Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 4 mulai 29 Juli hingga 12 Agustus 2026 melalui platform Skillhub di skillhub.kemnaker.go.id.
Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Direktur Jenderal Pemb inaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis menuntut tenaga kerja untuk terus meningkatkan kompetensinya.
Oleh karena itu, Kemnaker terus menghadirkan berbagai program vokasi agar semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
“Melalui Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4, kami ingin memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Bekal keterampilan yang dimiliki diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang, baik untuk bekerja maupun berwirausaha,” ujar Darmawansyah, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (3/8).
Menurutnya, seluruh program pelatihan dirancang dengan pendekatan berbasis kompetensi sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dapat diterapkan di dunia kerja.
Ia mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memilih program pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengembangan kompetensinya.
Sejalan dengan dibukanya PVN Batch 4, Kemnaker telah menetapkan tahapan pelaksanaan program. Pendaftaran berlangsung hingga 12 Agustus 2026, dilanjutkan seleksi peserta pada 13–19 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi pada 20 Agustus 2026, dan pelatihan dimulai pada 26 Agustus 2026.
“Jangan lewatkan kesempatan ini. Manfaatkan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 untuk meningkatkan keterampilan dan memperkuat kesiapan menghadapi dunia kerja yang terus berkembang,” kata Darmawansyah. (KemenakerRI-RIW/APR)
Banjarbaru – Di tengah derasnya arus informasi digital yang bergerak dalam hitungan detik, Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat kapasitas pemerintahannya agar mampu membaca dinamika publik secara cepat dan akurat.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), lahirlah BAPINTAR (Banjarbaru Pemetaan Informasi dan Analisis Opini Terintegrasi), sebuah inovasi digital yang mengintegrasikan pemberitaan media, media sosial, analisis sentimen, hingga pengaduan masyarakat ke dalam satu sistem terpadu sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data.
Kehadiran BAPINTAR menjadi bukti bahwa transformasi digital di Kota Banjarbaru tidak berhenti pada digitalisasi layanan, tetapi telah berkembang menjadi penguatan sistem pengambilan keputusan yang lebih cerdas, adaptif, dan responsif terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
Aplikasi ini merupakan implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang dikembangkan di lingkungan Diskominfo Kota Banjarbaru sebagai jawaban atas kebutuhan pemerintah akan informasi yang cepat, valid, dan terintegrasi.
Dengan satu dashboard, pimpinan daerah dapat memantau perkembangan isu strategis secara real time tanpa harus menghimpun informasi dari berbagai platform secara terpisah.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, memberikan apresiasi terhadap inovasi tersebut. Menurutnya, BAPINTAR akan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan karena setiap kebijakan dapat disusun berdasarkan informasi yang lebih komprehensif.
“Informasi yang tersaji secara cepat dan terintegrasi sangat membantu dalam penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif,” ujarnya.
Pengembangan aplikasi ini telah dipaparkan Kepala Bidang Komunikasi bersama pejabat pelaksana Aksi Perubahan dan Tim Efektif kepada Kepala Diskominfo serta Sekretaris Daerah sebagai bagian dari koordinasi sekaligus memperoleh dukungan dalam penyempurnaan sistem.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian menilai, BAPINTAR merupakan langkah strategis dalam memperkuat transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
“Melalui dashboard yang terintegrasi, monitoring media dan analisis opini publik dapat dilakukan lebih cepat, akurat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan,” katanya.
Keunggulan BAPINTAR terletak pada kemampuannya menyajikan data secara komprehensif melalui berbagai fitur analisis. Dashboard Monitoring menampilkan ringkasan perkembangan informasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami.
Menu Semua Berita memungkinkan pengguna memantau seluruh pemberitaan media lengkap dengan klasifikasi sentimen positif, netral, maupun negatif, disertai fasilitas pencarian, filter berdasarkan periode, media, kategori berita, hingga ekspor data untuk kebutuhan pelaporan.
Aplikasi ini juga menghadirkan Tren Sentimen sebagai instrumen membaca kecenderungan opini publik terhadap isu tertentu. Melalui analisis tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini sekaligus menyusun langkah komunikasi yang lebih efektif.
