News – Laman 30 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Implementasi Sila Ketiga, Kartoyo Gerakkan Kepedulian Sosial di HSS

Hulu Sungai Selatan – Dalam rangka mengimplementasikan nilai Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, mengajak masyarakat, melalui kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila (Sosrev), sekaligus melaksanakan aksi nyata gotong royong, membantu perbaikan rumah warga di RT 2 Desa Hamawang Kiri, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akhir pekan tadi.

Kartoyo menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya aktualisasi nilai – nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya sebatas pemahaman konseptual, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Foto : suasana Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila (Sosrev), di RT 2 Desa Hamawang Kiri, Kabupaten HSS, sumber Humas DPRD Kalsel

Pihaknya bersama perangkat desa meninjau langsung rumah milik Majidi yang dinilai sudah tidak layak huni. Kondisi bangunan yang memprihatinkan mendorong adanya langkah cepat untuk memastikan warga mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman dan layak.

“Hari ini kita aplikasikan nilai-nilai Pancasila, yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dengan melakukan gotong royong perbaikan rumah warga di RT 2 Desa Hamawang Kiri,” ujarnya.

Kartoyo menjelaskan, pengamalan Pancasila tidak cukup hanya disosialisasikan melalui forum formal, tetapi harus hadir dalam bentuk kepedulian sosial dan kebersamaan. Dimana, semangat persatuan diwujudkan melalui solidaritas antar warga dan kolaborasi lintas pihak.

Dari hasil peninjauan lapangan, rumah Majidi dinilai layak mendapatkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Foto : Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, saat meninjau rumah tidak layak huni

“Sebelumnya, pengajuan bantuan telah dilakukan melalui pemerintah desa hingga tingkat kabupaten, namun belum terealisasi,” ungkapnya.

Kartoyo menambahkan, pihaknya akan membantu mendorong proses administratif agar pengajuan tersebut dapat ditindaklanjuti di tingkat provinsi.

Langkah tersebut menunjukkan peran DPRD tidak hanya dalam fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga sebagai jembatan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan hak atas hunian yang layak.

“Nilai Persatuan Indonesia bukan hanya simbol dalam teks Pancasila, tetapi fondasi utama dalam menjaga ketahanan sosial di tengah berbagai tantangan. Kepedulian terhadap sesama, terutama warga yang membutuhkan, merupakan cerminan nyata dari persatuan yang hidup di masyarakat.” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

Berawal dari Ibu, DPRD Kalsel Dorong Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila dalam Aktivitas Keluarga

Hulu Sungai Selatan – DPRD Kalsel menilai, Pancasila tidak berdiri terpisah dari kehidupan masyarakat. Nilai – nilainya justru tumbuh dari praktik keseharian yang dijalani warga, terutama dalam lingkup keluarga.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, usai melaksanakan kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila (Sosrev) di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akhir pekan tadi.

Foto : Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari

Kegiatan yang menyasar masyarakat umum tersebut, dihadiri berbagai elemen warga, dengan keterlibatan aktif kaum ibu sebagai pilar utama keluarga.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari menyampaikan, nilai – nilai Pancasila sesungguhnya hidup dan berakar dari lingkungan keluarga. Rumah tangga, menurutnya, merupakan ruang pertama dan utama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa.

“Peran ibu sangat strategis dalam membentuk sikap, kebiasaan, dan pola pikir anak-anak. Cara mendidik, membangun komunikasi, menyelesaikan persoalan keluarga, hingga membiasakan sikap saling menghargai, merupakan refleksi nyata dari nilai-nilai luhur Pancasila,” katanya.

Desy menjelaskan, penerapan Pancasila tidak harus dimulai dari hal besar. Aktivitas sederhana di rumah justru menjadi fondasi kuat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan.

Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dari kebiasaan beribadah dan menanamkan nilai spiritual sejak dini.
Kemanusiaan yang adil dan beradab tampak dalam sikap saling menghormati antar anggota keluarga.

