News – Laman 4 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Audiensi ke Komdigi, Wali Kota Banjarmasin Dorong Penguatan AI, Keamanan Siber dan Infrastruktur Digital

Jakarta – Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong penguatan transformasi digital melalui audiensi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Jumat (6/11).

Audiensi dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Sekretaris Daerah, Ichrom Muftezar dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin Febpry Ghara Utama.

Rombongan diterima Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Yamin menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis Kota Banjarmasin, terutama terkait penguatan infrastruktur digital, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), keamanan informasi, perlindungan data pemerintah, serta penataan kabel telekomunikasi di sejumlah kawasan kota.

Menurutnya, penguatan keamanan informasi dan perlindungan data menjadi aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penguatan keamanan informasi, perlindungan data, dan keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin menjadi hal yang sangat penting. Saat ini kami juga terus melakukan pembenahan penataan kabel di beberapa kawasan,” ujar Yamin.

Selain itu, audiensi juga membahas peluang optimalisasi pemanfaatan teknologi AI untuk mendukung tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta memperkuat penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Pemko Banjarmasin turut mendorong sinergi dan penyelarasan program strategis Kementerian Komdigi agar dapat diimplementasikan di daerah, melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, transfer pengetahuan, serta pengembangan ekosistem digital.

Wali Kota Yamin mengapresiasi sambutan dan penerimaan dari jajaran Kementerian Komdigi.

Ia berharap berbagai hal yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama konkret antara pemerintah pusat dan daerah.

“Terima kasih atas penerimaan dan apresiasi yang diberikan. Kami berharap apa yang disampaikan dapat diteruskan dan ditindaklanjuti, sehingga membawa manfaat bagi masyarakat Kota Banjarmasin,” tuturnya.

Melalui audiensi ini, Pemko Banjarmasin berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat dengan pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi digital, memperkuat keamanan siber, serta menghadirkan infrastruktur komunikasi yang lebih baik demi mendukung pelayanan publik dan kemajuan Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Bank Kalsel Buka Workshop SMK3 dan Simulasi Tanggap Darurat, Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

Banjarmasin – Bank Kalsel resmi membuka Workshop Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Uji Coba/Simulasi Prosedur Tanggap Darurat Bank Kalsel Tahun 2026 pada Jumat (6/11) di Banjarmasin.

Kegiatan dibuka Direktur Operasional Bank Kalsel, Iwan, dan berlangsung selama dua hari, 6–7 November 2026.

Workshop diikuti perwakilan seluruh divisi dan kantor cabang Bank Kalsel. Materi dibawakan Fajar Atrifani, beserta tim dari BCM Indonesia sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Iwan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab bersama antara Bank Kalsel sebagai pemberi kerja, seluruh pegawai, dan pihak lain yang berkegiatan di lingkungan bank.

“Penerapan SMK3 tidak cukup hanya berupa kebijakan tertulis. SMK3 harus dipahami, dilaksanakan, dan dibiasakan dalam aktivitas kerja sehari-hari,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, risiko keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, maupun gangguan lain terhadap operasional menuntut kesiapsiagaan yang terencana.

Menurutnya, kelalaian dalam penerapan keselamatan kerja dapat berdampak pada manusia, aset, keberlangsungan layanan, hingga kepatuhan bank.

Selama dua hari, peserta mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan SMK3, menguji prosedur tanggap darurat, mempraktikkan evakuasi lapangan, serta melakukan evaluasi perbaikan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan juga mencakup uji coba Business Continuity Plan(BCP).

Iwan turut menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian seluruh peserta:

Mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh, agar setiap pegawai memahami potensi bahaya, jalur pelaporan, peran masing – masing, dan tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat.
Melaksanakan simulasi secara tertib dan disiplin sesuai arahan narasumber, dengan tetap mengutamakan keselamatan peserta dan tidak menimbulkan risiko baru selama latihan.
Memastikan kesiapan Tim Tanggap Darurat atau Tim Evakuasi, kelancaran koordinasi antarunit kerja, kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, serta berfungsinya sarana keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan sistem peringatan dini.
Memanfaatkan uji coba BCP untuk menilai kesiapan bank dalam menjaga atau memulihkan fungsi dan layanan kritis saat terjadi gangguan, termasuk kejelasan komunikasi, peran, dan eskalasi keputusan.

