Erwin – Laman 80 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Layanan Unggulan 2026, RSUD Moch. Ansari Saleh Fokus Kembangkan Stroke Center

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan, terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada tahun 2026.

Salah satu fokus utama yang dikembangkan adalah layanan unggulan, khususnya penanganan penyakit saraf melalui penguatan Stroke Center yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.

Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh Kalsel, dr. Tabiun Huda, melalui Wakil Direktur Pelayanan, dr. M. Syarif Hidayat mengatakan, bahwa pada prinsipnya seluruh pasien yang berobat ke RSUD Ansari Saleh mendapatkan pelayanan yang sama dan optimal. Namun demikian, terdapat layanan prioritas yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Untuk pelayanan, semua pasien yang berobat ke Ansari Saleh kita layani dengan baik. Namun memang ada prioritas dari kementerian yang dikenal dengan KJSU, yaitu kanker, jantung, stroke atau saraf, serta uronefro,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan dan visi rumah sakit, RSUD Ansari Saleh menetapkan dua layanan unggulan utama, yakni penanganan penyakit infeksi dan penyakit saraf.

Untuk penyakit saraf, rumah sakit ini telah memiliki Stroke Center atau unit pelayanan stroke terpadu yang beroperasi sejak dua hingga tiga tahun terakhir.

“Untuk penyakit saraf ini, kami sudah cukup lama mengembangkan Stroke Center. Di sana sudah tersedia pelayanan yang cukup mumpuni,” katanya.

Saat ini, Stroke Center RSUD Ansari Saleh memiliki 10 tempat tidur yang dilengkapi dengan peralatan penunjang medis yang lengkap. Mulai dari monitor pasien hingga alat-alat pendukung lainnya. Setiap pasien mendapatkan fasilitas tempat tidur yang representatif sesuai standar pelayanan.

“Posisi Stroke Center ini berada di atas ruang IGD, sehingga memudahkan alur pelayanan pasien gawat darurat,” jelas dr. Syarif.

Lebih lanjut, Ia menerangkan bahwa stroke memiliki dua penyebab utama, yaitu akibat perdarahan dan akibat sumbatan atau yang dikenal dengan stroke infark. Untuk kasus stroke perdarahan, RSUD Ansari Saleh telah menyiapkan kamar operasi serta tenaga dokter bedah saraf yang kompeten.

“Kalau stroke karena perdarahan, langsung kita lakukan tindakan operasi karena dokter bedah saraf dan kamar operasinya sudah siap,” terangnya.

Sementara itu, untuk stroke akibat sumbatan, pasien akan ditangani dokter saraf di Stroke Center. Sebelum penanganan lebih lanjut, pasien terlebih dahulu menjalani pemeriksaan CT scan untuk memastikan jenis stroke yang dialami.

Dengan penguatan layanan unggulan tersebut, RSUD Moch. Ansari Saleh Banjarmasin berharap dapat memberikan pelayanan kesehatan yang semakin cepat, tepat, dan berkualitas, khususnya bagi pasien stroke di Kalimantan Selatan.

“Kita punya CT scan untuk memastikan apakah stroke tersebut karena perdarahan atau infark. Kalau infark, dirawat oleh dokter saraf di Stroke Center. Tapi kalau perdarahan, langsung tindakan bedah saraf,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Safari Gemarikan, Dislutkan Kalsel Edukasi Warga Korban Banjir

Banjar – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Desa Paku Alam, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, sesuai arahan Gubernur Muhidin, melaksanakan Kegiatan Safari Gemarikan, di wilayah terdampak banjir,” ungkap Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono, belum lama tadi.

Rusdi menyampaikan, tujuan kegiatan Gemarikan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang berkualitas, untuk mendukung kesehatan keluarga serta pertumbuhan anak. Khususnya di tengah kondisi pasca musibah banjir.

“Selama Gemarikan berlangsung, masyarakat setempat diberi edukasi singkat mengenai manfaat makan ikan, bagi daya tahan tubuh dan pemenuhan gizi seimbang,” ujarnya.

Melalui Gemarikan ini, lanjut Rusdi, diharapkan pola konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat serta turut mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh.

Dalam kesempatan tersebut, Dislutkan Kalsel juga menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di desa tersebut.

“Penyaluran bantuan ini, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap masyarakat terdampak banjir,” ucapnya.

