AMUNTAI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK bersama Wakil Rakyat Dapil V yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong menghadiri upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ke-71 di Halaman Kantor Bupati HSU, Kamis (11/5).
Supian HK memaknai tema Hari Jadi Kabupaten HSU yang mengangkat tema ‘Kabul Hajat Barakat Ikhtiar wan Tawakal’ sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi daerah Kabupten HSU, termasuk bidang pertanian dan perikanan.
Suasana Peringatan Harjad ke 71 Kabupaten HSU
Selain itu, lanjutnya, terkait permasalahan eceng gondok dan susupan gunung menutup alur dan jalur pelayaran perahu nelayan, sehingga pembersihan harus dilakukan.
“Kami sudah pernah membersihkan sungai Danau Panggang menuju Sungai Barito itu kurang lebih 12 km,” katanya.
Supian HK juga mendoakan agar tujuan pembangunan Kabupaten HSU dapat tercapai, tentunya dengan disertai kerja keras sebagai ikhtiar serta rasa syukur dan doa tawakkal kepada Allah SWT.
Sementara, Penjabat Bupati HSU, Raden Suria Fadliansyah berharap momentum Hari Jadi Kabupaten HSU ini dapat menjadi pendorong dan spirit seluruh elemen masyarakat setempat untuk menjalin kebersamaan.
“Semoga peringatan Hari Jadi Kabupaten HSU ini mampu meningkatkan kerjasama yang sinergi serta bahu membahu membangun HSU sehingga merubah tantangan menjadi peluang,” jelasnya.
Pada gelaran Hari Jadi Kabupaten HSU ini, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini turut berhadir untuk memberikan doa dan bersilaturahmi. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel berhasil meningkatkan jumlah desa mandiri. Keberhasilannya pun mampu merealisasikan 357 persen. Jika dibandingkan tahun lalu, perbedaannya sangat jauh. Melalui data resmi pihaknya, angka berstatus mandiri pada 2022 telah mencapai 100 desa di 11 kabupaten.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kabid Pengembangan Kawasan Pedesaan (PKP), Siti Norbayah, mengungkapkan, keberhasilan ini tentu tidak lepas dari usaha serta kinerja dari seluruh jajaran baik ditingkat kabupaten, pemerintahan desa hingga pendamping dari Kemendes RI.
Kabid PKP Dinas PMD Provinsi Kalsel, Siti Norbayah usai menjelaskan status desa
“Tim kami di PMD Kalsel ini hanya sekitar 90 orang lebih. Artinya, keberadaaan mereka sangat membantu sekali dalam merealisasi Indeks Desa Membangun (IDM) sekaligus membantu mengimplementasikan secara maksimal program-program untuk mengentaskan masalah ini,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (11/5) siang.
Apalagi, katanya, selain turut berkolaborasi dengan TNI melalui program nyata Manunggal Membangun Desa atau dikenal TMMD, ada pula Pembangunan Manunggal Menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan (PAMAN MUDIK) yang digagas langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah.
“Ini programnya sangat membantu sekali bahkan mengapresiasi karena percepatan penurunannya akurat. Bahkan, target kami adalah menurunkan hingga tidak ada lagi status desa sangat tertinggal di Kalimantan Selatan,” paparnya.
Dari data yang dirilis tahun 2021 lalu, jumlah status sangat tertinggal mencapai 6 desa tersebar di 11 kabupaten di Kalsel. Namun pada 2022, angka tersebut menunjukkan penurunan yang sangat baik dan signifikan yakni tinggal 2 desa lagi.
“Penilaiannya itu masih pada saran prasarana seperti jalan karena 2 desa ini berada di perbukitan. Turut menjadi perhatian kami,” bebernya.
Ia membeberkan, untuk jumlah desa berkembang tercatat pada 2021 mencapai 1.334. Lalu, desa maju sekitar 398. Sementara, berdasarkan rilis resmi status mandiri baru berjumlah 28 desa.
