Kategori: News

BANJARBARU – Selain bantuan finansial yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), upaya pemantauan dan pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga menjadi perhatian utama.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa Indah Novita Purnamasari di Banjarbaru, baru – baru tadi.

Indah menyampaikan, Dengan program seperti Coaching BUMDesa, diharapkan potensi yang dimiliki BUMDesa dapat dikembangkan secara optimal, sementara hambatan yang dihadapi dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara proaktif.

“Peran pemuda dalam perekonomian desa juga mendapat perhatian serius. Melalui kegiatan seperti Bimtek lembaga ekonomi desa, BUMdes yang berstatus berkembang didorong untuk mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi,” ucap Indah.

Dengan demikian, harapan terbesar adalah melihat BUMDesa yang berkembang mampu bertransformasi menjadi entitas yang maju dan mandiri. Selain itu, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga memberikan angin segar bagi BUMDes, terutama yang bergerak di sektor simpan pinjam. Melalui program usaha mikro yang telah disepakati melalui MoU dengan berbagai instansi terkait, BUMDes didorong untuk mengembangkan usaha simpan pinjam mereka agar lebih berdaya dan berkelanjutan.

“Dengan berbagai langkah strategis dan dukungan yang diberikan, pengembangan BUMDes diisi dengan harapan akan membawa keberlanjutan ekonomi desa menuju arah yang lebih terang. Selangkah demi selangkah, kemandirian ekonomi desa dapat terwujud, menciptakan dampak positif yang dirasakan oleh seluruh komunitas desa,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Berjajar di depan panggung, Plh. Gubernur Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Adi Santoso melantik Forum Anak Daerah (FAD) Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2024-2026 secara resmi, disalah satu hotel di Banjarbaru, pada Senin (18/11) pagi.

Di depan dua anak muda berpakaian adat Banjar memegang bendera, Staf Ahli Gubernur Adi Santoso membacakan sumpah kepada 80 pengurus FAD Provinsi Kalsel yang tergabung dari 13 Kabupaten/Kota. Selanjutnya ditampilkan Parade Nusantara.

‘Semoga forum anak daerah ini dapat berperan aktif dalam kebijakan pembangunan ramah anak di Provinsi Kalsel,” ucap Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli, Adi Santoso.

Sepanjang sejarah forum anak daerah, menurut Adi Santoso, bahwa forum anak ini sangat penting dalam mewujudkan hak anak, khususnya dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang menyangkut hak-hak anak.

Pada kesempatan itu, Adi Santoso menilai bahwa bagi yang terlibat dan diberi kepercayaan dalam kepengurusan Forum Anak Daerah. Menurutnya, mereka mengemban tugas yang mulia.

“Sekaligus tumpuan harapan untuk menyuarakan hak-hak anak Indonesia. Melalui forum ini, saya berpesan agar anak-anak dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan, kesadaran, dan perannya sebagai pelopor,” tegas Adi Santoso.

Di era globalisasi, Adi Santoso berpandangan bahwa generasi saat ini berbeda dengan anak-anak dahulu. Apalagi, mereka kini tidak hanya berinteraksi di dunia nyata saja tetapi mampu berkomunikasi dengan seluruh orang di dunia.

“Bahkan, kita dapat mengakses budaya peradaban yang berkembang di dunia lain. Dan budaya barat itu tembus ke Indonesia tanpa batas,” jelasnya.

Adi Santoso mewanti – wanti kepada seluruh pengurus FAD Kalsel yang baru dilantik ini diharapkan agar mempersiapkan diri dalam pergaulan yang sangat terbuka, khususnya dalam memilah informasi.

Melakukan cek dan ricek, kemudian tidak percaya pada informasi – informasi yang berpotensi hoax dan tidak mendidik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalsel, Sri Mawarni menyampaikan, bahwa sejumlah kader FAD Kalsel didorong agar menjadi pelopor. Mereka turut terlibat dalam kontribusi perencanaan dan pembangunan daerah di Kalsel.

