Kategori: News

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi melantik dan mengukuhkan sebanyak 292 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (6/2).

Pelantikan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, para Tenaga Ahli Gubernur, serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel.

Gubernur Muhidin menyampaikan, bahwa pelantikan dan pengukuhan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi, sekaligus peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

“Pelantikan ini adalah amanah. Saya berharap saudara-saudara yang dilantik dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Muhidin.

Muhidin juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan hati yang tulus dan ikhlas, serta mampu beradaptasi dengan dinamika birokrasi pemerintahan.

“Saat ini bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang merasa kurang berkenan dengan pelantikan ini, mohon disenangi terlebih dahulu dan terus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru dalam menghadapi tantangan ke depan,” pesannya.

Lebih lanjut, Muhidin menegaskan, bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani masa evaluasi kinerja selama enam bulan ke depan. Evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan optimalisasi program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kita akan evaluasi sampai enam bulan ke depan. Jika hasilnya sangat baik, tentu bisa kita pertahankan. Namun jika hasilnya kurang baik, bisa saja kita turunkan, bahkan dinonaktifkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi, menjelaskan bahwa pelantikan tersebut bertujuan untuk mengisi jabatan melalui mekanisme promosi, mutasi, serta pengukuhan jabatan.

“Sebanyak 292 pejabat yang dilantik hari ini terdiri dari Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Pejabat Fungsional,” jelas Noryadi.

Ia juga menambahkan bahwa dalam pelantikan kali ini terdapat dua jenis Surat Keputusan (SK) yang digunakan. Selain SK yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, terdapat pula SK yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan.

“Untuk jabatan yang berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri, Gubernur hanya melaksanakan pelantikan, sedangkan kewenangan penetapan berada di pemerintah pusat. Sementara pejabat lainnya ditetapkan langsung oleh Bapak Gubernur,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Pulau Insan di kawasan Jafri Zam – Zam, telah di hibahkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kabid Pengelolaan Barang Daerah Sekdaprov Kalsel, Haris Arsyad menjelaskan, berdasarkan pencatatan pihaknya, Pulau Insan telah lama diserahkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Sudah lama aset tersebut telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, sekitar Tahun 2006,” ungkap Haris, kepada Abdi Persada, di Banjarmasin, Jumat (6/2).

Haris menceritakan, asal muasal dari Pulau Insan tersebut, yang dulunya berasal dari rencana Pemerintah Provinsi Kalsel, untuk perluasan Stadion 17 Mei, dengan pengerukan lahan, sehingga terdapat istilah Sungai Kerokan.

“Dari tanah hasil kerokan tersebut ditimbun untuk kawasan Stadion 17 Mei,” ucapnya.

Dari sebagian pekerjaan tersebut, terbentuklah Pulau Insan di kawasan Jafri Zam Zam, Kota Banjarmasin.

“Sehingga Pulau Insan tersebut tercatat secara otomatis sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Namun, pemerintah kota belum menemukan administrasi perihal penyerahan hibah tersebut. Sehingga saat ini dilakukan pencatatan kembali atas hibah aset tersebut.

“Karena telah dihibahkan dan sudah tercatat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka hibah tidak perlu diulang,” ujarnya.

Hanya, lanjut Haris, pencatatan ulang saja yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan penataan kawasan sungai di Pulau Insan tersebut, dengan pengerukan sungai. Tujuannya, untuk meningkatkan sektor pariwisata air di Kota Seribu Sungai. Sehingga, Kota Banjarmasin semakin indah kedepannya. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Kegiatan Training Referee ORADO Kalimantan Selatan resmi berakhir setelah berlangsung selama dua hari, 4-5 Februari 2026 di Aula Lantai 4 Gedung Batas Kota, Banjarmasin.

Dengan antusiasme peserta yang tinggi, pelatihan ini menjadi bagian dari program nasional PB ORADO dalam membangun sistem perwasitan olahraga domino yang profesional, berlisensi, dan terstandar secara nasional.

Kabid Teknik dan Wasit PB ORADO, Isra Prasetya Idris, menyampaikan kepuasannya terhadap kualitas peserta yang mengikuti pelatihan di Kalimantan Selatan.