Persatuan Indonesia terlihat dari upaya menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perbedaan pendapat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diwujudkan melalui diskusi keluarga dalam mengambil keputusan bersama.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam pengelolaan kebutuhan keluarga secara adil dan berimbang.

“Ketika ibu mampu mengatur kebutuhan keluarga dengan bijak, membagi perhatian secara adil kepada anak-anak, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan, di situlah nilai keadilan sosial dijalankan dalam skala paling dekat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Desy menyoroti perempuan memiliki kontribusi besar dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat. Ketika keluarga kuat dan harmonis, maka lingkungan sekitar pun akan lebih kondusif.

Menurutnya, revitalisasi nilai Pancasila harus dimulai dari kesadaran individu dan keluarga. Di tengah tantangan globalisasi, arus informasi digital, serta perubahan sosial yang cepat, penguatan nilai ideologi bangsa menjadi semakin relevan.

“Jika nilai Pancasila hidup di dalam rumah, maka ia akan mengakar kuat di masyarakat. Dari keluarga yang harmonis akan lahir generasi yang berkarakter, toleran, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Desy mengapresiasi antusiasme warga Kecamatan Sungai Raya yang aktif berdiskusi, dan berbagi praktik baik dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menilai, partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator bahwa nilai Pancasila masih relevan dan dijalankan secara nyata.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus melakukan sosialisasi dan penguatan ideologi Pancasila di berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Sosialisasi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mendorong implementasi konkret dalam kehidupan sehari-hari.

“Perubahan besar selalu dimulai dari lingkup kecil. Jika keluarga menjadi ruang pertama yang menanamkan nilai kebangsaan, maka masa depan bangsa akan lebih kokoh,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Awasi Ketertiban Distribusi dan Keterjangkauan Harga, Upaya DPRD Kalsel Jaga Ketersediaan Pangan Ramadan

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan komitmennya menjaga ketertiban distribusi dan keterjangkauan harga bahan pokok, menjelang Ramadan. Langkah ini dinilai penting mengingat tren kenaikan harga dan peningkatan kebutuhan masyarakat hampir selalu terjadi setiap memasuki Ramadan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa masyarakat Kalimantan Selatan menginginkan jaminan ketersediaan stok pangan yang aman dan harga yang tetap stabil. Menurutnya, stabilitas pangan bukan hanya soal pasokan di pasar, tetapi juga menyangkut perlindungan daya beli masyarakat.

Foto : Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, saat di wancara

“Ramadan adalah momentum ibadah sekaligus peningkatan konsumsi. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan stok benar-benar tersedia dan harga tetap dalam batas kewajaran,” ujarnya kepada wartawan.

Yani Helmi menekankan, pengendalian harga tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya di tingkat pasar. Strategi harus dimulai dari sektor hulu, yakni pembinaan dan penguatan sektor pertanian serta peternakan, sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, produksi lokal perlu terus didorong, agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat ditekan.

Selain itu, distribusi barang juga harus dipastikan berjalan lancar, tanpa hambatan logistik yang berpotensi memicu kelangkaan.

“Jika produksi terjaga dan distribusi lancar, maka potensi lonjakan harga bisa ditekan sejak awal,” tegasnya.

Helmi menjelaskan, belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging ayam, dan telur hampir selalu terjadi menjelang Ramadan.

Untuk itu, DPRD Kalsel mendorong dinas terkait, khususnya sektor perdagangan dan instansi teknis lainnya, agar lebih rutin dan terjadwal dalam melaksanakan operasi pasar.

Operasi pasar dinilai menjadi instrumen strategis untuk menstabilkan harga, sekaligus memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha, agar tidak melakukan spekulasi ataupun penimbunan barang.

“Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, termasuk pemantauan harga di pasar tradisional maupun ritel modern, sehingga fluktuasi harga dapat terdeteksi lebih cepat,” jelas Helmi.

