Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di salah satu hotel Kecamatan Gambut, Kamis (9/7).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan Pilkades serentak sekaligus komitmen bersama mewujudkan pemilihan yang aman, tertib, damai, dan demokratis menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juli 2026.
Sebanyak 62 calon pembakal dari 20 desa di 11 kecamatan mengikuti deklarasi tersebut. Mereka menyatakan kesiapan untuk menjaga keamanan, menghormati proses demokrasi, serta menerima hasil pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan, deklarasi damai menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan Pilkades tidak hanya ditentukan penyelenggara, tetapi juga komitmen para calon pembakal beserta pendukungnya dalam menjaga situasi tetap kondusif.
“Hari ini kita melaksanakan deklarasi damai para calon pembakal dalam rangka pemilihan tahun 2026. Ada 20 desa di 11 kecamatan yang akan melaksanakan pemilihan pada 22 Juli mendatang. Tujuan kegiatan ini adalah membangun komitmen bersama agar pelaksanaan Pilkades berjalan damai dan tidak menimbulkan kisruh,” ujarnya.
Pembacaan deklarasi damai oleh para calon Pembakal Kabupaten Banjar.(Foto : MC Banjar)
Yudi juga mengingatkan seluruh calon pembakal, mengedepankan etika politik, saling menghormati, dan berkompetisi secara sehat melalui penyampaian visi, misi, serta program kerja yang berpihak pada kemajuan desa.
Ia menegaskan setiap calon memiliki tanggung jawab mengajak tim sukses maupun pendukungnya menjaga ketertiban selama proses Pilkades berlangsung.
“Calon pembakal harus bertanggung jawab terhadap seluruh pendukungnya agar bersama-sama menjaga kedamaian dan kelancaran pelaksanaan pemilihan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, Hafizh Anshari menjelaskan, deklarasi damai merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian Pilkades Serentak Tahun 2026.
Melalui deklarasi tersebut, para calon pembakal sepakat menjaga keamanan dan kondusivitas desa serta menerima hasil pemilihan secara sportif.
“Semua calon bersepakat untuk menerima hasil pemilihan, menjaga kondusivitas dan keamanan desa, baik secara pribadi maupun bersama tim sukses dan para pendukungnya. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga agar pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan damai,” jelasnya.
Hafizh menambahkan, setelah deklarasi damai, tahapan berikutnya adalah pencabutan nomor urut calon pembakal yang akan dilaksanakan pada hari berikutnya.
Selanjutnya, seluruh calon akan memasuki masa kampanye hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 22 Juli 2026. (SYA/RIW/APR)
Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Pebriadin Hapiz beserta jajarannya, mengunjungi National Paralympic Committee Indonesia (NPC) Kalsel, di Banjarbaru, Kamis (10/7) sore.
Kedatangan rombongan Sekdaprov Kalsel ini disambut Ketua NPC Kalsel Sumansyah beserta jajarannya, dan langsung melihat sarana dan prasarana yang dimiliki NPC Kalsel. Rombongan juga menyaksikan langsung latihan para atlet penyandang disabilitas, dan melakukan dialog bersama.
“Pemprov Kalsel mengapresiasi NPC Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah menorehkan prestasi membanggakan,” ungkap Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, kepada sejumlah wartawan.
Selain itu, fasilitas yang dimiliki NPC Kalsel perlu mendapatkan apresiasi yang luar biasa.
“Kami juga mengapresiasi fasilitas yang telah dimiliki NPC Kalsel,” ucap Syarifuddin.
Dimana, NPC ini secara mandiri mendirikan komplek NPC tersebut dengan segala fasilitasnya. Seperti, mess atlet, serta sarana latihan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersyukur atas kemandirian NPC Kalsel, turut membangun peningkatan olahraga untuk atlet disabilitas di Banua,” tutur Sekda lebih lanjut.
Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin saat melihat latihan atlet NPC Kalsel
Dikatakan Syarifuddin, NPC telah membawa nama harum Provinsi Kalimantan Selatan, dengan prestasi yang membanggakan, baik di tingkat nasional serta internasional.
“Bahkan yang membanggakan beberapa atlet NPC Kalsel akan mewakili Indonesia untuk berlaga di ASEAN ParaGames di Jepang mendatang,” ucapnya.
Sehingga, para atlet NPC Kalsel yang membawa nama Indonesia tersebut, dapat membanggakan dan mengharumkan Indonesia dikancah internasional.
“Jika atlet NPC tersebut juara maka nama Provinsi Kalimantan Selatan semakin di kenal,” ujarnya.
Sedangkan, lanjut Syarifuddin, mengenai permasalahan yang dihadapi NPC Kalsel, pihaknya telah berdiskusi bersama Kadispora untuk menindaklanjuti.
“Kami telah mendengarkan permasalahan yang dihadapi NPC Kalsel dari ketua, dan InsyaAllah akan ditindaklanjuti,” ucap Syarifuddin.
Sementara itu Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan dengan kemampuan Dispora Kalsel, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak akan tinggal diam, dengan melihat perkembangan, semangat para atlet NPC berlatih.
“Bahkan Sekdaprov Kalsel telah memberikan motivasinya kepada para atlet NPC Kalsel, untuk terus mempersiapkan diri untuk kegiatan kegiatan lainnya,” ucap Pebriadin.
Sedangkan, Ketua NPC Kalsel Sumansyah menyampaikan, pihaknya merasa terhormat dengan kunjungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan ke kantor NPC.
“Kami merasa terhormat dengan adanya kunjungan Sekdaprov Kalsel,” ungkap Sumansyah.
Kunjungan ini, lanjutnya, menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap atlet NPC atau disabilitas.
“Kami berharap dengan kunjungan ini, perhatian pemerintah provinsi terhadap atlet disabilitas semakin meningkat lagi kedepannya,” ucap Sumansyah.
Pada kesempatan tersebut, Sumansyah menjelaskan, keberhasilan NPC Kalsel dalam pengelolaan fasilitas yang mereka miliki.
“Keberhasilan NPC Kalsel mengelola sarana dan prasarana olahraga, sekretariat dan wisma atlet, merupakan hasil iuran dari anggota NPC Kalsel, yang telah berhasil menorehkan prestasi baik ditingkat daerah, nasional, bahkan internasional,” ujarnya.
Pengelolaan yang tidak tercover dana hibah dari Pemprov Kalsel, maka dana iuran tersebut yang digunakan.
“Kami berterimakasih dengan adanya dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui dana hibah, yang kami kelola dengan benar, sehingga hasilnya dapat dilihat langsung,” ucap Sumansyah. (SRI/RIW/APR)
Banjarmasin – UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Kalsel, sukses menggelar Lomba Karya Inovatif 2026, Pembuatan Konten Digital Pembelajaran Jenjang SMK, SMA, MA, SMALB 2026.
Adapun pemenangnya untuk jenjang SMA di raih Rizqi Annisa, sedangkan jenjang SMK diraih Redha Rizky Firdaus.
Usai menutup lomba, Kamis (9/7) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, mengatakan, transformasi pendidikan di era digital menuntut guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga menjadi inovator yang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang kreatif, interaktif, dan relevan dengan perkembangan teknologi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, didampingi Kepala BTIKP Kalsel, Sofyan Feriadi
Namun, keberadaan teknologi modern tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa kreativitas para guru dalam mengembangkan konten pembelajaran yang menarik dan bermakna.
“Lomba ini bukan sekadar mencari pemenang, tetapi menjadi wadah berbagi praktik baik, saling menginspirasi, serta membangun budaya inovasi di kalangan guru,” katanya.
Abdul Rahim berharap, karya-karya terbaik dapat menjadi rujukan pengembangan konten digital pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.