Ia mengaku terkesan karena latar belakang peserta berasal dari berbagai cabang olahraga, mulai dari bridge, tinju, bulu tangkis level nasional, hingga bela diri.

“Dua hari ini saya benar-benar excited. Pesertanya bukan hanya dari domino, tapi juga dari berbagai cabor. Ada referee bridge, tinju, bulu tangkis nasional, sampai beladiri. Ini menunjukkan bahwa ORADO dipandang profesional dan firm sebagai organisasi olahraga yang serius membangun sistem pelatihan wasit berstandar nasional,” ujar Isra.

Menurutnya, hal tersebut memperkuat optimisme PB ORADO, bahwa sistem pelatihan dan lisensi referee yang disusun telah memenuhi standar profesionalisme dan dapat diterapkan secara nasional.

“Kami optimis lisensi yang nanti kami keluarkan sudah memenuhi standar. Kalau referee-nya berkualitas, maka kompetisinya akan berjalan baik. Kompetisi yang baik akan melahirkan atlet-atlet yang berkualitas. Ini ekosistem yang harus dibangun dari hulu,” jelasnya.

Isra juga menilai potensi peserta dari Kalimantan Selatan sangat menjanjikan. Ia meyakini daerah ini mampu melahirkan kompetisi yang kompetitif, mulai dari tingkat cabang, pengurus cabang, kejuaraan provinsi, hingga mengirim atlet terbaik ke Kejurnas yang direncanakan berlangsung pertengahan tahun.

“Setelah referee dilatih, kami mendorong pengprov segera menggelar seleksi dan kejuaraan. Targetnya, setelah Lebaran sudah bisa mulai kejuaraan tingkat provinsi. Ini penting agar sistem kompetisi berjenjang bisa segera berjalan,” tegasnya.

Dari sisi daerah, Pembina ORADO Kalimantan Selatan, Mustohir Arifin, mengaku bangga, melihat perkembangan ORADO yang sangat pesat di Banua. Ia menilai ORADO Kalsel tumbuh cepat berkat semangat kepemimpinan pengurus provinsi.

“Saya sangat antusias melihat ORADO berkembang besar di Kalimantan Selatan. Ini berkat ketua pengprov yang sangat semangat membangun olahraga domino. ORADO ini memang baru, tapi pertumbuhannya sangat cepat,” ujarnya.

Ia berharap ORADO segera masuk sebagai cabang olahraga resmi dengan sistem pembinaan atlet yang jelas dan berjenjang, dari kabupaten/kota hingga nasional.

“Targetnya jelas, atlet-atlet kabupaten kota harus punya jalur kompetisi sampai ke event nasional. Mulai dari kejurda, kejurprov, lalu kejurnas,” katanya.

Sebagai salah satu peserta, Rizky Fadillah, delegasi ORADO Hulu Sungai Tengah (HST), mengaku pelatihan ini menjadi pengalaman berharga, terutama karena didaerahnya belum memiliki wasit domino.

“Alhamdulillah saya sangat senang mengikuti pelatihan ini. Di HST belum ada wasit domino. Insya Allah setelah ini saya akan sosialisasikan permainan dan perwasitan domino di daerah saya,” ungkap Rizky.

Ia juga menilai pelatihan yang diberikan PB ORADO mudah dipahami, meski memiliki latar belakang dari cabang olahraga lain.

“Kalau di bulu tangkis ada kartu kuning, merah, hitam. Di domino tidak ada kartu, tapi poin langsung ke lawan. Ini unik dan menarik. Aturannya beda, tapi justru membuat pertandingannya lebih strategis,” tambahnya.

Dengan berakhirnya training referee ini, ORADO Kalimantan Selatan kini resmi memiliki stok calon wasit berlisensi yang siap mendukung pelaksanaan kompetisi berjenjang.

Pelatihan ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekosistem olahraga domino di Banua, mulai dari sistem perwasitan, kompetisi, hingga pembinaan atlet menuju level nasional. (ORADOKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Kepedulian terhadap kesehatan keluarga terus diperkuat oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui pertemuan rutin yang digelar Kamis (5/2/).

DWP menghadirkan edukasi kesehatan anak dengan fokus pada penanganan mimisan yang kerap dialami anak-anak.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Gedung B DPRD Kalsel dan diikuti para anggota Dharma Wanita dengan antusias.