Tidak hanya memetakan persepsi publik, BAPINTAR juga dilengkapi Peta Sebaran Keluhan dan Isu per Kecamatan yang memvisualisasikan persebaran keluhan masyarakat berdasarkan wilayah.
Data spasial ini menjadi referensi penting bagi perangkat daerah dalam menentukan prioritas penanganan secara lebih tepat sasaran.
Fitur Trend Top 5 Keyword/Isu Berita turut memperkuat kemampuan pemerintah dalam memonitor isu yang paling banyak diperbincangkan pada periode tertentu. Dengan demikian, pimpinan daerah dapat mengetahui perkembangan isu strategis secara cepat dan mengambil langkah yang diperlukan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Sebagai sistem yang terintegrasi, BAPINTAR juga menghubungkan pengelolaan media, data perangkat daerah melalui Master SKPD, serta layanan pengaduan masyarakat SP4N LAPOR! ke dalam satu dashboard.
Integrasi ini menjadikan proses monitoring informasi publik lebih efisien sekaligus mempercepat koordinasi antarperangkat daerah.
Hadirnya BAPINTAR menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang tidak hanya mengandalkan kecepatan layanan, tetapi juga kemampuan membaca data, menganalisis opini publik, dan merumuskan kebijakan berdasarkan informasi yang akurat.
Melalui inovasi ini, Banjarbaru kembali menunjukkan langkah nyata menuju pemerintahan digital yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (MedCenBJB-RIW/APR)
Banjarbaru – Capaian Pemerintah Kota Banjarbaru di bidang pelayanan publik tidak hanya diakui melalui penghargaan tingkat nasional, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Mal Pelayanan Publik (MPP) Banjarbaru terus menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, dan profesional.
Ket : Pelayanan satu pintu Pemerintah Kota Banjarbaru
Komitmen tersebut dibuktikan dengan raihan predikat “Sangat Baik” yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Prestasi itu mengantarkan Kota Banjarbaru masuk dalam 25 besar nasional sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelayanan perizinan terbaik di Indonesia.
Pengakuan dari pemerintah pusat tersebut sejalan dengan pengalaman masyarakat yang memanfaatkan berbagai layanan di MPP Banjarbaru.
Sejumlah warga mengaku merasakan pelayanan yang semakin berkualitas, mulai dari proses yang cepat, informasi yang jelas, hingga sikap petugas yang ramah dan responsif.
Salah satunya disampaikan Siti Eska dari PT Adaro Indonesia. Ia mengaku baru pertama kali mengurus administrasi di MPP Banjarbaru dan merasa puas dengan pelayanan yang diterimanya.
“Pelayanannya ramah, cepat, dan saya sangat puas. Informasi yang diberikan juga jelas sehingga prosesnya mudah dipahami. Semoga ke depan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan Ibu Wali Kota semakin meningkat dan semakin berkualitas,” ujarnya, Senin (3/8).
Apresiasi serupa disampaikan Kardisih, warga RT 03 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Timur, yang sedang mengurus administrasi perpindahan alamat.
Menurutnya, pelayanan di MPP Banjarbaru berlangsung cepat, efisien, dan sangat membantu masyarakat, terutama bagi kalangan lanjut usia.
“Pelayanannya sangat baik, prosesnya cepat, efisien, dan tidak perlu mengantre lama karena langsung ditangani petugas. Banjarbaru masuk 25 besar nasional memang sesuai dengan kenyataan pelayanan yang saya rasakan. Semoga kualitas pelayanan ini terus dipertahankan,” ungkapnya.
Sementara itu, Norbayah, pensiunan guru sekolah dasar yang berdomisili di Kelurahan Sungai Ulin, juga mengaku puas setelah mengurus layanan Taspen, pengambilan gaji pensiun, sekaligus administrasi STNK di MPP Banjarbaru.
“Pelayanannya sangat baik, lancar, dan semua urusan selesai tanpa kendala. Saya berharap pelayanan di MPP Banjarbaru semakin maju dan terus berkembang. Semoga Ibu Wali Kota selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan amanah serta terus menghadirkan inovasi agar Kota Banjarbaru semakin maju,” katanya.