Bantuan yang disalurkan berupa ikan kembung segar, ikan lele, ikan nila berbumbu, produk olahan berbasis ikan, serta paket sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, selama masa pemulihan pasca musibah banjir.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak banjir sekaligus menjadi penyemangat bagi masyarakat, untuk bangkit dan kembali beraktivitas secara bertahap,” ucap Rusdi. (DISLUTKANKALSEL-SRI/RIW

DPRD Kalsel Dorong Solusi Terpadu Tangani Banjir di Banua

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal penanganan banjir, yang melanda sejumlah wilayah di Banua.

Melalui rapat gabungan lintas komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, DPRD Kalsel mendorong lahirnya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, Kamis (22/1).

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, persoalan banjir tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir, serta sinergi lintas sektor pemerintahan.

“Hari ini kita langsung melaksanakan rapat. Selama satu pekan terakhir, anggota DPRD turun ke daerah pemilihan masing – masing dalam agenda reses,” ucap Supian.

Disampaikan Supian HK, banjir yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan tren dampak yang semakin meluas, baik terhadap permukiman, infrastruktur, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi semua pihak untuk melakukan langkah nyata dan terukur.

“Temuan dan aspirasi masyarakat di lapangan itulah yang kami bawa ke forum ini untuk didiskusikan bersama pihak eksekutif,” ujarnya.

Supian HK juga mengungkapkan, bahwa DPRD Kalsel telah melakukan komunikasi intensif dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana banjir di daerah ini.

Ada beberapa langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Pertama, normalisasi alur sungai yang mengalami pendangkalan. Kedua, mengatasi hambatan di jalur transportasi sungai yang menyebabkan lambatnya penurunan debit air.

“Semoga dalam dua sampai tiga hari ini sudah ada pergerakan nyata di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, sebagai bentuk pengawalan berkelanjutan, DPRD Kalsel berencana kembali mengundang SKPD dan pihak terkait pada awal bulan mendatang.

Pertemuan lanjutan tersebut akan difokuskan pada evaluasi progres penanganan banjir sekaligus memastikan setiap rekomendasi rapat benar-benar diimplementasikan.
DPRD Kalsel juga membuka peluang penambahan anggaran guna mempercepat upaya penanggulangan banjir.

“Skema kolaborasi lintas sektor pun disiapkan, melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat, agar penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Melalui langkah ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap penanganan banjir tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif, sehingga masyarakat Banua dapat merasakan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan dari ancaman bencana banjir di masa mendatang. (ADV-NHF/RIW/

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal penanganan banjir, yang melanda sejumlah wilayah di Banua.

Melalui rapat gabungan lintas komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, DPRD Kalsel mendorong lahirnya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, Kamis (22/1).

“Hari ini kita langsung melaksanakan rapat. Selama satu pekan terakhir, anggota DPRD turun ke daerah pemilihan masing – masing dalam agenda reses,” ucap Supian.

“Temuan dan aspirasi masyarakat di lapangan itulah yang kami bawa ke forum ini untuk didiskusikan bersama pihak eksekutif,” ujarnya.

“Semoga dalam dua sampai tiga hari ini sudah ada pergerakan nyata di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, sebagai bentuk pengawalan berkelanjutan, DPRD Kalsel berencana kembali mengundang SKPD dan pihak terkait pada awal bulan mendatang.

Siapkan Diklat Kepemimpinan 2026, BPSDMD Kalsel Targetkan Akreditasi A

Banjarbaru – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, menyiapkan sejumlah program pendidikan dan pelatihan strategis pada tahun 2026, khususnya di bidang pengembangan kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN).

Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Sekretaris, Shahrizal Fauzan mengatakan, pada 2026 pihaknya merencanakan pelaksanaan beberapa program Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim), mulai dari tingkat nasional hingga pengawas.

“Untuk tahun 2026, rencana Diklat Pim terdiri dari satu angkatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), dua angkatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan dua angkatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP),” ujar Shahrizal Fauzan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/1).

Selain diklat kepemimpinan, BPSDMD Kalsel juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis guna meningkatkan kompetensi ASN. Pelatihan tersebut di antaranya mencakup bidang kearsipan hingga pelatihan berbasis sertifikasi.

“Untuk pelatihan teknis, ada pelatihan kearsipan dan juga pelatihan sertifikasi, seperti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Khusus sertifikasi ini nanti pelaksanaannya melalui UPT yang sudah kami miliki,” jelasnya.