Yani Helmi menambahkan, selain operasi pasar, DPRD Kalsel menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, distributor, pelaku usaha, serta aparat pengawasan. Sinergi ini dinilai krusial dalam menjaga rantai pasok tetap efisien dan transparan.

Pengawasan terhadap distribusi barang, terutama komoditas strategis, harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah praktik penimbunan atau permainan harga yang merugikan masyarakat.

DPRD juga mengingatkan agar pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif apabila terjadi gangguan pasokan akibat faktor cuaca maupun kendala distribusi.

Dengan menjaga ketertiban dan ketersediaan pangan bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Harga yang stabil dan stok yang cukup akan memberikan rasa tenang bagi warga dalam menjalankan ibadah Ramadan.

“Melalui langkah antisipatif, pengawasan ketat, serta kolaborasi semua pihak, kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, Ramadan dapat dijalani dengan lebih khusyuk tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Reses di Kalsel, Komisi II DPR RI Dorong Penguatan Regulasi dan Penyehatan BUMD

Banjarmasin – Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola potensi ekonomi daerah, menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Melalui agenda reses, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda bersama sejumlah anggota, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Jumat (20/2).

Kunjungan dalam rangka menyerap aspirasi terkait tantangan regulasi dan kontribusi BUMD terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, turut dihadiri Wamendagri, Bima Arya, Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor. Hadir pula jajaran direksi BUMD, di antaranya Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin serta Direktur Utama PT Ambapers, Zulfadli Gazali.

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, bahwa BUMD harus menjadi garda terdepan, dalam mengelola potensi daerah. Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah hambatan, terutama terkait regulasi nasional.

“Kita ingin BUMD menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Namun, saat ini masih ada kendala regulasi. Dana yang dihasilkan lebih banyak mengalir ke PNBP dan kembali ke daerah dalam porsi yang relatif kecil,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi Komisi II DPR RI untuk mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang BUMD bersama pemerintah.

Ket : Suasana reses Komisi II DPR RI di Kalsel

“Ini akan menjadi dasar bagi kami di Komisi II DPR RI untuk membahas RUU BUMD. Harapannya, dalam waktu dekat dapat ditetapkan menjadi undang-undang sehingga BUMD memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menyehatkan perusahaan dan menghadirkan kekuatan ekonomi baru di daerah,” tegasnya.

Rifqinizamy juga menyoroti pentingnya penugasan proyek strategis kepada BUMD daerah. Menurutnya, selama ini banyak BUMD belum diberi kesempatan mengerjakan proyek nasional, karena dinilai belum cukup kuat secara kelembagaan maupun finansial.

“Selama ini BUMD belum banyak diberi ruang untuk mengerjakan proyek strategis nasional karena dianggap belum cukup kuat. Karena itu, yang utama adalah menyehatkan BUMD terlebih dahulu, baru kemudian mendorong penugasan proyek ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memperkuat peran BUMD.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung upaya penguatan regulasi dan penyehatan BUMD. Kami berharap dengan adanya reses ini, perusahaan daerah dapat lebih optimal berkontribusi terhadap peningkatan PAD serta mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Ariadi juga menegaskan bahwa Pemprov Kalsel terus mendorong transformasi dan profesionalisme pengelolaan BUMD, agar mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi daerah.

Melalui kunjungan reses ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk memperkuat BUMD sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus mitra strategis dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di daerah. (BDR/RIW/EPS)

Jalan Lintas Tengah, Hubungkan Mali-Mali dan Sirkuit Balipat Tapin,

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, terus mempercepat progres pembangunan Jalan Lintas Tengah yang akan menghubungkan kawasan strategis dari Jalan Mali-Mali hingga wilayah Sirkuit Balipat, Kabupaten Tapin.

Proyek ini menjadi salah satu prioritas infrastruktur, untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Kalimantan Selatan.