Selain itu, ajang tersebut mampu melahirkan bank konten digital yang dapat dimanfaatkan secara luas menjadi gerakan bersama di lingkungan pendidikan.
Foto bersama para pemenang dan dewan juri
“Kepada para pemenang, saya mengajak agar penghargaan yang diraih dijadikan motivasi untuk terus berinovasi. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, saya minta agar tetap semangat karena setiap karya merupakan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Banua,” harapnya.
Sementara itu, Guru SMA Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rizqi Annisa, meraih juara pertama setelah menampilkan karya berjudul “AvaTune: The Legend of Harmony’s Savior”, sebuah media pembelajaran seni musik, mengenalkan jenis-jenis alat musik berdasarkan fungsinya secara interaktif dan inovatif.
Ia berharap metode pembelajaran ini mendorong pembelajaran lebih inovatif, kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik.
“Alhamdulillah, saya sungguh tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Lomba ini memberikan kesan saling berbagi pengalaman, ide, dan melihat karya-karya inovasi yang luar biasa,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)
Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/7).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, disertai sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat paripurna menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Melalui pendapat akhir fraksi, masing-masing fraksi menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah sekaligus memberikan masukan agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Syarifah Rugayah, menyoroti belum optimalnya realisasi belanja modal, terutama pada pembangunan jalan dan jaringan irigasi. Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melaksanakan audit kepegawaian guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengendalikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar berada di bawah 10 persen, serta mengurangi ketergantungan terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Umar Sadik, menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, NasDem juga mendorong peningkatan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, mendukung pembangunan berkelanjutan.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Habib Yahya Assegaf
Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Habib Yahya Assegaf mengingatkan, bahwa tingginya pendapatan daerah harus diiringi dengan belanja berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Gerindra juga meminta evaluasi terhadap tingginya SiLPA, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, penguatan indikator kinerja Bank Kalsel dan BUMD, optimalisasi PAD, serta penyelesaian rekomendasi BPK secara konsisten.
Melalui juru bicara Rais Ruhayat, Fraksi PAN menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
Fraksi PAN meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan PAD, memanfaatkan SiLPA untuk mendukung program prioritas pada tahun anggaran berikutnya, serta melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang masih memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah agar manfaat pembangunan benar – benar dirasakan masyarakat.
Fraksi PKS melalui Firman Yusi memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Menurut PKS, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta memastikan penggunaan APBD efektif, efisien, produktif, dan mampu mendorong pembangunan sumber daya manusia maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Aulia Azizah, menyerahkan rekomendasi
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Aulia Azizah menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap daya beli masyarakat. PKB mendorong pemerintah daerah memperkuat pengendalian inflasi, menjaga ketahanan pangan, meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan, petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM, serta memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.
Adapun Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (gabungan Partai Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan) melalui juru bicaranya, Muhammad Syaripuddin mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kalsel mempertahankan opini WTP.
Namun demikian, fraksi tersebut mengingatkan masih terdapat sejumlah temuan BPK yang harus segera ditindaklanjuti.
Selain itu, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan juga mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pengelolaan aset sebagai sumber PAD, serta penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola keuangan daerah.
Secara keseluruhan, tujuh fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, menyampaikan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi fraksi akan menjadi perhatian dalam proses pembahasan selanjutnya.
Menurutnya, DPRD akan terus memperkuat fungsi pengawasan agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Benang merahnya, ke depan pengawasan akan lebih ketat. Kami meminta program – program yang dijalankan benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau perlu biayanya murah, tetapi manfaatnya besar. Itu yang kita tekankan. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan pada rapat paripurna tingkat kedua dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap raperda tersebut,” tutup Kartoyo.
Melalui berbagai catatan strategis yang disampaikan seluruh fraksi, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap pengelolaan APBD ke depan semakin berkualitas, tepat sasaran, serta mampu mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Banua. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjar – Sebanyak 30 anggota baru Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar resmi mengikuti pembinaan dan pemasangan baret di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Rabu (8/7).