Kepuasan masyarakat menjadi bukti bahwa transformasi pelayanan publik yang terus dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak hanya menghasilkan prestasi di tingkat nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi warga.
Melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan humanis, MPP Banjarbaru terus memperkuat posisinya sebagai pusat pelayanan publik modern yang mampu menghadirkan kepastian, kenyamanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (MediaCenterBjb-BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Bulan Agustus 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Senin (3/8). Rapat dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, didampingi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni.
Rapat koordinasi dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, dan lurah se-Kota Banjarbaru sebagai forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ket : Walikota Erna Lisa Halaby saat memimpin Rakor Kepala Perangkat Daerah bulan Agustus
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan tiga fokus utama yang menjadi perhatian pada bulan Agustus. Yakni percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, penanganan berbagai isu strategis daerah, serta pemantapan persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Erna Lisa Halaby meminta seluruh perangkat daerah yang terkait segera menuntaskan berbagai administrasi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, berbagai penghargaan yang berhasil diraih pemerintah daerah merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah.
“Penghargaan dan keberhasilan yang kita raih saat ini adalah buah dari komitmen bersama. Mari kita jadikan capaian Pemko Banjarbaru sebagai pemicu semangat untuk terus mempertahankan kinerja yang transparan dan akuntabel demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Wali Kota mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan etos kerja, memperkuat inovasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian target program yang masih berjalan selama Agustus agar seluruh agenda pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.
“Mari kita jadikan capaian Pemko Banjarbaru sebagai pemicu semangat. Pertahankan kinerja yang transparan dan akuntabel demi kemajuan daerah,” tambahnya.
Tak hanya itu, Erna Lisa Halaby juga mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia meminta seluruh SKPD memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap persoalan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur dapat ditangani secara cepat dan tepat tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.
Rapat koordinasi ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mempertahankan capaian kinerja, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta menyukseskan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat kebersamaan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. (BDR/RIW/EPS)
Banjar – DPRD Kabupaten Banjar menerima penyampaian KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Martapura, Senin (3/8).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar Agus Maulana dan dihadiri Bupati Banjar Saidi Mansyur beserta jajaran pemerintah daerah.
Bupati Banjar saat menyampaikan rancangan KUPA-PPAS TA 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Banjar
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh pimpinan DPRD bersama Bupati Banjar sebagai bentuk komitmen terhadap penyusunan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam pidatonya, Bupati Saidi Mansyur menjelaskan, bahwa penyusunan KUPA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan Perubahan APBD yang bertujuan memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar.
Menurutnya, dokumen tersebut juga disusun sebagai tindak lanjut terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat, termasuk penyesuaian dan efisiensi belanja daerah.
“KUPA merupakan perubahan kebijakan di bidang keuangan yang disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Kebijakan ini menjadi kerangka manajemen keuangan serta acuan dalam pelaksanaan urusan prioritas pemerintah daerah,” ujar Saidi.
Dalam rancangan yang disampaikan, target pendapatan daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp2.299.193.310.744.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp340.113.566.978, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.919.113.576.916, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp39.966.166.850.
Saidi mengatakan, proyeksi pendapatan tersebut telah memperhitungkan berbagai penyesuaian, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai kebijakan pemerintah.
Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Banjar merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp3.146.383.763.443,17, yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp2.110.721.643.673,17, Belanja Modal Rp634.183.995.815, Belanja Tidak Terduga Rp17 miliar, serta Belanja Transfer Rp384.478.123.955.
“Belanja juga telah disesuaikan dengan sumber pendanaan dari DAU, DAK, Dana Bagi Hasil (DBH), PAD, serta penyesuaian gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN,” jelasnya.
Berdasarkan rancangan tersebut, APBD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp847.190.452.699,17.
Namun, defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama, sehingga pembiayaan netto tetap seimbang.
Dengan skema tersebut, total Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026 direncanakan mencapai Rp3,146 triliun.
Lebih lanjut, Saidi menjelaskan bahwa penyusunan rancangan KUPA-PPAS tidak hanya memuat perubahan kebijakan anggaran, tetapi juga mengakomodasi berbagai indikator kinerja mulai dari tingkat subkegiatan, kegiatan, program hingga Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, penyesuaian pagu anggaran juga telah memerhatikan usulan hibah, bantuan sosial, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui hasil reses dan pokok – pokok pikiran DPRD.