“Manajemen berharap kegiatan ini tidak sekadar memenuhi agenda pelatihan dan kepatuhan, tetapi membangun budaya sadar risiko, peduli keselamatan, dan siap menghadapi keadaan darurat di seluruh lingkungan Bank Kalsel,” kata Iwan.

Iwan juga menyampaikan apresiasi kepada Divisi Umum, Divisi Human Capital, seluruh unit kerja terkait, serta BCM Indonesia atas dukungan dan koordinasi dalam persiapan kegiatan. (ADV-RIW/EPS)

TKD Dipangkas Rp226,9 Triliun, Likuiditas Bank Kalsel Diuji

Banjarmasin – Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi tantangan serius bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel. Pemangkasan anggaran dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun atau berkurang Rp226,9 triliun (24,7 persen) berpotensi menekan penghimpunan dana pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan perbankan daerah.

Kondisi tersebut menuntut Bank Kalsel tidak lagi terlalu bergantung pada dana pemerintah daerah. Diversifikasi sumber pendanaan, penguatan dana masyarakat, serta ekspansi pembiayaan sektor produktif menjadi langkah mendesak untuk menjaga likuiditas dan keberlanjutan bisnis bank milik masyarakat Banua tersebut.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Ahmad Yunani menilai, pengurangan TKD tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja perbankan daerah melalui perubahan arus kas pemerintah.

Menurutnya, terdapat keterkaitan erat antara pengelolaan keuangan daerah, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan kemampuan bank menyalurkan kredit untuk menggerakkan perekonomian.

Selama ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan salah satu sumber dana penting bagi BPD melalui penempatan giro maupun deposito.

Ketika transfer pusat berkurang, ruang fiskal daerah menyempit sehingga dana yang mengalir dan mengendap di perbankan berpotensi ikut tertekan.

“Pengurangan TKD bukan berarti secara otomatis menurunkan aset BPD. Namun, kondisi ini dapat mempersempit ruang pertumbuhan apabila tidak diimbangi diversifikasi sumber pendanaan,” jelas Ahmad Yunani dalam kajiannya.

Ia mengingatkan, tekanan terhadap Bank Kalsel dapat terjadi melalui beberapa jalur. Pertama, perlambatan pertumbuhan dana giro pemerintah daerah yang selama ini menjadi sumber pendanaan relatif murah.

Kedua, meningkatnya kebutuhan pengelolaan likuiditas ketika pemerintah daerah harus menggunakan saldo kas untuk membiayai belanja rutin, pelayanan publik, dan pembangunan.

Ketiga, perlambatan aktivitas ekonomi akibat penyesuaian belanja pemerintah yang berpengaruh terhadap permintaan kredit, kemampuan pembayaran debitur, hingga kualitas kredit perbankan.

Menurut Ahmad Yunani, persoalan ini perlu dicermati karena perekonomian Kalimantan Selatan memiliki keterkaitan dengan belanja pemerintah, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan, dan sektor jasa.

Karena itu, Bank Kalsel perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pendanaan dan tingkat ketergantungannya pada dana pemerintah daerah.

Besarnya dampak pengurangan TKD juga tidak hanya dihitung berdasarkan angka pemangkasan anggaran nasional. Diperlukan data mengenai porsi dana pemerintah daerah terhadap total DPK, rasio likuiditas, komposisi kredit, serta kecukupan modal Bank Kalsel untuk mengukur tingkat kerentanannya.

Ahmad Yunani menilai, perubahan kebijakan fiskal harus menjadi momentum bagi Bank Kalsel, mempercepat transformasi bisnis. Bank daerah tidak cukup hanya mengandalkan kedekatan dengan pemerintah daerah sebagai sumber penghimpunan dana.

Pertama, memperluas penghimpunan dana masyarakat, pelaku UMKM, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan sektor kesehatan agar sumber pendanaan lebih beragam.

Kedua, mempercepat transformasi digital melalui pengembangan mobile banking, QRIS, dan ekosistem pembayaran digital untuk meningkatkan jumlah nasabah sekaligus memperkuat dana murah atau Current Account Saving Account (CASA).