“Tetapi pada tahun rilis 2022 (data 2023) status mandiri mengalami penambahan menjadi 100 desa. Tentu, ini merupakan capaian Pemprov Kalsel melalui dukungan penuh dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (Paman Birin),” beber Kepala Bidang (Kabid) PKP Dinas PMD Provinsi Kalsel, Siti Norbayah.
Kendati begitu, dia menjelaskan, pada 2022 status desa maju yang sebelumnya hanya terealisasi sebanyak 398 kini mampu merangkak pesat dikisaran angka 835 desa tersebar di kabupaten.
“Terjadi kenaikan yang posif yakni sebesar 210 persen. Ini juga dipengaruhi adanya program PAMAN MUDIK dan TMMD tadi,” ucapnya.
Berdasarkan hasil data status desa 2022, status maju juga mengalami kenaikan. Dari 398 kini berubah menjadi 892 desa. Artinya, 1.334 desa dengan statusnya berkembang jadi berkurang.
“Fokus utama kita pada 2023 ini di antaranya adalah menuntaskan nol status desa sangat tertinggal dan tertinggal. Terutama tertinggal di Kalsel sempat diangka 94 pada 2021, tetapi kini telah mengalami penurunan menjadi 34 desa. Selain itu, desa sangat tertinggalnya tercatat ada 2 di HST yaitu Desa Juhu dan Aing Bantai yang kawasannya terletak di pegunungan Meratus,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARBARU – Mendekati musim haji tahun 2023 akhir Mei ini, provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan berbagai tahapan persiapan untuk keberangkatan kloter pertama pada 29 Mei mendatang. Salah satunya adalah pelantikan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1444 Hijriah, yang dilaksanakan pada Kamis (11/5) di asrama haji Embarkasi Banjarmasin. Pelantikan dilakukan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Asisten bidang Pemerintahan dan Hukum Pemprov Kalsel, Nurul Fajar Desira. Pejabat dari Kementerian Agama RI, turut menyaksikan pelantikan para petugas yang melayani tamu Allah ini.
Asisten bidang Pemerintahan dan Hukum Pemprov Kalsel
Kepada wartawan usai pelantikan, Nurul Fajar Desira menyampaikan pesan Paman Birin (sapaan khas Gubernur) kepada para petugas yang baru dilantik.
“Tahun ini cukup berat, tugas yang akan diemban PPIH, karena itu Paman berpesan, untuk bekerja dengan tulus dan ikhlas, serta fokus. Paman juga meminta PPIH menjaga kesehatan, mengingat tugas ini akan dijalankan dengan jangka waktu cukup panjang,” ujarnya
Paman Birin juga mengingatkan, bahwa tugas melayani para jemaah ini adalah mulia karena memiliki nilai ibadah.
“Kesungguhan dan keikhlasan PPIH, mudah-mudahan menjadi pahala bagi mereka,” tutup Fajar.
PPIH Embarkasi Banjarmasin berfoto bersama usai pelantikan oleh Gubernur Kalsel
Usai melantik PPIH Embarkasi Banjarmasin, Fajar Desira juga menyempatkan diri untuk mencicipi atau meal test menu makanan untuk penerbangan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin. Beragam menu ditampilkan katering pemenang tender pengadaan makanan haji tersebut, termasuk didalamnya Nasi Kuning, salah satu masakan khas Banjar. (RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai memberlakukan tarif Rp1.000 untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, peruntukkannya hanya dikhususkan bagi ketagori perusahaan yang berlabel profit.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kalsel, Zulkifli, mengungkapkan, pengenaan tarif itu sepenuhnya berlaku pada 28 Maret lalu dan terus disosialisasikan.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kalsel, Zulkifli, usai menjelaskan pengenaan tarif Rp1.000 untuk mengakses NIK melalui database Ditjen Dukcapil Kemendagri RI
“Kami juga turut menyosialisasikan ke seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota. Kita ketahui NIK itu kan sifatnya rahasia. Ditambah lagi, tidak sembarangan diakses. Bahkan, yang dikenakan tarif ini juga memerlukan proses agar datanya aman,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.