Komitmen tersebut sejalan dengan janji pembangunan infrastruktur yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman, khususnya memperkuat akses transportasi lintas kabupaten.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Bina Marga, Robby Cahyadi menegaskan, bahwa saat ini pihaknya telah menyelesaikan tahapan penting dalam proses persiapan pengadaan tanah.

“Kita sudah melaksanakan proses persiapan pengadaan tanah. Dokumen DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan dari dokumen DPPT ini kita bisa berlanjut ke tahapan selanjutnya bersama rekan-rekan BPN serta pemerintah kabupaten/kota terkait,” ungkap Robby, baru baru ini.

Menurutnya, proses pengadaan tanah ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 oleh tim pelaksana, termasuk tim appraisal untuk penilaian lahan.

Berdasarkan perhitungan awal dari konsultan penyusun DPPT, kebutuhan anggaran pengadaan tanah diperkirakan mencapai sekitar Rp75 miliar.

Jalan Lintas Tengah yang juga disebut sebagai bagian dari akses Jalan Lintas Pulau Kalimantan ini direncanakan memiliki panjang kurang lebih 30 kilometer dengan lebar row 40 meter. Secara perencanaan, jalur ini akan menghubungkan kawasan Jalan Mali-Mali di Kabupaten Banjar hingga wilayah Kabupaten Tapin.

“Pada tahap pelaksanaan saat ini, akses difokuskan dari Mali-Mali, Kabupaten Banjar hingga jalan Sirkuit Balipat, Tapin. Untuk outlet atau akses keluar, direncanakan berada di sekitar kawasan sirkuit di wilayah tersebut,” lanjut Robby.

Adapun target penyelesaian proyek ini direncanakan pada akhir masa jabatan gubernur, yakni tahun 2028, dengan tetap menyesuaikan dinamika dan perkembangan di lapangan.

“Dengan terwujudnya Jalan Lintas Tengah, diharapkan konektivitas kawasan Banua Anam semakin optimal, distribusi logistik lebih efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tengah Kalimantan Selatan,” tutup Robby. (MRF/RIW/EPS)

Mudahkan Pembayaran PKB, Samsat Keliling UPPD Samsat Banjarmasin Hadir di Pasar Wadai Ramadan

Banjarmasin – UPPD Samsat Banjarmasin 2, menghadirkan layanan Samsat Keliling (Samkel) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, di Pasar Wadai Ramadan Banjarmasin, kawasan Kantor Gubernur di Banjarmasin.

Kepala UPPT Samsat Banjarmasin 2, Nafarin, didampingi Kasi Pelayanan PKB/BBN-KB UPPD Samsat Banjarmasin 2, Yondi Caturadina Darnida, Kamis (19/2) sore, menyampaikan, layanan Samkel di Pasar Wadai Ramadan ini merupakan kegiatan rutin yang di lakukan UPPD Samsat Banjarmasin 2.

Ket foto : Samkel dimanfaatkan pengunjung Pasar Wadai Ramadhan

“Tujuan hadirnya Samkel di Pasar Wadai Ramadan ini untuk memberi kemudahan bagi pengunjung untuk membayar pajak kendaraan bermotor,” ungkap Nafarin.

Dimana masyarakat yang semula berniat jalan-jalan ke Pasar Wadai Ramadan, dapat sekalian membayar pajak kendaraan bermotor.

“Kami berharap warga dapat memanfaatkan fasilitas Samkel UPPD Samsat Banjarmasin 2 di pasar wadai ini,” ucapnya.

Pelayanan Samkel di Pasar Wadai Ramadan, dibuka sejak hari pertama bulan puasa hingga berakhir pada 17 Maret 2026 mendatang.

Ket foto : UPPD Samsat Banjarmasin 2 siap memberikan pelayanan di Pasar Wadai Ramadhan

“Pada hari pertama wajib pajak yang melakukan pembayaran di Samkel Pasar Wadai Ramadan mendapat bingkisan kue tradisional untuk berbuka,” ujar Nafarin.