Ketiga, memperbesar pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang memiliki potensi besar di Kalimantan Selatan.

Keempat, memperkuat manajemen likuiditas dan risiko kredit agar bank mampu mengantisipasi fluktuasi dana pemerintah daerah tanpa mengorbankan kesehatan perbankan.

Kelima, memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengelolaan kas dan transaksi APBD, tetapi juga digitalisasi pembayaran serta pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat.

Lebih jauh, Ahmad Yunani menegaskan pengurangan TKD harus menjadi momentum perubahan orientasi bisnis BPD. Selama ini, kedekatan dengan pemerintah daerah menjadi kekuatan utama.

Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana APBD juga berpotensi menjadi titik lemah ketika kebijakan fiskal pusat berubah.

Ke depan, keberhasilan Bank Kalsel tidak cukup diukur dari besarnya dana pemerintah daerah yang dikelola. Kemampuan menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit produktif, menjaga kualitas aset, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi ukuran utama.

Bank Kalsel dituntut bergerak dari pola bisnis yang bertumpu pada dana pemerintah menuju struktur pendanaan yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tantangan pengurangan TKD bukan hanya persoalan likuiditas jangka pendek, tetapi juga ujian terhadap ketahanan model bisnis Bank Kalsel menghadapi perubahan ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. (ADV-RIW/EPS)

Bank Kalsel Tetap Tangguh, Terus Berbenah, dan Bertumbuh Bersama Banua

Banjarmasin – Dinamika perekonomian nasional, termasuk penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat, menghadirkan tantangan baru bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini memengaruhi kapasitas fiskal daerah dan berdampak pada penghimpunan dana pemerintah daerah di BPD.

Kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan asset dan laba BPD.

Bagi Bank Kalsel sebagai bank pengelola kas daerah Kalimantan Selatan, perubahan ini menjadi titik tolak untuk melangkah lebih jauh dan memperluas peran.

Bank Kalsel menjadikan kondisi ini sebagai momentum memperkuat strategi bisnis dan mempercepat transformasi.

Bank Kalsel terus meningkatkan kreativitas dan inovasi menghimpun dana dari berbagai sumber di luar pemerintah daerah, memperluas basis nasabah perorangan dan dunia usaha, mengembangkan layanan digital, serta memperkuat pembiayaan kepada sektor produktif, pelaku UMKM, dan masyarakat Kalimantan Selatan.

Potensi besar yang kini sedang dioptimalkan adalah status Bank Kalsel sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, Bank Kalsel melayani transaksi valuta asing, pengiriman uang antarnegara, dan pembiayaan perdagangan internasional.

Bank Kalsel siap mendampingi pelaku usaha berorientasi ekspor di Kalimantan Selatan, mulai dari korporasi pengolah komoditas unggulan daerah hingga UMKM yang ingin menembus pasar global, termasuk dalam pengelolaan devisa hasil ekspor.

Bank Kalsel juga melayani kebutuhan valuta asing masyarakat Banua, seperti untuk ibadah haji dan umrah, pendidikan, maupun perjalanan ke luar negeri.

Dengan begitu, perputaran dana dari aktivitas ekonomi daerah semakin banyak dikelola bank milik daerah sendiri.

Langkah ini sejalan dengan semangat Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) agar BPD naik kelas, yakni berperan sebagai pengelola arus dana, penjaga likuiditas, dan penggerak ekonomi daerah.

Kedekatan dengan pemerintah daerah dan pemahaman atas ekonomi lokal menjadi modal Bank Kalsel untuk menjalankan peran tersebut, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Kepercayaan masyarakat, dunia usaha, pelaku UMKM, dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan adalah kekuatan utama Bank Kalsel.

Untuk itu, Bank Kalsel terus berbenah dan menyambut baik kritik, masukan, serta saran yang membangun dari seluruh pihak demi menjadi bank yang semakin baik bagi Banua.

Bank Kalsel melihat perubahan ini sebagai peluang untuk tumbuh lebih luas. Dengan inovasi layanan dan peran sebagai bank devisa, Bank Kalsel siap menjadi mitra pelaku usaha dan masyarakat Banua, dari pasar lokal hingga pasar global.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Bank Kalsel.
Dukungan masyarakat adalah energi kami untuk terus berkembang, berkontribusi nyata bagi perekonomian daerah, dan menjadi kebanggaan Banua,” ujar Agus Setiawan, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel.