“Bukan hanya sebatas tanggung jawab, mereka agar memberikan sumbangsih nyata bagi lingkungan nyaman, aman, dan layak untuk anak-anak. Kami berharap kalian dapat terus menjalankan fungsi dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

Acara ini diakhiri dengan pengumuman apresiasi temu FAD Kalsel 2024 yang memiliki dedikasi terhadap peran dan tanggung jawabnya selama ini, yang berkontribusi di daerahnya masing-masing. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengundang sejumlah SKPD mitra kerja untuk membahas rasionalisasi anggaran dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat, Minggu (17/11).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, sebagai pimpinan rapat, membeberkan bahwa Pemprov Kalsel akan menggelontorkan sekitar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk mendukung program tersebut.

“Kami ingin mendengar bagaimana mitra kita menyikapi rasionalisasi anggaran tersebut, posisi anggaran mana yang akan dikurangi hingga ingin mendengar langsung dampak dari rasionalisasi anggaran ini untuk program-program dari mitra kerja kami,” jelasnya.

Total ada 13 SKPD mitra yang secara bergantian memaparkan rasionalisasi anggarannya. Pelbagai postur anggaran yang akhirnya dipangkas, mulai dari biaya perjalanan dinas hingga program lainnya dipaksa untuk ditiadakan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas menambahkan, pihakya akan tetap mengupayakan dan mendukung program pusat ini. Ia berharap pemangkasan anggaran dari mitra kerja Komisi II tidak terlalu banyak.

“Hal itu mengingat mitra kerja kami ini membidangi ekonomi dan keuangan yang menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tuturnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam upaya meningkatkan kualitas data sektoral dan mendukung kebijakan berbasis data, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggelar Workshop Portal Satu Data Kalimantan Selatan, Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Diskominfo Kalsel, di Banjarbaru, pada 14-15 November 2024 ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalsel.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Statistik, Muhammad Kharis Elyani menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan mendorong setiap SKPD lebih aktif memproduksi dan mengelola data berkualitas yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis pimpinan daerah.

“Dengan data yang terintegrasi, kebijakan yang diambil akan lebih efisien dan tepat sasaran serta mendukung pelaksanaan program kerja yang lebih optimal di masa mendatang,” ucap Kharis, Jumat (15/11).

Selain itu, menurutnya, data berbasis satu pintu ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kerja setiap SKPD.

“Portal Satu Data Kalimantan Selatan akan menjadi pusat pengelolaan data sektoral yang dihasilkan oleh OPD, baik dari kegiatan rutin maupun tahunan. Data-data ini juga dapat dimanfaatkan oleh BPS dalam penyusunan data dasar mereka,” jelasnya.

Kharis menambahkan, pada awal tahun, telah ditetapkan daftar data sebanyak 1.600 data yang harus dikumpulkan. Hingga saat ini, capaian pengumpulan data sudah mencapai 60 persen, dan diharapkan pada akhir tahun seluruh data dapat dihimpun sudah 100 persen.

“Harapannya, OPD semakin aktif mengumpulkan data yang sebenarnya sudah tersedia di masing-masing unit kerja, namun perlu dihimpun secara terpusat melalui Portal Satu Data Kalimantan Selatan. Data ini nantinya akan mendukung kepala daerah dalam mengambil kebijakan yang strategis dan berbasis pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Kharis juga menjelaskan Portal Satu Data Kalimantan Selatan hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi pengelola data yang ada di OPD, sehingga data yang selama ini tersebar dapat dihimpun dalam satu sistem terpadu dan diharapkan dapat menjawab tantangan pengelolaan data yang lebih efisien dan terorganisasi.

“Portal ini menghimpun seluruh data dari berbagai aplikasi yang ada di Kalimantan Selatan, OPD cukup menginput data mereka ke satu pintu. Kami juga berkomitmen meningkatkan kualitas data melalui kolaborasi dengan BPS Kalsel untuk pembinaan dan pengembangan kapasitas data,” tutupnya.

Melalui inisiatif ini, pihaknya optimis dapat mewujudkan tata kelola data yang lebih baik demi mendukung pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalsel kembali menyelenggarakan edukasi terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, pada Jumat (15/11) ini mengangkat tema “Peran Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam Pilkada 2024”.

Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran perempuan dalam dunia politik, khususnya dalam Pilkada mendatang. Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam parlemen dapat memperkuat pengambilan keputusan yang berpihak pada kaum perempuan.

“Posisi perempuan sangatlah penting dalam dunia politik. Ini bukan sekadar penyetaraan gender, tetapi juga tentang peran strategis perempuan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam berbangsa dan bernegara, sekaligus mendorong partisipasi politik perempuan sebagai salah satu elemen penting.