Sementara itu, wajib pajak di Kota Banjarmasin berharap, layanan Samsat Keliling dapat diperbanyak. Seperti yang disampaikan salah seorang warga Kota Banjarmasin, Suryadi.

“Layanan Samkel yang sudah ada saat ini sangat memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang bekerja,” ungkapnya.

Karena, lanjut Suryadi, dirinya dapat melakukan pembayaran dimana saja, serta dapat dilakukan pada sore hari.

“Kami berharap kedepannya dapat diperbanyak titik titik lokasi Samkel Bayar Pajak Bermotor,” tutupnya. (SRI/RIW/EPS)

Jalani Ramadan, RSGM Kalsel, Pastikan Layanan Tetap Optimal

Banjarmasin – Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan, tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara optimal, selama Ramadan 1447 Hijriah.

Penyesuaian dilakukan pada jam pendaftaran dan pelayanan, untuk menyesuaikan ritme aktivitas masyarakat tanpa mengurangi mutu layanan.

Foto : suasana pelayanan di RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, drg. Mashuda, ditemui di ruang kerjanya Kamis (19/2), menjelaskan, sebagai rumah sakit rujukan layanan kesehatan gigi dan mulut di Kalimantan Selatan, RSGM Gusti Hasan Aman terus mengedepankan pelayanan profesional, edukatif, dan humanis.

Sehingga, selama Ramadhan pelayanan tetap berjalan dari Senin hingga Sabtu dengan skema waktu yang telah disesuaikan.

“Ada penyesuaian jam pendaftaran dan pelayanan, agar lebih efektif dan tetap nyaman bagi pasien maupun tenaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa,” katanya.

drg Mashuda menyampaikan, jadwal pelayanan selama Ramadhan pada Senin – Kamis, pendaftaran berlangsung dari 08.30 hingga 11.00 WITA. Sedangkan pelayanan dan pembayaran hingga 14.00 WITA.

Foto bersama : Direktur, pejabat dan seluruh pegawai RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel

Untuk Jumat, pendaftaran dibuka dari 08.30 hingga 10.00 WITA, dan pelayanan hingga 11.30 WITA. Kemudian untuk Sabtu,
pendaftaran mulai 08.30 sampai 10.00 WITA, dan
pelayanan serta pembayaran, hingga 14.00 WITA.

Dengan penyesuaian jadwal ini, masyarakat tetap dapat memperoleh layanan kesehatan optimal, tanpa mengganggu kekhusyukan menjalankan ibadah Ramadan.

“Pengaturan ini diharapkan dapat menyesuaikan waktu kunjungan agar pelayanan berjalan tertib dan maksimal,” harapnya.

Lebih lanjut drg Mashuda mengimbau masyarakat, untuk tidak menunda perawatan gigi dan mulut. Gangguan seperti gigi berlubang, radang gusi, sariawan berat, hingga infeksi mulut tetap perlu ditangani sedini mungkin. Dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut selama Ramadhan juga berperan penting dalam menjaga kenyamanan beribadah, terutama saat sahur dan berbuka.

“Menunda perawatan justru memperparah kondisi dan menimbulkan komplikasi. Pemeriksaan dan tindakan medis tetap aman dilakukan saat berpuasa,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Resmi Dibuka, Pasar Wadai Ramadan Kolaborasi Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin Hadirkan 200 UMKM Kuliner

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kota Banjarmasin, terus memperkuat kolaborasi dalam penyelenggaraan Festival Pasar Wadai Ramadan 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM di bulan suci.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak, termasuk jajaran pemerintah dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan kegiatan dengan maksimal. Dimana, antusiasme peserta sangat tinggi, dengan diikuti 200 pelaku UMKM.

Foto : Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, saat di wancara awak media

Melalui Festival Pasar Wadai Ramadan 2026, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kuliner tahunan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kepedulian sosial, serta penguatan ekonomi daerah di Kalimantan Selatan.