Alasan dikenakannya biaya, lanjut dia, perangkat keras (hardware) yang digunakan secara terus menerus harus mendapatkan perawatan (upgrading) berkala. Apalagi, saat ini pemerintah hanya mengalokasikan anggaran blanko saja.
“Biaya untuk perawatan alat server di sana tidak dianggarkan, sementara seluruh Indonesia mengakses NIK ini. Selanjutnya, peningkatan kapasitasnya juga perlu,” bebernya.
Sementara, ia menjelaskan, untuk kategori kementerian/lembaga (K/L) masih mendapat despensasi penggratisan alias tidak dipungut biaya Rp1.000 untuk bisa mengakses NIK.
“Masyarakat umum yang ingin mengakses NIK KTP digital juga tidak dikenakan biaya. Pengenaan tarif Rp1.000 itu hanya berlaku bagi perusahaan yang tercatat di BUMN, BUMD dan swasta sifatnya itu lebih kepada profit mereka (keuntungan),” jelas mantan Kepala Dinas PMD Kalsel ini.
Selain itu, diungkapkannya lagi, tidak dikenakannya biaya akses NIK dari data base Ditjen Dukcapil oleh kementerian/lembaga tersebut karena keperluannya murni hanya untuk pelayanan publik.
“Kita ketahui untuk mendapatkan data penduduk yang bakal mendapat bantuan sosial (bansos) perlu kan akses NIK mereka baik itu program Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RTLH), Pogram Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain,” ucapnya.
Dari data resmi agregat kependudukan Kalsel tahun 2022 lalu bahwa jumlah penduduk di provinsi ini mengalami penambahan dari sebelumnya 4,11 kini sudah mencapai 4,18 juta jiwa. Artinya, peningkatan sadar tertib administrasi kependudukan mulai menunjukkan ke arah yang cukup baik.
“Instansi Pemprov yang sudah mendapat izin akses NIK di antaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Tim Mobil Perpustakaan Keliling (Pusling) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan roadshow ke Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (10/5).
Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie menjelaskan kegiatan roadshow tersebut dalam rangka meningkatkan minat baca dan Indeks Pembangunan Literasi (IPL) di provinsi Kalsel, termasuk di Kabupaten HSU.
“Alhamdulillah setiap roadshow mobil pusling, animo para murid cukup tinggi,” katanya.
Suasana Roadshow Tim Mobil Pusling Dispersip Kalsel ke Kabupaten HSU
Sementara, Kepala SDN Kalumpang Luar Kecamatan Babirik, Erwin Syamsaihan menyambut gembira kedatangan tim pusling Dispersip Kalsel. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa dan siswi di lingkungan sekolahnya.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada Dispersip Kalsel dan Kabupaten HSU yang sudah berkunjung ke tempat kami. Anak-anak sangat senang karena banyak jenis buku yang bisa mereka baca,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala SDN Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang, Rahmaji mengungkapkan para siswa sangat antusias menyambut kedatangan tim pusling Dispersip Kalsel. Ia berharap kegiatan ini terus dilakukan di masa-masa mendatang.
“Mudah-mudahan Tim Pulsinh bisa kembali lagi nanti ke sini,” harapnya.
Untuk diketahui, Tim Mobil Pusling Dispersip Kalsel mengunjungi beberapa sekolah di dua kecamatan diantaranya SDN Sungai Dalam 1 dan SDN Kalumpang Luar di Kecamatan Babirik, serta SDN Pandamaan 1, SDN Pandamaan 2 dan SDN Danau Panggang di Kecamatan Danau Panggang.
Tim Mobil Pusling Dispersip Kalsel juga ikut berpartisipasi pada Peringatan Hari Jadi ke 71 Kabupaten HSU yang puncaknya dilaksanakan pada Kamis (11/05). (HUMASDISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pendaftaran Calon Direksi Perusahaan Air Minum (PAM) Bandarmasih, resmi ditutup oleh Panitia Seleksi (Pansel), Rabu (10/5).
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Totok Agus Daryanto mengatakan, sampai hari terakhir pendaftaran, tercatat sebanyak 19 orang yang mendaftar, terdiri dari 13 orang pendaftar yang dari Kalimantan Selatan serta 6 orang pendaftar dari luar provinsi ini.