Sekretaris BPSDMD Kalsel, Shahrizal Fauzan

Shahrizal menambahkan, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) menjadi salah satu fokus utama Kepala BPSDMD Kalsel pada tahun 2026. Selain meningkatkan kualitas kepemimpinan ASN, target besar lainnya adalah peningkatan nilai akreditasi lembaga.

“Sebenarnya ada dua target utama Pak Kepala Badan. Pertama, memastikan pelaksanaan PKN berjalan optimal. Kedua, meningkatkan nilai akreditasi BPSDMD,” ungkapnya.

Saat ini, BPSDMD Kalsel telah mengantongi akreditasi B, yang menurut Shahrizal sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pelatihan dari jenjang PKN hingga PKA. Namun demikian, pihaknya ingin meningkatkan capaian tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

Upaya peningkatan akreditasi tersebut akan dibahas lebih lanjut secara internal, dengan melibatkan seluruh bidang di lingkungan BPSDMD Kalsel, agar kualitas pengembangan sumber daya manusia aparatur di Banua semakin optimal dan berdaya saing.

“Target kami ke depan adalah menaikkan akreditasi dari B menjadi A. Untuk itu, tentu perlu pembenahan di semua aspek, baik di bidang pelaksanaan pelatihan maupun sarana dan prasarana,” pungkasnya.(SYA/RIW/EPS)

BBPOM Gandeng KORPRI dan DWP Kalsel, Gelar Sejuta Vaksin HPV

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru, bersama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalsel, akan menggelar program sejuta vaksin Human Papillomavirus (HPV) atau vaksin kanker serviks, bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum. Pelaksanaan vaksinasi ini dijadwalkan berlangsung pekan depan, atau pada Kamis (29/1).

Program sejuta vaksin HPV ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), HUT ke-54 KORPRI, serta HUT ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi lintas lembaga dalam mendukung upaya pencegahan penyakit, khususnya kanker serviks, melalui langkah promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Plt. Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih mengatakan, bahwa program vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta perlindungan kesehatan bagi perempuan, baik di kalangan ASN maupun masyarakat luas.

“Melalui program sejuta vaksin HPV ini, kami ingin mendorong upaya pencegahan kanker serviks sejak dini. Vaksinasi merupakan salah satu langkah paling efektif untuk menurunkan risiko kanker serviks, sehingga kami mengajak ASN dan masyarakat untuk memanfaatkan program ini,” ujar Ary, Kamis (22/1).

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi BBPOM Banjarbaru dalam mendukung program nasional peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selain memberikan layanan vaksinasi, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya vaksin HPV sebagai upaya perlindungan jangka panjang.

Ary menambahkan, pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan dengan memerhatikan standar pelayanan kesehatan serta prosedur keamanan yang berlaku.

BBPOM Banjarbaru bersama KORPRI dan DWP telah menyiapkan koordinasi teknis agar kegiatan berjalan lancar dan menjangkau sasaran secara optimal.

“Momentum peringatan HUT BPOM, KORPRI, dan DWP ini kami jadikan sebagai penguat komitmen bersama untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit,” lanjut Ary.

Dengan adanya program sejuta vaksin HPV ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi semakin meningkat, sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan terlindungi dari ancaman kanker serviks. (MRF/RIW/EPS)

Kalsel Optimis Pertahankan Peringkat 5 Nasional Indeks Desa 2026

Rapat koordinasi Indeks Desa Di Aula Dinas PMD Provinsi Kalsel

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, berkomitmen mempertahankan capaian Indeks Desa peringkat 5 nasional, pada tahun 2026. Upaya ini dilakukan melalui penguatan dimensi ekonomi desa, khususnya pada sub-dimensi yang dinilai masih memiliki kekurangan.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, usai rapat pembahasan Indeks Desa yang digelar di Banjarbaru, Kamis (22/1).

Muhammad Agus Fariady mengatakan, Kalimantan Selatan selama ini telah menunjukkan prestasi yang membanggakan pada dimensi ekonomi desa dengan masuk lima besar nasional. Namun demikian, pihaknya tidak ingin berpuas diri dan terus mendorong perbaikan pada aspek-aspek yang masih lemah.

“Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup berprestasi, khususnya pada dimensi ekonomi yang masuk lima besar se-Indonesia. Tahun 2026 ini kita akan lebih meningkatkan sub-dimensi yang masih ada kekurangan,” ungkap Agus.

