Admin 7 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DPRD Banjarmasin : Capaian Vaksin Lansia Harus Dipercepat

BANJARMASIN – Kalangan legislatif menyarankan, capaian vaksinasi COVID-19 bagi lansia haruslah dipercepat.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Tugiatno, kepada sejumlah wartawan pada Kamis (16/12) mengatakan, pihaknya meminta Pemerintah kota akan mempercepat capaian target vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia (Lansia), agar memudahkan dalam pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6 – 11 tahun.

“Informasi Dinkes Banjarmasin, capaian vaksin bagi lansia belum mencapai 60 persen, berpengaruh vaksin COVID-19 bagi anak-anak belum bisa dilaksanakan,” katanya

Tugiatno mengatakan, saat ini sudah memasuki akhir tahun 2021, maka sangatlah disayangkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 – 11 tahun belum terealisasi. Mengingat rencananya di bulan Januari 2022 mendatang, akan digelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara langsung, tidak lagi terbatas.

“Vaksinasi untuk lansia harus semakin
digencarkan, kalau perlu dari rumah ke rumah,” pintanya.

Politisi PDI Perjuangan DPRD Kota Banjarmasin ini menilai, pelaksanaan vaksinasi bagi lansia, harus dibarengi dengan rutin digelar sosialisasi, melibatkan tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat, agar semua memahami manfaat bervaksin, baik dari segi kesehatan dan keamanan nantinya.

“Saya sering turun ke lapangan menemui warga untuk memberikan sosialisasi bahwa pentingnya bervaksin dan edukasi teruslah ketat prokes, jangan lengah meski kasus mulai melandai. Kebanyakan para lansia masih banyak belum vaksin, ternyata ada yang termakan isu hoax, salah satunya setelah divaksin COVID-19, akan meninggal dunia, informasi seperti itu harus kita luruskan kembali,” pungkasnya. (NHF/RDM/MTB)

Ketersediaan Bapokting Kota Banjarbaru Menjelang Nataru Dipastikan Aman

BANJARBARU – Meski cenderung mengalami kenaikan harga, namun Pemerintah kota Banjarbaru mamastikan ketersedian barang kebutuhan pokok penting (Bapokting) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru), di kota ini aman.

Kepala Dinas Perdagangan kota Banjarbaru, Abdul Basid, menyampaikan, secara umum menjelang hari besar, harga sejumlah bapokting memang mengalami kenaikan akibat permintaan dari masyarakat yang juga meningkat.

“Pada prinsipnya kita berharap kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi,” ucapnya kepada awak media usai peresmian sentra industri kampung purun sebagai objek OVOP, Kamis (16/12).

Terkait harga bapokting sendiri Basid mengungkapkan, dari pemantauan langsung yang dilakukan oleh pihaknya ke sejumlah pasar, kenaikan masih dalam kategori normal.

“Kenaikan harga masih tergolong normal di kisaran seribu hingga dua ribu rupiah, namun yang terpenting bahan pokoknya masih ada,” ungkapnya.

Meningkatnya harga bapokting menurutnya juga tidak lepas dari kondisi cuaca yang saat ini terjadi.

“Curah hujan yang cukup tinggi di penghujung tahun ini menyebabkan pendistribusian dari luar daerah menjadi terhambat,” jelasnya.

Terlepas dari semua itu Basid menegaskan, agar masyarakat tidak melakukan penimbunan, maupun pembelian yang berlebihan terhadap bahan pokok.

“Bapokting di kota Banjarbaru dipastikan aman, jadi masyarakat tidak perli khawatir,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/MTB)

Kampung Purun Resmi Dijadikan Objek OVOP

BANJARBARU – Sentra industri kerajinan Kampung Purun Kelurahan Palam, Kota Banjarbaru, resmi dijadikan sebagai objek One Village One Product (OVOP), Kamis (16/12).

Konsep OVOP sendiri adalah dimana suatu daerah bisa menetapkan satu produk yang memiliki keunikan untuk dikembangkan sehingga bisa dipasarkan ke kancah global dan tentunya akan memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah tersebut.

Wali kota Banjarbaru, M Aditya Mufti Ariffin, mengatakan, untuk mendukung hal ini, pihaknya akan terus melakukan pendampingan kepada pengrajin, untuk dapat meningkatkan kualitas produk hingga melakukan pembinaan untuk melakukan pemasaran melalui media digital.

“Ini akan menjadi perhatian untuk kita bersama,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian prov Kalsel, Mahyuni, turut mengapresiasi Pemko Banjarbaru yang telah memanfaatkan sentra industri sebagai destinasi wisata.

“Ini merupakan kebijakan yang sangat baik, mudah mudahan ini menjadi awal dari meningkatnya produktifitas para pengrajin disini,” ucapnya.