Seluruh peserta merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini memperkuat jajaran Satpol PP Kabupaten Banjar.
Kegiatan ditutup secara resmi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea. Menurutnya, pembaretan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, disiplin, dan jiwa korsa setiap personel sebelum menjalankan tugas di lapangan.
Yudi menjelaskan, terdapat tiga nilai utama yang ingin ditanamkan melalui pembinaan tersebut, yakni memperkuat kekompakan, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta membangun pendekatan yang humanis kepada masyarakat.
“Satpol PP adalah sebuah satuan, sehingga setiap anggotanya harus berjalan seirama. Kekompakan menjadi modal utama agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sekda Banjar (kiri) saat menyampaikan sambutan.(foto : MC Banjar)
Selain itu, Ia menekankan bahwa seluruh personel harus memiliki semangat saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).
Menurut Yudi, pembinaan yang diberikan juga bertujuan mengingatkan bahwa tugas Satpol PP pada hakikatnya adalah melayani masyarakat. Karena itu, setiap tindakan penegakan aturan harus dilakukan secara profesional, persuasif, dan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan.
“Mereka harus sadar bahwa mereka berasal dari masyarakat dan bertugas untuk masyarakat. Harapan kami, Satpol PP Kabupaten Banjar semakin humanis, persuasif dalam mengambil tindakan, serta lebih berwibawa saat menjalankan tugas,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar, Fahrudin, mengatakan pemasangan baret merupakan simbol kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga setiap anggota.
Ia menegaskan, personel Satpol PP dituntut memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan Perda, sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Dalam penegakan Perda, kami berharap mereka bisa disiplin, tegas, namun tetap sopan. Masyarakat membutuhkan kehadiran Satpol PP, baik dalam penanganan pelanggaran, keadaan darurat, maupun kegiatan penertiban,” ujarnya. (SYA/RIW/APR)
Banjarbaru – Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru terus meningkatkan kewaspadaan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hingga awal Juli 2026, tercatat 19 kejadian karhutla dengan total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 29,2 hektare.
Meski demikian, Pemerintah Kota Banjarbaru masih belum menetapkan status siaga darurat karhutla. Keputusan tersebut masih menunggu hasil evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Plt. Kepala BPBD Kota Banjarbaru, Zaini Syahranie mengatakan, penetapan status siaga darurat akan dilakukan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan dan rekomendasi BMKG.
“Status siaga darurat karhutla di Kota Banjarbaru saat ini memang belum ditetapkan. Keputusan itu akan diambil setelah dilakukan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan melihat perkembangan kondisi di lapangan serta mempertimbangkan informasi dan prakiraan cuaca dari BMKG,” kata Zaini.
Plt. Kepala BPBD Banjarbaru, Zaini Syahranie
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kota Banjarbaru, hingga saat ini terdeteksi tiga titik panas (hotspot).
Sementara itu, jumlah kejadian karhutla mencapai 19 kasus dengan luas lahan terdampak sekitar 29,2 hektare.
Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, BPBD Banjarbaru memprioritaskan pemantauan di sejumlah kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti kawasan hutan di sekitar Bandara Syamsudin Noor, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Liang Anggang yang didominasi lahan gambut.
Zaini menjelaskan, kondisi lahan gambut yang mulai mengering menjadi perhatian khusus karena berpotensi memicu kebakaran lebih cepat.
“Kami memfokuskan pengawasan di kawasan sekitar bandara, Kecamatan Cempaka, Landasan Ulin, dan Liang Anggang karena wilayah tersebut didominasi lahan gambut. Petugas di lapangan juga melakukan pemantauan setiap hari, termasuk memonitor kondisi muka air yang mulai mengalami penurunan,” ujarnya.
Terkait penyebab kebakaran, Zaini mengungkapkan sebagian besar kasus masih belum dapat dipastikan karena petugas tidak menemukan pelaku saat kejadian berlangsung.
