News – Laman 4 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Menaker: Perluasan Jaminan Sosial Harus Menjangkau Pekerja Informal

Jakarta — Pemerintah terus memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, termasuk pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, serta pekerja perikanan dan perkebunan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, bahwa perlindungan sosial merupakan hak setiap pekerja dan harus dapat diakses tanpa terkecuali.

“Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan,” ujar Yassierli dalam Seminar Strengthening Indonesia’s Social Security: The Politics of Protection and The Role of Social Dialogue in Building the Welfare State di Jakarta, Kamis (23/4).

Ia menyampaikan, bahwa tantangan saat ini adalah memastikan pekerja sektor informal dapat masuk dalam skema jaminan sosial yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pekerja formal.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan regulasi bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan lainnya agar memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.

Selain itu, pekerja rumah tangga juga didorong masuk dalam sistem jaminan sosial nasional melalui penguatan regulasi, sehingga diakui sebagai pekerja dan memperoleh hak perlindungan.

“BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga asuransi. Fokus utamanya adalah memperluas kepesertaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja,” kata Yassierli.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Data terintegrasi penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial di masa depan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Syaiful Hidayat menambahkan, bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.

“Mari kita bangun bersama agar perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

DPRD Kalsel Dorong Perencanaan Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan

Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya, mendorong perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang, terintegrasi, dan berbasis koordinasi lintas pemerintahan.

Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ahmad Sarwani, Kamis (23/4) menyampaikan, kejelasan kewenangan antar level pemerintahan menjadi kunci utama untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia menegaskan, sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga instansi vertikal, seperti Balai harus diperkuat sejak tahap perencanaan.

“Tantangan geografis daerah yang memengaruhi distribusi material pembangunan, diperlukan perencanaan komprehensif, agar setiap kendala dapat diantisipasi sejak awal,” ucapnya

Sarwani menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara parsial, karena dampaknya yang saling berkaitan antarwilayah, khususnya antara kawasan hulu dan hilir. Untuk itu, pendekatan terintegrasi menjadi hal yang mutlak dalam setiap perencanaan.

Dari sisi teknis, DPRD Kalsel mendorong, setiap proyek didasarkan pada kajian mendalam, termasuk dalam pemilihan material.

“Infrastruktur ini harus dibangun memiliki kualitas dan daya tahan yang optimal,” harapnya.

Lebih lanjut, Sarwani menambahkan, DPRD Kalsel juga mengapresiasi pentingnya perencanaan yang dimulai dari tingkat bawah melalui mekanisme Musrenbang, untuk memastikan program pembangunan benar – benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus proaktif menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun instansi terkait, termasuk dalam memanfaatkan peluang pendanaan melalui skema sharing anggaran.

“Melalui langkah ini, pembangunan infrastruktur di Kalsel, dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat secara merata,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

ESDM Kalsel Klarifikasi Isu IUP Tanpa Dokumen Lingkungan, Ini Penjelasannya

Banjarbaru – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan klarifikasi terkait isu sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang disebut tidak memiliki dokumen lingkungan.

Klarifikasi ini disampaikan, menyusul temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terkait kepatuhan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun anggaran 2023 hingga 2025.

Plt Kepala Dinas ESDM Kalsel, Nasrullah menegaskan, bahwa seluruh IUP yang diterbitkan pada dasarnya telah dilengkapi dokumen lingkungan sesuai ketentuan perundang – undangan.

Ia meluruskan, temuan BPK bukan terkait ketiadaan dokumen, melainkan adanya perusahaan yang belum melakukan revisi dokumen lingkungan setelah penambahan area penunjang atau project area.

“Kami melakukan klarifikasi karena berkembang isu bahwa ada IUP yang tidak memiliki AMDAL. Perlu kami tegaskan, izin usaha pertambangan tidak mungkin terbit tanpa dokumen lingkungan,” ujarnya di Banjarbaru, Kamis (23/4).

Menurut Nasrullah, temuan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan melalui Inspektorat, dan seluruh langkah penanganan telah dijalankan oleh pihaknya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Kalsel, Gayatri Agustina menjelaskan, bahwa rekomendasi BPK berkaitan dengan penerbitan persetujuan project area yang belum diikuti perubahan persetujuan lingkungan.

Ia menerangkan, project area merupakan area penunjang kegiatan pertambangan di luar wilayah IUP, seperti kantor operasional, fasilitas pengolahan, maupun tempat penyimpanan bahan bakar.

