Kategori: News

HULU SUNGAI UTARA – Momen kembali ke Daerah Pemilihan (Dapil) untuk menyerap aspirasi masyarakat atau yang biasa disebut dengan reses, dimanfaatkan dengan baik oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK turun langsung ke lapangan.

Sebagaimana yang dilakukannya di Desa Pal Batu Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), selain menggelar rapat resmi dengan aparatur desa setempat, Supian HK juga berbaur dengan para nelayan menangkap ikan dengan teknik “Selambau”.

Selambau adalah alat tangkap ikan tradisional, yang cara kerjanya yaitu memasang jaring ditengah sungai saat air pasang, kemudian saat air surut maka ikan akan ikut turun, maka saat itulah kumpulan ikan yang lewat terjebak dalam jaring yang panjang ditengah sungai.

“Teknik menangkap ikan seperti ini lebih ramah terhadap ekosistem air sungai, hanya ikan besar yang masuk ke dalam jaring yang dapat diangkat, sehingga habitat ikan masih terjaga”, jelasnya kepada wartawan, Jum’at (16/6).

Lebih lanjut, Supian HK juga menghimbau para nelayan agar lebih bijaksana dalam menangkap ikan, menghindari penangkapan ikan dengan cara disetrum dan menggunakan potas (racun ikan) agar ekosistem air sungai dapat terjaga dengan baik.

“Sehingga anak cucu kita dapat terus merasakan kekayaan alam yang terdapat di sungai kita, di Hulu Sungai Utara ini,” harapnya.

Pada waktu berbeda, dalam pertemuan dengan aparatur Desa Pal Batu, masyarakat masih mengeluhkan banyaknya tanaman Susupan Gunung yang menutupi daerah perairan setempat. Menanggapi hal tersebut, Supian HK berjanji bersama pemerintah daerah akan terus mengupayakan, pengendalian pertumbuhan tanaman tersebut. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kalsel hingga Juni ini baru terealisasi 5 persen. Namun di akhir 2023, pemerintah provinsi bakal menargetkan minimal 23 persen.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Dukcapil) Kalsel, Zulkifli, mengungkapkan, alasan masih rendahnya capaian IKD ini dikarenakan akses yang digunakan terbatas alias hanya bisa melalui smartphone bertipe android.

“Kalau yang tipenya IOS belum bisa digunakan untuk mengakses KTP berbasis digital ini. Ini akan terus kami upayakan agar nantinya bisa dimanfaatkan,” ungkap dia, di ruang kerjanya, baru-baru tadi.

Menindaklanjuti agar tercapai, dirinya membeberkan, bakal memaksimalkan IKD lewat sosialisasi khususnya yang tinggal di kawasan perkotaan.

“Kita melihat jaringan juga mendukung dan sudah banyak masyarakat yang mengenal digitalisasi itu yang menjadi sasaran kami,” bebernya.

Keuntungan yang didapatkan, kata dia, apabila memiliki IKD rawan atas kehilangannya berkas administrasi kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga tak lagi menjadi kekhawatiran.

“Karena sudah dipermudah lewat smartphone. Aksesnya pun gampang dan tidak perlu lagi menggunakan dompet,” jelasnya.

Meski pemerintah pusat melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri RI menargetkan IKD di Kalsel sebesar 25 persen di tahun 2023. Namun, pihaknya tetap mengoptimalkan program tersebut.

“Kolaborasi dengan seluruh dukcapil kabupaten/kota terus dilakukan. Minimal akhir 2023 bisa terealisasi sebesar 23 persen,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Kalsel menjadi delapan provinsi di Indonesia yang mendapat skala prioritas dalam pengembangan perekonomian berbasis syariah. Melalui penyusunan program kerja (proker) Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) percepatan ini diharapkan terlaksana.

Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi, mengungukapkan, pemerintah daerah sangat mendukung dengan adanya upaya mendorong potensi perekonomian yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

“Ini menjadi perhatian kita bersama dan diharapkan tetap menjalin kemitraan yang kuat. Hal ini penting dilakukan khususnya dalam penyusunan program kerja serta koordinasi yang baik dapat menciptakan dukungan komprenhensif dan meminimalkan tumpang tindih dalam pelaksanaan,” ujarnya saat membacakan isi sambutan Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar yang diketahui juga menjabat sebagai Ketua KDEKS Kalsel, Kamis (15/6).