“Tahapan dan jadwal Pilkada 2024 telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024. Pemungutan suara akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024. Dalam situasi bangsa yang menghadapi berbagai tantangan, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, sangat dibutuhkan untuk menciptakan perubahan positif,” jelasnya.

Heriansyah berharap melalui kegiatan ini, masyarakat Kalimantan Selatan semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menyukseskan Pilkada yang berkualitas dan demokratis.

“Kami berharap pertemuan ini dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sekaligus mendorong inisiatif dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik,” tutupnya.

Untuk diketahui, acara ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Normaliyani, perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel dan diikuti sebanyak 200 peserta turut ambil bagian dalam diskusi dan pemaparan materi yang diberikan. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Program JELITA (Jelajah Informasi Teknologi Desa) merupakan suatu inovasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka akselerasi fasilitasi terhadap pos pelayanan teknologi (posyantek) desa, yang tersebar di seluruh Kalimantan Selatan. Program ini baru saja diluncurkan Dinas PMD Provinsi Kalsel, melalui Seksi Pengembangan Ekonomi Desa.

Kasi Pengembangan Ekonomi Desa, Dinas PMD Provinsi Kalsel, Ahmad Zaky Maulana, mengungkapkan bahwa Program JELITA adalah wahana untuk menginvetarisasi seluruh inventor, inovator dan juga produk – produk inovasi yang ada diseluruh Kalsel, yang kemudian dijadikan sebagai data untuk dijadikan fasilitasi.

“Program JELITA ini sudah dilakukan ujicoba hingga beberapa kali dan sudah bisa diimplementasikan,” ungkap Zaky, baru – baru tadi.

Ia menambahkan, cara kerja Program JELITA yakni dengan setiap survey ataupun penginput’an data terkait masalah posyantek, akan dapat dilakukan secara real time, faktual, dan langsung dari desa nya, sehingga dapat masuk ke database Dinas PMD Kalsel.

“Sehingga apabila kami merencanakan kegiatan langsung ke desa, maka dari data yang diinput oleh petugas – petugas kami berdasarkan informasi dari posyantek itu sendiri akan real time,” lanjut Zaky.

Ia juga menghimbau kepada seluruh petugas pendampingan desa, agar dapat menginput data. Adapun data yang paling utama pada program JELITA adalah desa – desa yang sudah memiliki pos pelayanan teknologi, namun apabila terdapat desa yang belum memiliki pos pelayanan teknologi, juga diimbau untuk menginput data untuk melihat dan menginventarisasi inventor – inventor yang ada di desa.

“Jadi JELITA adalah wahana untuk menginvetarisasi seluruh inventor, inovator, dan juga produk – produk inovasi yang ada diseluruh kalimantan selatan, yang kemudian dijadikan sebagai data kita untuk dijadikan fasilitasi,” tutup Zaky. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 berdasarkan skala prioritas.

Hal itu disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah kepada wartawan, usai memimpin rapat koordinasi Bapemperda DPRD Kalsel bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalsel, baru-baru tadi.

Iskandar mengatakan pada pertemuan pertama terkait pembahasan Propemperda ini, seluruh pendapat dan masukan dari anggota Bapemperda telah diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap materi pada rapat.

“Kita mencoba melakukan rancangan penyusunan prolegda untuk lima tahun ke depan. Kemudian yang menjadi prioritas-prioritas, dari prioritas prioritas tersebut kita akan bagi nanti ke dalam satu siklus masa sidang, masa sidang satu tahun, untuk menyelesaikan itu, sehingga target-target penyelesaian ini terukur,” tuturnya.

Iskandar menegaskan pihaknya tidak mengejar kuantitas produk Peraturan Daerah (Perda), namun kualitas produk Perda adalah yang utama.

Karena, menurutnya, tujuan pembentukan perda ini adalah agar DPRD bersama Pemerintah Daerah dapat memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pelaksanaan sebuah kegiatan Pemerintah Daerah.

“Serta lahirnya produk Perda yang bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat di Kalsel,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Iskandar, pihaknya akan menyampaikan daftar Propemperda Tahun 2025 berdasarkan skala prioritas pada 18 November 2024.