Namun, BPBD mencatat sedikitnya dua kejadian kebakaran di kawasan sekitar bandara dipastikan dipicu oleh aktivitas manusia.
Karena itu, BPBD Kota Banjarbaru terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Selain sosialisasi, pemantauan di wilayah rawan juga terus diperkuat agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, segera laporkan kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin sehingga kebakaran tidak meluas,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)
Banjarmasin – Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD dan SMP Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2026.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama menilai, pelaksanaan kompetisi olahraga pelajar tersebut berjalan sukses sehingga anak anak pelajar meraih prestasi terbaiknya.
“Hingga hari terakhir pelaksanaan O2SN Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu 8 Juli 2026, 9 dari 20 siswa perwakilan Kota Banjarmasin berhasil meraih medali. Baik medali emas, perak, serta medali perunggu,” ungkap Ryan.
Dua siswa juga berhak mewakili Provinsi Kalimantan Selatan ke ajang O2SN tingkat nasional, untuk cabang olahraga renang putri serta bulutangkis putri.
“Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih siswa perwakilan Banjarmasin,” ucap Ryan.
Kadisdik Banjarmasin Ryan Utama
Pada kesempatan tersebut, Ryan juga menyampaikan rencana peningkatan pembinaan untuk atlet pelajar di Kota Banjarmasin.
“Dinas Pendidikan kota memfokuskan pembinaan atlet pelajar, untuk mendukung peningkatan olahraga di Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Ryan lebih lanjut.
Salah satu upaya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin meningkatkan pembinaan atlet pelajar, adalah dengan mengubah pola pembinaan olahraga di sekolah sekolah.
Yakni dengan memasukkan olahraga ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, berdasarkan cabor yang dipertandingkan pada O2SN dari Kementerian Pendidikan .
“Kedepannya Disdik Banjarmasin akan menggunakan pelatih pelatih olahraga untuk mengisi kegiatan ekstrakurikuler tersebut,” ungkapnya lagi.
Ryan berharap, dengan perubahan strategi ini, kegiatan olahraga di sekolah sekolah semakin terarah serta terukur, hingga atlet pelajar dapat mencapai prestasi.
Cabang olahraga yang dipertandingkan di O2SN Tahun 2026 secara umum mencakup, atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, dan karate. Kelima cabor ini dibagi menjadi spesifikasi kategori untuk tiap jenjang pendidikan.
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin meletakkan batu pertama pembangunan Aula Gawi Berataan UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Koperasi, UMK, dan Tenaga kerja Kota Banjarmasin, Kamis (9/7). Peletakan batu pertama dilakukan Wali Kota Muhammad Yamin, didampingi Ketua DPRD Kota, Rikval Fachruri, Dandim 1007/Banjarmasin, Kolonel Czi Slamet Riyadi, serta Kadiskopumker Banjarmasin, Machli Riyadi.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi setinggi – tingginya kepada seluruh jajaran dinas koperasi, usaha mikro, dan tenaga kerja Kota Banjarmasin, yang telah menginisiasi pembangunan fasilitas ini, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan kerja bagi masyarakat,” ungkap Wali Kota, Muhammad Yamin.
Menurut Yamin, pembangunan gedung aula balai latihan kerja ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelatihan kerja bagi masyarakat.
Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin
“Balai Latihan Kerja memiliki peran strategis meningkatkan kompetensi bagi tenaga kerja, mengurangi kesenjangan keterampilan, serta mendukung pertumbuhan pelaku usaha mikro yang semakin berkualitas,” ucap Yamin.
Oleh karena itu, lanjutnya, hasil pembangunan ini diharapkan dapat menjadi fasilitas pendukung yang mampu menunjang pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, pembinaan kewirausahaan, seminar, hingga berbagai kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.
“Adapun nama gawi berataan sendiri memiliki makna yang sangat baik, yakni semangat bekerja bersama, bergotong royong, dan saling dukung untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Yamin.