“Sampai hari terakhir pendaftar sebanyak 19 orang,” ungkap Totok.
Sedangkan, lanjutnya, dari 19 pendaftar tersebut tercatat 8 orang dari internal Perusahaan Air Minum Bandarmasih.
“Sedangkan, 11 orang pendaftar dari luar daerah, seperti Balikpapan, Langkat, serta lainnya,” ucapnya.
Dari hasil pendaftaran tersebut akan dilakukan seleksi administrasi, yang mana hasilnya akam diumumkan pada tanggal 17 Mei Mendatang.
“Akan ada beberapa tatapan seleksi yang dijalankan oleh para peserta calon direksi tersebut,” jelasnya.
Diantaranya, seleksi psikotes, wawancara, serta lainnya.
“Setelah melewati beberapa tahapan seleksi, akan tersaring sebanyak 9 nama, yang akan diajukan kepada pemilik saham Perusahaan Air Minum Bandarmasih tersebut,” tutur Totok lebih lanjut.
Dan, akan dipilih tiga nama untuk menduduki jabatan direksi yang kosong, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, serta Direktur Umum dan Keuangan.
“Calon direksi akan dipilih langsung oleh pihak pemilik saham dalam Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS),” ucap Totok.
Seperti diketahui, untuk pendaftar calon direksi Perusahaan Air Minum Bandarmasih sebanyak 19 orang pendaftar. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular DPRD Banjarmasin, tengah membahas antisipasi sejak dini, terkait penyebaran wabah penyakit.
Disampaikan, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular DPRD Banjarmasin, Mudah, pada Selasa (9/5), rapat pembahasan kedua kali ini, pihak Panitia Khusus dan Pemerintah Kota Banjarmasin, baru memasuki pasal ke 17 pasal dari 57 pasal yang akan terdapat didalam draf Raperda. Ia berupaya dapat segera selesai, untuk mengantisipasi sejak dini dalam rangka menghadapi Wabah Penyakit Menular.
Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular DPRD Banjarmasin, Mudah
“Berkaca dengan pandemi COVID-19 selama hampir dua tahun lalu, maka perlu disiapkan mulai sekarang dari Pemko,” ucapnya
Disampaikan Mudah, kehadiran payung hukum ini nantinya akan mengatur dana tidak terduga, yang dipersiapkan untuk antisipasi saat terjadinya darurat wabah. Sehingga, dapat digunakan lebih dulu untuk melakukan penanganan, tanpa harus menunggu anggaran dari Pemerintah pusat.
“Pansus ini mengatur berbagai persiapan, supaya kalau ada wabah sudah memiliki dana yang dialokasikan dulu,” ungkapnya
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Ramadhan menambahkan, hasil rapat kedua untuk judul sebelumnya Penyelenggaraan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, disepakati menjadi Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular, dalam rangka menyamakan persepsi, untuk antisipasi sejak dini terkait persiapan anggaran penanganan wabah tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Ramadhan
“Kita akan bahas detail lagi, dipertemuan berikutnya,” tutup Ramadhan.
Untuk diketahui,pembahasan Rapat Pansus tentang Raperda Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular, dipimpin Ketua Mudah, didampingi Wakil Ketua Pansus dan Anggotanya. Dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Ramadhan, Camat Banjarmasin Tengah Endah, perwakilan Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Banjarmasin, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat menggelar rapat bersama penyusunan dan sinkronisasi Program Kewaspadaan Nasional, Kamis (11/5).
Kegiatan yang digelar di Sekretariat FKPT Kalsel di Banjarmasin ini, juga membahas pembentukan satuan tugas (satgas) di Kabupaten/kota.
Menurut Ketua FKPT Kalsel, Aliansyah Mahadi, rapat bersama untuk sosialisasi Program Kewaspadaan Nasional menghadirkan Kepala Badan dan Kepala Bidang Kesbangpol Kabupaten/kota se Kalsel. Dalam rapat tersebut, Didit nama panggilan Ketua FKPT Kalsel ini, selain menjelaskan pencegahan terorisme, juga memaparkan pembentukan FKPT di kabupaten/kota. Disebutkan, bahwa FKPT sudah terbentuk di 34 provinsi dan baru saja dibentuk dua FKPT di kabupaten, yakni FKPT Jepara, Jawa Tengah dan FKPT Kabupaten Lebak, Banten.