“Penyusunan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan,” kata Saidi.
Selanjutnya, rancangan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2026 akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Banjar sebelum disepakati menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. (SYA/RIW/EPS)
Banjarmasin – Suasana khidmat menyelimuti Aula Kayu Baimbai Balaikota Banjarmasin, Senin (3/8), seiring digelarnya pelantikan sejumlah pimpinan SKPD, yang sempat kosong. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut.
Dalam prosesi pelantikan kali ini, tujuh pejabat Eselon II resmi menduduki posisi strategis. Di mulai dari Ashadi Himawan yang mengemban amanah baru sebagai Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin.
Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin
Kemudian ada Yanuar Diansyah, sebelumnya menjabat Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes, kini menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Febpry Ghara Utama dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Lalu Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Ignasius Rizki Perdana isi posisi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Sekretaris Satpol PP, Hendra naik sebagai Kasatpol PP Kota Banjarmasin. Eka Rahayu Normasari yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi kini mengisi jabatan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, serta Jefrie Fransyah, sebelumnya Kepala Bagian Hukum Setdako, kini definitif sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin.
Dalam arahannya, Wali Kota Yamin menegaskan, bahwa pelantikan ini bukan sekadar untuk mengisi kekosongan kursi kepala dinas, namun menjadi langkah nyata untuk mengawal jalannya efektivitas program pembangunan dan memastikan setiap langkah birokrasi dan pelayanan publik dapat berjalan stabil.
Selain itu, dirinya juga memberi catatan khusus terhadap seluruh pejabat yang baru dilantik agar dapat berkoordinasi dengan baik serta mampu menjawab setiap tantangan yang tengah di hadapi kota.
“Saya minta seluruh pejabat yang baru dilantik agar bisa langsung beradaptasi dengan instansi yang dipimpin. Kita ingin mereka tidak hanya bekerja di balik meja tapi terjun langsung ke lapangan memastikan apa yang dirasakan dan menjadi keresahan masyarakat itu benar – benar digali,” tekannya.
Ia juga mengimbau seluruh Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin agar dapat menyatukan persepsi dalam setiap target capaian program maupun terhadap persoalan daerah yang beredar luas di masyarakat.
“Kita ingin tiap SKPD harus saling merangkul, berkoordinasi dan berkolaborasi menggali apa yang menjadi permasalahan di Banjarmasin. Di bawah komando Pak Sekda agar ini semua dapat diawasi dengan sebaik-baiknya, apa yang mereka kerjakan itu berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kota Banjarmasin,” lugasnya.
Prosesi pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Wali Kota Banjarmasin, Sekretaris Daerah, serta jajaran pejabat lingkup Pemko Banjarmasin.
Dengan dilantiknya para pejabat pimpinan tinggi pratama ini, Pemko optimis tata kelola pemerintahan akan berjalan semakin responsif, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD), Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, di Banjarmasin, Senin (3/8).
Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz melalui Kabid Pemberdayaan Pemuda, Budiono menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Kalimantan Selatan.
Ket foto : Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Budiono
“Dimana saat ini, penyusunan RAD Kepemudaan sudah memasuki tahap kedua,” ungkap Budiono.
Sedangkan, penyusunan tahap pertama sudah dilaksanakan pada tahun 2023,hingga Maret 2026 lalu.
“Saat ini untuk kelanjutan penyusunan tahap kedua,” ucap Budiono lebih lanjut.
Dalam penyusunan RAD tersebut, terdapat berbagai upaya peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Selatan.
“Dalan penyusunan IPP, terdapat 5 domain dan 16 indikator, yang ditargetkan mengalami peningkatan,” ujar Budiono.
Selain itu, terdapat juga beragam kegiatan dalam upaya peningkatan IPP di Kalsel.
“Terdapat 8 daerah di kabupaten kota telah melaksanakan RAD tersebut,” jelas Budiono.
Sedangkan, 6 daerah lainnya masih belum melaksanakan RAD.
Tujuan dari penyusunan RAD ini, adalah sebagai pedoman peningkatan pelayanan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya.
