Kategori: News

Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan komitmennya mengawal pembangunan infrastruktur daerah, dengan menggelar rapat kerja rencana program bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Lantai IV Gedung A, pada Senin (2/2) sore.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustakimah, membahas secara komprehensif rencana program kerja Dinas PUPR Tahun 2026. Forum ini sekaligus menjadi momentum penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta efektivitas penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur daerah.

Mustakimah menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, penganggaran yang realistis, serta pelaksanaan proyek berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap program strategis harus disertai target kinerja yang terukur, skema pendanaan yang transparan, serta mitigasi risiko keterlambatan pekerjaan dan potensi pembengkakan biaya.

Dalam rapat tersebut Dinas PUPR memaparkan secara rinci timeline pelaksanaan proyek, peta lokasi kegiatan, serta indikator capaian fisik dan keuangan secara berkala.

“Data ini dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan pengawasan bersama, agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana,” ucapnya.

Disampaikan Mustakimah, fokus pengawasan DPRD diarahkan pada proyek – proyek bernilai strategis dan berdampak luas, khususnya yang mendukung konektivitas wilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ketahanan pangan daerah.

“Kami mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memprioritaskan proyek strategis yang memberikan dampak langsung terhadap konektivitas logistik, aksesibilitas masyarakat, dan produktivitas ekonomi,” pintanya.

Lebih lanjut Mustaqkimah menambahkan, sinergi lintas perangkat daerah dinilai krusial, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program. Dimana Komisi III DPRD juga merekomendasikan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan intensitas pengawasan lapangan. Keterbukaan informasi progres pekerjaan kepada publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran Tahun 2026.

“Kita ingin seluruh program kerja Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga manfaat pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, memaparkan sejumlah program prioritas Tahun 2026 yang masuk dalam proyek strategis daerah.

Program tersebut antara lain pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan jalan lintas Banjarbaru–Batulicin, pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta penguatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi daerah irigasi dan rawa kewenangan provinsi.

“Selain infrastruktur dasar, Dinas PUPR juga merencanakan pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan siring, yang diharapkan dapat menjadi ruang publik produktif sekaligus penggerak ekonomi masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Jawa Barat – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Senin (2/2).

Kehadiran Ketua DPRD Kalsel Supian HK, bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan jajaran Forkopimda Kalsel, menegaskan komitmen daerah, dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Rakornas dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan diikuti sekitar 4.487 peserta dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pimpinan DPRD, serta Forkopimda seluruh Indonesia.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menilai, Rakornas menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah. Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks.

“Sinergi tidak cukup hanya di tataran kebijakan, tetapi harus diwujudkan dalam implementasi nyata di lapangan,” tegasnya.

Menurut Supian HK, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan program prioritas nasional yang dilaksanakan di daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat, melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, serta pengawasan yang ketat.

“Pentingnya kesiapan daerah dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, khususnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelasnya

Lebih lanjut Supian HK menambahkan,
Rakornas harus mampu memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, sebagai kunci keberhasilan program prioritas Presiden.

Partisipasi aktif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rakornas ini menegaskan komitmen kuat, untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah demi percepatan pembangunan yang merata, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya Indonesia Emas 2045.

“Daerah harus menjadi mitra strategis pemerintah pusat, bukan sekadar pelaksana. Kebijakan nasional harus selaras dengan kebutuhan dan karakteristik daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – RSUD dr. H. Mochamad Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya, memberikan pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program dana pendamping bagi pasien yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan namun membutuhkan layanan medis.

Direktur RSUD dr. H. Mochamad Ansari Saleh Kalsel, dr. Tabiun Huda, melalui Wakil Direktur Pelayanan, dr. Muhammad Syarif Hidayat menyampaikan, bahwa program dana pendamping telah berjalan selama beberapa tahun terakhir dan terbukti sangat membantu masyarakat kurang mampu, memperoleh layanan kesehatan.

“Bagi pasien yang tidak tercover BPJS Kesehatan, kami telah menyiapkan program dana pendamping. Program ini memang dirancang khusus untuk mengakomodasi pasien – pasien yang membutuhkan pelayanan medis,” ujar dr. Syarif.

