Kategori: News

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna Dewan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, pada Rabu (7/6).

Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang dibacakan oleh Sahrujani, Dewan menilai pelaksanaan APBD Tahun 2022 sudah cukup baik.

Namun demikian, sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Banggar DPRD Kalsel telah merumuskan beberapa tanggapan, antara lain berkenaan dengan realisasi pendapatan daerah 2022 sebesar Rp8 triliun lebih atau 103,83 persen dari total anggaran pendapatan yang ditetapkan.

“Capaian pendapatan tersebut tentunya harus menjadi motivasi bagi Pemda untuk menggali potensi-potensi penerimaan sehingga tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan semakin berkurang,” harapnya.

Sedangkan untuk capaian belanja Pemprov Kalsel Tahun 2022, terealisasi sebesar Rp7,3 triliun lebih atau 90,37 persen dari total anggaran belanja yang ditetapkan, patut mendapatkan apresiasi karena menggambarkan tingginya rata-rata serapan anggaran pada setiap SKPD dan merupakan cerminan dari realisasi program kegiatan yang telah direncanakan telah berjalan dengan baik.

Sementara, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam rapat paripurna ini, pihaknya akan segera melanjutkan proses penyempurnaan Raperda tersebut.

“Hal ini sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembentukan produk hukum daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan,” jelasnya.

Sebelum Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda, Pemprov Kalsel akan terlebih dahulu menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

“Hal ini merupakan langkah konstitusional yang harus dijalankan sebelum peraturan daerah tersebut secara resmi berlaku,” terangnya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini  juga menambahkan pihaknya akan memperhatikan setiap catatan yang terkait dengan pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh pihak legislatif, baik berupa saran, koreksi dan rekomendasi.

“Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan dan memberikan pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah, ” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan kembali menggelar Kalsel EXPO tahun 2023, yang direncanakan bertempat di Lapangan Murjani kota Banjarbaru, mulai 30 Agustus – 3 September 2023.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, melalui pesan whatsappnya kepada Abdi Persada FM, pada Rabu (7/6).

Birhasani menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi berdiri pada tahun 1950, tepatnya tanggal 14 Agustus. Kini seiringan dengan HUT RI ke 78 RI pada tanggal 17 Agustus tahun 2023, maka Kalsel juga memperingati Hari Jadinya yang ke 73 tahun. Guna memeriahkannya Pemerintah Provinsi Kalsel telah membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Jadi ke 73 Provinsi Kalsel dan HUT RI ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia, melalui Kalsel EXPO 2023.

“Ini merupakan agenda rutin Pemerintah Provinsi Kalsel yang biasanya dilaksanakan pada momentum peringatan hari jadi dengan kegiatan pameran nasional,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, yang juga dalam kepanitiaan ditunjuk sebagai Ketua Bidang Promosi dan Pameran Pembangunan, kegiatan Kalsel EXPO ini biasanya diikuti oleh unsur Pemerintah Pusat, seperti Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan kota se Indonesia, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan UMKM. Mengingat ajang pameran berskala nasional, maka tentunya kegiatannya perlu terencana dengan baik dan persiapan yang matang.

“Saat ini panitia sudah membentuk Tim Seleksi Event Organizer guna menjaring calon event organizer terbaik yang nantinya bertugas untuk melaksanakan kegiatan Kalsel EXPO 2023,” jelasnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, berdasarkan hasil rapat ditetapkan sebagai Ketua Tim Seleksi adalah Rizal Akbar, dan Tim langsung bekerja mengeluarkan Surat Pertamanya tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Peserta Selaksi EO yang telah diumumkan melalui Website LPSE Provinsi Kalsel, Website Dinas Perdagangan dan media lainnya. Dalam pengumuman pendaftaran dimulai tanggal 5 hingga 11 Juni 2023. Bagi calon EO yg berminat dapat mendaftarkan Badan Usaha,Perusahaannya beserta proposal melalui Tim Seleksi dengan alamat Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Jalan S. Parman nomor 44 Banjarnasin atau melalui email dinasperdagangan.kalsel@gmail.com.