Ia menjelaskan, dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memiliki peran yang sangat besar dengan bobot mencapai 25 persen. Dimensi ini terbagi dalam dua sub-dimensi utama, yakni produksi desa dan fasilitasi pendukung.

“Masih ada beberapa yang perlu kita perkuat, terutama terkait merek dagang atau merek produk unggulan desa, kemudian fasilitasi seperti akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), penginapan, dan fasilitas pendukung lainnya,” lanjut Agus.

Kabid Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, (kiri), bersama Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kalsel, Mugiharto Wakhmadi, (kanan).

Lebih lanjut, Ia menuturkan, bahwa Dinas PMD Kalsel telah menyepakati fokus pembinaan pada desa – desa yang berada pada transisi status, yakni dari desa berkembang menuju desa maju, serta dari desa maju menuju desa mandiri.

“Tadi sudah ditetapkan beberapa desa yang akan menjadi fokus kita. Mudah-mudahan di tahun 2026 target yang sudah kita tetapkan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik,” sahut Agus.

Sementara itu, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kalimantan Selatan, Mugiharto Wakhmadi menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya terkait arah pembangunan desa di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan desa di Kalimantan Selatan leading sectornya adalah DPMD. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah Indeks Desa, yang menjadi tolok ukur apakah desa itu berkembang, maju, atau mandiri,” ucap Mugiharto.

Menurut Mugiharto, dari berbagai dimensi dalam Indeks Desa, dimensi ekonomi memegang peranan penting karena memiliki bobot sebesar 25 persen. Oleh sebab itu, diperlukan dorongan yang terarah untuk meningkatkan capaian desa-desa pada aspek ekonomi.

“Ini yang menjadi alasan kami hadir bersama Pak Agus selaku penanggung jawab dimensi ekonomi di DPMD. Ke depan akan ada kerja sama dengan SKPD terkait, baik dari sisi kebijakan maupun bentuk intervensi, agar desa-desa yang potensial bisa lebih maju secara ekonomi,” tutup Mugiharto. (MRF/RIW/EPS)

Kalsel Optimis Pertahankan Peringkat 5 Nasional Indeks Desa 2026

Raperda Perumda Pasar Jadi Pembahasan di DPRD Banjarmasin

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif saat ini tengah melakukan pembahasan, Rancangan Peraturan Daerah, tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar. Hal itu disampaikan, Ketua Panitia Khusus Raperda Perumda Pasar DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, Senin (7/8) Sore.

Awan mengatakan, pembahasan payung hukum ini sangat penting untuk nantinya, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, guna menangani persoalan di masyarakat, salah satunya sempat mengalami kelangkaan beras lokal, beberapa waktu lalu di Kota Banjarmasin.

“Dengan adanya Perda Perumda Pasar, dapat mempermudah kerjasama dengan pihak lain seperti pengadaan beras, agar lebih murah,” ungkapnya.

Disampaikan Awan, dengan adanya Peraturan Daerah Perusahaan Umum Pasar, juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah, karena pengelolaannya ditangani secara langsung diantaranya penarikan retribusi kios pasar, dan pengelolaan parkir nantinya.

“Perumda Pasar harus lebih intensif lagi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD),” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distrusi Perdagangan dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho, menambahkan, tujuan diajukan dan dibahas Rancangan Peraturan Daerah, tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar, agar seluruh pasar dikelola lebih professional. Ia optimis, aset yang dimiliki saat ini dari 27 pasar yang dikelola Pemko, baik berbentuk tanah dan bangunan, sudah hampir mencukupi. Sehingga, mampu menambah pemasukan kas daerah.

“Kalau beralih status menjadi Perumda, seluruh pasar yang ada di Banjarmasin, baik yang dikelola Pemko maupun swasta, akan semakin bagus,” tutupnya. (NHF/RDM/YS)

PEMPROV KALSEL SUKSES GELAR LOMBA DUATHLON INTERNASIONAL

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sukses dalam menyelenggarakan, Lomba Duaartlon Internasional Peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan dan HUT Kemerdekaan RI Tahun 2023.

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono mengatakan, pihaknya baru saja menyelesaikan lomba internasional tersebut, yang baru pertama dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami bersyukur telah berhasil menyelesaikan pertandingan tersebut,” ungkap Budiono, kepada sejumlah wartawan, Rabu (9/8).