Mari bersama-sama menjaga, mendukung, dan membesarkan bank milik masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/APR)

Pengurangan TKD Ancam Kinerja Bank Kalsel, Pemerintah Diminta Siapkan Antisipasi

Banjarmasin – Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi mengguncang kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel.

Pengamat sosial Noorhalis Majid menilai, berkurangnya dana TKD, memberikan tekanan terhadap hampir seluruh BPD di Indonesia.

Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar keberlangsungan bank milik daerah tidak terancam.

“Kalau pemerintah pusat ingin mendorong perekonomian daerah, termasuk mempertahankan BPD di seluruh Indonesia, dampak pengurangan TKD semestinya sudah diantisipasi. Apakah pemerintah pusat memahami pengaruh kebijakan ini terhadap BPD?” ujarnya, Selasa (3/11).

Menurut Majid, tanpa langkah antisipasi tepat, penurunan kinerja dikhawatirkan semakin memburuk dan mengancam keberlangsungan BPD.

Bahkan, Bank Kalsel pun tidak boleh menganggap dirinya aman dari dampak kebijakan tersebut.

Karena itu, antisipasi tidak cukup hanya dengan mengoreksi kebijakan efisiensi dan pengurangan TKD dari pemerintah pusat.

Bank Kalsel juga harus menyiapkan langkah strategis agar mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan yang kurang berpihak terhadap daerah.

Noorhalis mengakui, persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak sederhana. Penurunan kinerja tidak semata-mata dibebankan kepada manajemen, karena turut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi global yang berdampak terhadap perekonomian daerah.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru menuntut Bank Kalsel lebih adaptif dan berani melakukan pembenahan.

Ada tiga langkah strategis yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mendorong perputaran ekonomi daerah agar lebih dinamis dengan menempatkan Bank Kalsel sebagai salah satu motor penggeraknya.

Bank Kalsel perlu memperluas kerja sama dengan pengusaha lokal melalui berbagai asosiasi dunia usaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Selama ini, sumber dana Bank Kalsel banyak bertumpu pada kas pemerintah daerah. Karena itu, perputaran dana pemerintah daerah semestinya tidak hanya menjadi sumber likuiditas bank, tetapi juga dimanfaatkan menggerakkan aktivitas ekonomi dan dunia usaha di daerah.

Kedua, melakukan efisiensi menyeluruh terhadap pengeluaran perusahaan. Seluruh komponen belanja perlu dievaluasi, termasuk gaji, bonus, dan berbagai pengeluaran lainnya agar lebih rasional dan proporsional.

“Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Beban pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perusahaan,” tegasnya.

Ketiga, membangun partisipasi lebih luas dengan melibatkan para pakar, akademisi, serta pelaku ekonomi.

Menurutnya, kompleksitas persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak mungkin diselesaikan hanya melalui pemikiran internal perusahaan.

Diperlukan pandangan dan masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan strategi penyelamatan dan penguatan bank daerah tersebut.

Noorhalis menegaskan, masyarakat Kalimantan Selatan pada dasarnya memiliki kepedulian besar terhadap keberadaan dan masa depan Bank Kalsel.

Karena itu, kritik yang disampaikan publik seharusnya tidak dipandang sebagai serangan, melainkan bentuk kepedulian agar bank kebanggaan masyarakat Banua tersebut tetap sehat dan mampu bertahan.

“Yakinlah, semua warga Kalsel sangat cinta dan peduli terhadap keberadaan serta masa depan Bank Kalsel. Kalau pun ada kritik, itu merupakan bagian dari kepedulian untuk menyelamatkan Bank Kalsel dari kinerja buruk,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan, kinerja sebuah perusahaan atau lembaga tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Meski kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global turut menentukan, kemampuan manajemen dalam membaca persoalan, mengambil keputusan, serta melakukan pembenahan tetap menjadi faktor penting.