“Persyaratan pertama memiliki Bentuk Usaha berbadan hukum, Mempunyai NPWP dan PKP, Bidang usaha berhubungan dengan pelaksanaan pameran, tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI), berpengalaman dalam melaksanakan pameran berskala Provinsi atau Nasional, pernyataan Kesanggupan untuk pembiayaan sebagai pelaksana pameran dengan tandatangan di atas materai Rp 10.000, dapat mendatangkan peserta dari luar daerah, EO yang terdaftar wajib menyampaikan expose di depan Tim Seleksi, dan keputusan Panitia Seleksi terhadap pemenang EO tidak dapat diganggu gugat,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel menggelar kegiatan Bimbingan dan Pemantapan Supervisor dan Petugas Data Aplikasi Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) se Kalsel, selama dua hari yaitu 6 dan 7 Juni 2023 di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Kegiatan yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammadun yang diwakili Sekretarisnya, Murjani ini diikuti sebanyak 30 orang dari Supervisor dan Petugas Data di 13 Kabupaten/Kota di Kalsel serta dihadiri Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pejabat Eselon 3 di lingkup Dinsos serta Pejabat Eselon 4 di bidang perlindungan jaminan sosial.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Provinsi Kalsel, Muhammadun yang dibacakan Sekretarisnya, Murjani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya keseriusan Dinsos dalam menyediakan suatu media yang dapat menampung dan mengelola data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan pengelolaan data terpadu sosial Banua yang akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial Kalsel serta pemanfaatan informasi (digitalisasi) dan integrasi dalam pengelolaan data yang kemudian menentukan rencana strategis pembangunan daerah,” katanya, Selasa (6/6).

Muhammadun menjelaskan penggunaan aplikasi Datu Soban pada Dinsos Kalsel sesuai dengan Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan PSKS dan juga sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

“Datu Soban merupakan platform aplikasi dari Dinsos Kalsel sebagai produsen data sektoral daerah. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi instansi lainnya, dan dapat membantu dalam proses penyaluran bantuan serta informasi umum bagi masyarakat maupun akademisi”, jelasnya.

Penghimpunan data dilakukan oleh petugas data Kabupaten/Kota menggunakan metode dan instrumen yang telah ditentukan. Supervisor data melakukan verifikasi dan validasi data yang masuk. Penyajian data aplikasi menampilkan sebuah dashboard berupa numerik tentang karakter individu dilengkapi dengan foto dan titik koordinat 26 jenis PPKS dan 12 jenis PSKS sehingga menyajikan data yang asli (genuine) yang akan segera terintegrasi dengan aplikasi lain seperti portal satu data Indonesia dan E-Walidata.

“Sehingga data dapat dimanfaatkan oleh SKPD lain, swasta, akademisi dan masyarakat luas,” terangnya.

Muhammadun menambahkan dalam usaha penanganan permasalahan sosial demi mewujudkan taraf kesejahteraan sosial akan terwujud kalau memiliki data PPKS dan PSKS yang dapat diandalkan. Sehingga program yang dijalankan menjadi tepat sasaran terhadap setiap penerima manfaat serta dapat memaksimalkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar demi mewujudkan visi PPKS lebih sejahtera, PPKS lebih berdaya guna.

“Menekan resiko penyalahgunaan data, serta membantu dalam pengambilan kebiydalam ruang lingkup pemberian bantuan sosial serta sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah lingkup Provinsi,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Suplai air di kawasan metropolitan Banjarbakula dipastikan tetap dapat terpenuhi. Meskipun Kalimantan Selatan (Kalsel) diprediksi mengalami musim kemarau ekstrim di tahun ini.

“Suplai kemungkinan masih bisa, karena lokasi pengambilan Air baku kita di intake Mandikapau yang sumber air nya berasal dari bendungan sungai Riam kiwa dan Riam kanan sehingga dipastikan walaupun terjadi kemarau panjang dan ekstrim InsyaAllah suplai kebutuhan air di wilayah metropolitan banjarbakula akan selalu dapat terjaga dan terpenuhi,” ujar Kepala Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Muhammad Berty Nakir, di ruang kerjanya, Rabu (7/6).