Nilai-nilai inilah, yang harus terus ditumbuhkan dalam membangun Kota Banjarmasin tercinta. Pembangunan ini juga merupakan bentuk komitmen pemko memperkuat kualitas sumber daya manusia, sebagai salah satu fondasi menuju Banjarmasin maju sejahtera.
“Kita ingin, agar setiap warga kota memiliki kesempatan yang sama meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan yang layak, maupun mengembangkan usahanya secara mandiri,” kata Yamin.
Wali Kota juga berpesan, agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan ini, menjaga kualitas pekerjaan, selalu mengutamakan keselamatan kerja, serta menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga bangunan yang dihasilkan benar – benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Diharapkan, peletakan batu pertama hari ini menjadi awal yang baik bagi terwujudnya fasilitas pelatihan yang representatif, modern, dan bermanfaat, bagi kemajuan tenaga kerja serta pelaku usaha mikro di Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera,” ucap Yamin.
Sementara itu Kadiskopumker Banjarmasin, Machli Riyadi mengatakan, pembangunan aula ini sudah direncanakan sejak tahun 2016 lalu, dan baru terealisasi di tahun 2026.
“Dengan dibangunnya aula ini dapat menjawab tantangan zaman saat ini, dimana angka pengangguran semakin mengalami peningkatan di Kota Banjarmasin,” ungkap Machli.
Melalui Balai Latihan Kerja ini, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat melatih masyarakat dengan berbagai pelatihan kerja.
“Balai Latihan Kerja Diskopumker Banjarmasin ini telah dilengkapi dengan tempat pelatihan bengkel, serta keterampilan menjahit, yang diperlukan oleh tenaga kerja saat ini,” ucap Machli. (SRI/RIW/APR)
Banjarmasin – UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong transformasi pembelajaran digital di sekolah melalui penyelenggaraan Lomba Karya Inovatif (LKI) 2026.
Kompetisi ini menjadi ajang bagi para guru SMK, SMA, MA, dan SMALB 13 kabupaten kota, menampilkan kreativitas mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).
Kepala UPTD BTIKP Kalimantan Selatan, Sofyan Feriadi mengatakan, lomba ini merupakan langkah nyata untuk mengumpulkan berbagai inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.
Menurutnya, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan optimal oleh para pendidik agar pembelajaran tidak lagi berlangsung secara konvensional, melainkan lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakter peserta didik saat ini.
Kepala UPTD BTIKP Kalimantan Selatan, Sofyan Feriadi
“Ini menjadi wadah bagi tenaga pendidik dalam menghadirkan inovasi pembelajaran yang kreatif. Kami ingin pembelajaran di sekolah semakin interaktif, agar mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa,” katanya.
Sofyan menjelaskan, salah satu fokus utama lomba tahun ini adalah pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI). Berbagai karya yang ditampilkan peserta telah mengintegrasikan AI ke dalam media pembelajaran, mulai dari pembuatan kuis interaktif hingga permainan edukatif yang memudahkan siswa memahami materi pelajaran.
Antusiasme guru mengikuti kompetisi ini cukup tinggi. Sebanyak 125 karya dikirimkan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Setelah melalui proses kurasi secara daring yang melibatkan tim dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), Kementerian Pendidikan, serta Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), terpilih 50 karya terbaik dari jenjang SMA dan 50 karya terbaik dari jenjang SMK untuk melaju ke babak semifinal.
“Para guru juga memanfaatkan perangkat smart board dan interactive flat panel yang telah tersedia di sekolah sebagai media pembelajaran digital yang lebih inovatif,” ungkapnya.
Salah satu finalis saat memberikan presentasi
Sementara itu, tim Dewan Juri, Arie Mursandi menyampaikan, proses penilaian dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melihat tampilan visual, tetapi juga kualitas materi pembelajaran, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, hingga pengalaman pengguna saat menggunakan media yang dibuat peserta.