Karena itu, Bank Kalsel dituntut tidak sekadar bertahan menghadapi tekanan pengurangan TKD, tetapi juga melakukan transformasi agar tidak terus bergantung pada dana pemerintah daerah dan memiliki sumber pertumbuhan bisnis yang lebih kuat. (ADV-RIW/APR)

Taman Budaya Kalsel Ukir Prestasi Nasional, Pelestarian Budaya Makin Diperkuat

Jakarta – Komitmen Kalimantan Selatan menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan berhasil meraih Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2026 untuk Kategori Taman Budaya.

Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia 2026 diserahkan langsung Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rohim, dalam acara penganugerahan di Jakarta, Jumat (6/11).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rohim, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja bersama seluruh pihak dalam memajukan kebudayaan daerah.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya pelestarian budaya Banua terus berkembang melalui penguatan ekosistem seni, ruang kreativitas, serta keterlibatan berbagai komunitas dan generasi muda.

Menurutnya, capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk semakin memperkuat pelestarian budaya lokal agar tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.

“Pemerintah daerah akan terus mendorong pengembangan potensi seni dan budaya Banua, termasuk memberikan ruang lebih luas bagi para seniman, budayawan, komunitas, serta generasi muda untuk berkreasi dan berinovasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Rizal Pahmi, mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan seni dan budaya yang selama ini berkontribusi dalam menghidupkan aktivitas kebudayaan di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, Taman Budaya bukan sekadar tempat penyelenggaraan pertunjukan seni, melainkan juga menjadi ruang ekspresi, pembinaan, dan pengembangan kreativitas para pelaku seni.

“Berbagai kegiatan terus dilaksanakan, mulai dari pertunjukan seni tradisional, tari, musik, sastra, pameran, hingga kegiatan pembinaan komunitas seni,” jelas Rizal.

Lebih lanjut Rizal menambahkan, Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum meningkatkan kualitas pengelolaan kebudayaan di Kalimantan Selatan, sekaligus memperluas kolaborasi antara pemerintah, komunitas, seniman, budayawan, dan masyarakat.

Dengan demikian, budaya Banua tidak hanya menjadi warisan yang dijaga, tetapi juga kekuatan identitas daerah yang terus tumbuh, beradaptasi, dan memiliki daya saing di tingkat nasional hingga internasional.

“Kami berupaya ini menjadi bagian dari strategi memperkenalkan kekayaan budaya Banua sekaligus memastikan regenerasi pelaku seni terus berjalan,” pungkasnya.
(DISDIKBUD.KALSEL-NHF/RIW/APR)

Dorong Taat Pajak Daerah, Banjarmasin Mutakhirkan Data untuk Optimalkan PAD

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Sosialisasi Pajak Daerah dan Penganugerahan Wajib Pajak Daerah Terbaik, Kamis (5/11).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Pemko Banjarmasin meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan wajib pajak sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dan pihak terkait, mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Wali Kota, Muhammad Yamin, menyampaikan bahwa sosialisasi ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga membangun pemahaman bersama agar para wajib pajak semakin tertib dalam memenuhi kewajibannya.

Menurutnya, sebagai kota yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan, Banjarmasin membutuhkan berbagai inovasi dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, termasuk melalui pembenahan dan pemutakhiran basis data perpajakan.

“Kita berharap melalui kegiatan ini teman – teman pengusaha dan pihak terkait bisa lebih dekat lagi dengan pemerintah. Kita ingin membangun pemahaman bersama mengenai kedisiplinan dan ketertiban dalam memenuhi kewajiban pajak,” ujarnya.

Yamin menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak.

Sebaliknya, pemerintah ingin memaksimalkan potensi yang sudah ada melalui penguatan dan pemutakhiran data agar pendataan objek pajak semakin akurat.

“Tentunya kita tidak ingin menaikkan pajaknya, tetapi bagaimana mengoptimalkan yang ada melalui pemutakhiran data dan sebagainya. Ini yang menjadi harapan kita agar potensi pendapatan daerah bisa tergali dengan lebih baik,” ungkapnya lagi.

Selain itu, Yamin juga menyinggung pentingnya integrasi data Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Menurutnya, pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat mempermudah proses administrasi pertanahan dan perpajakan, termasuk mendukung percepatan pelayanan sertifikasi tanah.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, PPAT, dan notaris dapat terus diperkuat agar integrasi serta sinkronisasi data NIB dan NOP dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Yamin juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi mereka terhadap pembangunan kota.