Berty mengaku pihaknya juga mengatur saluran air (intake) dari sumber air di Bendungan Riam Kanan, agar kebutuhan air tetap tercukupi meski kemarau.

“Kan kita bisa menutup intake. Kalau kemarau panjang intake itu kita tutup dan kita tampung air dari bendungan, jadi air selalu ada,” terangnya.

Tak hanya ke masyarakat, kebutuhan air kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) yang akan diselenggarakan di Kiram pada 10-16 Juli mendatang, juga dipastikan terpenuhi.

BPAM Banjarbakula selaku penanggung jawab kebutuhan air pada kegiatan itu, sudah menyiapkan dua buah truk tangki yang siap menyuplai air bersih untuk kesuksesan kegiatan dengan kurang lebih 1.700 Pramuka Pendega se Indonesia itu.

“Kita siapkan truk itu selama 24 jam, jadi tidak perlu khawatir,” tuturnya.

Seperti diketahui, BPAM Banjarbakula memiliki dua buah Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang masing-masing berkapasitas 250 dan 500 liter perdetik. Keduanya diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, pada Maret 2023 lalu.

Lewat dua buah IPA itu, BPAM Banjarbakula telah menyalurkan air bersih ke Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, serta sebagian wilayah di Kabupaten Tanah Laut.

Sementara kerjasama yang dilakukan dengan kota Banjarmasin berupa suplai air baku, dan akan tersalurkan dalam waktu dekat. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Audisi Gita Bahana Nusantara, selama dua hari pada 7 – 8 Juni 2023, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun, pada Rabu (7/6).

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun, menjelaskan, Audisi Gita Bahana Nusantara ini merupakan kesempatan yang berharga sebagai wadah menyalurkan bakat dan potensi di bidang seni suara bagi pelajar dan mahasiswa.

Kegiatan ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijakan menaikan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan.

“Semoga yang terpilih nanti dapat menampilkan suara terbaik sebagai putra – putri daerah di Banua,” harapnya.

Disampaikan Muhammadun, dalam Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dimana penerapan muatan lokal dalam pembelajaran merupakan bentuk pemahaman terhadap potensi daerah masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Kemudian Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal, yang bertujuan untuk memperteguh identitas daerah dan memperkokoh karakter daerah sebagai upaya pembangunan karakter bangsa serta meningkatkan citra daerah sebagai bagian citra bangsa.

“Keberhasilan penyelenggaraan Gita Bahana Nusantara tentu memiliki nilai positif bagi pembinaan generasi muda, khususnya dalam meningkatkan semangat kebangsaan, dan nasionalisme,” jelas Madun (sapaan akrabnya)

Sementara itu, Kasi Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sunjaya Adhiarso menambahkan, Audisi Gita Bahana Nusantara dimaksudkan membangun karakter jati diri bangsa, memupuk rasa kebersamaan dan nasionalisme, serta meningkatkan apresiasi seni di kalangan generasi muda melalui pembentukan paduan suara.

“Kegiatan ini akan dipilih empat peserta, untuk nanti mengikuti tim paduan suara Gita Bahana Nusantara bergabung dengan peserta lainnya, yang mewakili 34 Provinsi di Indonesia pada bulan Agustus mendatang,” tutupnya

Untuk diketahui, audisi Gita Bahana Nusantara ini, diikuti sebanyak 41 peserta yang tersebar dari Kabupaten dan Kota. Ada lima juri yang memberikan penilaian yaitu Sudirman Juri Senior dari Pemerintah Pusat, Sirajudin sebagai musisi dan pencinta lagu, dan Sinta Sinaga seorang pianis, Sabransyah Dosen FKIP ULM Banjarmasin pengajar bidang vokal dan piano serta Mas Maryanto Dosen Seni Musik FKIP ULM Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

TANAH LAUT – Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, Bank Kalsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan bantuan 3.500 bibit Mangrove.