Ia menjelaskan, dana pendamping tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2026, RSUD Ansari Saleh kembali memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar, jumlah yang relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Dana pendamping ini dianggarkan melalui APBD. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, atas perhatian dan dukungan yang diberikan, khususnya dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu,” katanya.

Program dana pendamping ini diperuntukkan bagi warga Kalimantan Selatan yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, dengan ketentuan memiliki KTP Kalimantan Selatan serta termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu.

Penilaian kelayakan penerima manfaat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.

“Selama memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak, pasien akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dengan memanfaatkan dana pendamping tersebut,” jelasnya.

Menurut dr. Syarif, keberadaan dana pendamping memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar pasien yang dilayani benar-benar membutuhkan pertolongan medis, namun terkendala kondisi ekonomi.

“Pasien-pasien ini pada umumnya sangat membutuhkan layanan kesehatan, dan Alhamdulillah dapat terlayani dengan baik melalui program dana pendamping,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan, bahwa pada prinsipnya rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan, apapun latar belakang dan status pembiayaannya.

“Secara sederhana, rumah sakit tidak boleh menolak siapa pun yang membutuhkan pelayanan kesehatan, baik pasien tidak mampu, peserta BPJS, maupun pasien umum. Kami memberikan pelayanan seluas – luasnya, tentu dengan tetap mengikuti ketentuan dan analisis yang berlaku,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin, mendukung pemberian bantuan hukum untuk warga kota nya, dengan adanya Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda menyampaikan, Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen menghadirkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.

“Pemerintah kota juga memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan layanan bantuan hukum di daerah, khususnya di Kota Banjarmasin,” ungkap Ananda, belum lama tadi.

Pemerintah Kota Banjarmasin juga berkomitmen, menghadirkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.

“Pos Bantuan Hukum ini merupakan akses keadilan yang hadir hingga tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu kelurahan,” ucap Ananda.

Ia menjelaskan, Kota Banjarmasin telah membentuk Posbankum di seluruh 52 kelurahan, sehingga menjadi salah satu daerah yang 100 persen kelurahannya memiliki layanan Pos Bantuan Hukum.

Salah satunya Posbankum Kelurahan Telaga Biru, memiliki capaian yang membanggakan, termasuk diraihnya Peacemaker Justice Award 2025 serta sertifikat Kelurahan Sadar Hukum (Anubhawa Sasana Jagaddhita).

Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa pendekatan non-litigasi dan penyelesaian masalah secara damai, dapat berjalan efektif di tingkat kelurahan.

“Kami berharap layanan Pos Bantuan Hukum di Kota Banjarmasin semakin berkualitas, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ananda.

Sementara itu, salah seorang warga Kota Banjarmasin, Yayuk Purwaningsih, yang merupakan Ketua RT 23 Kelurahan Telaga Biru ini menyampaikan, bahwa kehadiran Posbankum sangat membantu warga, menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan sosial di lingkungan mereka.

“Warga merespon positif layanan tersebut karena setiap permasalahan dapat dimediasi, dan ditangani secara cepat dan terkoordinasi,” ucapnya.

Diharapkan dengan begitu, kesadaran warga mengalami peningkatan, terbukti saat ada permasalahan, warga langsung melaporkannya ke Posbankum di kelurahan.

“Kami berharap sosialisasi terkait Posbankum dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak warga yang memahami dan memanfaatkan layanan tersebut,” ujarnya.

Yayuk menambahkan, sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan layanan, meski terdapat beberapa kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja yang sebagian besar melibatkan warga pendatang. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pagi masih muda ketika halaman KC Banjarmasin Lambung Mangkurat mulai dipenuhi peserta, dimana yang terlihat pertama bukan spanduk besar atau panggung megah, melainkan kekompakan yang sederhana: kaos hitam, sepatu lari, dan kerudung putih bagi peserta perempuan.

Di antara obrolan ringan dan cek torsi tali sepatu, semangat Milad ke-5 BSI terasa hidup, hangat, dekat, dan penuh energi.
Tepat pukul 05.30 WITA, rangkaian Fun Run “Langkah Emas untuk Generasi Emas” dimulai.

Pesertanya datang dari berbagai unit, mulai dari pegawai organik, TAD, peserta magang in office RO, RFO, FC, RCR, RFR, RCB Banjarmasin, area Banjarmasin, cabang – cabang dalam Kota Banjarmasin, hingga BSI Maslahat. Semuanya membaur dalam satu irama yang sama: merayakan lima tahun perjalanan BSI dengan cara yang sehat dan menyenangkan, pada Minggu (1/2).

