Acara ini dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suparno dan Kepala Bakeuda Subhan Nor Yaumil, serta seluruh karyawan dan karyawati Bakeuda yang berjumlah kurang lebih 1.200 orang yang terdiri dari 400 ASN dan 800 tenaga kontrak.
Pada Kesempatan tersebut, Subhan Yaumil menyampaikan capaian target pendapatan pajak Pemprov Kalsel mencapai 108,16 persen. Dan capaian tersebut langsung diapresiasi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor,
Paman Birin (sapaan akrab gubernur) mengatakan, sebuah pemerintahan, yakni pertama Pemerintah itu sendiri, kedua para pengusaha atau pelaku ekonomi dan ketiga adalah Ulama. Konsep keberhasilan pengelolaan sebuah pemerintahan tersebut dengan mencontohkan jayanya Kerajaan Banjar salah satunya hadirnya penasihat kerajaan yakni Datu Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kala itu, yang selalu memberikan inovasi dalam membangun sebuah daerah sebagai partner pemerintahan.
“Peran serta ulama sangat penting, kalau dulu zaman Kerajaan Banjar Datu kelampayan, beliau menjadi penasehat kerajaan dan itulah kenapa hari ini kita semua mendapatkan tausyiah dari Guru dan Alim Ulama,” ungkap Sahbirin Noor.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel Subhan Yaumil mengatakan, dari sektor pajak mampu meningkatkan kinerja dari target capaian. Di antaranya dari pajak PKB, BBN-KB, pajak air permukaan, PBB-KB dan pajak rokok. Capaian ini menurutnya, menunjukkan perubahan dibanding realisasi pajak tahun sebelumnya yang hanya mencapai 93,94 persen.
“Alhamdulillah, capaian pajak tahun kemarin melebih target yang dibebankan,” ungkap Subhan. (MRF/RDM/RH)
JAKARTA – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Agung Suprio menyambut baik rencana deklarasi Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia (PERSIARI) di Monumen Pers Nasional Surakarta, Jawa Tengah (Jateng) pada Sabtu (11/3) mendatang.
“Saya mendukung deklarasi PERSIARI di Monumen Pers Nasional Surakarta,” kata Agung Suprio di Kantor KPI Pusat, Jakarta pada Jumat (3/2).
Menurut Agung, PERSIARI sebagai wadah para penyiar radio di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Sebab, menjadi wadah antar sesama profesi penyiar dapat saling meningkatkan kompetensi diri dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.
Dari pengalaman bersiaran radio dari masing-masing anggotanya, tentunya dapat membuat sesama anggota PERSIARI dapat saling belajar melalui pelatihan yang digelar secara berkala. Dengan demikian, pengetahuan yang berkaitan dengan penyiaran radio dapat terus ditingkatkan sesuai dengan fenomena perkembangan zaman yang terbaru.
“KPI membuka peluang PERSIARI bisa menjadi penguji kompetensi penyiar. Karena, kompetensi menjadi hal yang penting dalam perkembangan dunia siaran radio saat ini,” kata Agung.
Kemudian, PERSIARI juga mampu menjadi jembatan aspirasi dari para penyiar radio di dalam negeri. Sehingga, para pemangku kepentingan baik legislatif maupun eksekutif dapat menindak lanjuti setiap aspirasi yang tengah disuarakan oleh para penyiar.
Seperti hal yang berkaitan dengan kesejahteraan para penyiar radio. Karena, masih terdapat penyiar disejumlah daerah yang memiliki gaji maupun honor yang tidak masuk dalam kategori pengupahan perundangan-undangan . Alhasil, sistem pengupahan penyiar radio tidak masuk dalam kebijakan upah minimum tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.
“PERSIARI bisa menyuarakan insentif kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) berkaitan dengan standar upah para penyiar radio,” kata Agung.
Disaat yang bersamaan, Kepala Monumen Pers Nasional (MPN) Surakarta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Widodo Hastjaryo mengatakan, pihaknya mendukung seoenuhnya keberadaan PERSIARI, karena memberikan dampak positif terhadap dunia penyiaran di Indonesia.
Dari organisasi ini, dapat mampu membuat profesi penyiar radio kembali bergelora di tanah air. Mengingat, penyiar radio paling terdampak dari disrupsi teknologi yang tengah gencar melanda setiap wilayah.
“PERSIARI niatnya baik, jadi dampaknya tentu baik bagi penyiaran radio ke depan,” tutur Widodo.