Kegiatan membuat kerajinan purun diharapkannya, tidak hanya sebagai usaha sampingan, melainkan menjadi suatu profesi.

“Berikan kesan bahwa ini merupakan profesi yang memberikan kontribusi pendapatan,” himbaunya.

Mahyuni berharap dengan konsep ini, akan menarik minat wisatawan untuk menjadikan kampung purun sebagai salah satu tujuan destinasi sekaligus sentra oleh-oleh khas Kalimantan Selatan.

“Mungkin ini akan menjadi salah satu wisata kebanggan kita nantinya jika Kalsel menjadi tuan rumah dalam ajang olahraga maupun pariwisata tingkat Nasional,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/MTB)

Pemprov Kalsel Dukung Pelindo Regional 3 Tingkatan Perekonomian

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalsel tentunya memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Pelindo Regional 3, dalam meningkatkan perekonomian di provinsi ini.

Seperti yang disampaikan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Faried Fakhmansyah, pada saat memberikan sambutan pada acara Coffe Morning PT Pelindo Regional 3 dengan Stakeholder di lingkungan Sub Regional Kalimantan Selatan, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Kamis (16/12).

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan kepada PT Pelindo Regional 3 dalam meningkatkan perekonomian di Banua ini,” ucapnya.

Menurut Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini, keberadaan pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan tentunya, sangat mendukung pertumbuhan perekonomian di Banua ini.

“Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang strategis kedepannya sebagai pintu gerbang ibukota negara baru, yang berada di Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Suasana Coffe Morning PT Pelindo Regional 3.

Dengan demikian, maka Provinsi Kalimantan Selatan membutuhkan pemikiran bersama sama dalam peningkatan perekonomian serta lainnya.

“Sinergitas bersama sama dengan Pelabuhan tentunya diperlukan,” ujarnya lebih lanjut.

Keberadaan PT Pelindo Regional 3 di Provinsi Kalimantan Selatan ini, tentunya dapat mendukung Pemerintah dalam peningkatan perekonomian yang kuat.

“Dengan adanya pelabuhan yang kuat dalam penunjang perekonomian,”ucapnya.

Mengingat, lanjutnya, saat ini PT Pelindo Regional 3 menginginkan pelabuhan yang bersih serta bebas pungutan liar.

“Tentu dengan bersih dan bebas pungli tersebut mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Paman Birin. (SRI/RDM/MTB)

Pemprov Kalsel Hadiri Rakornas TPAKD 2021

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel mengikuti Rapat Koordinasi Nasiomal (Rakornas), Tim Percepatan Akses keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2021 secara online melalui Zoom Meeting di Command Center Setdaprov Kalsel. Selain diikuti Pemprov Kalsel melalui zoom meeting, Rakornas ini juga dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan walikota diseluruh Provinsi secara online. dalam Rakornas TPKAD kali ini, Pemprov Kalsel diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel Syaiful Azhari

Saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI), Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan, Rakornas TPKAD tahun 2021 ini mwrupakan wujud akan kebersamaan dalam pemulihan ekonomi dimasa pandemi COVID-19.

“Apresiasi kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati yang menyatukan persepsi untuk menciptakan pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Fatoni.

Fatoni menambahkan, dampak pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak secara global, namun juga berdampak di republik Indonesia, yakni turunnya pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita semua merasakan dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan turunnya ekonomi global dan dampak laju pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjut Fatoni.

Fatoni menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan mengotpimalkan realisasi belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi guna kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepada Abdi Persada FM, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel Syaiful Azhari menyampaikan, Rakornas TPKAD kali ini membahas terkait pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi COVID-19, dan Provinsi Kalsel juga mengalami dampak turunnya ekonomi.

“Banyak pelaku-pelaku Industri yang kesusahan saat menghadapi Pandemi COVID-19, sehingga diharapkan ditahun 2022 mendatang, pertumbuhan ekonomi Kalsel meningkat,” tutup Syaiful. (MRF/RDM/MTB)

Jelang Nataru Pokdarwis Diimbau Makin Disiplin Prokes

BANJARMASIN – Menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tiga belas kabupaten/kota, semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama bagi destinasi wisata yang dikelola.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru baru mengatakan, dengan disiplinnya protokol kesehatan (prokes), agar di Kalsel kasus COVID-19 tidak akan mengalami peningkatan, meskipun saat ini sudah mulai melandai.

“Kami imbau, taat prokes mulai wajib pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jika perlu bisa terapkan aplikasi peduli lindungi pada pintu masuk destinasi wisata,” pintanya

Syarifuddin menyarankan, pemerintah daerah di tiga belas kabupaten/kota, diminta terus mengupayakan ketatnya protokol kesehatan, dibarengi kebijakan yang seimbang, yaitu destinasi wisata ramai dikunjungi, dan tentu tidak mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi.