Ketua DWP Sekretariat DPRD Kalsel, Rizky Audina Jaini, mengatakan pertemuan rutin DWP tidak hanya dimaknai sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang berbagi pengetahuan yang aplikatif dan bermanfaat. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman ibu-ibu, agar lebih sigap dan tenang dalam menghadapi kondisi kesehatan anak di lingkungan keluarga.

“Kami ingin memberikan pemahaman yang mudah dipraktikkan oleh para anggota, khususnya terkait kesehatan anak, sehingga dapat diterapkan langsung di rumah,” katanya.

Rizky Audina Jaini, berharap, melalui kegiatan ini, DWP Sekretariat DPRD Kalsel semakin memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam menjaga kesehatan anak, sekaligus memperkuat peran keluarga sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan sederhana.

Sementara itu, narasumber, Dr. Hamitha
menjelaskan, bahwa mimisan pada anak umumnya bersifat ringan dan sering terjadi akibat pecahnya pembuluh darah kecil di dalam rongga hidung. Namun, orang tua perlu waspada apabila mimisan terjadi berulang, berlangsung lama, atau disertai keluhan lain. Dalam kondisi tersebut, pemeriksaan ke fasilitas kesehatan sangat dianjurkan.

“Penanganan pertama yang tepat adalah dengan memposisikan anak duduk tegak dan sedikit condong ke depan, lalu menekan bagian lunak hidung selama 10 hingga 15 menit,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus memastikan kualitas produk legislasi daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui rapat harmonisasi sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang digelar baru-baru tadi.

Rapat dipimpin langsung Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dengan agenda pembahasan empat Raperda, terdiri dari tiga usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan satu Raperda inisiatif DPRD.

Menurut Gusti Iskandar, harmonisasi merupakan tahapan krusial untuk memastikan setiap regulasi yang disusun tidak hanya selaras dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.

“Dalam proses harmonisasi ini kami melakukan brainstorming bersama pemerintah daerah, terutama untuk mempertajam substansi Raperda. Banyak catatan penting dari anggota rapat yang langsung direspon pihak pemerintah,” ujarnya.

Gusti Iskandar menegaskan, DPRD memberikan perhatian khusus agar setiap Perda yang dihasilkan tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh materi muatan Raperda dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.

Salah satu Raperda yang menjadi perhatian adalah terkait pajak dan retribusi daerah, yang dinilai strategis mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Kalimantan Selatan.

“Selain itu, Bapemperda juga membahas Raperda mengenai pemanfaatan air bawah tanah, yang menekankan pentingnya pengaturan perizinan secara jelas agar pemanfaatannya berjalan tertib, terkontrol, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Gusti Iskandar menambahkan, Raperda lainnya yang sangat penting adalah terkait pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). DPRD mendorong agar pendistribusian CSR dari dunia usaha dapat dilakukan secara lebih adil dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, tidak hanya terfokus pada daerah operasional perusahaan.

“Harapannya, seluruh Raperda ini dapat melahirkan regulasi yang berkualitas, berpihak pada masyarakat, serta mampu mendorong percepatan pembangunan daerah,” pungkas Gusti Iskandar. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dalam rangka meningkatkan kebugaran fisik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kini di lingkungan Mahligai Pancasila, dilengkapi fasilitas Lapangan Olahraga. Yakni Tenis dan Padel. Lapangan ini diresmikan langsung Gubernur Kalsel, Muhidin, Kamis (5/2).

Muhidin mengatakan, tujuan dari keberadaan lapangan olahraga ini, adalah untuk meningkatkan minat ASN berolahraga.

“Alhamdulillah kita telah meresmikan Lapangan Olahraga Padel, serta Tenis di kawasan Gedung Mahligai Pancasila,” ungkap Muhidin, kepada sejumlah wartawan.

Muhidin berharap, fasilitas Lapangan Olahraga Mahligai ini, dapat dimanfaatkan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Mudah mudahan semua ASN dapat berolahraga di Lapangan Olahraga Mahligai ini,” ucap Muhidin.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menceritakan pengalamannya bermain Tenis serta Padel di Lapangan Olahraga Mahligai, yang sudah berstandar nasional tersebut.