“Penekanan utama diberikan pada aspek kehalalan makanan, kebersihan, serta keamanan konsumsi,” jelas Hasnuryadi kepada sejumlah wartawan, usai pembukaan Pasar Wadai Ramadan Kamis (19/2) sore.

Hasnur mengingatkan para pedagang, untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin, menjaga kebersihan dan memperindah kota.

“Kota Banjarmasin terus berbenah melalui gerakan kebersihan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat,” tegas Hasnur.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menyampaikan, dengan sinergi ini, Pasar Wadai Ramadan mampu meningkatkan daya tarik Kota Seribu Sungai sebagai destinasi unggulan Ramadan di Kalimantan Selatan.

Foto bersama : Festival Pasar Wadai Ramadhan 2026 resmi di buka

Momentum Ramadan tidak hanya menjadi ruang peningkatan kualitas ibadah, tetapi juga peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, kuliner tradisional, dan industri kreatif berbasis budaya lokal.

“Festival ini tidak hanya menghadirkan beragam
kuliner khas Banjar, tetapi juga hiburan religi,
pertunjukan seni budaya, agar menjadi magnet bagi masyarakat lokal maupun wisatawan luar daerah untuk berkunjung ke Banjarmasin selama Ramadan,” ungkap Yamin.

Yamin berharap, melalui Festival Pasar Wadai, tradisi kuliner khas Banjar tetap terjaga dan dikenal lintas generasi. Kemudian, ekonomi masyarakat meningkat, sekaligus wadah promosi bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk unggulan, serta memperkuat identitas Banjarmasin sebagai kota wisata sungai yang kaya akan budaya dan cita rasa.

“Dengan dukungan penuh dari Pemprov Kalsel, Pemko Banjarmasin optimis Festival Pasar Wadai dapat menjadi agenda tahunan berskala besar yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kunjungan wisata, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal,” tutupnya.

Festival Pasar Wadai Ramadan Kota Banjarmasin Tahun 2026, digelar di kawasan Siring Nol Kilometer Banjarmasin. Adapun jumlah stan di Pasar Wadai tahun ini sebanyak 200 UMKM lebih dengan menyajikan berbagai menu kuliner khas Banjar tanpa dipungut biaya. (NHF/RIW/EPS)

Terima Aduan Dugaan Pengambilalihan Lahan, Komisi I DPRD Kalsel Siap Kawal Penyelesaian

Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menunjukkan komitmennya, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum tersebut, menindaklanjuti aduan dugaan pengambilalihan lahan di kawasan Jalan Gubernur Soebarjo, Lingkar Selatan, Banjarmasin, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (19/2).

RDP dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, untuk memastikan persoalan yang disampaikan warga mendapatkan perhatian serius serta ditangani secara objektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Rais menjelaskan, Komisi I menerima aduan dari saudara Jamhuri, yang menyampaikan adanya dugaan pengambilalihan sebagian lahan miliknya. Dari total kepemilikan seluas 25 borongan, sekitar 9 borongan disebut telah digunakan untuk pembangunan jalan.

“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan hak – hak warga tetap terlindungi,” katanya.

Rais menyampaikan, persoalan pertanahan memerlukan penelusuran data yang mendalam, terutama apabila telah berlangsung dalam kurun waktu lama dan melibatkan beberapa kali pergantian pejabat di tingkat kecamatan maupun desa. Komisi I DPRD Kalsel menegaskan, apabila dalam proses pendalaman ditemukan adanya hak masyarakat yang belum terpenuhi, maka DPRD akan mengawal agar penyelesaiannya dilakukan secara adil dan proporsional.

“Langkah berikutnya berencana menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan pihak – pihak terkait, termasuk unsur pemerintah daerah, aparat wilayah setempat, serta instansi pertanahan, untuk menghimpun data dan dokumen pendukung secara komprehensif,” jelas Rais.