“Setiap kebijakan kita serahkan kepada masing-masing kabupaten/kota, karena lebih memahami karakter warga setempat,” ucapnya.

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, faktor capaian percepatan vaksinasi juga menjadi indikator penting di sektor kepariwisataan, supaya dapat berjalan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk membuat tingkat kunjungan wisatawan baik luar daerah dan mancanegara.

“Kita tidak ingin ada klaster baru, akibat berwisata,” tutupnya. (NHF/RDM/MTB)

Pemprov Kalsel Salurkan Bantuan Bagi Peternak Itik

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hibah ternak itik kepada peternak terdampak banjir awal 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Rabu (15/12).

Bantuan yang didistribusikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan ini berasal dari Kementerian Pertanian melalui Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Pelaihari.

Pendistribusian kali ini dilakukan melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Bidnakeswan) bersama tim BPTU HPT Pelaihari dan Dinas Pertanian Kabupaten HST. Adapun bantuan yang diberikan sebanyak 6.700 ekor Day Old Duck (DOD) yang terdiri dari 6.030 ekor DOD itik Alabio dan 670 ekor DOD itik Mojosari yang disebar keempat kelompok ternak yaitu Kelompok Ternak Tunas Muda di Desa Haruyan sebanyak 2.500 ekor DOD, Kelompok Ternak Baruh Daun di Desa Jaranih sebanyak 1.500 ekor DOD, Kelompok Ternak Baruh Jukah di Desa Maasiran sebanyak 1.500 ekor DOD dan Kelompok Ternak Mufakat di Desa Kayu Rabah sebanyak 1.200 ekor DOD.

Kegiatan distribusi hibah bantuan ternak itik ini mencapai total 35.880 ekor itik untuk 37 Kelompok Ternak yang tersebar di 5 kabupaten yang terdampak banjir di awal tahun 2021.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi mengungkapkan pemberian bantuan juga tidak terlepas dari arahan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor terkait penanganan pascabanjir, melalui program pemulihan dan pembinaan intensif agar ketersedian pangan asal hewan tetap terjaga.

“Dengan tersalurnya bantuan ini diharapkan para peternak itik bisa beternak kembali, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternaknya, yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan peternak itik yang ada di Hulu Sungai Tengah,” terangnya. (ASC/RDM/MTB)

Percepatan Penurunan Stunting, 3072 Orang TPK Tingkat Provinsi Kalsel Dikukuhkan

BANJARMASIN – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan pengukuhan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat Provinsi Kalsel di gedung Mahligai Pancasila, Kamis (16/12).

Pengukuhan sebanyak 3072 orang TPK tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya, Roy menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan tersendiri bagi upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, capaian yang sudah baik selama 7 tahun terakhir, yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 44,3 persen pada tahun 2013 menjadi 31,75 persen pada tahun 2019.

“Hal ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kembali untuk mencapai target 14 persen pada akhir tahun 2024,” katanya.

Suasana Pengukuhan TPK Tingkat Provinsi Kalsel oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Lebih lanjut, Roy menyatakan Pemprov juga memahami bahwa pelaksanaan beberapa program pada tahun 2020 terpengaruh pandemi, terutama kegiatan layanan yang memerlukan interaksi langsung dengan masyarakat. Alokasi anggaran dan layanan kesehatan juga terfokus pada upaya untuk mengatasi COVID-19. Hal ini tentu saja mempunyai dampak bagi pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

“Untuk itu dengan dikukuhkannya TPK yang akan bergerak di desa-desa dan kelurahan di Kalsel, saya harapkan stunting dapat dicegah dan ditangani secepat mungkin, mengingat waktu yang cukup singkat untuk mencapai target 14 persen tahun 2024,” harapnya.

Suasana Pengukuhan TPK tingkat Provinsi Kalsel.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan menjelaskan TPK terdiri dari tim penggerak PKK, bidan atau tenaga kesehatan yang ada di desa. Mereka bertugas untuk mengedukasi dan mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui dan bayi di bawah dua tahun (baduta).

“Dengan adanya TPK ini diharapkan dapat terpetakan semua keluarga yang berisiko stunting agar dapat dilakukan percepatan penurunan angka stunting di Kalsel,” pungkasnya.

Kegiatan pengukuhan TPK tingkat Provinsi Kalsel ini juga dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). (NRH/RDM/MTB)

Tidak Ada Pembatasan Dan Penyekatan Pada Malam Nataru Di Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat, untuk tidak melakukan pembatasan pada malam Nataru mendatang.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, untuk persiapan Nataru Pemerintah Kota Banjarmasin telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk dari Forkopimda, bahwa pada malam Natal dan Tahun Baru (Nataru) tersebut, di Kota Banjarmasin tidak diberlakukan pembatasan maupun penyekatan.

“Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, maka Pemko Banjarmasin memutus tidak dilakukan pembatasan maupun penyekatan di Kota Banjarmasin,” ungkap Ibnu, kepada sejumlah wartawan, pada Rabu Sore (15/12).

Menurut Ibnu, setelah Pemerintah Pusat membatalkan untuk pemberlakuan PPKM Level 3 menjelang Nataru, maka saat status PPKM di Kota Banjarmasin kembali ke level 2 dengan pembatasan serta penerapannya Protokol COVID-19 yang ketat.

“Kemudian untuk malam Natal di Kota Banjarmasin, tentunya Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki aturan sendiri untuk malam perayaan hari hari besar keagamaan,” jelasnya.

Pada malam hari besar keagamaan tentu untuk THM ditutup, sedangkan untuk malam Natal berlangsung pada malam Jumat, sehingga otomatis THM tutup atau tidak beroperasi.

“Sedangkan pada malam tahun baru terjadi pada malam Sabtu, sehingga THM serta lainnya tidak ditutup. Namun, diberlakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat,” tutur Ibnu.

Dengan, adanya aturan baru dari Pemerintah Pusat tersebut, maka Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin akan melakukan sosialisasi kepada hotel, THM, serta lainnya, tentang tidak adanya larangan pembatasan penyekatan di malam tahun baru tersebut.

“Sebelumnya, Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin telah melakukan sosialisasi terhadap larangan Mengingat adanya pemberlakuan PPKM Level 3 pada malam Nataru tersebut,” ucapnya.

Karena, tambah Ibnu, Pemerintah Pusat telah dicabut pemberlakuan PPKM level 3, maka Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi kembali, untuk tidak ada larangan pembatasan dan penyekatan di Kota Banjarmasin.

“Masyarakat Kota Banjarmasin diminta untuk tetap menjaga jarak, pakai masker, serta lainnya,” pesan Ibnu. (SRI/RDM/MTB)

CSR Bersama, UPZ Bank Kalsel Serahkan Bantuan Banjir Aluh-Aluh

BANJARMASIN – Naiknya permukaan laut atau air laut ke daratan, yang
disebabkan air laut pasang disertai curah hujan yang tinggi beberapa hari ini, membuat beberapa
daerah di Kalimantan Selatan kembali terendam banjir. Salah satu daerah yang terdampak cukup
parah yaitu Desa Bunipah di Kecamatan Aluh – Aluh, Kabupaten Banjar.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar per 8 Desember 2021, terdapat 513 rumah, 1.700 jiwa dan 8 fasilitas umum (sekolah dan perangkat desa) terdampak.
Atas hal tersebut, Bank Kalsel melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memberikan bantuan berupa paket bahan makanan, sebagai bentuk kepedulian di bidang sosial dan kemanusiaan. Total paket bantuan yang diserahkan sebanyak 560 paket dengan rincian, yaitu 310 paket berasal dari dana CSR dan 250 paket berasal dari dana UPZ.

Untuk pendistribusian bantuan tersebut kepada warga terdampak, Bank Kalsel menggandeng Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalsel agar bantuan dapat diserahkan secara tepat dan cepat.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank Kalsel Hanawijaya, didampingi Direktur Operasional Ahmad Fatrya Putra kepada Irhamsyah Safari selaku Ketua Baznas Provinsi Kalsel.

Penyerahan disaksikan Gurdanu Syukur dan Ahmad Rafi’ie selaku wakil ketua Baznas Kalsel beserta Head of Business Group dan Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, Fachrudin dan Suriadi di Lantai 3 Bank Kalsel Kantor Pusat, Selasa (14/12).

Hanawijaya menyampaikan rasa prihatin atas musibah banjir yang merendam Desa Bunipah dan
sekitarnya.

“Bank Kalsel turut prihatin atas musibah banjir yang menimpa warga Desa Bunipah dan sekitarnya.
Semoga bantuan ini dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang
terdampak. Semoga air dapat segera surut sehingga aktivitas warga kembali normal,” ucap Hana.

Hanawijaya menambahkan, bahwa bantuan ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial
perusahaan dan penyaluran dana zakat dari pegawai.

“Bantuan ini juga berasal dari dana CSR sebagai bentuk bakti kita kepada masyarakat, sedangkan
bantuan UPZ Bank Kalsel ini berasal dari pemotongan zakat, infaq maupun sedekah dari gaji pegawai Bank Kalsel untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan,” imbuh
Hana.

Sebagai informasi, Bank Kalsel melalui UPZnya sendiri telah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalsel untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial, keagamaan serta
kemanusiaan di Kalimantan Selatan. Bagi yang ingin turut serta membantu saudara – saudara kita yang membutuhkan dapat menyalurkan donasi melalui nomor rekening Bank Kalsel Syariah :
901.03.05.00777.7 atas nama UPZ Bank Kalsel. (Adv-RIW/RDM/MTB)