“Harapannya ketika RAD ini disusun, tentunya pihak SKPD terkait, memiliki agenda dalam memberikan pelayanan kepemudaan,” tutur Budiono.
Dalam kesempatan tersebut, Budiono juga mengungkapkan, IPP Provinsi Kalimantan Selatan berada di peringkat 25 nasional.
“Posisi IPP Kalimantan Selatan saat ini masih berada di tengah atau sedang, karena itu Dispora perlu melakukan peningkatan,” ucapnya.
Diantaranya dengan mewujudkan pemuda yang aktif dibeberapa organisasi, aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, serta kewirausahaan pemuda.
“Peranan tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur Dispora meningkatkan IPP Kalsel,” ucap Budiono. (SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya pelestarian budaya daerah dengan melibatkan generasi muda sejak usia dini. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pemilihan Nanang Galuh (Naga) Cilik Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang babak finalnya digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Minggu (2/8).
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah, mengapresiasi seluruh finalis yang telah menunjukkan semangat melestarikan budaya sejak usia dini.
Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Juri Kehormatan, Afrizaldi, saat diwancara
Ajang tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi untuk memilih duta budaya cilik, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter, pembentukan rasa percaya diri, serta penanaman kecintaan terhadap adat, bahasa, seni, dan tradisi Banua kepada anak-anak.
“Seluruh peserta merupakan anak-anak terbaik yang telah melewati proses pembinaan dan seleksi di daerah masing – masing. Karena itu, mereka layak menjadi contoh bagi generasi muda lainnya dalam menjaga identitas budaya Banua,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Disdikbud Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Eddy Suwarto. Menurutnya tujuan utama penyelenggaraan Nanang Galuh Cilik bukan sekadar mencari pemenang, tetapi merupakan bagian dari strategi pembinaan karakter generasi muda melalui pengenalan budaya lokal sejak usia dini.
Saat ini, Kalimantan Selatan memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, adat istiadat, kesenian, pakaian adat, permainan tradisional, kuliner khas hingga berbagai warisan budaya yang harus terus dijaga keberlangsungannya.
“Budaya tidak akan tetap hidup jika hanya dikenang atau disimpan, tetapi harus dipraktikkan, dikenalkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya.
Kepala Bidang Kebudayaan, Disdikbud Kalsel, Eddy Suwarto
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Juri Kehormatan, Afrizaldi menilai, Pemilihan Nanang Galuh Cilik menjadi investasi penting menyiapkan generasi penerus yang mampu menjaga, sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Banua.
Menurutnya, anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ini merupakan aset daerah yang kelak dapat menjadi duta budaya di berbagai kesempatan, baik di tingkat regional maupun nasional.
“Kami berharap kegiatan ini terus dilaksanakan berkesinambungan agar semakin banyak anak – anak Kalimantan Selatan yang mengenal dan mencintai budaya daerahnya sendiri,” tutupnya.
Adapun sebanyak 40 finalis dari 11 kabupaten dan kota tampil pada babak grand final setelah melalui proses seleksi di daerah masing – masing.
Para peserta menunjukkan kemampuan terbaik melalui penampilan seni budaya, wawasan tentang Kalimantan Selatan, kemampuan berbahasa Banjar, hingga etika dan kepribadian.
Dari hasil penilaian dewan juri, Afrizaldi, Sri Herminan, Feri Yansah, Cahaya Kencana, Yudianor, Desty Nisariyani dan Ismail Iskandar, terpilih Muhammad Fatih Anwari dari Kabupaten Banjar sebagai Nanang Cilik Kalimantan Selatan 2026. Sedangkan Galuh Cilik Kalimantan Selatan 2026 diraih Misha Adeeva Azzahra dari Kabupaten Tabalong. (NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman memperkuat perannya sebagai pusat pelayanan sekaligus pengembangan ilmu kedokteran gigi di Kalimantan Selatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Seminar dan Hands On Laser Safety Protocol with Clinical Case yang digelar di Aula Lantai 5 Gedung Pelayanan RSGM Gusti Hasan Aman, Minggu (2/8).
Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 RSGM Gusti Hasan Aman, sekaligus memeriahkan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan ini, diikuti dokter gigi, perwakilan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), klinik, puskesmas, hingga Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda
Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda, dalam sambutannya mengatakan, seminar tersebut merupakan seminar kedokteran gigi berskala nasional pertama yang diselenggarakan di RSGM Gusti Hasan Aman dengan mengangkat tema teknologi laser dalam praktik kedokteran gigi.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi rumah sakit dalam memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan transformasi teknologi kedokteran gigi di daerah.
“Ini bukan sekadar kegiatan ilmiah, tetapi menjadi bukti kesiapan RSGM Gusti Hasan Aman untuk terus berkembang sebagai pusat pendidikan, penelitian, serta pengembangan teknologi kedokteran gigi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Mashuda menjelaskan, perkembangan teknologi kesehatan yang semakin pesat menuntut tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kompetensi.
Melalui seminar yang dipadukan dengan praktik langsung tersebut, peserta tidak hanya memperoleh materi ilmiah, tetapi juga pengalaman mengoperasikan teknologi laser sesuai standar keselamatan pasien.
“Teknologi laser kini telah menjadi bagian penting dalam berbagai layanan di RSGM Gusti Hasan Aman, mulai dari bedah mulut, tindakan gingivektomi, konservasi gigi, hingga sejumlah prosedur kedokteran gigi lainnya,” ungkapnya.
Foto bersama
Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Suparni Puji Lestari menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi kepada seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang selama ini menjadi mitra rumah sakit.
Ia mengatakan peserta berasal dari 28 puskesmas di Kota Banjarmasin, klinik pemerintah maupun swasta, serta PDGI dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, seminar ini juga menjadi langkah strategis mempersiapkan RSGM Gusti Hasan Aman menuju lembaga pendidikan dan pelatihan rumah sakit terakreditasi melalui kerja sama dengan PT Integra dan Perdokgi Kalimantan Timur.
“Kami berharap para peserta dapat meneruskan informasi kepada masyarakat bahwa penggunaan teknologi laser dalam kedokteran gigi aman, nyaman, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi,” pungkasnya.
Seminar menghadirkan narasumber Anggota DPR RI, Endang Agustina yang menekankan pentingnya penerapan keselamatan kerja dalam penggunaan teknologi laser, dan drg. Norman Tri Kusumo, yang membahas teori dasar laser, pertimbangan penggunaan berdasarkan bukti ilmiah dalam perawatan kedokteran gigi. (NHF/RIW/EPS)
Surakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan berbagai langkah pemerintah memperkuat kesejahteraan, pelindungan, dan kompetensi pekerja saat membuka Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi (FSP PPMI) SPSI di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (1/8).
Menaker mengatakan, berbagai kebijakan ketenagakerjaan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan melibatkan pekerja, serikat buruh, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan.
Menurutnya, kolaborasi menjadi pilar utama penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.
“Hubungan industrial yang baik hanya dapat terwujud apabila pemerintah, pengusaha, dan pekerja terus membangun dialog serta saling percaya dalam mencari solusi atas setiap tantangan ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.
Komitmen pemerintah memperkuat kesejahteraan dan pelindungan pekerja diwujudkan melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan.
Salah satunya melalui penyempurnaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Program tersebut memberikan dukungan penghasilan selama masa transisi sekaligus akses pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
Selain itu, pemerintah memperluas pelindungan pekerja melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi, keringanan iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk memperkuat pelindungan awak kapal perikanan Indonesia.
Menaker menambahkan pemerintah juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi dan Program Pemagangan Nasional.
Kedua program tersebut disiapkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan industri.
“Kami ingin setiap pekerja Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga semakin siap menghadapi perubahan dunia kerja dan memiliki daya saing yang lebih tinggi,” tutur Yassierli.
Menaker mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.
“Kerja sama menjadi kunci menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja,” ucapnya.
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengajak seluruh serikat pekerja untuk terus memperkuat organisasi agar mampu menghadapi berbagai tantangan dunia ketenagakerjaan.
“Organisasi pekerja yang kuat menjadi pilar utama penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh sekaligus menjaga hubungan industrial yang sehat,” kata Said Iqbal. (KemenakerRI-RIW/EPS)