Penyusunan program kerja yang dituangkan dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) itu, kata dia, merupakan langkah kongkrit dari implementasi 13 program prioritas yang dilaksanakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

“Dukungan pemerintah dan KNEKS melalui pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berkelanjutan serta pemberian sertifikat halal gratis dan subsidi. Tentu, kita sudah mampu meringankan beban mereka sebagai pelaku usaha (UMKM). Serta diharapkan nantinya kita bisa membantu dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal,” ucapnya.

Apalagi, menurutnya, populasi penganut Islam di Kalsel mencapai lebih dari 97 persen. Sehingga, provinsi ini sangat berpotensi besar dijadikan simpul dalam pengembangan perekonomian berbasis syariah pada masa yang akan mendatang.

“Pemprov Kalsel juga turut berupaya mengembangkan usaha-usaha baru serta mendorong digitalisasi berbasis syariah. Tujuannya, juga agar mampu mendorong pertumbuhan ketahanan ekonomi umat secara lebih positif,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel, Wahyu Pratomo, mengungkapkan, tujuan dilakukanya penyusunan program kerja yang dilaksanakan KDEKS Kalsel itu juga dilandasi dengan lima pilar untuk dapat direalisasikan.

“Yang pertama bagaimana cara kita mengembangkan industri produk halal termasuk pariwisata muslim di Kalsel. Kedua bagaiama mendorong keuangan syariah dan ketiga mendorong sosial keuangan syariah yakni keterkaitannya zakat dan wakaf yang ternyata punya potensi untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi pertumbuhan di provinsi ini,” paparnya.

Selanjutnya, dia menuturkan, pilar keempat dan kelima yang masuk dalam penyusunan progam kerja (proker) KDEKS Kalsel diantaranya meningkatkan edukasi literasi serta pengembangan data statistik ekonomi keuangan yang utamanya berbasis syariah.

“Ini ditujukan untuk masyarakat dan pelaku usaha. Jadi, ini adalah 5 area yang kita kembangkan dalam proker KDEKS Kalsel,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Muhammad Yani Helmi (Paman Yani) kembali berkeliling guna melaksanakan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat, di Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Jl. Dharma Praja RT 05 dan RT 07 Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin serta di desa Irigasi SP I RT 03 RW 02 Kecamatan Karang Bintang, Kamis (15/6).

Ratusan masyarakat pun begitu antusias untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh politisi partai Golkar ini.

Hal ini tidak lepas dari kebiasaan yang dilakukan oleh Paman Yani untuk terus menyapa masyarakat dalam kondisi apapun. Termasuk saat membagikan bantuan di masa pandemi COVID-19.

“Terakhir ke desa ini pada saat pandemi, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Intinya menyapa masyarakat jangan pada saat ada keperluan saja lah,” ujar Yani Helmi.

Ia juga menyebut telah mendedikasikan dirinya sebagai corong masyarakat dan menjadi milik masyarakat jauh sebelum duduk sebagai anggota dewan.

“Berkeliling ke tengah masyarakat sudah kita lakukan sejak 2018. Bukan hanya pada saat duduk atau pada saat ini ingin dipilih saja. Karena saya memang milik masyarakat dan akan terus begini,” ujarnya.

Dalam paparannya Paman Yani kembali menyampaikan beberapa keberhasilan yang telah dicapai selama menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalsel.

“Alhamdulillah berkat inisiasi, kerja nyata dan tidak hanya dibelakang meja, Batulicin kini mempunyai SMA sendiri,” paparnya.

Diketahui sebelumnya di ibukota kabupaten Tanah Bumbu ini belum memiliki SMA bahkan sejak dilakukan pemekaran dari Kabupaten Kotabaru 18 tahun silam.

Sementara itu, Kepala Dusun Irigasi SP, Hariyadi, menyampaikan rasa bangga dan bahagianya atas kehadiran Paman Yani di desanya. Ia menyebut Paman Yani merupakan sosok yang sangat mengerti dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

“Kalau kita mengingat jasa beliau bagi masyarakat. Kami begitu terharu. Terlebih ditengah kesibukan beliau. Masih saja menyempatkan untuk hadir. Beliau ini adalah sosok yang tak banyak bicara namun banyak bekerja,” terangnya.

Turut serta dalam pelaksanaan reses ini pejabat dilingkungan Pemprov Kalsel, seperti Kepala UPPD Samsat Batulicin, Kepala UPPD Samsat Kotabaru, Kepala Pelabuhan Batulicin, Kepala Pelabuhan Kotabaru, Direktur Abdi Persada FM serta lainnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, terus mengoptimalkan pelayanan Poli Umum.

Kepada Abdi Persada FM, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, Teguh Hadianto, pada Kamis (15/6) mengatakan, sejak diresmikan 17 Agustus 2022 lalu, banyak pasien memanfaatkan dalam pelayanan Poli Umum, untuk memeriksakan kesehatannya. Apalagi dilayani dokter umum dan memiliki alat Tensimeter Digital.