Penghargaan diberikan pada kategori PBJT Makanan dan Minuman, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT Jasa Parkir, Notaris, serta PBB-P2.

Yamin berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi wajib pajak lainnya untuk semakin tertib dan konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ia menegaskan bahwa apresiasi tidak semata-mata dilihat dari besarnya nominal pajak yang dibayarkan, tetapi juga dari kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak.

“Yang penting bukan hanya besarnya kontribusi, tetapi bagaimana wajib pajak itu tertib dan disiplin. Kita memberikan apresiasi kepada mereka yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan Kota Banjarmasin,” tutupnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Program Kampung Iklim, Upaya Kalsel Tingkatkan Peran Masyarakat Hadapi Dampak Perubahan Iklim

Banjarbaru – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang digelar di Aula DLH Kalsel, Jumat (6/11).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat melaksanakan aksi nyata pengendalian perubahan iklim, baik melalui upaya adaptasi maupun mitigasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo menyampaikan, bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting mendukung keberhasilan Program Kampung Iklim.

Menurutnya, dampak perubahan iklim perlu dihadapi bersama – sama, tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui perubahan perilaku dan kegiatan nyata di tingkat masyarakat.

“Melalui Proklim, masyarakat didorong mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, aksi adaptasi dilakukan melalui upaya menjaga ketersediaan air, mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Sementara itu, aksi mitigasi diwujudkan melalui pengurangan sampah, pengelolaan limbah, penghijauan, penghematan energi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.

Rahmat berharap, melalui sosialisasi tersebut semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat Proklim dan terdorong untuk berpartisipasi aktif.

“Dengan demikian, upaya pengendalian perubahan iklim dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan,” sahutnya.

Ia juga berharap Proklim di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah lokasi yang terlibat, tetapi juga kualitas dan kesinambungan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.

Sebanyak 114 lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Provinsi Kalimantan Selatan telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN) pada tahun 2026.

*Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) yang digelar di Aula DLH Kalsel, Jumat (6/11/2026)*

Dari jumlah tersebut, enam lokasi diusulkan sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama.

“Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas keterlibatan masyarakat untuk melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Jumlah lokasi yang terdaftar menunjukkan adanya partisipasi masyarakat mendukung program pengendalian perubahan iklim di daerah.

Menurutnya, keberadaan lokasi Proklim di berbagai wilayah menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi dampak perubahan iklim.

“Dari 114 lokasi yang terdaftar, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program,” sahutnya.

Hal ini dilakukan melalui penguatan kegiatan adaptasi dan mitigasi yang disesuaikan dengan kondisi serta potensi lingkungan di masing-masing wilayah.

“Pengusulan enam lokasi sebagai calon kategori Lestari dan 20 lokasi sebagai calon kategori Utama diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat lainnya untuk terus mengembangkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan,” katanya.

Dalam pelaksanaan Proklim, masyarakat didorong melakukan berbagai aksi nyata. Di antaranya pengelolaan sampah, penghijauan, penghematan energi, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta upaya menjaga ketersediaan air.

Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga membangun kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Partisipasi kelompok masyarakat, dukungan pemerintah desa dan kelurahan, serta pendampingan dari pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program,” tutup Rahmat. (MRF/RIW/APR)

Reses Hari Kedua, Supian HK Perjuangankan Penuntasan Titian Rintisan – Pal Batu, Warga Inginkan Akses Darat Terhubung

Hulu Sungai Utara – Konektivitas antarwilayah masih menjadi harapan besar masyarakat Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Dalam kegiatan reses hari kedua, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menerima aspirasi warga Desa Rintisan dan Desa Pal Batu yang meminta pemerintah menuntaskan pembangunan titian jalan penghubung kedua desa.

Reses yang dilaksanakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat, menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Setelah sebelumnya menyerap aspirasi warga Desa Bararawa dan Sapala pada hari pertama, Supian HK kembali menyambangi kawasan rawa Paminggir untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga adalah kelanjutan pembangunan titian jalan dari Desa Rintisan menuju Pal Batu yang hingga kini belum tersambung.