“Jadi kalau skala prioritasnya ada lima tahun, itu ada 40 atau 50 itu, menjadi prolegda 5 tahun. Kemudian yang prioritas dalam satu tahun masa kerja, itu ada berarti mungkin targetnya 9, 10, sampai 12 itu,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan, Pelatihan Penumbuhan Minat Kewirausahaan Bagi Forum Pemuda Banua Berkarya, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Kamis (14/11). Dibuka Plt Kadispora Kalsel Diauddin, di dampingi Kabag Pengembangan Kepemudaan Dispora Kalsel Anugrah.

“Pelatihan yang dilaksanakan ini, membentuk para pemuda di Banua semakin tertarik untuk menjadi wirausaha muda,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Diauddin, dalam menjalankan usaha mereka tersebut, para pemuda dituntut untuk terus kreatif serta inovatif.

“Dengan semakin meningkatnya minat usaha pemuda ini, maka perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan juga meningkat,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan dalam pembentukan mental pemuda dalam berwirausaha.

“Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, diberikan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, dalam bentuk pelatihan pelatihan yang diberikan kepada para pemuda,” tuturnya lebih lanjut.

Karena, menurut Diauddin, saat ini pembentukan mental pemuda dalam berwirausaha tersebut, perlu dilakukan. Mengingat, para pemuda tersebut dituntut untuk terus memberikan kreativitas mereka dalam berwirausaha.

“Dengan terbentuknya mental yang kuat tersebut, maka para pemuda dapat menjalankan usahanya dengan kuat,” ucap Diauddin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Bahasa Banjar Tingkat Provinsi untuk jenjang SD dan SMP Tahun 2024 resmi ditutup, pada Rabu (13/11) malam, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Ajang FTBI Bahasa Banjar yang digelar oleh Balai Bahasa Provinsi Kalsel ini diikuti sebanyak 130 peserta dari satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.

Dalam sambutannya sekaligus menutup kegiatan tersebut Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar yang dibacakan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Hatimah menekankan bahwa bahasa Banjar adalah warisan leluhur yang harus tetap hidup di tengah arus modernisasi, serta menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, termasuk generasi muda, untuk mempertahankannya.

“Festival ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang belajar yang berharga dalam melestarikan bahasa Banjar sebagai bagian penting dari budaya kita,” ujar nya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan ucapan selamat kepada para pemenang dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi mereka dalam menjaga bahasa dan budaya Banjar.

“Selamat kepada yang telah meraih prestasi. Kalian adalah generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli terhadap budaya dan warisan daerah. Jadikan pengalaman ini sebagai pijakan untuk terus berkembang,” tuturnya.

Ia berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya dengan semakin banyak partisipasi dari generasi muda, sehingga bahasa Banjar dapat tetap hidup dan berkembang sebagai warisan budaya yang berharga.

“Festival ini diharapkan dapat memacu generasi muda Kalimantan Selatan untuk semakin mencintai dan mengembangkan bahasa daerah mereka,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Husnul juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merawat identitas budaya yang harus di jaga agar tetap hidup di tengah kemajuan zaman.

“Sebagai generasi penerus, bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk anak-anak kita memiliki tanggung jawab besar untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan bahasa ini,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar rapat koordinasi pelaksanaan optimasi lahan dan tumpang sisip Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Kamis (14/11). Rakoor ini dibuka Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya, Roy menyampaikan bahwa dalam memajukan sektor perkebunan di Kalsel, diperlukan adanya komitmen bersama untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia. melalui pendekatan tumpang sisip, dapat mengisi lahan perkebunan dengan berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

“Ini tentu juga akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat, terutama di sekitar lahan perkebunan yang dikelola,” ucap Roy.

Roy melanjutkan, penerapan strategi optimasi lahan dan metode tumpang sisip, dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi semakin menipisnya lahan produktif.

“Ini juga dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di Banua,” ucap Roy.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan memastikan agar setiap tahapan program ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan, seperti mengedepankan prinsip kolaborasi antara pemerintah, perusahaan perkebunan, dan masyarakat lokal.

“Koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang penting dalam penyediaan bibit, teknik penanaman, serta monitoring hasil produksi,” tutup Roy. (MRF/RDM/RH)