Sementara itu, Ketua Umum PERSIARI Suwiryo menjelaskan, fokus organisasinya adalah meningkatkan kompetensi dari seluruh anggota yang bergabung maupun masyarakat yang memiliki minat belajar menjadi penyiar radio. Melalui pelatihan yang akan diselenggarakan secara berkala dengan narasumber yang memiliki sarat pengalaman dalam dunia penyiaran radio Indonesia. Jadi, pelatihan yang diberikan dapat memberikan dampak positif.
“Salah satu program kerja PERSIARI adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi kawan kawan penyiar radio. Melalui program pelatihan kepenyiaran yang rutin akan kita lakukan setiap bulannya,” kata Suwiryo.
Dalam mendukung hal tersebut, lanjut Suwriyo, pihaknya tengah menyusun materi penyiaran radio untuk dipergunakan sebagai pedoman pada pelatihan yang diberikan pada peserta. Materi yang disusun diambil dari pengalaman-pengalaman para penyiar senior yang telah lama berkarir dalam dunia radio di Indonesia.
“Saat ini PERSIARI tengah menyusun materi penyiaran yang akan kita gunakan sebagai bahan pelatihan yang diajarkan secara langsung praktisi penyiar yang sudah pengalaman dan kompeten,” tutur Suwiryo.
Di sisi lain, Suwriyo berharap, organisasi yang akan dideklarasikan pada 11 Maret 2023 mendatang dapat segera berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lain, termasuk sesama pelaku usaha di industri radio. Sehingga, dapat memajukan dunia radio di Indonesia menjadi lebih baik.
“Kami juga berharap dapat berkolaborasi dengan organisasi lain di industri radio yang sudah lebih dulu ada, agar dapat sama-sama memajukan dunia radio tempat kita semua berkarya,” katanya.
Untuk diketahui, PERSIARI per 2 Februari 2023 memiliki anggota sebanyak 459 penyiar dari berbagai wilayah di dalam negeri. dari jumlah itu, sebanyak 23 DPD tingkat provinsi sudah terbentuk di pelosok tanah air. Penyiar radio yang menjadi anggota dari PERSIARI sangat bervariasi dari penyiar radio berita, hiburan, komunitas, bahkan dangdut telah bergabung. (RILIS-RDM/RH)
BANJARBARU – Kantor Wilayah Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Selatan (Kalsel) turut serta dalam pemasangan 1 juta patok batas yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia, Jumat (3/2).
Foto bersama usai penyerahan sertifikat aset tanah oleh Kanwil Kementrian ATR/BPN kepada Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarbaru
Kepala Kanwil ATR/BPN Kalsel, Alen Saputra, mengatakan pemasangan ribuan patok ini untuk mendukung upaya peningkatan kesadaran untuk menandai bidang tanah miliknya melalui program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS).
Pemasangan patok batas yang dilakukan di seluruh Indonesia ini tercatat di rekor MURI. Pusat kegiatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sementara di Kalsel, kegiatan dipusatkan di Kelurahan Palam, Banjarbaru.
“Dengan penanaman patok bidang tanah ini, saya harap dapat mengurangi sengketa tanah,” ucap Alen.
Alen mengungkapkan selain di Banjarbaru, pemasangan patok juga dilakukan di 13 Kabupaten Kota di Kalsel.
“Setiap Kabupaten/Kota kita pasang seribu patok batas,” ungkapnya.
GEMAPATAS sendiri merupakan program untuk melawan mafia tanah yang sering mengganggu warga masyarakat. Sebab menurutnya, mafia tanah seringkali memanfaatkan ketidakjelasan tanda batas kepemilikan tanah.
“Kalau benar-benar dijaga tanda batasnya otomatis mafia tanah pasti tidak akan bisa,” tegas dia.
Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Asisten I Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira sangat mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah melalui program ini.
“Dengan adanya program ini, dapat mengurangi konflik di lingkungan masyarakat terkait pertanahan,” sebutnya.
Dia berharap pemasangan patok tanda batas tanah ini tidak hanya terbatas 1.000 patok saja, melainkan terus dilanjutkan untuk masyarakat.
“Dengan adanya program ini dapat memberikan kepastian hukum buat pemilik lahan,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Muhammad Aditya Mufti Ariffin. Ia turut mengapresiasi program GEMAPATAS ini.
“Dengan adanya pemasangan batas tanah ini, kepastian kepemilikan tanah menjadi semakin lebih jelas,” imbuhnya.
Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan sertifikat aset tanah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru.
Hadir pula pada kegiatan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Ketua DRPD Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar, Forkopimda Kalsel serta pejabat di tingkat provinsi dan kota Banjarbaru lainnya.(SYA/RDM/RH)