“Temuannya bukan pada kegiatan produksi, melainkan pada kewajiban administratif, yakni revisi dokumen lingkungan karena adanya penambahan project area. Area ini hanya fasilitas penunjang, bukan area produksi,” jelasnya.

Gayatri menambahkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, pemegang IUP diperbolehkan mengajukan area penunjang di luar wilayah izin.

Namun, perubahan tersebut wajib diikuti dengan revisi dokumen lingkungan serta dimasukkan dalam rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

Dari total 136 IUP mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang menjadi kewenangan Dinas ESDM Kalsel, tercatat lima IUP batuan yang belum melakukan revisi persetujuan lingkungan sebagaimana rekomendasi BPK. Seluruh perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebagai tindak lanjut.

Dinas ESDM Kalsel juga telah menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Inspektorat dan BPK pada 26 Maret 2026, serta menembuskan laporan tersebut kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada April 2026.

“Semua rekomendasi BPK sudah kami tindak lanjuti dan kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Kami juga memastikan pemegang IUP memenuhi kewajiban revisi dokumen lingkungan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

PT PAM Bandarmasih, Prioritaskan 7 Proyek Tahun 2026

Banjarmasin – PT Air Minum (PAM) Bandarmasih di tahun 2026 ini, akan melaksanakan tujuh proyek prioritas bernilai puluhan miliar rupiah, dengan tujuan utama memperbaiki kualitas layanan air bersih bagi pelanggan di Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

“Di Tahun 2026 ini PT PAM Bandarmasih memiliki 7 pekerjaan prioritas yang akan dilaksanakan,” ungkap Direktur Utama PAM Bandarmasih Zulbadi, kepada sejumlah wartawan, Kamis (23/4).

Ket foto : Direktur PT PAM Bandarmasih Zulbadi

Zulbadi mengatakan, fokus utama tahun ini diarahkan ke wilayah Banjarmasin Barat, serta sebagian kawasan Tengah dan Utara.

“Tujuh pekerjaan prioritas tersebut merupakan langkah krusial mengingat masih adanya titik layanan yang belum optimal,” ujarnya.

Zulbadi menjelaskan, proyek terbesar dimulai dari pemasangan pipa berdiameter 800 mm yang membentang dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 2,5 hingga Jembatan Dewi.

Selain itu, pekerjaan juga menyasar sejumlah titik strategis lain seperti Jalan Perdagangan, AMD, Alalak Tengah dan Utara, hingga Pandan Sari.

“Kawasan Pandan Sari menjadi yang paling cepat dikerjakan karena langsung berdampak pada perbaikan layanan di Teluk Tiram, khususnya Banjarmasin Barat,” tutur Zulbadi.

Tak hanya itu, Zulbadi menambahkan, proyek perbaikan juga dilakukan di kawasan Timbikar Kanan.

“Untuk mendukung distribusi air, PAM Bandarmasih juga akan membangun mini truk MTP di Basirih yang ditujukan memperkuat pelayanan di kawasan Trisakti,” jelasnya lagi.

Adapun durasi pengerjaan proyek – proyek ini bervariasi, mulai dari delapan bulan hingga melewati tahun anggaran, tergantung pada panjang jaringan pipa yang dipasang.

“Sehingga pelayanan air bersih bisa menjangkau hingga kawasan pinggiran,” imbuhnya.

Selain itu Zulbadi mengungkapkan, bahwa kondisi global saat ini turut memengaruhi perencanaan anggaran.

Harga bahan baku pipa HDPE yang berasal dari turunan minyak dan masih bergantung pada impor mengalami fluktuasi signifikan.

“Ini tentu berdampak pada anggaran awal yang sudah kami tetapkan. Tapi kami pastikan proyek tetap berjalan karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ucap Zulbadi. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

TMMD ke-128, Sasar Kota Banjarmasin, HSS, dan Tapin

Banjarbaru – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 tahun 2026, dilaksanakan di Kalimantan Selatan dengan menyasar tiga daerah, mulai April 2026. Yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tapin.

Program ini menjadi salah satu upaya berkelanjutan, untuk mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar.

Pembuatan TMMD ke 128 wilayah Kota Banjarmasin

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin, baru-baru ini menjelaskan, penentuan lokasi pelaksanaan TMMD ke-128 telah melalui proses kajian yang matang dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan di masing – masing daerah.