“Penilaian meliputi kesesuaian dengan RPP, kualitas materi, tipografi, tata letak, desain antarmuka atau user interface, pemanfaatan unsur permainan edukatif, serta penyusunan kuis yang mampu meningkatkan keterlibatan siswa,” ucapnya.
Arie menambahkan, dari 100 peserta semifinal, dewan juri akan memilih 10 karya terbaik sebelum menetapkan enam pemenang, yakni Juara I, II, III serta Juara Favorit I, II, dan III.
Para pemenang akan memperoleh trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan, sementara peserta yang masuk 10 besar juga akan menerima apresiasi atas inovasi yang dihasilkan.
“Melalui kompetisi ini, BTIKP Kalsel optimis budaya inovasi di lingkungan pendidikan akan terus tumbuh dan mampu mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)
Medan— Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), transformasi digital, dan dinamika industri telah membentuk wajah baru dunia kerja. Kondisi tersebut menjadi momentum untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang adaptif, memiliki keterampilan yang relevan, dan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
“Pesan saya yang pertama adalah perubahan teknologi saat ini banyak mengubah hal di industri, tapi sebenarnya bukan menghilangkan profesinya, melainkan menghilangkan cara bekerjanya,” kata Yassierli ketika memberikan Kuliah Umum bertema Menyiapkan SDM Ungg ul Masa Depan, di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (8/7).
Yassierli menjelaskan tantangan ketenagakerjaan kini tidak lagi sebatas menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus memastikan angkatan kerja memiliki kemampuan selaras dengan perkembangan teknologi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program upskilling dan reskilling, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan ketenagakerjaan.
“Saya bertanggung jawab mulai dari penyiapan angkatan kerja, mereka mencari kerja di industri, sampai mengantarkan mereka selesai bekerja. Itu adalah ekosistem yang harus kita bangun bersama,” ucap Yassierli.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui platform SIAPkerja yang mengintegrasikan layanan pelatihan, sertifikasi kompetensi, informasi lowongan kerja, hingga program pemagangan dalam satu ekosis tem digital.
Kemnaker juga memperluas Program Pemagangan Nasional dengan target 150 ribu peserta agar semakin banyak calon tenaga kerja memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilannya.
Langkah itu, ujar Yassierli dinilai penting karena perkembangan AI, transformasi digital, dan ekonomi hijau (green economy) terus mengubah kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Kondisi ini menuntut setiap pekerja untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar tetap mampu bersaing.
Mengutip laporan World Economic Forum yang menyebut transformasi teknologi akan membentuk struktur baru pasar kerja global. Di tengah berkurangnya sejumlah jenis pekerjaan, berbagai profesi baru akan terus bermunculan sehingga tenaga kerja dituntut memiliki keterampilan yang relevan dan mampu beradaptasi dengan cepat.
Menyikapi kondisi itu, Yassierli menilai perguruan tinggi perlu lebih cepat menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan industri.
Lulusan tidak cukup hanya dibekali pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Ia juga menyoroti bergesernya pola rekrutmen di berbagai sektor. Dunia usaha kini semakin mengutamakan keterampilan yang dapat dibuktikan dibandingkan sekadar latar belakang pendidikan formal.
“Saat ini industri semakin mengutamakan keterampilan. Yang dinilai bukan hanya ijazah, tetapi apa yang benar-benar mampu dikerjakan oleh seseorang,” katanya.
Karena itu, Yassierli mengajak generasi muda, mulai mempersiapkan karier sejak masih menempuh pendidikan.
Pengalaman magang, pelatihan, sertifikasi kompetensi, kegiatan organisasi, hingga portofolio dinilai menjadi bekal penting untuk meningkatkan daya saing saat memasuki dunia kerja.
“CV itu bukan dibuat ketika akan melamar pekerjaan, tetapi direncanakan sejak awal. Bangun pengalaman dan kumpulkan kompetensi, Itulah yang akan membuat seseorang siap bersaing di pasar kerja,” pungkas Yassierli. (KemenakerRI-RIW/APR)