Warga menyebut, masih terdapat sekitar tiga kilometer jalur yang perlu dituntaskan agar akses darat dapat terhubung secara menyeluruh.

Menurut Supian HK, aspirasi tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat karena penyambungan titian tidak hanya menghubungkan dua desa, tetapi juga membuka akses transportasi yang lebih luas bagi wilayah sekitarnya.

“Warga meminta titian yang masih terputus ini bisa dilanjutkan. Sedikit lagi, kurang lebih tiga kilometer kalau ini tersambung, dampaknya sangat besar,” ungkap Supian HK, saat menyampaikan aspirasi masyarakat, Kamis (5/11).

Disampaikan Supian HK, selama ini, keterbatasan akses darat membuat mobilitas warga belum optimal. Masyarakat masih harus berganti moda transportasi untuk menjangkau sejumlah wilayah.

Dengan tersambungnya titian Rintisan–Pal Batu, akses dari Desa Danau Panggang menuju Pal Batu diharapkan dapat dilalui melalui satu jalur darat yang berkesinambungan.

Supian HK menilai, penyelesaian pembangunan tersebut merupakan langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, sekaligus meningkatkan konektivitas antardesa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“Ini bukan sekadar titian antar dua desa. Kalau titian Rintisan–Pal Batu ini tersambung, maka seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada akhirnya dapat dicapai melalui jalur darat. Ini adalah mimpi besar warga HSU yang harus kita wujudkan,” tegasnya.

Supian HK menambahkan, aspirasi pada hari kedua ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Desa Bararawa dan Sapala yang sebelumnya juga mengharapkan kelanjutan pembangunan akses jalan darat.

Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi hasil perikanan dan pertanian sebagai sumber penghidupan warga.

Supian HK pun menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat menjadi perhatian dan masuk dalam prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami sudah mendengar langsung di hari pertama di Bararawa dan Sapala, dan hari kedua ini di Rintisan dan Pal Batu. Pesannya sama, masyarakat Paminggir ingin terkoneksi lewat darat. Kita perjuangkan ini agar masuk dalam prioritas pembangunan provinsi, karena dengan jalan darat yang tersambung, perekonomian dan PAD antardesa akan semakin meningkat,” pungkasnya.

Melalui reses ini, masyarakat berharap aspirasi pembangunan titian Rintisan–Pal Batu tidak hanya menjadi usulan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan dan penganggaran pemerintah, sehingga konektivitas wilayah Paminggir semakin baik dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (ADV-NHF/RIW/APR)

Diminta Tingkatkan Kinerja Penurunan Stunting, Kalsel Kuatkan Program Pencegahan di Tingkat Desa

Banjarmasin – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginginkan Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkatkan kinerja dalam upaya menurunkan angka stunting.

Penguatan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting, khususnya di tingkat desa, menjadi salah satu langkah penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menyampaikan, penurunan stunting merupakan salah satu perhatian pemerintah pusat yang membutuhkan komitmen serta kerja nyata dari seluruh tingkatan pemerintahan.

“Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya, usai menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Kalimantan Selatan, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (5/11).

Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting mendukung percepatan penurunan stunting.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.

Hal ini karena desa menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk program peningkatan kualitas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

“Keterlibatan pemerintah desa juga diperlukan untuk memastikan program pencegahan stunting dapat menjangkau masyarakat secara langsung,” lanjutnya.

Dengan demikian, berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.

Selain itu, penanganan stunting membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Tidak hanya melalui sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan perangkat daerah dan pemerintah desa dalam mendukung pemenuhan gizi, peningkatan kualitas lingkungan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat.

“Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi menjadi salah satu sarana untuk melihat perkembangan pelaksanaan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting di desa-desa wilayah Kalimantan Selatan,” sebutnya.

Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga pemerintah desa.

Melalui evaluasi berkelanjutan, berbagai kendala pelaksanaan program di lapangan diharapkan dapat diidentifikasi sehingga menjadi bahan perbaikan menentukan langkah selanjutnya.

“Dengan penguatan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu meningkatkan kinerja penurunan stunting. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa mendatang,” tutup Riza Patria. (MRF/RIW/EYN)