“Program ini difokuskan pada wilayah yang masih memerlukan percepatan pembangunan, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari,” ungkap Frendy.

Menurutnya, TMMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas dasar yang lebih layak.

Selain itu, program ini juga diharapkan mampu membuka akses wilayah, meningkatkan konektivitas antar kawasan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sasaran.

“Melalui TMMD, pemerintah bersama TNI berupaya menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke tingkat desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Di Kota Banjarmasin, pelaksanaan TMMD ke-128 akan difokuskan di dua wilayah, yakni Kelurahan Sungai Jingah dan Sungai Gampa. Di lokasi ini, program diarahkan pada pembangunan dan peningkatan sarana dasar yang mendukung kebutuhan masyarakat.

“Sejumlah sasaran fisik yang akan dikerjakan di Banjarmasin antara lain pemasangan paving block di SDN Banua Anyar, pembangunan dua unit fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), serta rehabilitasi satu unit musala. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas fasilitas umum, khususnya di lingkungan pendidikan dan permukiman warga,” sahut Frendy.

Frendy menambahkan, selain pembangunan fisik, program TMMD juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan.

Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, sehingga fasilitas yang dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam program TMMD juga menjadi kekuatan utama, mempercepat pelaksanaan pembangunan di lapangan. Dengan kolaborasi tersebut, berbagai program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat kebersamaan antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata,” tutup Frendy. (MRF/RIW/EPS)

Menjaga Marwah Literasi Di Tengah Rendahnya Minat Baca

Banjarmasin — Upaya membangun budaya baca di Kota Banjarmasin kembali ditegaskan pada kegiatan Bunda Literasi Tahun 2026, yang digelar di salah satu hotel, di Banjarmasin, Kamis (23/4).

Namun, kegiatan ini tidak sekadar seremoni. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, justru menyoroti persoalan mendasar yakni rendahnya minat baca yang masih menjadi hambatan serius dalam menghadapi derasnya arus informasi digital.

Ket foto : Bunda Literasi Banjarmasin Neli Listriani

Dalam sambutannya, Yamin menegaskan bahwa persoalan literasi tidak dapat agi dipandang sebagai isu tambahan.

“Kemampuan literasi hari ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dasar. Tanpa itu, kita akan tertinggal bukan karena tidak punya potensi, tetapi karena tidak mampu mengolah informasi dengan baik,” ujarnya di hadapan ratusan peserta.

Kegiatan yang digelar bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kartini ini, hendaknya dimanfaatkan sebagai ruang refleksi. Semangat Kartini, menurut Yamin, bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai fondasi keluarga literat.

“Jika kita ingin Banjarmasin maju dan sejahtera, fondasinya harus dimulai dari masyarakat yang gemar belajar. Literasi harus menjadi budaya, bukan sekadar program,” tegasnya.

Lebih jauh, Wali Kota juga mendorong langkah konkret yang dapat langsung diterapkan masyarakat.

“Mulai dari hal sederhana, seperti membaca 15 menit setiap hari di rumah, orang tua membacakan cerita, menyediakan pojok baca, hingga meningkatkan literasi digital keluarga,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya pengelolaan sampah dari sumber sebagai bagian dari literasi lingkungan, yang menunjukkan bahwa literasi tidak hanya bicara soal teks, namun juga tentang kesadaran hidup dan pola pikir.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin ini, dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari Bunda Literasi lima kecamatan dan 52 kelurahan, perwakilan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Tim Penggerak PKK, hingga pegiat literasi.

Turut hadir Kepala Dispersip Kota Banjarmasin, M. Ikhsan Alhak, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, yang juga menjadi narasumber utama bersama pegiat literasi energik, Ira Septiana.

Ikhsan Alhak menjelaskan, bahwa kolaborasi lintas sektor ini bukan kali pertama dilakukan.

“Sejak pelantikan Bunda Literasi di tingkat kota hingga kelurahan, kegiatan serupa terus kami dorong. Hari ini menjadi lanjutan dalam bentuk penguatan peran melalui ceramah dan arahan langsung,” katanya.

Ia menilai keberlanjutan program menjadi kekuatan utama, meski tantangan di lapangan masih cukup kompleks.

Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebiasaan, pemerintah berharap gerakan literasi di Banjarmasin tidak berhenti pada kegiatan tahunan, tetapi benar-benar mengubah pola pikir masyarakat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Perkuat Silaturahmi dan Kolaborasi Pendidikan, Disdikbud Kalsel Gelar Halal Bihalal Pendidik

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Halal Bihalal bersama kepala sekolah dan pengawas SMA, SMK, serta SLB se-Kalsel, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (23/4).

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, dihadiri ratusan kepala sekolah dan pengawas dari seluruh Kalimantan Selatan sebagai wujud sinergi memajukan pendidikan di Banua.

Ketua MKKS SMA Kalsel (kiri), menyerahkan cinderamata kepada Sekda Kalsel (tengah) dalam acara halal bihalal bersama tenaga pendidik

Gubernur Kalsel Muhidin, yang diwakili Sekretaris Daerah, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya keikhlasan dan keteladanan dalam dunia pendidikan.

“Hati yang bersih dari prasangka adalah syarat utama untuk mengabdi dengan ikhlas. Seorang pendidik tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan keteladanan dan keikhlasan,” ujarnya.

Ia menyebut, peran guru, kepala sekolah, dan pengawas sangat strategis dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.

“Momentum halal bihalal ini mari kita jadikan untuk memperbaharui semangat dan menyatukan langkah dalam memajukan pendidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kinerja dan kolaborasi antar pendidik.

“Melalui momentum ini, mari kita tingkatkan kinerja, perkuat kolaborasi, serta terus berinovasi menghadapi tantangan pendidikan ke depan,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

Wamenaker: Dunia Kerja Tak Hanya Lihat Ijazah, Tapi Juga Kompetensi

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan, bahwa perkembangan dunia kerja saat ini menuntut pekerja memiliki kemampuan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, dan tidak hanya mengandalkan ijazah. Hal ini penting agar pekerja mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang semakin cepat.

“Dunia kerja saat ini tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga kompetensi. Sertifikasi menjadi nilai tambah penting agar pekerja mampu bersaing dan berkembang, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri,” ujar Afriansyah Noor, saat membuka Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja Sucofindo di Jakarta, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan, penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi, seperti balai pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Program tersebut mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, Afriansyah Noor juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja. Ia mengajak serikat pekerja di lingkungan Sucofindo untuk menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja.

“Jika komunikasi berjalan baik dan semua pihak saling mendukung, maka perusahaan akan maju dan pekerja semakin sejahtera,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sucofindo, Sandry Pasambuna mengatakan, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan kinerja bisnis, tetapi juga kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

Ia menilai kesejahteraan pegawai dan keluarganya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.

“Dengan semangat kebersamaan, saling percaya, dan komitmen yang kuat, kita dapat terus menjaga harmoni dan bersama-sama mengawal masa depan perusahaan menjadi lebih baik,” ucapnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker Tekankan Perusahaan Sesuaikan Tugas Magang dengan Latar Pendidikan

Medan – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar belakang pendidikan masing-masing agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif, dan mampu meningkatkan kompetensi peserta secara optimal.

Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat meninjau pelaksanaan Magang Nasional 2025 di RS Bunda Thamrin Medan, Rabu (22/4).

Menurut Yassierli, masih terdapat peserta dengan latar belakang sarjana yang belum memperoleh penugasan sesuai tingkat pendidikannya. Ia menilai kondisi tersebut perlu diperbaiki, agar peserta dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kompetensi yang dimiliki.

Sebagai contoh, Yassierli menemukan peserta magang lulusan S1 yang ditempatkan pada tugas yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan latar belakang pendidikannya.

Menurutnya, peserta dengan jenjang pendidikan sarjana seharusnya dapat diberikan tugas yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

“Kepada direktur rumah sakit, saya minta tolong fasilitasi adik-adik belajar. Untuk lulusan S1, sebaiknya dapat diberikan tugas yang lebih menggambarkan tingkat pendidikannya,” ujar Yassierli.

Selain kepada pihak rumah sakit, Yassierli juga mengingatkan para peserta magang agar memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal sebagai sarana pembelajaran dan penguatan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

Ia menegaskan, masa magang harus dijalani secara serius, disiplin, dan bertanggung jawab agar benar-benar memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan dan kesiapan kerja peserta.

Pelaksanaan Magang Nasional 2025 di rumah sakit tersebut diikuti 48 peserta dari batch 2 dan batch 3. Para peserta ditempatkan di berbagai unit layanan, terdiri atas 27 perawat, 13 teknisi listrik dan AC, serta 8 resepsionis. Sejumlah peserta juga dilaporkan telah mendapatkan tawaran untuk bergabung sebagai pekerja dari pihak manajemen rumah sakit.