Usai pemanasan, langkah-langkah kecil berubah menjadi lari yang ringan. Ada yang mengejar target pribadi, ada yang memilih pace santai sambil berbagi cerita. Namun semuanya punya satu tujuan yang sama, menikmati perayaan Milad yang tak hanya seremonial, tapi juga memberi ruang kebersamaan.

Kemeriahan tak berhenti di lintasan. Di area kegiatan, peserta dan pengunjung disambut bazar, games, serta cek kesehatan gratis.

Suasana semakin ramai saat peserta bergantian memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan, lalu kembali berkumpul untuk foto bersama, memperlihatkan wajah-wajah bahagia di balik peluh pagi.

RCEO BSI Regional IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat menegaskan, bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda internal, melainkan simbol gerak bersama yang lebih luas.

“Pada Milad ke-5 BSI, kami mengajak seluruh insan BSI di Banjarmasin untuk merayakan ‘Langkah Emas untuk Generasi Emas’ lewat Fun Run. Kami menyiapkan rangkaian bazar, games, dan cek kesehatan gratis agar perayaan ini menjadi ruang kebersamaan yang sehat dan bermakna,” ujarnya.

Semangat yang sama juga digelar serentak di seluruh Indonesia, mengikuti atmosfer perayaan Milad BSI yang berlangsung di berbagai wilayah. Di setiap titik, temanya tetap satu, membangun gaya hidup yang sehat sekaligus menguatkan literasi dan solusi finansial yang lebih relevan bagi masyarakat.

Dalam momentum Milad ke-5 ini, BSI juga menghadirkan beragam promo spesial sebagai bagian dari perayaan lima tahun perjalanan.

Promo tersebut melengkapi semangat “Langkah Emas”, bahwa setelah tubuh sehat dibangun lewat olahraga, kebutuhan finansial dan rencana masa depan pun bisa dipersiapkan lewat berbagai solusi layanan BSI.

Melalui perayaan Milad ke-5 ini, BSI mengajak masyarakat menikmati kemudahan dalam ekosistem layanan yang mudah, aman, dan sesuai prinsip Syariah. Dari gaya hidup sehat, kebersamaan, hingga solusi finansial untuk rencana yang lebih panjang. (RIW/EPS)

Banjarmasin —Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel terus menunjukkan komitmennya, mendukung penguatan pengelolaan keuangan serta peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam mendorong implementasi sistem pembayaran yang aman, mudah, dan terintegrasi.

Sejalan dengan upaya tersebut, Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gathering dengan mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (30/1) di Banjarmasin ini, merupakan wujud koordinasi dan kolaborasi Bank Kalsel dengan lintas pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital.

Turut berhadir, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Nor Yaumil, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor dan seluruh Kepala Dinas ataupun yang mewakili dari Kabupaten Kota se Kalsel.

Dalam sambutannya, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Edy Wibowo menyampaikan, bahwa transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem perbankan yang andal. Dalam hal ini, peran Bank Kalsel dinilai sangat strategis, dalam menyediakan layanan dan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.

FKPPD memandang Bank Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah. Dukungan Bank Kalsel melalui penguatan ETPD, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta pengembangan kanal pembayaran digital telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

“Melalui forum ini, kami mendorong adanya kesamaan langkah dan komitmen antar pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan agar pemanfaatan sistem yang telah disiapkan Bank Kalsel dapat dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujar Edy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah.

Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

“Sehingga, sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel diharapkan mampu mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mendukung optimalisasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat,” ucap Miftahul.

Pada sesi pemaparan utama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan komitmen Bank Kalsel, mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui penguatan ekosistem pembayaran digital daerah.

Bank Kalsel melihat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

“Yakni melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi AKSELerasi strategis bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan,” ungkap Fachrudin.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session, yang menghadirkan Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Yaumil serta Perwakilan dari Divisi Komersial dan Korporat Bank Kalsel, Fajri.

Diskusi ini, membahas praktik terbaik, tantangan implementasi, serta peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital.

Melalui forum ini, FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dapat semakin diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EPS)