Bantuan diberikan guna mendorong kesadaran dan tindakan masyarakat untuk melindungi kelestarian lingkungan.

Secara simbolis bantuan diserahkan Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, Facrudin kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana di Pesisir Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, pada Senin (5/6).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pgs. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Shah Rizky Kurniawan.

Menanggapi bantuan tersebut, Hanifah Dwi Nirwana, ST., MT. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan Bank Kalsel melalui program CSRnya.

“Atas nama Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel, kami berterimakasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Bank Kalsel melalui bantuan CSR Bank Kalsel berupa 3.500 bibit Mangrove yang dimana akan ditanam disepanjang pesisir pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang ada di Kalimantan Selatan. Tentunya Bank Kalsel yang merupakan mitra penting kami selalu mendukung dalam setiap program termasuk kegiatan hari ini,” tutur Hanifah.

Dikesempatan yang sama, Fachrudin selaku Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan komitmen Bank Kalsel untuk senantiasa mendukung program-program dari Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan salah satunya kegiatan penanaman mangrove.

“Bantuan yang telah diberikan pada hari ini merupakan bentuk kepedulian Bank Kalsel membangun lingkungan hidup khususnya di Kalimantan Selatan dan kami akan selalu hadir, melayani Banua serta berkontribusi dalam pemulihan dan peningkatan ekosistem mangrove di Kalimantan Selatan khususnya di pesisir pantai,” ucap Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kalsel bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM, melakukan kunjungan atau studi tiru ke Radio Republik Indonesia (RRI) Banjarmasin.

Kunjungan yang dilakukan pada Rabu (7/6) siang, dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel Tarwin Patik Mustafa bersama dengan ketua Dewan Pengawas LPPL Abdi Persada FM Anisah, dan Direktur Abdi Persada FM Ibnu Min Haji, kunjungan Diterima langsung oleh Kepala RRI Banjarmasin Darno beserta jajarannya.

Tarwin menjelaskan, kunjungan mereka ke RRI ini, untuk melakukan studi tiru terkait keberlangsungan radio ini.

“Kunjungan ini merupakan studi tiru karena di Diskominfo Kalsel ada Radio Abdi Persada FM,” ungkap Tarwin.

Sehingga, lanjutnya, dengan adanya kunjungan ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan radio serta lainnya.

“Kami berharap dengan adanya studi tiru ini, kami dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dan lainnya yang ada di RRI Banjarmasin,” ucap Tarwin..

Hal senada juga disampaikan Direktur Radio Abdi Persada FM Ibnu Min Haji.

Ia menyampaikan, kunjungan yang mengikutsertakan jajaran direksi Abdi Persada FM, ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan, program, serta lainnya, yang ada di RRI Banjarmasin.

Dalam kunjungan kali ini, diskusi terkait sistem kerja dewan pengawas, hingga program siaran menjadi pembahasan menarik yang didapatkan LPPL Abdi Persada FM dari LPP RRI Banjarmasin.

Kepala RRI Banjarmasin Darno menjelaskan, sebagai radio milik Pemerintah Pusat, tentunya saling berbagi ilmu pengetahuan yang ada di tempat mereka, kepada daerah merupakan kewajiban yang dapat mereka lakukan.

“RRI Banjarmasin menjadi pengayom bagi radio lokal yang ada di Kalsel ini,” ungkap Darno.

Dalam kesempatan tersebut, Darno mengatakan, mengenai struktur jabatan yang ada di RRI Banjarmasin. Serta pemilihan dan tugas dari Dewan Pengawas RRI yang dipilih langsung oleh Komisi 1 DPR RI.

“Serta saat ini RRI Banjarmasin juga tengah mengembangkan dunia usaha serta lainnya,” ujarnya.

Untuk diketahui LPPL Abdi Persada FM berkunjung ke RRI Banjarmasin, dalam rangka studi tiru untuk mengetahui, pengelolaan, program, serta lainnya, yang ada di tempat tertentu. (SRI/RDM/RH)