Suksesnya, lanjut Budiono, penyelenggaraan tersebut, terbukti dengan banyaknya peserta yang mengikuti lomba yang memadukan olahraga lari dan bersepeda tersebut.

“Bahkan, peserta lomba dari kelas elit merupakan atlet peraih medali perunggu di ajang Asean Games di Kamboja lalu. Berhasil keluar sebagai juara,” ujarnya lagi.

Sedangkan ke kelas master berhasil dimenangkan oleh peserta dari Alzazair.

Seperti diketahui, pomba Duaartlon yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 ini, dilaksanakan di kawasan Perkantoran Setdaprov Kalsel, di Banjarbaru, pada Sabtu 5 Agustus 2023 lalu.

Duaathlon merupakan Dua lomba yang digabungkan yaitu, olahraga lari dan bersepeda. Dengan format perlombaan dimulai dengan bersepeda sejauh 30 kilometer, dan diakhiri dengan lari sejauh 5 kilometer lagi mencapai garis finish. (SRI/RDM/YS)

Samakan Persepsi Aparat Penegak Hukum di KUHP Baru, Kemenkumham Kalsel Ikuti Sosialisasi di Bali

Bali – Setelah disahkan menjadi Undang-Undang (UU), upaya pemerintah untuk melakukan reformasi hukum pidana nasional belum selesai. Pemerintah perlu mempersiapkan keberlakuan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 ini, utamanya dalam menyamakan persepsi aparat penegak hukum (APH).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut, peran APH sangat penting dalam praktik penegakan hukum, karena mereka yang akan menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan KUHP.

“Penyamaan pandangan dan pemahaman APH menjadi penting artinya, karena mereka yang akan menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan KUHP dalam praktik penegakan hukum,” kata Yasonna dalam Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pada Rabu (9/8) di Bali.

Sosialisasi UU KUHP yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bagi APH di seluruh Indonesia ini sangat penting artinya, dalam menyikapi perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan UU KUHP.

“Ini merupakan kontribusi positif, yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa, khususnya akademisi, praktisi, dan pakar di bidang hukum pidana,” tambah Laoly.

Yasonna mengatakan upaya ini bukan tanpa alasan, yaitu agar dalam implementasi dan aplikasi dari pelaksanaan UU KUHP dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana.

Perbedaan pandangan, pendapat, dan pemahaman tidak hanya terjadi pada APH. Jauh sebelum UU KUHP disahkan, perbedaan ini bahkan sudah dimulai, yaitu antara pihak yang mendukung dengan pihak yang menentang disahkannya UU KUHP.

Perbedaan ini antara lain meliputi pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), pidana mati, dan tindak pidana khusus.

“Perjalanan pembentukan UU KUHP tidak selalu berjalan lancar. Pro dan kontra diserukan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat, instansi pemerintah, dan organisasi internasional,” kata Yasonna.

Sebelum dilakukan sosialisasi ini, Kemenkumham telah sukses menyelenggarakan diskusi dan dialog publik pada 2021 dan 2022 untuk menjaring masukan dari seluruh lapisan masyarakat, yang menaruh perhatian besar pada reformasi hukum pidana nasional.

Salah satunya dengan diselenggarakannya Kumham Goes to Campus dan dilanjutkan dengan Seminar Nasional.

Sebelumnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Asep Mulyana menyampaikan UU KUHP merupakan kulminasi dari perjuangan keras masyarakat Indonesia selama lebih dari 50 tahun, dan telah melibatkan ahli-ahli hukum pidana dalam perjalanannya.

“Pemerintah wajib menjamin bahwa seluruh APH dapat memahami, mengimplementasikan, serta menyebarluaskan materi muatan UU KUHP sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana yang terkandung dalam UU KUHP. Untuk itu Kemenkumham menyelenggarakan sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 ini,” ucap Asep.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti perwakilan Kemenkumham, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, advokat, hakim, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi, baik secara luring maupun daring.

Dalam kesempatan terpisah, Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali menyampaikan komitmen, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mensosialisasikan KUHP di Kalimantan Selatan.

“Kami telah menghadirkan Forkopimda dan perwakilan instansi dalam acara yang dipusatkan di Bali, agar KUHP dapat tersosialisasikan dengan baik juga di Kalsel, semoga dapat diperoleh pemahaman yang seragam dan diimplementasikan sesuai waktu yang telah ditetapkan,” ungkapnya. (KemenkumhamKalsel-RIW/RDM/YS)