Foto : suasana rapat di ruang Komisi I DPRD Kalsel

Lebih lanjut Rais menambahkan, langkah ini dinilai penting, untuk memastikan kejelasan status kepemilikan lahan, proses administrasi yang telah dilakukan sebelumnya, dasar hukum penggunaan lahan untuk pembangunan jalan, serta kemungkinan adanya hak masyarakat yang belum terpenuhi.

Melalui mekanisme RDP dan fungsi pengawasan yang dimiliki, DPRD Kalsel berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana, tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan, serta tetap menjaga kepentingan pembangunan daerah dan perlindungan hak warga secara seimbang.

“Penyelesaian persoalan pertanahan harus mengedepankan asas transparansi, keadilan, dan kepastian hukum,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Sepanjang 2025, Imigrasi Banjarmasin Terbitkan 52 Ribu Paspor dan Himpun PNBP Rp40 Miliar

Banjarbaru – Sepanjang 1 Januari hingga 29 Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, mencatat capaian kinerja yang cukup menggembirakan. Pelayanan publik meningkat, pengawasan orang asing berjalan aktif, dan kontribusi terhadap penerimaan negara pun signifikan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Yoga Aria Prakoso Wardoyo menyebut, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran dalam menjaga kualitas layanan keimigrasian.

“Capaian kinerja tahun 2025 ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran. Kami terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya, belum lama tadi.

Di sektor pelayanan dokumen perjalanan, Imigrasi Banjarmasin menerbitkan 52.185 paspor sepanjang 2025, baik paspor biasa 24 halaman, paspor biasa 48 halaman, maupun paspor elektronik 48 halaman.

Tingginya angka tersebut menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Mulai dari keperluan ibadah haji dan umrah, perjalanan wisata, pendidikan, hingga pekerjaan di luar negeri.

Dari layanan paspor itu saja, Imigrasi Banjarmasin membukukan PNBP sebesar Rp37,08 miliar.

“Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian terus tumbuh. Tugas kami memastikan pelayanan tetap cepat, mudah, dan transparan,” katanya.

Tak hanya paspor, layanan izin tinggal bagi warga negara asing juga cukup tinggi. Sepanjang tahun, tercatat 4.476 layanan izin tinggal, mulai dari penerbitan baru, perpanjangan, hingga alih status melalui sistem SIMKIM V2 dan aplikasi MOLINA.

Dari sektor ini, terkumpul PNBP sebesar Rp2,74 miliar. Jika digabungkan, total penerimaan negara dari layanan paspor dan izin tinggal mendekati Rp40 miliar.

Sementara dalam pengelolaan anggaran, dari pagu sebesar Rp15,2 miliar, terealisasi Rp13,3 miliar hingga akhir Desember 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang operasional, peningkatan sarana prasarana, serta penguatan layanan publik.

Di sisi lain, pengawasan keimigrasian tetap menjadi perhatian. Sepanjang 2025 tercatat 58.669 perlintasan orang asing melalui TPI Laut Trisakti, TPI Laut Tabaneo, dan TPI Udara Syamsudin Noor.

Berbagai operasi keimigrasian juga digelar, baik operasi mandiri, intelijen, gabungan, TIMPORA, hingga Operasi Wirawaspada. Beberapa warga negara asing yang terbukti melanggar aturan juga telah dikenai tindakan deportasi.

“Kami tetap mengedepankan prinsip selektif keimigrasian. Pengawasan dilakukan secara ketat dan terukur untuk memastikan seluruh aktivitas orang asing sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia menambahkan, capaian 2025 akan menjadi pijakan untuk memperkuat pelayanan di tahun-tahun mendatang.

“Kami ingin Imigrasi Banjarmasin semakin modern, transparan, dan benar-benar hadir untuk masyarakat sekaligus menjaga kepentingan nasional,” tutupnya. (SYA/RIW/EPS)