Terkait hal tersebut, FKPT Kalsel akan melakukan pengayaan wawasan (studi banding) ke Kabupaten Jepara, Jateng pada 18 – 20 Mei nanti.
“Kita ingin menggali dan mengadopsi Pemkab Jepara yang bisa membentuk FKPT di kabupaten, terutama soal anggaran,” katanya.
Mengapa FKPT Kalsel perlu mengadopsi, pembentukan FKPT di Kabupaten/kota, karena tindakan teroris adalah kriminal, jadi bukan bagian dari tindakan perang karena sasaran utamanya adalah warga sipil. Sementara Kaban Kesbangpol Provinsi Kalsel diwakili Kabid Wasnas, Agus Probowo menjelaskan tentang kewaspadaan nasional yakni merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen, dan Penanganan Konflik.
Termasuk juga perencanaan program, kegiatan dan anggaran, serta pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya. Kemudian pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. (PWI.KALSEL-RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, yang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilnya, telah meluncurkan Inovasi Pelayanan Parak Acil Online atau Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Online serta Bakujuk atau Bakuliling Dokumen Administrasi Kependudukan Langsung Unjuk.
Program tersebut diluncurkan oleh Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Rabu (10/5).
Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor
“Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya memberikan apresiasi terhadap dilaunching pelayan tersebut, oleh Disdukcapil Kota Banjarmasin,” ucap Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.
Menurut Arifin, tujuan dari diluncurkan aplikasi online tersebut, untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi warga Kota Banjarmasin, dalam berurusan administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan Zulkifli menjelaskan, jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selalu melakukan pemantauan terhadap kebijakan serta program program dari Disdukcapil di 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami selalu memberikan dukungan terhadap Disdukcapil di daerah, agar selalu berinovasi dalam memberikan kemudahan bagi warga,” ucapnya.
Begitu juga, lanjut Zulkifli, untuk Disdukcapil Kota Banjarmasin, yang saat ini telah meluncurkan dua aplikasi online, yakni Parak Acil Online serta Bakujuk.
“Tentunya kedua program tersebut, untuk membuat warga Kota Banjarmasin, mudah dalam berurusan administrasi kependudukan tersebut,” ujar Zulkifli. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perdagangan Kalsel, menggelar Pelatihan Pengembangan dan Peluang Pangan Olahan, untuk menembus Pasar Ekspor.
Suasana Pelatihan Pengembangan dan Peluang Pangan Olahan, untuk menembus Pasar Ekspor, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin
Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Birhasani, ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (10/5) mengatakan, untuk semakin meningkatkan ekspor pangan olahan, Disdag Kalsel menggelar Pelatihan Pengembangan dan Peluang Pangan Olahan, selama dua hari pada 10 – 11 Mei 2023, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.
Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Birhasani
“Giat pelatihan ini, dari anggaran Disdag Kalsel,” ucapnya
Disampaikan Birhasani, saat ini populasi penduduk di dunia setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Sehingga, produk makanan olahan dinilai mendapatkan peluang yang besar untuk di ekspor ke pasar global, maka sangat tepatlah digelar pelatihan tersebut.
“Peserta pelatihan terdiri dari para Pelaku Usaha berorientasi Ekspor, masing-masing dari Kabupaten dan Kota,” ungkapnya
Lebih lanjut Birhasani menambahkan, dengan adanya ekspor pangan olahan ke negara-negara non-tradisional semakin terbuka, maka tentu memerlukan keuletan, pantang menyerah, dan akan konsistensi menghadapi tantangan, yaitu harus siap bersaing dengan produk-produk Negara lain di dunia.
“Pemerintah terus berupaya melakukan terobosan, agar produk Indonesia lebih unggul dan meningkatkan daya saing,” tutup Birhasani. (NHF/RDM/RH)