“Alat ini berfungsi sebagai pengukur tekanan darah bagi pasien,” ucapnya

Disampaikan Teguh, adanya Poli Geriatri sangat penting, dimana memberikan pelayanan kepada pasien lanjut usia, dalam bentuk melayani penyuluhan kesehatan, konsultasi serta pemeriksaan fisik lainnya. Selain itu juga, untuk UGD umum buka 1×24 jam, dilayani dokter Umum.

“Kami terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua lapisan masyarakat,” jelasnya

Lebih lanjut Teguh menambahkan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru memasuki bulan kelima sudah mencapai Rp 2,4 miliar, dari target sebelumnya Rp 3 miliar. Sehingga, akan dilakukan revisi untuk targetnya nanti menjadi Rp 5,9 miliar. Ia optimis mampu dicapai hingga akhir tahun 2023 mendatang.

“Paling banyak pendapatan dari segi pelayanan, yaitu tidak hanya melayani pasien umum juga BPJS Kesehatan, kemudian adanya pendidikan koas dari Fakultas Kedokteran ULM,” tutup Teguh. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Untuk memeriahkan Peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2023 mendatang, Bidang Humas Polda Kalsel menggelar lomba Video Film Pendek serta Fotografi.

Kasubid Multimedia Bidhumas Polda Kalsel Sri Widayati mengatakan, dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara pada tanggal 1 Juli 2023 mendatang. Untuk memeriahkan Kegiatan tersebut, Devisi Humas melaksanakan 7 lomba, sedangkan Bidhumas menyelenggarakan 2 lomba tersebut.

“Kami mengundang rekan rekan media yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini, untuk dapat mengikuti lomba tersebut,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Rabu (14/6).

Untuk mengundang banyak peserta, maka masa pendaftaran mereka perpanjang.

“Seharusnya pendaftaran sudah berakhir, namun untuk pendaftaran kedua lomba tersebut, diperpanjang hingga 23 Juni 2023,” ujarnya.

Sedangkan, penjurian dilaksanakan pada 24 – 25 Juni 2023.

“Penjurian akan berlangsung setelah masa pendaftaran ditutup, dan para juri akan melakukan penilaian terhadap karya karya yang masuk ke panitia,” ucapnya.

Pihaknya berharap, rekan rekan media dapat turutserta mensukseskan lomba yang dilaksanakan Bid Humas Polda Kalsel tersebut. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Memasuki masa Reses ke-2 tahun 2023, Anggota DPRD Provinsi Kalsel, Rachmah Norlias turun ke daerah pemilihannya di kota Banjarmasin. Dalam sepekan masa reses, Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut mengoptimalkan pertemuan dengan masyarakat untuk menjemput aspirasi.

“Dalam reses ini banyak hal-hal yang disampaikan oleh warga Banjarmasin, terutama melihat di lingkungan sekitarnya, mereka meminta adanya bedah rumah di beberapa titik wilayah, dan juga adanya pelatihan-pelatihan untuk peningkatan UMKM,” terangnya kepada wartawan, Rabu (14/6).

Hal menarik dari kegiatan reses tersebut, ia juga menyelipkan aneka pelatihan keterampilan, salah satunya pada hari kedua reses, Senin (12/6) lalu, Ketua Komisi I DPRD Kalsel itu menggelar pelatihan pembuatan aneka roti di salah satu rumah makan di kawasan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara.

Peserta yang didominasi oleh perempuan, mulai dari ibu rumah tangga, komunitas perempuan, hingga organisasi kewanitaan tampak antusias mengikuti pelatihan tersebut.

“Selain reses dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, kita juga melakukan pelatihan pembuatan aneka olahan roti. Kita datangkan instrukturnya dari Martapura dan Kapuas. Kita harapkan dengan adanya pelatihan aneka pembuatan roti ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan ibu-ibu yang mengikuti reses pada hari dan diharapkan bisa meningkatkan ekonomi keluarga,” ungkapnya.

Rachmah bertekad untuk terus berupaya agar aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam masa reses ini dapat segera ditindaklanjuti, diantaranya dengan cara memperjuangkannya agar masuk ke Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, bekerjasama dengan Dinas Sosial terkait bedah rumah, dan realisasi langsung disela-sela kegiatannya selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, contohnya seperti pelatihan keterampilan. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Sosialisasi Revolusi Hijau di Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Kamis (15/6).

Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Alip Winarto menjelaskan, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui perwakilan lurah, camat, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, memberikan respon yang positif terhadap gerakan revolusi Hijau ini.

“Pemerintah dan warga Kota Banjarmasin merespon positif terhadap Gerakan Revolusi Hijau dari Pemerintah Provinsi Kalsel,” ungkapnya.

Tentunya, lanjut Alip, dukungan daerah diperlukan, karena tanpa kontribusi dari daerah, maka Gerakan Revolusi Hijau di Kalimantan Selatan, tidak akan berjalan dengan optimal.

“Hal ini mengingat, pihak daerah inilah yang mengetahui jenis bibit tanaman apa yang diperlukan, serta mau ditanam dimana,” ucapnya.

Sehingga menurutnya, bibit yang diberikan tepat sasaran. Dan, Gerakan Revolusi Hijau dapat berjalan sukses di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono mengatakan, pada rapat koordinasi Revolusi Hijau yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya mendapatkan dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Karena di Kota Banjarmasin memiliki lahan yang sudah sempit. Sehingga, diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam gerakan revolusi Hijau tersebut.

“Bahkan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Banjarmasin hanya 1,8 persen saja,” ucap Wahyu.

Sehingga dengan dukungan masyarakat dengan menanam pohon dapat meningkatkan jumlah RTH di Kota Banjarmasin ini. (SRI/RDM/RH)

BANJAR – Sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk terus mendorong potensi wisata alam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel terus meningkatkan pariwisata yang ada di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam. Salah satu peningkatakan pariwisata tersebut, yakni dengan menggandeng pihak ketiga untuk turut serta dalam pembangunan potensi wisata yang ada di Tahura tersebut.

Seperti pada Kamis (15/6), Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel menggandeng PT Shafwah Global Utama, untuk penandatanganan perjanjian kerjasama dengan dalam pengembangan wisata alam dalam rangka penguatan fungsi kawasan Tahura Sultan Adam.

Penandatangan kerjasama tersebut disaksikan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel Raudhatul Jannah, Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparmi, serta Presiden Direktur PT Shafwah Global Utama Muhammad Helmie.

Kepada sejumlah awak media, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel Raudhatul Jannah menyampaikan, suatu kebanggan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel, dikarenakan pengembangan kawasan wisata di Tahura Sultan Adam juga menggandeng pihak ketiga. Bahkan, pihak ketiga tersebut merupakan pengusaha asal banua Kalsel.

“Destinasi wisata adalah suatu yang harus menjadi dorongan bagi kita untuk meningkatkan perekonomian dengan melibat seluruh pihak, baik Pemerintah Provinsi Kalsel, pengusaha, dan masyarakat sekitar,” ucapnya.

Ia menambahkan, dengan adanya pengembangan destinasi wisata di Tahura Sultan Adam, pihaknya memastikan akan terjadi peningkatan perekonomian. Hal ini dikarenakan akan terdapat banyak kunjungan ke Tahura Sultan Adam, baik dari wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel Fatimatuzzahra menyampaikan, sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, bahwa seluruh SKPD Lingkup Provinsi Kalsel dituntut untuk mencari potensi-potensi yang memungkinkan untuk menjadikan pendapatan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, Dishut Provinsi Kalsel terus mengupayakan untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana di Tahura Sultan Adam.

“Dengan adanya kerjasama bersama PT Shafwah Global Utama, kita harapkan bahwa peningkatan sarana dan prasarana di Tahura Sultan Adam akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata,” ungkap Aya (sapaan akrabnya).

Ia menambahkan, dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana di Tahura Sultan Adam, pasti akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan daerah di Kalsel.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Shafwah Global Utama Faradina menyampaikan, alasan pihaknya tertarik melakukan kerjasama dengan Tahura Sultan Adam untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di area ini, dikarenakan pihaknya melihat potensi alam di Tahura tersebut dapat dikembangkan agar lebih maju seperti pariwisata yang ada di luar daerah.

“Kita mau mengembangkan tahura ini tentunya bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kalsel,” ucapnya.

Untuk diketahui, dalam penandatangan kerjasama tersebut, Tahura Sultan Adam akan menambah fasilitas sarana dan prasarana pariwisata, diantaranya yakni Glamour camping, caffee atas langit, permainan paint ball dan outbond, resort bukit batu, camping ground, wahana air seperti jetski dan sepeda air, dan diseluruh area sarana dan prasarana yang akan dibangun tersebut akan ada wahana permainan anak. Peresmian pembangunan sarana dan prasarana tersebut, direncanakan pada tahun baru 2024 mendatang. (MRF/RDM/RH)