“Kami tadi bersama Forkopimda telah mencoba bermain Tenis serta Padel,” ujarnya.

Pada saat bermain Tenis, Gubernur Kalsel ini mengaku telah dapat memukul dengan mudah.

“Namun bermain Padel lebih ringan daripada bermain Tenis, asalkan dapat memukul bola dengan rata, maka bola pun dapat kembali dengan mudah,” tuturnya.

Gubernur berharap, kedua olahraga tersebut dapat digemari ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan .

“Ayo kita berolahraga untuk kebugaran serta kesehatan,” ajak Muhidin.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Pemprov Kalsel, Ma’Rif Rizani menyampaikan, lapangan olahraga Mahligai ini nantinya melibatkan Dispora Kalsel dalam pengelolaan kedepannya.

“Karena Lapangan Olahraga Mahligai ini berada di lokasi atau kawasan Gedung Mahligai Pancasila, kedepannya diharapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel dapat mendukung untuk peningkatan olahraga,” ucap Ma’Rif.

Meski begitu, saat ini pihaknya masih mencari cara pengelolaan yang baik dan benar, agar tidak terjadi bentrok jadwal, jika terdapat kemungkinan lapangan ini dibuka untuk masyarakat umum. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pelantikan dan pengambilan sumpah 124 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kamis (5/2), di Aula Kayuh Baimbai, menjadi sinyal kuat penataan birokrasi yang lebih tegas dan terukur.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menekankan, bahwa pergeseran jabatan administrator, pengawas, dan fungsional termasuk pengukuhan pejabat pengawas di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) bukan sekadar seremonial, melainkan strategi mempercepat kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi atau formalitas administratif. Ini adalah langkah strategis agar setiap jabatan diisi oleh aparatur yang kompeten, berintegritas, dan benar-benar berkomitmen melayani masyarakat,” tegas Yamin dalam sambutannya.

Ia menyebut dari total 124 pejabat yang dilantik, 95 diantaranya merupakan pejabat administrator dan pengawas, 11 pejabat pengawas di BPKPAD, serta 18 pejabat fungsional, yang seluruhnya diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan menjadi program konkret dan berdampak langsung bagi warga Banjarmasin.

Sejumlah pejabat yang dilantik mencerminkan upaya penyegaran sekaligus penguatan struktur kerja lintas sektor. Apriana Amalia, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, kini dipercaya sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Banjarmasin. Herman Hidayatullah, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dilantik sebagai Camat Banjarmasin Tengah. Sementara itu, Arif Agung Saptoto, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfotik, kini mengemban amanah sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Menurut Yamin, perubahan posisi tersebut dilakukan setelah evaluasi kinerja hampir satu tahun kepemimpinannya.

“Kurang lebih 11 bulan kami melihat, menilai, dan mengevaluasi. Pergeseran ini tentu ada yang nyaman dan ada yang kurang nyaman, tetapi inilah birokrasi pemerintahan daerah. Kami ingin ini menjadi motivasi untuk menunjukkan kinerja nyata,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, tantangan birokrasi ke depan menuntut aparatur yang adaptif terhadap teknologi, transparan dalam bekerja, serta berani dievaluasi secara terbuka oleh pimpinan dan publik.

Khusus bagi pejabat di BPKPAD, Wali Kota menegaskan bahwa akuntabilitas dan integritas bukan sekadar slogan. Pengelolaan keuangan daerah, menurutnya, berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan kepercayaan publik.

Di akhir arahan, Yamin kembali menekankan bahwa sumpah jabatan adalah ikatan moral yang disaksikan Tuhan Yang Maha Esa.

“Kepercayaan yang diberikan hari ini harus dibuktikan dengan dedikasi, loyalitas kepada negara, dan pengabdian tulus kepada masyarakat. Pemerintah Kota Banjarmasin membutuhkan ASN yang siap bekerja, siap dievaluasi, dan siap bertanggung jawab atas hasil kinerjanya,” ucapnya.

Melalui langkah ini, Pemko Banjarmasin menegaskan arah birokrasi yang tidak hanya rapi secara struktur, tetapi juga kuat secara etika dan kinerja demi terwujudnya Banjarmasin Maju Sejahtera. (SRI/RIW/EPS)