Yassierli berharap program magang dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja, serta kesiapan peserta dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Milad ke-22 Ambapers,Alur Barito Tonggak Kalsel Menuju Poros Logistik Indonesia Timur

Banjarmasin – PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers), Kamis (23/4) menggelar perayaan Hari Ulang Tahun ke-22 yang dirangkai dengan acara Halal Bihalal dan Customer Gathering di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Mengusung tema “Safe Channel Economic Growth”, Ambapers meneguhkan komitmennya sebagai penjaga utama konektivitas sungai, yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi regional dan nasional.

Keterangan foto: Penyerahan potongan tumpeng HUT ke-22 Ambapers kepada Gubernur Kalsel

Acara dibuka dengan sambutan Direktur Utama PT Ambapers, Zulfadli Gazali, dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin. Turut hadir Ketua DPRD, Supian HK, Ketua TP PKK Provinsi, Fathul Jannah, Direktur Utama Bangun Banua Afrizaldi, serta para pelaku industri, pertambangan, pertanian, serta jajaran PT Pelindo dan mitra strategis lainnya.

Dalam sambutannya, Zulfadli Gazali memaparkan, bahwa keberadaan Alur Barito yang dikelola PT Ambapers telah membawa dampak makro ekonomi yang sangat signifikan.

“Alur ini tidak lagi bergantung pada pasang surut air sungai. Secara tidak langsung, hal ini mendongkrak perekonomian regional yang tercermin dari kelancaran arus barang dan logistik, stabilisasi biaya transportasi baik keluar maupun masuk pelabuhan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada stabilitas angka inflasi daerah,” ujar Zulfadli.

Ia menambahkan, peran Ambapers dalam menjaga konektivitas antara sektor industri, pertambangan, pertanian, dan pelabuhan transit, telah menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan Indonesia Timur.

“Tanpa alur yang aman dan stabil, rantai pasok akan terhambat. Ambapers hadir sebagai solusi,” tegasnya.

Gubernur Kalsel, Muhidin, dalam sambutannya mengingatkan, bahwa Sungai Barito adalah warisan peradaban yang perlu dilestarikan.

“Kita harus merevitalisasi memori sejarah kejayaan Bandarmasih sebagai pembangunan ekonomi berbasis sungai di abad ke-21,” ujarnya.

Namun, Ia juga mewanti-wanti tantangan fenomena alam berupa curah hujan tinggi yang meningkatkan sedimentasi dan mengurangi pasokan alur sungai.

“Ini berisiko terhadap panjangnya antrian kapal bertonase besar. Kita semua harus terus mewaspadai dan berkolaborasi mencari solusi, termasuk melengkapi layanan Pelabuhan Trisaksi dengan Pelabuhan Mekar Putih, untuk meningkatkan daya saing Kalsel dibidang logistik antar bangsa,” pesan Gubernur.

Gubernur Muhidin juga menyatakan, bahwa momentum HUT ke-22 Ambapers yang bertepatan dengan tahun peringatan 500 tahun Kota Banjarmasin, merupakan awal sinergitas yang menandai kesiapan Kalimantan Selatan menjadi poros logistik Indonesia Timur.

Pada kesempatan yang sama, digelar dialog bertema “Optimalisasi Kanal Barito sebagai Poros Logistik Indonesia Timur”. Dialog menghadirkan pembicara Ananda (Wakil Wali Kota Banjarmasin), Zulfadli Gazali (Direktur Utama Ambapers), Afrizaldi (Direktur Utama PT Bangun Banua) dan Perwakilan PT Pelindo sub regional Kalimantan.

Diskusi dimoderatori Rofi Eka Shanty (Kepala Biro Kalimantan Post Jakarta) dan Peneliti Imam Bukhari International Scientific Research Center Samarkand, Uzbekistan.

Para narasumber sepakat bahwa pengelolaan alur sungai yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis teknologi akan menjadi fondasi utama bagi kejayaan logistik kawasan timur Indonesia.

Acara juga dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng, penyerahan penanugeran penghargaan, bantuan sosial serta ramah tamah Halal Bihalal.
Dengan tema Safe Channel Economic Growth, Ambapers optimis dapat terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. (RIW/EPS)